Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional

on

  • 367 views

Capacity Building DPRD Kabupaten Ende di Jayakarta Hotel-Jakarta, 6 Juni 2014

Capacity Building DPRD Kabupaten Ende di Jayakarta Hotel-Jakarta, 6 Juni 2014

Statistics

Views

Total Views
367
Views on SlideShare
367
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
33
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional Presentation Transcript

  • dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 33
  • Materi • Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah • Kerangka Pembangunan Berkelanjutan • Tantangan RT RPJMN 2015-2019 • Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 • Sasaran RPJMN 2015-2019 (Indikatif) 4dadang-solihin.blogspot.com
  • 5dadang-solihin.blogspot.com
  • 6dadang-solihin.blogspot.com
  • IMPACT Indikator Kinerja dan Log-Frame ABK AT KPJM OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME 7dadang-solihin.blogspot.com
  • Alur Pikir Logic Model Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubahIMPACTS Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOMES Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUTS Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan ACTIVITIES Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUTS Metode Pelaksanaan MetodePenyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 8dadang-solihin.blogspot.com
  • Hirarki dari Visi ke Program Visi Misi Strategi Kebijakan Program • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi 9dadang-solihin.blogspot.com
  • Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Kebingungan X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program Tidak TerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program Visi Misi Sasaran Tidak EfektifX Kebijakan Program Strategi Program Salah LangkahXVisi Misi Sasaran Kebijakan Tidak EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran 10dadang-solihin.blogspot.com
  • Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 11dadang-solihin.blogspot.com
  • NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 12dadang-solihin.blogspot.com Status Hukum Dokumen Perencanaan
  • dadang-solihin.blogspot.com 13 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
  • Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 14dadang-solihin.blogspot.com
  • Troika 15dadang-solihin.blogspot.com
  • Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 16dadang-solihin.blogspot.com
  • Sinergi Stakeholders 17dadang-solihin.blogspot.com
  • Sinergi Stakeholders 18dadang-solihin.blogspot.com
  • 19dadang-solihin.blogspot.com
  • Apa itu RPJMD • RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. • Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. 20 1/2 dadang-solihin.blogspot.com
  • Apa itu RPJMD RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. 21 2/2 dadang-solihin.blogspot.com
  • Substansi RPJMD • RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. 22dadang-solihin.blogspot.com
  • Langkah Penyusunan RPJMD 23 Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah e) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator dadang-solihin.blogspot.com
  • Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh 2. Mengatasi Banjir 3. Merintis Angkutan Massal 4. Layanan Kesehatan Gratis 5. Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional 6. Menyediakan Ruang Publik 7. Birokrasi Bersih Profesional 8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder 9. Pendidikan Gratis dadang-solihin.blogspot.com 24
  • Sistematika Penulisan RPJMD 25 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1/3 dadang-solihin.blogspot.com
  • Sistematika Penulisan RPJMD 26 2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada) Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan 2/3 dadang-solihin.blogspot.com
  • Sistematika Penulisan RPJMD 27 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah 3/3 dadang-solihin.blogspot.com
  • Evaluasi Kualitas RPJMD 28 1/3 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah . 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah . 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com
  • Evaluasi Kualitas RPJMD 29 2/3 4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) 5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah. . 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. . dadang-solihin.blogspot.com
  • Evaluasi Kualitas RPJMD 30 3/3 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah . 8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan kendala fiskal daerah . 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional . 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD . 11. Kualitas RPJMD sudah SMART . dadang-solihin.blogspot.com
  • dadang-solihin.blogspot.com 31
  • Kerangka Pembangunan Berkelanjutan dadang-solihin.blogspot.com 32 Aspek Ekonomi 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan Produksi 3. Ketahanan Pangan 4. Ketahanan Energi 5. Infrastruktur/ Konektivitas Aspek Sosial 1. Pemerataan 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Keamanan 5. Perumahan 6. Kependudukan Aspek Lingkungan 1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Air Bersih 5. Keaneka-ragaman Hayati Aspek Kelembagaan 1. Kerangka Kelembagaan 2. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 MDG dan Post-2015 Development Agenda Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun menjadi Keharusan Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikatorKelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial Ekonomi Hijau
  • Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT) Keluar dari MIT RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Kerangka Pendanaan : APBN dan Non Kerangka Regulasi Polhukam Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN - Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi Daerah - Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan - Employment - BPJS - Pengelolaan SDA dan biodiv - Kelautan - Mitigasi adaptasi PI - Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Kelembagaan • Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun • Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT • Tidak boleh meleset masa 5 tahun ke depan. 33
  • 34dadang-solihin.blogspot.com
  • Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan 2. Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 4. Ketahanan pangan, energi, dan air 5. Penyediaan infrastruktur yang memadai dadang-solihin.blogspot.com 35
  • Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus. 2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi. 3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota. dadang-solihin.blogspot.com 36
  • Tantangan Utama RT-RPJMN 2015-2019 1. Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan 2. Pemberantasan korupsi 3. Percepatan konsolidasi demokrasi 4. Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim dadang-solihin.blogspot.com 37
  • Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN Sosial Budaya  Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan  Penurunan kesenjangan akses pendidikan (antarwilayah, antarkelompok status ekonomi, dan antargender).  Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan  Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , pencegahan dan pengendalian penyakit  Penguatan karakter dan jati diri bangsa. Ekonomi:  Pemanfaatan Bonus Demografi  Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi  Debottlenecking dan peningkatan kapasitas infrastruktur  Pengembangan sistem inovasi dan ekonomi kreatif  Penanggulangan kemiskinan dan pemerataan  Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas  Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekonomi dadang-solihin.blogspot.com 38
  • Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN Polhukhankam:  Pemantapan dan percepatan konsolidasi demokrasi  Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional  Perbaikan tata kelola pembangunan dan penegakan hukum yang berkualitas.  Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional. Wilayah dan Tata Ruang:  Pengurangan kesenjangan antar wilayah  Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan  Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah  Peningkatan efektivitas penataan ruang dadang-solihin.blogspot.com 39
  • Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN Sarana Prasarana:  Penguatan konektivitas nasional dan sinergi antarsektor  Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar  Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing SDA dan LH:  Pemantapan ketahanan pangan  Penguatan ketahanan energi dan air  Penguatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan  Pengembangan ekonomi hijau (green economy)  Penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 41dadang-solihin.blogspot.com
  • Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus. 2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi. 3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota. 4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. 5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak. 6. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun. 7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan. 8. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat. 9. Pengembangan kebijakan afirmatif : pelayanan dasar, pengembangan penghidupan berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. dadang-solihin.blogspot.com 42
  • Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green secara bertahap) dan penguasaan iptek. 2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal. 3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur dan jasa (parawisata dan lainnya). 4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. 5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. dadang-solihin.blogspot.com 43
  • Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh 1. Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan penegakan hukum serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. 3. Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi. 4. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. 5. Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional. dadang-solihin.blogspot.com 44
  • Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah 1. Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 2. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. 4. Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan. 5. Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah. 6. Mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah. dadang-solihin.blogspot.com 45
  • Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan 1. Memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan 2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik). 3. Menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional 4. Mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan 5. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur 6. Mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur dadang-solihin.blogspot.com 46
  • Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah SDA yang Berkelanjutan 1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian. 2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian/perikanan. 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya. 4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi. 5. Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi. 6. Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah. 7. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. dadang-solihin.blogspot.com 47
  • Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim 1. Memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana 2. Mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana 3. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dadang-solihin.blogspot.com 48
  • 49dadang-solihin.blogspot.com
  • 1. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada 2030 1. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi 2. PDB per kapita 2019 sekitar USD 7000 3. Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015- 2019 4. Meningkatnya kualitas SDM: a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi): • APM SD/MI/sederajat : 97 % (2019) • APM SMP/MTs/sederajat : 80 % (2019) • APK SMP/MTs//sederajat : 104 % (2019) • APK SMA/SMK/MA : 89 % (2019) • APK PT/PTA : 33 % (2019) b. Membaiknya kualitas pendidikan c. Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu (2019) dadang-solihin.blogspot.com 50
  • RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 Pertumbuhan PDB 6 - 8 % per tahun PDB per kapita 2013 Sktr USD 4.000 2019: Sktr USD 7.000 2025: > USD 12.000 Kemiskinan 2013 : 11,47% 6 - 8 % per tahun Pengangguran 2013: 6,25% Roadmap MITRoadmap MIT 2015 2020 2025 20302010 Threshold Middle Income Trap USD 12.000 BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030 dadang-solihin.blogspot.com 51
  • 2. Terjaganya Swasembada Pangan • Produksi Beras: 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun) 3. Ketahanan Energi • Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi (renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019) • Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW 4. Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana dan Kualitas Layanan • Rasio Elektrifikasi 100 % • Jangkauan air bersih 85% • Kelayakan jalan raya 100 % 5. Menurunnya Emisi GRK • Mendekati 26 % (2019) dadang-solihin.blogspot.com 52
  • 6. Menurunnya Kesenjangan • Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa: – Luar Jawa: dari 41 % (2014)  menjadi 45-47 % (2019) – Jawa: dari 59 % (2014)  menjadi 53-55 % (2019) • Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal: – Dari 114 Kab (2014)  39 Kab (2019) 7. Menurunnya Praktek Korupsi • Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi (renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019) • Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW 8. Meningkatnya Konsolidasi Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 53
  • 54dadang-solihin.blogspot.com