Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di

http://www.ziddu.com/download/6173266/2009_039_Inersia_1.pdf.html

www.dadangsolihin.com

Materi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025

Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014

Penyusunan RKP 2010

Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global

Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Apa itu SPPN

SPPN adalah

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

www.dadangsolihin.com SPPN

T ujuan SPPN www.dadangsolihin.com

M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan .

M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah .

M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan .

M engoptimalkan partisipasi masyarakat .

M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com

Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

Dari RPJP sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan Dit EKPD-Bappenas

Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab

Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing

Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum

Mewujudkan Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu

Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan

Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari

Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Bebasiskan Kepentingan Nasional

Mewujudkan Indonesia yang Berperan Aktif d alam Pergaulan Internasional

RPJMN ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

Kondisi aman dan damai di berbagai d ae rah terus membaik (Bidang Hankam)

Indikator: Peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta kemampuan lembaga keamanan negara

Kehidupan bangsa lebih demokratis (Bidang Politik)

Indikator: Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah lebih baik; kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum (Bidang Hukum)

Kualitas pelayanan publik lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel

Indikator: Terpenuhinya standar pelayanan minimum

Kesejahteraan rakyat terus meningkat (Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan)

Indikator: Meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Daya saing perekonomian meningkat (Bidang Ekonomi)

Indikator:

Penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan;

Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur;

Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH makin berkembang

Arah Pembangunan Mewujudkan Bangsa y ang Berdaya Saing

Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global

Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju

Reformasi Hukum dan Birokrasi

Arah Pembangunan Ekonomi

Transformasi Ekonomi

Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Dengan prinsip-prinsip dasar:

Mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek;

Mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan;

Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.

Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak;

Didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan.

Industri

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan:

Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar;

Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan IKM sebagai basis industri nasional yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar;

Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

Pertanian

Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional.

Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.

Pengembangan Iptek

Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global melalui:

Peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa;

Perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual;

Pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek.

Investasi

Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan:

Iklim investasi yang menarik;

Mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional;

Serta meningkatkan kapasitas infrastruktur yang memadai.

Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

Arah Pembangunan Ekono mi

Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi melalui:

Perkuatan posisi nasional di dalam berbagai fora kerja sama perdagangan internasional (skala global, regional, bilateral, dan multilateral) untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor nasional sekaligus mengamankan kepentingan strategis nasional;

Pengembangan citra, standar produk barang dan jasa nasional yang berkualitas internasional.

Arah Pembangunan Ekono mi

Keuangan Negara

Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman.

Sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya.

Pembiayaan pemerintah diarahkan pada kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Sektor Keuangan

Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam:

Menjaga stabilitas ekonomi;

Membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui implementasi sistem jaring pengaman sektor keuangan Indonesia;

Peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga miskin;

Peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan nasional.

Tenaga Kerja

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.

Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.

Dasar Penyusunan RKP 2010 dalam Proses Pembangunan

UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, Ps 5:

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

Alur Perumusan Tema dan Prioritas RKP 2010 Visi Misi Presiden yang telah dituangkan dalam RPJMN 2010 – 2014 Belum tersusun www.dadangsolihin.com TEMA PEMBANGUNAN 2010 PRIORITAS PEMBANGUNAN

KONDISI SAAT INI

Pencapaian Pembangunan

Masalah dan Tantangan

Arah Pembangunan RPJMN-2 dalam RPJPN 2005-2025

Kondisi Saat Ini

Perekonomian mengalami kemajuan, namun akhir-akhir ini mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2007.

Dampak dari krisis ekonomi global yang harus diantisipasi adalah kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun.

Pencapaian Pembangunan

Agenda pelaksanaan aman dan damai serta pelaksanaan adil dan demokratis sudah menunjukan hasil yang menggembirakan

Masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaiannya khususnya terkait agenda peningkatan kesejahteraan , disebabkan oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif.

Tema RKP 2010 Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat www.dadangsolihin.com

Prioritas Pembangunan www.dadangsolihin.com Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim

Pengurangan Kemiskinan :

Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Fokus 2 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat;

Fokus 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan;

Fokus 4 Penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan;

Sistem Perlindungan Sosial :

Fokus 5 Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial;

Fokus 6 Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan.

Prioritas 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL. www.dadangsolihin.com

Prioritas 2: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

Pendidikan :

Fokus 1 Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata;

Fokus 2 Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi;

Fokus 3 Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik;

Fokus 4 Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik

Kesehatan :

Fokus 5 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

Fokus 6 Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit;

Fokus 7 Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan;

Fokus 8 Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan;

Keluarga Berencana :

Fokus 9 Pemantapan revitalisasi program KB;

Agama :

Fokus 10 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama;

Kebudayaan :

Fokus 11 Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya;

Pemuda dan Olah Raga :

Fokus 12 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga.

Prioritas 3: PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL

Reformasi Birokrasi :

Fokus 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Fokus 2 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;

Fokus 3 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas;

Fokus 4 Penguatan kapasitas pemerintah daerah;

Pemantapan Hukum :

Fokus 5 Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;

Fokus 6 Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi;

Fokus 7 Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah;

Pemantapan Demokrasi :

Fokus 8 Peningkatan efektifitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik ;

Fokus 9 Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

Keamanan Nasional :

Fokus 10 Penguatan wilayah perbatasan;

Fokus 11 Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan;

Fokus 12 Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat;

Fokus 13 Peningkatan penggalangan keamanan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi :

Fokus 1 Peningkatan daya tarik investasi;

Fokus 2 Penguatan daya saing ekspor;

Fokus 3 Revitalisasi industri manufaktur;

Fokus 4 Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan;

Fokus 5 Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;

Fokus 6 Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif;

Stabilitas Ekonomi

Fokus 7 Peningkatan Ketahanan Pangan;

Fokus 8 Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok;

Fokus 9 Pengelolaan APBN yang berkelanjutan;

Fokus 10 Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan;

Infrastruktur :

Fokus 11 Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil;

Fokus 12 Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan swasta;

Fokus 13 Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM);

Iptek :

Fokus 14 Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional;

Energi :

Fokus 15 Peningkatan ketahanan energi.

Prioritas 4 : PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI www.dadangsolihin.com

Prioritas 5: PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Fokus 1 Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya

Fokus 2 Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan

Fokus 3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Fokus 4 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Fokus 5 Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

Pertimbangan Optimalisasi Anggaran

Relevansi usulan kegiatan dengan sasaran utama pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga.

Memperhitungkan kenaikan anggaran selama 2 tahun terakhir yang cukup tinggi.

Membatasi pembangunan/pembelian gedung/tanah, rumah dinas.

Efisiensi pengadaan sarana dan sarana.

Memperhitungkan kemampuan penyerapan Kementerian/ Lembaga.

Menggunakan dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, agar tidak senantiasa terhantui oleh bahaya arus modal ke luar negeri ( capital out flow );

Meningkatkan tabungan ( saving ) dalam negeri sebagai sumber investasi domestik;

Memperkuat perekonomian domestik, termasuk pasar dalam negeri, agar pertumbuhan perekonomian ( growth ) tidak hanya mengandalkan ekspor, yang setiap saat bisa terancam manakala ekonomi dunia mengalami resesi;

Delapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI www.dadangsolihin.com

Meningkatkan daya beli masyarakat, demikian juga spending pemerintah dan swasta, agar pasar domestik makin tumbuh dengan baik;

Menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (barang dan jasa), agar neraca pembayaran kita aman (tidak defisit) dan devisa kita tidak terkuras;

Meningkatkan ketahanan dan kecukupan kebutuhan rakyat, terutama pangan, agar ketika dunia mengalami krisis ekonomi, kebutuhan rakyat tetap dapat dipenuhi;

Memajukan ekonomi daerah di seluruh provinsi, kabupaten dan kota agar semua daerah dapat menjadi sumber kekuatan dan sabuk pengaman perekonomian nasional;

Mengelola dan mendayagunakan sumber daya alam, terutama minyak, gas, batubara dan minyak kelapa sawit, agar benar-benar dapat meningkatkan penerimaan negara, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Efektifitas anggaran (alokasi, distribusi dan stabilisasi), dalam hal:

Pemberdayaan ekonomi masyarakat (empati pada kaum miskin).

Pembangunan infrastruktur.

Rasionalisasi pajak dan restribusi.

Penggunaan produk dalam Negeri.

Pembatasan atau penundaan belanja pada jenis belanja tertentu.

Peningkatan daya serap anggaran, melalui:

Percepatan proses penetapan APBD dan DIPA.

Percepatan proses penggadaan.

Penyusunan rencana penyerapan dana untuk setiap kegiatan ( cash flow ) dan peningkatan kapasitas aparatur keuangan daerah.

Hindari adanya SILPA di akhir tahun anggaran (khususnya sisa belanja).

Belanja Hibah dan Bantuan harus betul-betul di efektifkan dan akuntabilitasnya perlu ditingkatkan.

Buat klausal kondisi darurat dalam PERDA penetapan APBD untuk meningkatkan fleksibilitas anggaran dan menghindari implikasi hukum.

Mengembangkan kebijakan atau kegiatan yang inovatif (berdasarkan nilai-nilai potensi lokal).

Penghematan penggunaan energi.

Bangun kerjasama swasta dan pemerintah daerah, antara swasta, dan antar pemerintah daerah (sinergitas sumber daya maupun pasar).

Terima Kasih www.dadangsolihin.com

Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com

Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

0 comments

Notes on slide 1

Favorites, Groups & Events