Your SlideShare is downloading. ×
0
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan

14,704

Published on

Workshop DPRD Kota Sukabumi; Hotel Mercure-Jakarta, 31 Oktober 2008

Workshop DPRD Kota Sukabumi; Hotel Mercure-Jakarta, 31 Oktober 2008

5 Comments
18 Likes
Statistics
Notes
  • http://www.docstoc.com/profile/DadangSolihin terimakasih atas ilmunya...semoga Allah SWT membalas atas segala Niat, Pemikiran dan Tindakan kita. Amin...
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Materi sangat Bagus dan sangat bagus dibaca dan dipahami oleh Birokrat lebih-lebih pada level pengambil kebijakan. ini juga mendukung kegiatan saya. Mas Dadang saya Mohon ijin untuk Men-download
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • materi sangat bagus, aplikatif dan sangat bermanfaat bagi saya yang bekerja di Kantor Camat.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • waaahhh kebetulan banget insyallah saya akan membahas tesis tentang implementasi KIP mohon infonya tentang hal tersebut maci sebelumnya......
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Untuk download slides, silahkan klik http://www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
14,704
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
5
Likes
18
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan Workshop DPRD Kota Sukabumi Hotel Mercure-Jakarta, 31 Oktober 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
  • 2. <ul><li>Workshop DPRD Kota Sukabumi </li></ul><ul><li>Hotel Mercure-Jakarta, 31 Oktober 2008 </li></ul>
  • 3. Materi Workshop <ul><li>Tujuan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Wadah Perwakilan Rakyat </li></ul><ul><li>Siklus Representasi Wakil Rakyat </li></ul><ul><li>Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik </li></ul><ul><li>Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat </li></ul><ul><li>Paradigma Governance </li></ul><ul><li>Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 4. Tujuan Pembangunan Daerah <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 5. Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional <ul><li>M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? </li></ul>
  • 6. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif
  • 7. Kelompok M edian <ul><li>Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. </li></ul><ul><li>Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. </li></ul><ul><li>Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah. </li></ul><ul><li>Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. </li></ul><ul><li>Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 8. P endukung P emilu <ul><li>P ada umumnya m ereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. </li></ul><ul><li>Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 9. Fungsi DPRD menurut UU <ul><li>Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. </li></ul><ul><li>Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. </li></ul><ul><li>Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. </li></ul><ul><li>Sumber : UU 32/2004 </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 10. Orientasi Dasar Politik DPRD <ul><li>A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga . </li></ul><ul><ul><li>Penanggulangan kemiskinan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  • 11. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. </li></ul><ul><ul><li>D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  • 12. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan . </li></ul><ul><ul><li>A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  • 13. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif . </li></ul><ul><ul><li>P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  • 14. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan <ul><li>R akyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. </li></ul><ul><li>Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan perwakilan yang bersifat sementara, kepada para anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 15. Siklus Representasi Wakil Rakyat <ul><li>Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. </li></ul><ul><li>Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. </li></ul><ul><li>J ika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. </li></ul><ul><li>Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 16. Siklus Representasi Wakil Rakyat www.dadangsolihin.com Sumber: NDI, LGSP Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)
  • 17. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik <ul><li>Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. </li></ul><ul><li>Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. </li></ul><ul><li>DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 18. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik <ul><li>Secara substansial </li></ul><ul><ul><li>perlindungan hak </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek </li></ul></ul><ul><li>Secara prosedural </li></ul><ul><ul><li>mengikuti prosedur hukum yang benar </li></ul></ul><ul><ul><li>melibatkan masyarakat di dalam prosesnya </li></ul></ul><ul><li>K omunikasi dan hubungan dengan konstituen , media serikat , Ormas, LSM, perguruan tinggi , dan lain-lain. </li></ul><ul><li>S istem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 19. Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat <ul><li>Tertinggi </li></ul><ul><li>K ebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi. </li></ul><ul><li>Menengah </li></ul><ul><li>K epentingan, yakni hak-hak so s ial-ekonomi-politik individu maupun kelompok masyarakat . </li></ul><ul><li>Terendah </li></ul><ul><li>K einginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik) </li></ul>www.dadangsolihin.com Sumber: LGSP Tertinggi Menengah Terendah
  • 20. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
  • 21. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  • 22. Prinsip-prinsip Good Governance <ul><li>Wawasan ke Depan ( Visionary ) </li></ul><ul><li>Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) </li></ul><ul><li>Partisipasi Masyarakat ( Participation ) </li></ul><ul><li>Tanggung Gugat ( Accountability ) </li></ul><ul><li>Supremasi Hukum ( Rule of Law ) </li></ul><ul><li>Demokrasi ( Democracy ) </li></ul><ul><li>Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency ) </li></ul><ul><li>Daya Tanggap ( Responsiveness ) </li></ul><ul><li>Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ) </li></ul><ul><li>Desentralisasi ( Decentralization ) </li></ul><ul><li>Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market ) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 23. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  • 24. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  • 25. Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com Sistem Informasi (1) Perencanaan (8) Pengawasan (4) Penganggaran (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (2) Pengerahan (mobilisasi) s umber daya (3) M enggerakkan partisipasi masyarakat (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah
  • 26. <ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki . </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) . </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut . </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi . </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya . </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya . </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya . </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com Perencanaan h arus memiliki, mengetahui , dan memperhitungkan : Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 27. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  • 28. <ul><li>P enyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena : </li></ul><ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul></ul><ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul></ul><ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul></ul><ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Kegagalan Perencanaan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 29. <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Kegagalan Perencanaan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 30. <ul><li>perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Kegagalan Perencanaan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 31. <ul><li>karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Kegagalan Perencanaan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 32. <ul><li>S istem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com Sistem Perencanaan y ang Berhasil Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 33. <ul><li>Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik : masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul>www.dadangsolihin.com Perencanaan yang Ideal Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 34. Ruang Lingkup Perencanaan www.dadangsolihin.com Sumber : UU25/2004 NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  • 35. Penyusunan dan Penetapan R PJP D www.dadangsolihin.com Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda <ul><li>B ahan Rancangan RPJP </li></ul><ul><li>M elibatkan Masyarakat </li></ul>oleh Bappeda oleh DPRD
  • 36. Penyusunan dan Penetapan R PJM D www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD <ul><li>Visi, Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Visi,Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul>e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  • 37. Penyusunan dan Penetapan RKPD www.dadangsolihin.com Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD <ul><li>Prioritas Pembangunan </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif </li></ul>SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota <ul><li>Sinkronisasi Program SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat <ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS <ul><li>Sinkronisasi Program KL/SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
  • 38. <ul><li>Sumber daya pembangunan terdiri dari: </li></ul><ul><li>Dana (modal), </li></ul><ul><li>Sumber daya manusia, </li></ul><ul><li>Teknologi, </li></ul><ul><li>Organisasi atau kelembagaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 39. <ul><li>M emobilisasi pajak , penerimaan lain di luar pajak , dan tabungan masyarakat. </li></ul><ul><li>Jika tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka diupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri, dengan syarat yang paling menguntungkan. </li></ul>www.dadangsolihin.com Tugas manajemen pembangunan dalam mobilisasi dana pembangunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 40. <ul><li>M erangsang berkembangnya investasi masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar negeri. </li></ul><ul><li>Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, perizinan , dan kebijakan lain di bidang perdagangan, industri, dan investasi pada umumnya. </li></ul><ul><li>M emelihara stabilitas agar pembangunan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang nyata, dan agar masyarakat memiliki kepercayaan pada perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. </li></ul>www.dadangsolihin.com Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 41. <ul><li>Y ang berkualitas, kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising) , melalui… </li></ul><ul><ul><li>Pendidikan dan pelatihan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilmu pengetahuan dan teknologi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesehatan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kependudukan, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Agama dan budaya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com T ugas manajemen pembangunan dalam menyiapkan SDM: Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 42. <ul><li>Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang tepat. </li></ul><ul><li>M anajemen pembangunan bertugas mendorong diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. </li></ul><ul><li>Dalam mengembangkan teknologi, manajemen pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. </li></ul><ul><li>Kondisi sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau gabungan keduanya. </li></ul><ul><li>Kondisi sosial budaya turut menentukan proses transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi penghasil teknologi. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pemanfaatan Teknologi Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 43. <ul><li>Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal, antara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik </li></ul><ul><li>Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar, lembaga-lembaga hukum, dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional atau warisan penjajahan. </li></ul><ul><li>Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya. </li></ul><ul><li>Pertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan. </li></ul><ul><li>Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang seluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan derajat rasionalitas yang tinggi. </li></ul>www.dadangsolihin.com Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 44. <ul><li>Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan . </li></ul><ul><li>Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu . </li></ul><ul><li>Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu . </li></ul><ul><li>Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan. </li></ul>www.dadangsolihin.com Kegagalan Pembangunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 45. <ul><li>Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. </li></ul><ul><li>T ugas manajemen pembangunan adalah untuk membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. </li></ul><ul><li>Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com Oleh karena itu… Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 46. <ul><li>Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan. </li></ul><ul><li>Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek politis. </li></ul><ul><li>Anggaran negara sangat terbuka terhadap lingkungan, dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers , dan kaum politisi. </li></ul>www.dadangsolihin.com A nggaran Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 47. <ul><li>Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. </li></ul><ul><li>Tugas manajemen pembangunan adalah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar anggaran digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. </li></ul><ul><li>Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com A nggaran . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 48. Alur Perencanaan dan Penganggaran www.dadangsolihin.com RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 49. <ul><li>Pada tahap awal pembangunan banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah. </li></ul><ul><li>Tugas manajemen pembangunan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara yang seefisien mungkin. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 50. <ul><li>Yang paling utama adalah pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. </li></ul><ul><li>Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan seperti sekolah dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit. </li></ul><ul><li>Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga sosial, baik lembaga politik, hukum, budaya, maupun ekonomi. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pelaksanaan Pembangunan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 51. <ul><li>harus jelas tujuannya (objective), </li></ul><ul><li>sasaran yang akan dicapai (target), </li></ul><ul><li>cara mengukur keberhasilannya (performance evaluation), </li></ul><ul><li>jangka waktu pelaksanaannya, </li></ul><ul><li>tempat pelaksanaannya, </li></ul><ul><li>cara melaksanakan, </li></ul><ul><li>kebijaksanaan untuk menjamin kegiatan itu dapat dilaksanakan, </li></ul><ul><li>biaya serta tenaga yang diperlukan, </li></ul><ul><li>instansi yang akan melaksanakannya , </li></ul><ul><li>harus jelas keterkaitan kegiatan dengan tujuan dan sasaran program, serta dengan kegiatan lain yang berada dalam program yang sama. </li></ul>www.dadangsolihin.com Kegiatan pembangunan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 52. <ul><li>Koordinasi merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. </li></ul><ul><li>Koordinasi dengan demikian merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. </li></ul>www.dadangsolihin.com Koordinasi Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 53. <ul><li>Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai instansi serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. </li></ul><ul><li>Pengendalian yang serba terpusat sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat dan pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com Koordinasi . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 54. <ul><li>Untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. </li></ul><ul><li>Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 55. <ul><li>Ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan, </li></ul><ul><li>Ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan, </li></ul><ul><li>Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan, </li></ul><ul><li>Atau karena perencanaannya yang keliru. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana : Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 56. <ul><li>Input terkait dengan sumber daya yang tersedia, misalnya jumlah dana yang dialokasikan, SDM yang tersedia, teknologi, SDA, dll, yang merupakan masukan untuk terselenggaranya kegiatan pembangunan. </li></ul><ul><li>Output merupakan hasil keluaran dari proses input yang tersedia. </li></ul><ul><li>Outcome/result merupakan hasil/fungsi dari output </li></ul><ul><li>Impact/benefit merupakan kontribusi hasil outcome/result terhadap kondisi yang lebih makro, seperti kesejahteraan masyarakat, perkembangan ekonomi sektoral, daerah, dan nasional. </li></ul>www.dadangsolihin.com Evaluasi Kinerja untuk mengetahui : Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 57. Pengendalian dan Evaluasi ( UU 25/2004 ) <ul><li>Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. </li></ul><ul><li>Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 58. Pengendalian dan Evaluasi . . . <ul><li>Pimpinan kementrian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementrian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. </li></ul><ul><li>Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementrian/lembaga/SKPD. </li></ul><ul><li>Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya. </li></ul>www.dadangsolihin.com Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 59. <ul><li>Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. </li></ul><ul><li>Dalam pembahasan ini dilakukan pemisahan untuk menunjukkan adanya dua kegiatan yang serupa tetapi tidak harus selalu sama, atau masing-masing dilakukan oleh lembaga atau unit organisasi yang berbeda. </li></ul>www.dadangsolihin.com P engawasan Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 60. <ul><li>Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. </li></ul><ul><li>Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap perencanaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com P engawasan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 61. <ul><li>Kegiatan pengawasan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah, tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. </li></ul><ul><li>Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. </li></ul>www.dadangsolihin.com P engawasan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 62. <ul><li>Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen, termasuk manajemen pembangunan. </li></ul><ul><li>Dalam sistem administrasi negara, pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. </li></ul><ul><li>Pengawasan bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan internal dan eksternal. </li></ul>www.dadangsolihin.com P engawasan . . . Perencanaan Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat Penganggaran (1) (2) (3) (4) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pengawasan (5) (6) (7) (8)
  • 63. Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan <ul><li>Ketersediaan data/informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunan . </li></ul><ul><li>Sistem informasi merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen/prosedur, teknologi, himpunan data, dan sumber daya manusia yang bertugas menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai fungsi manajemen dalam mewujudkan sasaran yang dikehendaki. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 64. Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan <ul><li>Sistem informasi yang handal berperan dalam penyusunan rencana yang tepat sesuai dengan kebutuhan, memudahkan penentuan prioritas, serta mencegah duplikasi atau tumpang tindih khususnya dalam menunjang upaya koordinasi dan keterpaduan program/kegiatan pembangunan antar sektor, antar lembaga, dan antar daerah. </li></ul><ul><li>Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan, termasuk pengawasan atau pemantauan dan pemeriksaan, laporan, serta tindak lanjutnya, akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi yang handal. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 65. Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan <ul><li>Memberikan signal apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah direncanakan </li></ul><ul><li>Memberikan early warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta untuk memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan selanjutnya. </li></ul><ul><li>Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, antara lain jaringan komunikasi data secara on-line , jaringan internet , teknologi citra image untuk aplikasi berbasis grafis, dan yang memungkinkan penerapan otomatisasi administrasi antara lain electronic mail dan teleconferencing , dapat menunjang kelancaran manajemen. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 66. TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
  • 67. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

×