Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia

15,824 views

Published on

Diklatpim Tingkat I (SPATI) Lembaga Administrasi Negara di Graha Wisesa LAN Pejompongan-Jakarta, 26 Juli 2005

Published in: Education, Technology, Business
4 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
380
Comments
4
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia

  1. 1. Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia Drs. H. Dadang Solihin, MA Diklatpim Tingkat I Lembaga Administrasi Negara Graha Wisesa, 26 Juli 2005
  2. 2. Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sistem Informasi
  3. 3. <ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki . </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) . </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut . </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi . </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya . </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya . </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya . </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>Perencanaan h arus memiliki, mengetahui , dan memperhitungkan : Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  4. 4. <ul><li>Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. </li></ul><ul><li>P erencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. </li></ul><ul><li>Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. </li></ul><ul><li>Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. </li></ul>Sifat Perencanaan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  5. 5. <ul><li>Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. </li></ul><ul><li>Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. </li></ul><ul><li>Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. </li></ul><ul><li>P roduk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau proyek. </li></ul>Sifat Perencanaan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  6. 6. <ul><li>P enyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena : </li></ul><ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul></ul><ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul></ul><ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul></ul><ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul></ul>Kegagalan Perencanaan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  7. 7. <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>Kegagalan Perencanaan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  8. 8. <ul><li>perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul></ul>Kegagalan Perencanaan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  9. 9. <ul><li>karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>Kegagalan Perencanaan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  10. 10. <ul><li>S istem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>Sistem Perencanaan y ang Berhasil Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  11. 11. <ul><li>Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik : masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul>Perencanaan yang Ideal Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  12. 12. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) Penetapan Dokumen Penetapan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) UU (Ps. 13 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) DAERAH NASIONAL Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  13. 13. Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DAERAH NASIONAL Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam: <ul><li>Visi </li></ul><ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Arah Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Visi </li></ul><ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Arah Pembangunan Nasional </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  14. 14. RPJP 2005–2025 (RUU) <ul><li>Bab I Pendahuluan </li></ul><ul><li>Bab II Kondisi Umum </li></ul><ul><li>Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 </li></ul><ul><li>Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 </li></ul><ul><li>Bab V Penutup </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  15. 15. Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) RPJM DAERAH RPJM NASIONAL <ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Nasional </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul>Isi: Isi: <ul><li>Arah Kebijakan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Kerangka Ekonomi Makro </li></ul><ul><li>Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul><ul><li>Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul><ul><li>Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; </li></ul><ul><li>Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional </li></ul><ul><li>Penjabaran visi, misi, program Presiden; </li></ul><ul><li>Berpedoman pada RPJP Nasional </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  16. 16. RPJ M 200 4 –20 09 (Perpres 7/2005) <ul><li>Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 </li></ul><ul><li>Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai </li></ul><ul><li>Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis </li></ul><ul><li>Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat </li></ul><ul><li>Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan </li></ul><ul><li>Bagian VI: Penutup </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  17. 17. Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD <ul><li>Isi: </li></ul><ul><li>Visi-Misi </li></ul><ul><li>Tujuan, Strategi, dan Kebijakan </li></ul><ul><li>Program-program </li></ul><ul><li>Kegiatan Indikatif </li></ul><ul><li>Isi: </li></ul><ul><li>Visi-Misi </li></ul><ul><li>Tujuan, Strategi, dan Kebijakan </li></ul><ul><li>Program-program </li></ul><ul><li>Kegiatan Indikatif </li></ul>Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  18. 18. Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) <ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Prioritas Pembangunan Nasional </li></ul><ul><li>Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah </li></ul><ul><li>Rancangan Kerangka Ekonomi Makro </li></ul>Isi: Isi: <ul><li>Arah Kebijakan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Arah Kebijakan Fiskal </li></ul><ul><li>Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul><ul><li>Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul>RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP RKP Penjabaran RPJM Nasional Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  19. 19. Isi Renja-KL & Renja-SKPD <ul><li>Isi: </li></ul><ul><li>Kebijakan SKPD </li></ul><ul><li>Program dan Kegiatan Pembangunan </li></ul><ul><ul><li>Dilaksanakan Pemerintah </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendorong Partisipasi Masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Isi: </li></ul><ul><li>Kebijakan KL </li></ul><ul><li>Program dan Kegiatan Pembangunan </li></ul><ul><ul><li>Dilaksanakan Pemerintah </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendorong Partisipasi Masyarakat </li></ul></ul>Renja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD Renja-KL Penjabaran Renstra KL Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  20. 20. Tahapan Perencanaan <ul><li>Penyusunan Rencana </li></ul><ul><ul><li>Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD </li></ul></ul><ul><ul><li>Musyawarah Perencanaan Pembangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Rancangan Akhir Rencana Pembangunan </li></ul></ul><ul><li>Penetapan Rencana </li></ul><ul><ul><li>RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda </li></ul></ul><ul><ul><li>RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah </li></ul></ul><ul><li>Pengendalian Pelaksanaan Rencana </li></ul><ul><li>Evaluasi Kinerja </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  21. 21. <ul><li>Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. </li></ul><ul><li>Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. </li></ul><ul><li>Pelibatan masyarakat ( stakeholders ) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. </li></ul><ul><li>Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. </li></ul>Empat Langkah Penyusunan Rencana Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  22. 22. Penyusunan dan Penetapan PJP <ul><li>Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda </li></ul><ul><li>Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat </li></ul><ul><ul><li>dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko </li></ul></ul><ul><li>Penyusunan Rancangan Akhir </li></ul><ul><li>Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda) </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  23. 23. Perencanaan – Apa y ang Baru? <ul><li>Daftar Usulan - “Shopping List” </li></ul><ul><li>Sebanyak-banyaknya </li></ul><ul><li>Seindah-indahnya </li></ul><ul><li>Tidak terbatas </li></ul>DULU SEKARANG <ul><li>Rencana Kerja - “Working Plan” </li></ul><ul><li>Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) </li></ul><ul><li>Kegiatan (Proses) </li></ul><ul><li>Output / Outcome </li></ul><ul><li>Sehingga Perencanaan </li></ul><ul><li>Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional </li></ul><ul><li>Critical point-nya adalah </li></ul><ul><li>Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes </li></ul>Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  24. 24. Pasal 34 UU 17/2003 <ul><li>Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. </li></ul><ul><li>Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. </li></ul><ul><li>Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  25. 25. <ul><li>Sumber daya pembangunan terdiri dari: </li></ul><ul><li>Dana (modal), </li></ul><ul><li>Sumber daya manusia, </li></ul><ul><li>Teknologi, </li></ul><ul><li>Organisasi atau kelembagaan. </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  26. 26. <ul><li>M emobilisasi pajak , penerimaan lain di luar pajak , dan tabungan masyarakat. </li></ul><ul><li>Jika tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka diupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri, dengan syarat yang paling menguntungkan. </li></ul>Tugas manajemen pembangunan dalam mobilisasi dana pembangunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  27. 27. <ul><li>M erangsang berkembangnya investasi masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar negeri. </li></ul><ul><li>Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, perizinan , dan kebijakan lain di bidang perdagangan, industri, dan investasi pada umumnya. </li></ul><ul><li>M emelihara stabilitas agar pembangunan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang nyata, dan agar masyarakat memiliki kepercayaan pada perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  28. 28. <ul><li>Y ang berkualitas, kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising) , melalui… </li></ul><ul><ul><li>Pendidikan dan pelatihan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilmu pengetahuan dan teknologi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesehatan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kependudukan, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Agama dan budaya. </li></ul></ul>T ugas manajemen pembangunan dalam menyiapkan SDM: Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  29. 29. <ul><li>Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang tepat. </li></ul><ul><li>M anajemen pembangunan bertugas mendorong diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. </li></ul><ul><li>Dalam mengembangkan teknologi, manajemen pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. </li></ul><ul><li>Kondisi sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau gabungan keduanya. </li></ul><ul><li>Kondisi sosial budaya turut menentukan proses transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi penghasil teknologi. </li></ul>Pemanfaatan Teknologi Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  30. 30. <ul><li>Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal, antara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik </li></ul><ul><li>Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar, lembaga-lembaga hukum, dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional atau warisan penjajahan. </li></ul><ul><li>Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya. </li></ul><ul><li>Pertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan. </li></ul><ul><li>Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang seluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan derajat rasionalitas yang tinggi. </li></ul>Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  31. 31. <ul><li>Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan . </li></ul><ul><li>Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu . </li></ul><ul><li>Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu . </li></ul><ul><li>Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan. </li></ul>Kegagalan Pembangunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  32. 32. <ul><li>Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. </li></ul><ul><li>T ugas manajemen pembangunan adalah untuk membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. </li></ul><ul><li>Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat. </li></ul>Oleh karena itu… Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  33. 33. <ul><li>Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan. </li></ul><ul><li>Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek politis. </li></ul><ul><li>Anggaran negara sangat terbuka terhadap lingkungan, dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers , dan kaum politisi. </li></ul>A nggaran Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  34. 34. <ul><li>Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. </li></ul><ul><li>Tugas manajemen pembangunan adalah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar anggaran digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. </li></ul><ul><li>Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan. </li></ul>A nggaran . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  35. 35. Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  36. 36. <ul><li>Pada tahap awal pembangunan banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah. </li></ul><ul><li>Tugas manajemen pembangunan adalah untuk menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara yang seefisien mungkin. </li></ul>Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  37. 37. <ul><li>Yang paling utama adalah pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. </li></ul><ul><li>Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan seperti sekolah dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit. </li></ul><ul><li>Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga sosial, baik lembaga politik, hukum, budaya, maupun ekonomi. </li></ul>Pelaksanaan Pembangunan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  38. 38. <ul><li>harus jelas tujuannya (objective), </li></ul><ul><li>sasaran yang akan dicapai (target), </li></ul><ul><li>cara mengukur keberhasilannya (performance evaluation), </li></ul><ul><li>jangka waktu pelaksanaannya, </li></ul><ul><li>tempat pelaksanaannya, </li></ul><ul><li>cara melaksanakan, </li></ul><ul><li>kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, </li></ul><ul><li>biaya serta tenaga yang diperlukan, </li></ul><ul><li>instansi yang akan melaksanakannya , </li></ul><ul><li>harus jelas keterkaitan proyek dengan tujuan dan sasaran program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada dalam program yang sama. </li></ul>Proyek-proyek pembangunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  39. 39. <ul><li>Koordinasi merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. </li></ul><ul><li>Koordinasi dengan demikian merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. </li></ul>Koordinasi Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  40. 40. <ul><li>Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai instansi serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. </li></ul><ul><li>Pengendalian yang serba terpusat sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat dan pembangunan. </li></ul>Koordinasi . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  41. 41. <ul><li>Untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. </li></ul><ul><li>Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai. </li></ul>Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  42. 42. <ul><li>Ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan, </li></ul><ul><li>Ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan, </li></ul><ul><li>Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan, </li></ul><ul><li>Atau karena perencanaannya yang keliru. </li></ul>Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana : Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  43. 43. <ul><li>Input terkait dengan sumber daya yang tersedia, misalnya jumlah dana yang dialokasikan, SDM yang tersedia, teknologi, SDA, dll, yang merupakan masukan untuk terselenggaranya kegiatan pembangunan. </li></ul><ul><li>Output merupakan hasil keluaran dari proses input yang tersedia. </li></ul><ul><li>Outcome/result merupakan hasil/fungsi dari output </li></ul><ul><li>Impact/benefit merupakan kontribusi hasil outcome/result terhadap kondisi yang lebih makro, seperti kesejahteraan masyarakat, perkembangan ekonomi sektoral, daerah, dan nasional. </li></ul>Evaluasi Kinerja untuk mengetahui : Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  44. 44. Pengendalian dan Evaluasi ( UU 25/2004 ) <ul><li>Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. </li></ul><ul><li>Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  45. 45. Pengendalian dan Evaluasi . . . <ul><li>Pimpinan kementrian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementrian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. </li></ul><ul><li>Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementrian/lembaga/SKPD. </li></ul><ul><li>Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya. </li></ul>Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  46. 46. <ul><li>Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. </li></ul><ul><li>Dalam pembahasan ini dilakukan pemisahan untuk menunjukkan adanya dua kegiatan yang serupa tetapi tidak harus selalu sama, atau masing-masing dilakukan oleh lembaga atau unit organisasi yang berbeda. </li></ul>P engawasan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  47. 47. <ul><li>Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. </li></ul><ul><li>Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap perencanaan. </li></ul>P engawasan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  48. 48. <ul><li>Kegiatan pengawasan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah, tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. </li></ul><ul><li>Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. </li></ul>P engawasan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  49. 49. <ul><li>Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen, termasuk manajemen pembangunan. </li></ul><ul><li>Dalam sistem administrasi negara, pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. </li></ul><ul><li>Pengawasan bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan internal dan eksternal. </li></ul>P engawasan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  50. 50. Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan <ul><li>Ketersediaan data/informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunan . </li></ul><ul><li>Sistem informasi merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen/prosedur, teknologi, himpunan data, dan sumber daya manusia yang bertugas menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai fungsi manajemen dalam mewujudkan sasaran yang dikehendaki. </li></ul>
  51. 51. Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan <ul><li>Sistem informasi yang handal berperan dalam penyusunan rencana yang tepat sesuai dengan kebutuhan, memudahkan penentuan prioritas, serta mencegah duplikasi atau tumpang tindih khususnya dalam menunjang upaya koordinasi dan keterpaduan program/kegiatan pembangunan antar sektor, antar lembaga, dan antar daerah. </li></ul><ul><li>Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan, termasuk pengawasan atau pemantauan dan pemeriksaan, laporan, serta tindak lanjutnya, akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi yang handal. </li></ul>
  52. 52. Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan <ul><li>Memberikan signal apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah direncanakan </li></ul><ul><li>Memberikan early warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta untuk memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan selanjutnya. </li></ul><ul><li>Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, antara lain jaringan komunikasi data secara on-line , jaringan internet , teknologi citra image untuk aplikasi berbasis grafis, dan yang memungkinkan penerapan otomatisasi administrasi antara lain electronic mail dan teleconferencing , dapat menunjang kelancaran manajemen. </li></ul>
  53. 53. <ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>
  54. 54. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile

×