Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Mekanisme dan Dokumen Perencanaan Latihan Keuangan Daerah Angkatan 47 Diklat LPEM-FEUI Jakarta, 31 Juli 2008

Materi Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Perencanaan Kegagalan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan yang Ideal Proses Perencanaan Tahapan Perencanaan Perencanaan dan Penganggaran Ruang Lingkup Perencanaan www.dadangsolihin.com

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance

Perencanaan

Kegagalan Perencanaan

Sistem Perencanaan yang Berhasil

Sistem Perencanaan yang Ideal

Proses Perencanaan

Tahapan Perencanaan

Perencanaan dan Penganggaran

Ruang Lingkup Perencanaan

www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .

Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

Perencanaan S uatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. www.dadangsolihin.com

S uatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan,

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

Tujuan akhir yang dikehendaki.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Masalah-masalah yang dihadapi.

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Syarat Perencanaan . . . Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh www.dadangsolihin.com

Faktual dan Realistis

Logis dan Rasional

Fleksibel

Komitmen

Komprehensif atau menyeluruh

Fungsi/Manfaat Perencanaan www.dadangsolihin.com Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

Kegagalan Perencanaan

Kegagalan Perencanaan (1) Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Kegagalan Perencanaan (2) Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com

Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,

masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan (3) Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Kegagalan Perencanaan (4) Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. www.dadangsolihin.com

Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com

Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).

Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .

Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com Sumber: UU25/2004 Pengendalian Pelaksanaan Rencana D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD . Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan www.dadangsolihin.com

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

Langkah Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda B ahan Rancangan RPJP M elibatkan Masyarakat Oleh Bappeda Oleh DPRD

B ahan Rancangan RPJP

M elibatkan Masyarakat

Langkah Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

Visi, Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Program SKPD

Visi,Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Langkah Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota Sinkronisasi Program SKPD Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat Harmonisasi Dekon dan TP (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

Prioritas Pembangunan

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Program SKPD

Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif

Sinkronisasi Program SKPD

Harmonisasi Dekon dan TP

Harmonisasi Dekon dan TP

Sinkronisasi Program KL/SKPD

Harmonisasi Dekon dan TP

Outline RPJPD Pasal 5 UU 25/2004 memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah mengacu pada RPJP Nasional. Pasal 40 PP 8/2008 Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Analisis isu-isu strategis; Visi dan misi daerah; Arah kebijakan; dan Kaidah pelaksanaan. www.dadangsolihin.com

Pasal 5 UU 25/2004

memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah

mengacu pada RPJP Nasional.

Pasal 40 PP 8/2008

Pendahuluan;

Gambaran umum kondisi daerah;

Analisis isu-isu strategis;

Visi dan misi daerah;

Arah kebijakan; dan

Kaidah pelaksanaan.

Outline RPJMD Pasal 5 UU 25/2004 penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah berpedoman pada RPJP Daerah memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, program kewilayahan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pasal 40 PP 8/2008 Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; Analisis isu-isu strategis; Visi, misi, tujuan dan sasaran; Strategi dan arah kebijakan; Kebijakan umum dan program pembangunan daerah; Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; Penetapan indikator kinerja daerah ; dan Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. www.dadangsolihin.com

Pasal 5 UU 25/2004

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah

berpedoman pada RPJP Daerah

memperhatikan RPJM Nasional,

memuat arah kebijakan keuangan Daerah,

strategi pembangunan Daerah,

kebijakan umum,

program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,

program kewilayahan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 40 PP 8/2008

Pendahuluan;

Gambaran umum kondisi daerah;

Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;

Analisis isu-isu strategis;

Visi, misi, tujuan dan sasaran;

Strategi dan arah kebijakan;

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;

Penetapan indikator kinerja daerah ; dan

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Outline RKPD Pasal 5 UU 25/2004 penjabaran dari RPJM Daerah mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 40 PP 8/2008 Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; Prioritas dan sasaran pembangunan; dan Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. www.dadangsolihin.com

Pasal 5 UU 25/2004

penjabaran dari RPJM Daerah

mengacu pada RKP,

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,

prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 40 PP 8/2008

Pendahuluan;

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

Prioritas dan sasaran pembangunan; dan

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Outline Renstra SKPD Pasal 7 UU 25/2004 visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pasal 40 PP 8/2008 pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. www.dadangsolihin.com

Pasal 7 UU 25/2004

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 40 PP 8/2008

pendahuluan;

gambaran pelayanan SKPD;

isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan

indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Outline Renja SKPD Pasal 7 UU 25/2004 kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 40 PP 8/2008 Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu; Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD; Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan Penutup. www.dadangsolihin.com

Pasal 7 UU 25/2004

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 40 PP 8/2008

Pendahuluan;

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu;

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD;

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan

Penutup.

Terima Kasih

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202