Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004

BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di

http://www.ziddu.com/download/6442569/2009_044_Pinrang.pdf.html

www.dadangsolihin.com

Materi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Perwakilan Rakyat

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Kegagalan Perencanaan

Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Apa itu SPPN

SPPN adalah

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

www.dadangsolihin.com SPPN

T ujuan SPPN www.dadangsolihin.com

M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan .

M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah .

M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan .

M engoptimalkan partisipasi masyarakat .

M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com

Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

Dari RPJP sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan Dit EKPD-Bappenas

Langkah Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com

Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah

Mengacu pada RPJP Nasional.

Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda

B ahan Rancangan RPJP

M elibatkan Masyarakat

Oleh Bappeda Oleh DPRD

Langkah Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD

Visi, Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Program SKPD

Visi,Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD

Prioritas Pembangunan

Kebijakan Umum

Program SKPD

Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif

d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota

Sinkronisasi Program SKPD

Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat

(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS

Sinkronisasi Program KL/SKPD

Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

Langkah Penyusunan APBD www.dadangsolihin.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RKPD KUA Nota Kesepakatan KUA PPAS Nota Kesepakatan PPA SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan RKA-SKPD Perbaikan RKA-SKPD Rancangan APBD Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembahasan Rancangan APBD TAPD Persetujuan DPRD Raperda APBD Penyusunan Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD P P K D Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Pembahasan Pimpinan DPRD Ha s il Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Penyusunan Rancangan DPA-SKPD SKPD Verifikasi Rancangan DPA-SKPD TAPD Pengesahan DPA-SKPD PPKD Persetujuan DPA-SKPD Sekda Pendistribusian DPA-SKPD PPKD Pelaksanaan DPA-SKPD SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) www.dadangsolihin.com Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif

Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?

Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?

Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?

Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?

www.dadangsolihin.com Fungsi DPRD menurut UU 32/2004 Legislasi Anggaran Pengawasan 1. 2. 3.

Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.

Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.

APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.

Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.

Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.

Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)

DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.

Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.

Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen.

Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim.

Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)

DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.

Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.

Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya.

Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)

Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia.

Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)

Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.

Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.

DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.

Mengapa Hal Ini Terjadi?

Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.

Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.

Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali.

“ Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.

Kemauan untuk Mereformasi

Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.

Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.

DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.

Hubungan antara Pemda dan DPRD

Kedudukannya SETARA dan bersifat KEMITRAAN .

Setara:

Kedudukan sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

Kemitraan:

Hubungan kerja yang saling mendukung.

Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Best Practices (1)

Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi

Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan.

Penggunaan Masa Reses yang Bermakna

Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya.

Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.

Best Practices (2)

Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah

DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah.

Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.

Best Practices (3)

Dengar Pendapat Publik

Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik.

Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.

Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.

Best Practices (4)

Transparansi Anggaran

Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster.

Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran

Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.

Orientasi Dasar Politik DPRD

Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.

Penanggulangan kemiskinan;

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.

Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.

Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.

Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan.

Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.

Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.

Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.

Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

Siklus Representasi Wakil Rakyat

Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.

Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.

Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil Rakyat Sumber: NDI, LGSP www.dadangsolihin.com Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.

DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)

Secara substansial

perlindungan hak

peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek

Secara prosedural

mengikuti prosedur hukum yang benar

melibatkan masyarakat di dalam prosesnya

Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sistem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.

Definisi Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .

Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).

Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan

Tepat : Dikaitkan dengan tindakan

Pilihan-pilihan :

Pemilihan tujuan dan kriteria

Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan

Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

Tujuan akhir yang dikehendaki.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Masalah-masalah yang dihadapi.

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan

Sebagai penuntun arah

Minimalisasi ketidakpastian

Minimalisasi inefisiensi sumberdaya

Penetapan standar dan pengawasan kualitas

Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)

P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .

P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.

How?

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah

antar sub daerah

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:

memberikan pelayanan kepada masyarakat,

mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:

tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.

Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance

Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .

www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

Troika www.dadangsolihin.com

Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA www.dadangsolihin.com

Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders www.dadangsolihin.com

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan

Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil

Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah

Pembangunan Sosial

Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

Pembangunan Prasarana Wilayah

Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.

Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.

Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.

Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.

Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).

Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.

Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)

Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.

Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.

Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

Permasalahan Khusus

Lemahnya daya saing investasi

Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat

Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

Kegagalan Perencanaan (1)

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,

masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sistem Perencanaan yang Berhasil

Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang Ideal

Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).

Tahapan Perencanaan (1) www.dadangsolihin.com

Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Tahapan Perencanaan (2) www.dadangsolihin.com Sumber: UU25/2004

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pengendalian

Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

P emantauan/Monitoring

Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi

Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Pengertian www.dadangsolihin.com Sumber: PP39/2006

Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post )

dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan

untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir

untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan

untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan

Evaluasi Formatif:

Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program

Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program

Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program.

Evaluasi Summatif:

Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai

Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program

Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.

Kegunaan Evaluasi

Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan

Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik

Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:

Strategi

Apakah yang dilakukan sudah benar?

Operasi

Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

Pembelajaran

Apakah ada cara yang lebih baik?

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring

Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal

Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program

Evaluasi

Periodik dan berkala

Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif

Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama

Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi www.dadangsolihin.com Aspek Monitoring Evaluasi

Tujuan

Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program

Fokus

Akuntabilitas penyampaian input program

Dasar untuk aksi perbaikan

Penilaian keberlanjutan program

Akuntabilitas penggunaan sumberdaya

Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang

Cakupan

Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?

Apakah terdapat penyimpangan?

Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?

Relevansi

Keberhasilan

Keefekifan biaya

Pembelajaran

Waktu pelaksanaan

Dilaksanakan terus-menerus

Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program

Kriteria Evaluasi

Relevansi

Efektifitas

Efisiensi

Dampak

Keberlanjutan

Kriteria Evaluasi dan Logic Model 　 www.dadangsolihin.com Output Effectiveness Impact Efficiency Relevance Sustainability Input Project Purpose (Outcome) Overall Goal (Impact) Policy Program Project

Relevansi

Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan

www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Relevance Overall Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

Efektivitas

Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan

www.dadangsolihin.com IRR Use of Outputs Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Effectiveness Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

Efisiensi

Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.

www.dadangsolihin.com Project Period Project Cost Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Efficiency Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

Dampak

Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak

www.dadangsolihin.com Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Impacts Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

Keberlanjutan

Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi ( dalam jangka menengah dan jangka panjang)

www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Sustainability Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs Operation & Maintenance

Penilaian Evaluasi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c www.dadangsolihin.com (1) Relevance 　　　　　 (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability (4) Sustainability (4) Sustainability A Highly Satisfactory B Satisfactory C Moderately Satisfactory D Unsatisfactory (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability

Apa Output Sistem M&E?

Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah.

Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan, & mengapa demikian;

Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.

Apa implikasi jika tidak ada M&E?

Berbahaya, karena:

penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial,

mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal

Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E.

Kenapa M&E diperlukan?

Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional.

Membantu pemerintah dalam:

pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program;

mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan;

Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah mencapai sasaran.

Sederhana dan mudah dikontrol

Kapasitas evaluasi yang kuat

Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi

Adanya penghargaan terhadap kinerja

Kejelasan status hasil evaluasi

Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi www.dadangsolihin.com

Gambaran Sistem M$E (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang

Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan

Depdagri

LAN

Menpan

Departemen Keuangan

Bappenas

Setneg

K/L terkait

Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi

Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)

Evaluasi top-down

Evaluasi fragmentasi 1 waktu

Evaluasi pasif

Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi

Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah

Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif

Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya

Lebih efisien dan biaya rendah

Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up

Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi

Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)

Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi

Adanya komunitas evaluator

www.dadangsolihin.com Who does what? + 30 Laws and Regulations regarding M&E Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government

Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN

dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)

petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

Pengertian Kinerja

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)

Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)

Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Fungsi Indikator Kinerja

Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan

Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders

Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja INPUT

Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan

Contoh:

Jumlah dana yang dibutuhkan

Tenaga yang terlibat

Peralatan yang digunakan

Jumlah bahan yang digunakan

Indikator Kinerja OUTPUT

Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Contoh:

Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan

Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi

Jumlah permohonan yang diselesaikan

Jumlah pelatihan / peserta pelatihan

Jumlah jam latihan dalam sebulan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli

Jumlah komputer yang dibeli

Jumlah gedung /jembatan yg dibangun

meter panjang jalanyang dibangun/rehab

Indikator Kinerja OUTCOME

Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .

Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome

Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan

Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan

tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)

kemenangan tim dlm setiap pertandingan

Peningkatan langsung hal-hal yg positif

kenaikan prestasi kelulusan siswa

peningkatan daya tahan bangunan

Penambahan daya tampung siswa

Penurunan langsung hal-hal yang negatif

Penurunan Tingkat Kemacetan

Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

Indikator Kinerja IMPACT

Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.