Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa

on

  • 7,843 views

Capacity Building Pemda Kabupaten Seruyan di Ever Green Puncak-Bogor, 8 Oktober 2012

Capacity Building Pemda Kabupaten Seruyan di Ever Green Puncak-Bogor, 8 Oktober 2012

Statistics

Views

Total Views
7,843
Views on SlideShare
7,843
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
482
Comments
3

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa Presentation Transcript

  • dadang-solihin.blogspot.com 2
  • Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 3
  • Materi• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa• LKPJ Akhir Tahun Anggaran• Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran• LKPJ Akhir Masa Jabatan• Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan• Ketentuan LainSumber:1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah2. Permendagri 35/2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dadang-solihin.blogspot.com 4
  • dadang-solihin.blogspot.com 5
  • Apa itu Desa dan BPD? Desa adalah: • Kesatuan masyarakat hukum. • Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. • Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota.BPD adalah:• Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa• Seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi: 1. Perencanaan. 2. Penetapan Kebijakan. 3. Pelaksanaan. 4. Pengorganisasian. 5. Pengawasan. 6. Pengendalian. 7. Pembiayaan. 8. Koordinasi. 9. Pelestarian. 10. Penyempurnaan dan Pengembangannya. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • Lingkup Laporan Kepala Desa1. LPPD Kepala Desa 1. LPPD Akhir Tahun Anggaran 2. LPPD Akhir Masa Jabatan2. LKPJ Kepala Desa 1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2. LKPJ Akhir Masa Jabatan3. Penginformasian LPPD kepada masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 8
  • Muatan Laporan1. Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul 7. tenaga kerja dan transmigrasi Desa 8. kesehatan Meliputi hak untuk mengatur dan 9. pendidikan dan kebudayaan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat 10. sosial istiadat yang berlaku dan tidak 11. penataan ruang bertentangan dengan peraturan 12. pemukiman/perumahan perundang-undangan. 13. pekerjaan umum2. Urusan Pemerintahan yang 14. perhubungan diserahkan Kab/Kota, yaitu Bidang- bidang: 15. lingkungan hidup 1. Pertanian dan ketahanan pangan 16. politik dalam negeri dan administrasi publik 2. Pertambangan dan energi serta sumber daya mineral 7. otonomi desa 3. Kehutanan dan perkebunan 8. perimbangan keuangan 4. Perindustrian dan perdagangan 9. tugas pembantuan 5. Koperasi dan usaha kecil dan 10. pariwisata menengah 11. pertanahan 6. Penanaman modal 12. kependudukan dan catatan sipil dadang-solihin.blogspot.com 9
  • Muatan Laporan13. kesatuan bangsa dan perlindungan 3. Tugas Pembantuan masyarakat dan Pemerintahan umum a. tugas pembantuan yang diterima dari14. perencanaan Pemerintah15. penerangan/informasi dan komunikasi b. tugas pembantuan yang diterima dari16. pemberdayaan perempuan dan Pemerintah Provinsi perlindungan anak c. tugas pembantuan yang diterima dari17. keluarga berencana dan keluarga Pemerintah Kabupaten/Kota. sejahtera18. pemuda dan olah raga 4. Urusan Pemerintahan Lainnya19. pemberdayaan masyarakat dan desa; Meliputi urusan Pemerintahan yang20. statistik diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan21. arsip dan perpustakaan perundangundangan dadang-solihin.blogspot.com 10
  • Materi Laporan1. Urusan Berdasarkan Hak Asal-Usul 2. Urusan Pemerintahan yang Desa diserahkan Kab/Kota a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan rencana kerja dan pendanaan b. Penyelenggaraan urusan mencakup: b. Penyelenggaraan urusan mencakup: 1. Pelaksanaan Kegiatan 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Tingkat pencapaian 2. Tingkat pencapaian 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa Desa 4. Data Perangkat Desa 4. Data Perangkat Desa 5. Alokasi dan realisasi anggaran 5. Alokasi dan realisasi anggaran 6. Sarana dan prasarana yang 6. Sarana dan prasarana yang digunakan digunakan 7. Permasalahan dan Penyelesaian 7. Permasalahan dan Penyelesaian dadang-solihin.blogspot.com 11
  • Materi Laporan3. Tugas Pembantuan 4. Urusan Pemerintahan a. Dasar Hukum Lainnya b. Instansi Pemberi Tugas a. Dasar Hukum Pembantuan b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya c. Pelaksanaan Kegiatan c. Pelaksanaan Kegiatan d. Realisasi Pelaksanaan d. Realisasi pelaksanaan program Program dan Kegiatan dan kegiatan e. Sumber dan jumlah e. Sumber dan jumlah anggaran anggaran yang digunakan yang digunakan f. Satuan Pelaksana Kegiatan f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa Desa g. Data Perangkat Desa g. Data Perangkat Desa h. Sarana dan prasarana h. Sarana dan prasarana i. Permasalahan dan i. Permasalahan dan penyelesaian penyelesaian dadang-solihin.blogspot.com 12
  • Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian• Penyusunan LKPJ Kepala Desa (LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas• LKPJ Kepala Desa disusun dengan format dalam lampiran permendagri 35/2007• Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran: – LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa – Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.• LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat;• Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa. dadang-solihin.blogspot.com 13
  • Evaluasi• BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ• Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa• Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ dadang-solihin.blogspot.com 14
  • dadang-solihin.blogspot.com 15
  • LKPJ Akhir Tahun Anggaran• Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa adalah: – Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) – Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi – Meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan- peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • Ruang Lingkup LKPJ1. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;3. Tugas pembantuan4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- undangan diserahkan kepada desa dadang-solihin.blogspot.com 17
  • Tata Laksana LKPJ Akhir Tahun Anggaran• Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa• LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa• Laporan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dadang-solihin.blogspot.com 18
  • dadang-solihin.blogspot.com 19
  • Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran BAB I PENDAHULUAN BAB III KEBIJAKAN UMUM A. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA B. GAMBARAN UMUM DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN 1. KONDISI GEOGRAFIS DESA 2. GAMBARAN UMUM 1. Intensifikasi dan DEMOGRAFIS Ekstensifikasi 3. KONDISI EKONOMI 2. Target dan realisasi a. Potensi unggulan Desa Pendapatan b. Pertumbuhan Ekonomi/ 3. Permasalahan dan PDRB penyelesaian BAB II RENCANA PEMBANGUNAN B. PENGELOLAAN BELANJA JANGKA MENENGAH DESA DESA A. Visi dan Misi 1. Kebijakan Umum Keuangan B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Desa (sesuai Rencana Pembangunan 2. Target dan realisasi Belanja Jangka Menengah Desa) 3. Permasalahan dan C. Prioritas Desa penyelesaian dadang-solihin.blogspot.com 20
  • Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN BAB V TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN DESA A. TUGAS PEMBANTUAN YANG A. URUSAN HAK ASAL USUL DITERIMA DESA 1. Dasar Hukum 1. Program dan Kegiatan 2. Instansi Pemberi Tugas 2. Realisasi Pelaksanaan Pembantuan Kegiatan 3. Satuan Kerja Perangkat Desa 3. Permasalahan dan 4. Kegiatan yang diterima Penyelesaian 5. Sumber dan Jumlah Anggaran 6. Permasalahan dan penyelesaian B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN B. TUGAS PEMBANTUAN YANG KABUPATEN/KOTA DIBERIKAN 1. Program dan Kegiatan 1. Dasar Hukum 2. Realisasi Pelaksanaan 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan Kegiatan 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 3. Permasalahan dan Penyelesaian 4. Sarana dan Prasarana dadang-solihin.blogspot.com 21
  • Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 3. Sumber dan Jumlah Anggaran A. KERJASAMA ANTAR DESA 4. Antisipasi Desa 1. Kebijakan dan kegiatan 5. Potensi Bencana tang diperkirakan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan terjadi 3. Permasalahan dan penyelesaian B. KERJASAMA DENGAN PIHAK E. PENYELENGGARAAN KETIGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Kebijakan dan kegiatan 1. Gangguan yang terjadi 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa 3. Permasalahan dan penyelesaian 3. Data perangkatg Desa C. BATAS DESA 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 1. Kebijakan dan kegiatan 5. Penanggulangan dan Kendalanya 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan 3. Permasalahan dan penyelesaian Dalam penanggulangan D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 2. Status bencana dadang-solihin.blogspot.com 22
  • dadang-solihin.blogspot.com 23
  • LKPJ Akhir JabatanLKPJ Akhir Jabatan adalah:• Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan• Meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.Ruang Lingkup LKPJ1. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan2. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;3. Hasil yang Dicapai, dan4. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan. dadang-solihin.blogspot.com 24
  • Tata Laksana LKPJ Akhir Masa Jabatan• LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD• Laporan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa• LKPJ Akhir Masa Jabatan memuat materi: 1. Dasar hukum 2. Kebijakan umum Pemerintah Desa 3. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas 4. Hasil yang dicapai 5. Dampak dari pelaksanaan kebijakan 6. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan 7. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan 8. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan dadang-solihin.blogspot.com 25
  • Pembahasan LKPJ Akhir Masa Anggaran dan Akhir Masa Jabatan oleh BPD• BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.• LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD• LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD• Berdasarkan hasil pembahasan, BPD menetapkan Keputusan BPD• Keputusan BPD disampaikan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima• Keputusan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan• Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. dadang-solihin.blogspot.com 26
  • dadang-solihin.blogspot.com 27
  • Sistematika LKPJ Akhir Masa JabatanBAB I PENDAHULUAN BAB III KEBIJAKAN UMUM A. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA B. GAMBARAN UMUM DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN 1. KONDISI GEOGRAFIS DESA 2. GAMBARAN UMUM 1. Intensifikasi dan DEMOGRAFIS Ekstensifikasi 3. KONDISI EKONOMI 2. Target dan realisasi a. Potensi unggulan Desa Pendapatan b. Pertumbuhan Ekonomi/ 3. Permasalahan dan PDRB penyelesaian B. PENGELOLAAN BELANJABAB II RENCANA PEMBANGUNAN DESA JANGKA MENENGAH DESA 1. Kebijakan Umum Keuangan A. Visi dan Misi Desa B. Strategi dan Arah Kebijakan 2. Target dan Realisasi Belanja Desa (sesuai RPJM Desa) 3. Permasalahan dan C. Prioritas Desa Penyelesaian dadang-solihin.blogspot.com 28
  • Sistematika LKPJ Akhir Masa JabatanBAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN BAB V TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN DESA A. TUGAS PEMBANTUAN YANG A. URUSAN HAK ASAL USUL DITERIMA DESA 1. Dasar Hukum 1. Program dan Kegiatan 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 2. Realisasi Pelaksanaan 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Kegiatan Desa 3. Permasalahan dan 4. Pelaksanaan Kegiatan yang Diterima Penyelesaian 5. Sumber dan Jumlah Anggaran 6. Permasalahan dan penyelesaian B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/ KOTA B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 1. Program dan Kegiatan 1. Dasar Hukum 2. Realisasi Pelaksanaan 2. Urusan Pemerintahan yang Kegiatan ditugas pembantuankan 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 3. Permasalahan dan 4. Sarana dan Prsarana Penyelesaian dadang-solihin.blogspot.com 29
  • Sistematika LKPJ Akhir Masa JabatanBAB VI URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 3. Sumber dan Jumlah Anggaran A. KERJASAMA ANTAR DESA 4. Antisipasi Desa 1. Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan dan kegiatan 5. Potensi Bencana tang diperkirakan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan terjadi 3. Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan dan penyelesaian B. KERJASAMA DENGAN PIHAK E. PENYELENGGARAAN KETIGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan dan kegiatan 1. Gangguan yang terjadi 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 3. Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan dan penyelesaian 3. Data Perangkat Desa C. BATAS DESA 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 1. Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan dan kegiatan 5. Penanggulangan dan Kendalanya 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan 3. Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan dan penyelesaian dalam penanggulangan D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang Terjadi dan Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya penanggulangannya 2. Status Bencana Status bencana dadang-solihin.blogspot.com 30
  • dadang-solihin.blogspot.com 31
  • Pembinaan dan Pengawasan• Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.• Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.• Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan: – Bupati/ Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; – Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa. dadang-solihin.blogspot.com 32
  • Berhenti Sebelum Akhir Masa Jabatan• Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa• Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan: – Laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan. dadang-solihin.blogspot.com 33
  • Penyusunan Perda• Perda tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan BPD ditetapkan paling lambat satu tahun sejak Permendagri 35/2007 ditetapkan.• Sebelum Perda terbentuk, Bupati/Walikota dapat membentuk peraturan Bupati/walikota dan dilaporkan kepada DPRD• Perda Kab/Kota wajib memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. dadang-solihin.blogspot.com 34
  • dadang-solihin.blogspot.com 35