0
dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama                       : Dr Dadang Solihin, SE, MA                                Dr.       Solihin SE   Tempat/Tgl La...
Materi•   Pendahuluan•   Apa itu LKPJ?     p•   Ruang Lingkup LKPJ•   Jenis LKPJ•   Muatan LKPJ•   Penilaian LKPJ•   Penya...
Pendahuluan                    Pendah l an•   Dengan dilaksanakannya Pilkada sebagaimana diatur dalam UU    32/2004 maka h...
Apa it LKPJ?    itu         Laporan Keterangan Pertanggung-          jawaban Kepala Daerah kepada          DPRD (LKPJ) ad...
Ruang Lingk p LKPJ         R ang Lingkup1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan ...
Jenis LKPJ1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran.   Disampaikan kepada DPRD p        p        p          paling lambat 3 bulan setel...
dadang-solihin.blogspot.com   9
Muatan                 M atan LKPJ1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, ...
1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan            j   Daerahmemuat• Visi,      ,• Misi,• Strategi,• Kebijakan, dan• Prioritas...
2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara      g             g   Makro•   Pengelolaan Keuangan Daerah memuat:    – Pengelolaan...
3. Penyelenggaraan Urusan      y    gg   Desentralisasi•   Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan   ...
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan4 P     l          T     P b t1.1 Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah;   a. ...
5. Penyelenggaraan Tugas Umum      y    gg        g   Pemerintahan1. Kebijakan dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Ke...
dadang-solihin.blogspot.com   16
Penilaian LKPJ•   Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan    Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul p...
Tolok Uk r Penilaian LKPJ           Ukur•   RPJPD•   RPJMD•   RKPD•   KUA dan PPAS•   RKA dan DPA SKPD•   Indikator Kinerj...
Langkah Peng k ran Kinerja         Pengukuran1. Penetapan Indikator Kinerja:   Identifikasi/uraikan ukuran kineja p       ...
1/2                                                                    1/2         Evaluasi Kinerja LKPJ         E al asi1...
2/2        Evaluasi Kinerja LKPJ        E al asi3. Evaluasi kinerja pelayanan publik melihat sejauh mana   penyelenggaraan...
Kesimpulan d Rekomendasi    K i    l dan R k    d i•   Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelanggaraan    pem...
dadang-solihin.blogspot.com   23
1/3                                                                  1/3            Penyampaian            Pen ampaian LKP...
2/3            Penyampaian            Pen ampaian LKPJ6. Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah,   berupa ...
3/3            Penyampaian            Pen ampaian LKPJ8. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum   dilap...
dadang-solihin.blogspot.com   27
Bab 1: PendahuluanA. Dasar Hukum    Menjelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang    bersangkutan dan perundan...
Bab 2: Kebijakan Pemerintahan              DaerahA. Visi dan MisiB. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)C. Pr...
Bab 3: Kebijakan Umum                 j   Pengelolaan Keuangan DaerahA. Pengelolaan Pendapatan Daerah    1. Intensifikasi ...
Bab 4: Penyelenggaraan Urusan           y    gg      Pemerintahan DaerahA. Urusan Wajib yang Dilaksanakan    1. Program da...
Bab 5: Penyelenggaraan Tugas               y    gg        g   1/2                                  1/2                    ...
Bab 5: Penyelenggaraan Tugas               y    gg        g   2/2                     PembantuanB. Tugas Pembantuan Yang D...
Bab 6: Penyelenggaraan Tugas                y    gg        g   1/4                                   1/4               Umu...
Bab 6: Penyelenggaraan Tugas                y    gg        g   2/4                Umum PemerintahanC. Koordinasi dengan In...
Bab 6: Penyelenggaraan Tugas               y    gg        g   3/4              Umum PemerintahanE. Pencegahan dan Penanggu...
Bab 6: Penyelenggaraan Tugas               y    gg        g   4/4              Umum PemerintahanG.Penyelenggaraan Ketenter...
dadang-solihin.blogspot.com   38
Tujuan                            T j an•   Untuk mengevaluasi kinerja pelayanan program dan kegiatan    kepala daerah mel...
1/2                                                                    1/2      Empat Langkah Evaluasi                    ...
2/2      Empat Langkah Evaluasi                    E al asi4. Lakukan penilaian atas kinerja kegiatan tersebut untuk melak...
www.dadang-solihin.blogspot.com   42
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)           L       H il P     ik    •   UUD 1945 (setelah amandemen) mengamanatkan bahwa ha...
Tindak Lanjut LHP BPK               Lanj t•   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang    bertugas memeri...
Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD                                     1/6                                                   ...
Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD                                2/6•   DPRD meminta kepada BPK LHP yang diterima telah    d...
Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD                               3/6Pembahasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:1....
Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD                                     4/6•   Laporan hasil pembahasan Sidang Paripurna DPRD ...
Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD                                      5/6•   DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemda atas ...
Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD                                     6/6•   DPRD melakukan monitoring kepada Pemda atas pel...
Tindak Lanjut    Ti d k L j t LHP BPK oleh Pemda                          l hP d•   Pemda menindaklanjuti LHP BPK yang tid...
www.dadang-solihin.blogspot.com   52
Beberapa Temuan BPKHasan Bisri, Anggota BPK RI (2008)                                1/3                                  ...
Beberapa Temuan BPKHasan Bisri, Anggota BPK RI (2008)                                2/37. Pengeluaran2 yang tidak ada ang...
Beberapa Temuan BPKHasan Bisri, Anggota BPK RI (2008)                                    3/313.13 Pada belanja pegawai yan...
Pemeriksaan:                Beban atau Kebutuhan?             Beban                                    Kebutuhan Manajeme...
www.dadang-solihin.blogspot.com   57
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesuai PP 3/2007
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesuai PP 3/2007

13,395

Published on

Capacity Building DPRD Kota Tangerang Selatan di Puri Denpasar Hotel-Jakarta, 1 Juli 2011

Published in: Education, Sports

Transcript of "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesuai PP 3/2007 "

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA Dr. Solihin SE Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Pendahuluan• Apa itu LKPJ? p• Ruang Lingkup LKPJ• Jenis LKPJ• Muatan LKPJ• Penilaian LKPJ• Penyampaian LKPJ• Sistematika, Substansi, dan Rekomendasi LKPJ• Evaluasi Kinerja APBD• Tindak L j t L Ti d k Lanjut Laporan Hasil P H il Pemeriksaan ik BPK oleh DPRD• Beberapa Temuan BPK di Daerah dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Pendahuluan Pendah l an• Dengan dilaksanakannya Pilkada sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD.• Pilkada telah Pilk d t l h menyebabkan adanya k b bk d kesetaraan d k it t dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD y g menjalankan fungsi legislatif dalam g yang j g g menyelenggarakan pemerintahan daerah.• Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD.• Dalam k it h b D l kaitan hubungan t tersebut maka k b t k kepala d l daerah b k h berkewajiban jib menyampaikan LKPJ kepada DPRD. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Apa it LKPJ? itu  Laporan Keterangan Pertanggung- jawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah: • Laporan yang berupa informasi p y penyelenggaraan p gg pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan • Yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Ruang Lingk p LKPJ R ang Lingkup1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan y gg g ;3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Jenis LKPJ1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran. Disampaikan kepada DPRD p p p paling lambat 3 bulan setelah tahun g anggaran berakhir.2. LKPJ Akhir Masa Jabatan. Disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah. d hApabila LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak satu bulan,penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Muatan M atan LKPJ1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, termasuk g g , Pendapatan dan Belanja Daerah;3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. 1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan j Daerahmemuat• Visi, ,• Misi,• Strategi,• Kebijakan, dan• Prioritas Daerah dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. 2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara g g Makro• Pengelolaan Keuangan Daerah memuat: – Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi: g p p • Intensifikasi dan Ekstensifikasi, • Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, g p , • Permasalahan dan Solusi; – Pengelolaan Belanja Daerah Meliputi g j p • Kebijakan Umum Anggaran, • Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja g gg p j Daerah, • Permasalahan dan Solusi. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. 3. Penyelenggaraan Urusan y gg Desentralisasi• Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi: – Program dan Kegiatan – Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan; serta – Permasalahan dan solusi. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. 4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan4 P l T P b t1.1 Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah; a. Dasar Hukum; b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya; d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan; dan e. Permasalahan dan Solusi.2. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah Provinsi; a. Dasar Hukum; b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya; d. Sumber dan Jumlah Anggaran y g Digunakan; dan gg yang g e. Permasalahan dan Solusi.3. Tugas Pembantuan kepada Desa. a. Dasar Hukum; b. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan; dan c. Sumber dan Jumlah Anggaran y g Digunakan. gg yang g dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. 5. Penyelenggaraan Tugas Umum y gg g Pemerintahan1. Kebijakan dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;2. Permasalahan dan Solusi.Yang Menyangkut:a. Kerjasama antar Daerah; j ;b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah; g ;d. Pembinaan Batas Wilayah;e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; g gg g ;f. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah;gg. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dan y gg ;h. Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan oleh Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Penilaian LKPJ• Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul pernyataan pendapat DPRD.• Bila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka penerimaan ditetapkan dengan K dit t k d Keputusan DPRD b ik t saran t berikut penyelesaiannya.• Apabila ada indikasi pidana saran penyelesaian dapat diproses pidana, secara hukum.• Sambil menunggu keputusan hukum y g berkekuatan tetap, KDH gg p yang p, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.• KDH yang telah menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan dapat dicalonkan kembali, sepanjang ada parpol atau gabungan parpol yang mencalonkannya. dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Tolok Uk r Penilaian LKPJ Ukur• RPJPD• RPJMD• RKPD• KUA dan PPAS• RKA dan DPA SKPD• Indikator Kinerja Program dan Kegiatan j g g• Perda APBD dan Perda Perubahan dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Langkah Peng k ran Kinerja Pengukuran1. Penetapan Indikator Kinerja: Identifikasi/uraikan ukuran kineja p j pada setiap indikator kinerja p j2. Penetapan Target Kinerja: Identifikasi Target kinerja p g j pada setiap indikator kinerja p j3. Penetapan Capaian/Realisasi Kinerja: Identifikasi realisasi pencapaian kinerja p p j4. Evaluasi Kinerja: Membandingkan antara Target dengan Pencapain/ Realisasi Kinerja g g g p j pada setiap indikator kinerja; dan Hitung % Capaian Indikator Kinerja. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. 1/2 1/2 Evaluasi Kinerja LKPJ E al asi1. Evaluasi kinerja keuangan daerah ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja dan kinerja pembiayaan. – Dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan hasil audit BPK DPRD melihat dan mencermati berbagai BPK, kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan p g pengelolaan keuangan daerah. g2. Evaluasi aspek politik lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain- lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. 2/2 Evaluasi Kinerja LKPJ E al asi3. Evaluasi kinerja pelayanan publik melihat sejauh mana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan. – Penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan p gg gj g g pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik periodik. dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Kesimpulan d Rekomendasi K i l dan R k d i• Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelanggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional• Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek t t kelola pemerintahan yang b ik d k d h k tata k l l i t h baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik• Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya. dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. 1/3 1/3 Penyampaian Pen ampaian LKPJ1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.2. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.3. Berdasarkan hasil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan DPRD.4. Keputusan DPRD disampaikan paling l b t 30 h i setelah LKPJ4 K t di ik li lambat hari t l h diterima.5.5 Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. 2/3 Penyampaian Pen ampaian LKPJ6. Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatancatatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.7. Apabila7 A bil LKPJ tid k dit tidak ditanggapi d l i dalam j jangka waktu 30 h i setelah k kt hari t l h LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk p y p penyempurnaan.8. LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahuntahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. 3/3 Penyampaian Pen ampaian LKPJ8. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan jabatan.9. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa j jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh p j y , p pejabat p gg pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Bab 1: PendahuluanA. Dasar Hukum Menjelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan.B. Gambaran Umum Daerah1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut j i k l i struktur usia, j i pekerjaan, d d d k t jenis kelamin, t kt i jenis k j dan pendidikan3.3 Kondisi Ekonomi;a. Potensi Unggulan Daerahb.b Pertumbuhan Ekonomi/PDRB dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Bab 2: Kebijakan Pemerintahan DaerahA. Visi dan MisiB. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)C. Prioritas Daerah dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Bab 3: Kebijakan Umum j Pengelolaan Keuangan DaerahA. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 2. Target dan Realisasi Pendapatan 3. Permasalahan dan SolusiB. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah 2. Target dan Realisasi Belanja 3. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Bab 4: Penyelenggaraan Urusan y gg Pemerintahan DaerahA. Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Permasalahan dan SolusiB. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Bab 5: Penyelenggaraan Tugas y gg g 1/2 1/2 PembantuanA. Tugas Pembantuan yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya 5. Sumber dan Jumlah Anggaran 6. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Bab 5: Penyelenggaraan Tugas y gg g 2/2 PembantuanB. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota D D K b t /K t Dan Desa U t k Provinsi At Kepada D Untuk P i i Atau K d Desa Untuk Kabupaten/Kota 3. 3 Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Sarana dan Prasarana dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Bab 6: Penyelenggaraan Tugas y gg g 1/4 1/4 Umum PemerintahanA. Kerjasama antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan SolusiB. K jB Kerjasama Daerah dengan Pihak K ti D hd Pih k Ketiga 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi P l k 2 R li i Pelaksanaan K i t Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Bab 6: Penyelenggaraan Tugas y gg g 2/4 Umum PemerintahanC. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan SolusiD. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Bab 6: Penyelenggaraan Tugas y gg g 3/4 Umum PemerintahanE. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. 1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota) 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 3 S b d J l hA 4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 5. 5 Potensi Bencana yang Diperkirakan TerjadiF. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Kh 1 J i K Khusus Y Yang M j di K Menjadi Kewenangan Daerah 2. 2 Sumber Anggaran 3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Bab 6: Penyelenggaraan Tugas y gg g 4/4 Umum PemerintahanG.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) 2. Satuan K j P 2 S t Kerja Perangkat Daerah yang M k tD h Menangani K t t i Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. 3 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan Pegawai, Pendidikan, 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. 5 Penanggulangan dan Kendalanya 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Tujuan T j an• Untuk mengevaluasi kinerja pelayanan program dan kegiatan kepala daerah melalui LKPJ yang dilaporkan kepada legsilatif.• Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan program dan kegiatan kepala daerah selama setahun berjalan.• Mengetahui tingkat kinerja pelayanan program dan kegiatan yang dicapai oleh kepala daerah.• Menyusun rekomendasi k M k d i kepada pemerintah d d i t h daerah untuk perbaikan h t k b ik kinerja untuk tahun anggaran yang akan datang. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. 1/2 1/2 Empat Langkah Evaluasi E al asi1. Cermati dokumen-dokumen perencanaan daerah serta dokumen laporan kinerja pemerintah daerah seperti LAKIP dan LKPJ.2. Lakukan uji petik dengan memilih 20 kegiatan utama berbentuk fisik ataupun operasional yang paling berpengaruh dalam proses penyelenggaraan otonomi d l t i daerah pelayanan publik d h l blik dan kesejahteraan masyarakat.3.3 Kriteria kegiatan yang dipilih merupakan: a. Kegiatan strategis, b. b Menjadi prioritas di dalam rencana daerah (lakukan kroscek dengan dokumen perencanaan), c. Berdampak besar p p pada kesejahteraan masyarakat, serta j y , d. Memiliki anggaran yang signifikan. Misalnya diatas Rp. 500 juta. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. 2/2 Empat Langkah Evaluasi E al asi4. Lakukan penilaian atas kinerja kegiatan tersebut untuk melakukan pengujian dan menjawab pertanyaan di bawah ini ; – Apakah kegiatan tersebut diselenggarakan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku? – Apakah terdapat overlapping antara kegiatan satu unit kerja dengan unit kerja lainnya? – Apakah kegiatan tersebut diorganisasikan dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif ? – Apakah realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan tolok ukur input (masukan), (masukan) output (keluaran) dan outcome (hasil) Sesuai dengan (hasil). dokumen rencana yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah? – Apabila terdapat perubahan anggaran kegiatan, apakah perubahan tersebut didasarkan kepada data yang benar dan alasan yang logis? dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. www.dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) L H il P ik • UUD 1945 (setelah amandemen) mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. • LHP yang telah disampaikan kepada DPR DPD dan DPRD DPR, DPRD, dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk informasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dirahasiakan. g g g • BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan selama satu semester kepada DPR, DPD dan DPRD serta kepada Presiden dan Gubernur/Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya semester ybs. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan g Negara www.dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Tindak Lanjut LHP BPK Lanj t• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.• Tindak lanjut LHP BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemda untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK. www.dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 1/6 1/6• DPRD menerima LHP BPK yang meliputi: i li ti 1. LHP keuangan; 2. 2 LHP ki j kinerja; 3. LHP dengan tujuan tertentu.• DPRD meminta P d untuk menindaklanjuti LHP BPK d i t Pemda t k i d kl j ti dan meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK dari Pemda.• LHP BPK dapat berupa: 1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion); 2. 2 opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion); 3. opini tidak wajar (adversed opinion); atau 4. 4 pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) opinion). www.dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 2/6• DPRD meminta kepada BPK LHP yang diterima telah dikonfirmasikan kepada SKPD.• Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas LHP tersebut, DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada SKPD. SKPD• DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat panitia kerja, kerja dengan ketentuan: – LHP dengan opini 1. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion); 2. opini tidak wajar (adversed opinion); atau 3. pernyataan menolak memberikan opini ( p y p (disclaimer of opinion). – LHP dengan tujuan tertentu. www.dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 3/6Pembahasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:1. Pembahasan atas LHP BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 p g (dua) minggu setelah menerima LHP BPK.2. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.3. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK BPK.4. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD . www.dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 4/6• Laporan hasil pembahasan Sidang Paripurna DPRD dapat berisi usulan: 1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan ; 2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. www.dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 5/6• DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemda atas pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK,berupa: 1. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP keuangan; 2. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP kinerja; dan 3. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP dengan tujuan tertentu• Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut LHP BPK yang dibentuk oleh Pemda yang terdiri atas:. 1. Wakil Gubernur/Wakil B 1 W kil G b /W kil Bupati/Wakil W lik t selaku ti/W kil Walikota l k penanggungjawab; 2. 2 Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan 3. Para Kepala SKPD terkait selaku anggota. www.dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 6/6• DPRD melakukan monitoring kepada Pemda atas pelaksanaan tindak lanjut LHP dan• memberikan dorongan kepada Pemda untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam penyelenggaraan pemerintahan.• DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemda untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).• DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat berat ringan dan sifat temuan opini tidak tingkat, wajar (adversed opinion).• DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemda terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). www.dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Tindak Lanjut Ti d k L j t LHP BPK oleh Pemda l hP d• Pemda menindaklanjuti LHP BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut.• Pemda melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK kepada BPK dan DPRD k d d• DPRD dan Pemda mendorong BPK untuk memutakhirkan data status temuan dan tindak lanjut LHP BPK yang tercantum dalam situs BPK sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemda. www.dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. www.dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Beberapa Temuan BPKHasan Bisri, Anggota BPK RI (2008) 1/3 1/31. APBD terlambat disahkan, untuk membiayai kegiatan ditalangi dari dana kas bon ke kas daerah.2. Pengeluaran kas bon tanpa didasari SPM, tidak dipertanggung- jawabkan tepat waktu, bahkan cenderung dimanipulasi.3. Belum seluruh penerimaan daerah/retribusi masuk ke Kas Daerah. Masih ada penerimaan yang ditampung pada berbagai rekening satker atau pejabat di luar rekening kas daerah (belum menganut pejabat, prinsip single treassury account4. Sistem akuntansi (pencatatan dan pelaporan) belum baku, hal ini juga karena peraturan dari pusat sering berubah.5. SDM yang profesional di bidang akuntansi belum ada atau masih kurang.6. Sistem komputer yang dikembangkan tidak compatible. www.dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Beberapa Temuan BPKHasan Bisri, Anggota BPK RI (2008) 2/37. Pengeluaran2 yang tidak ada anggarannya dalam APBD.8. Prosedur pengadaan barang/jasa yang menyimpang dari ketentuan, mark up dan bahkan pengadaan fiktif.9. Gubernur/Bupati/Walikota membuat berbagai kebijakan yang pada intinya b t j i ti betujuan untuk memberikan t b h b t k b ik tambahan benefit kfit kepadanya d dan/atau pejabat eksekutif lainnya, seperti adanya berbagai tunjangan, honor tim/pokja dll. j g , p j10. Pemda memberikan berbagai jenis tunjangan atau benefit lain kepada pejabat dan juga kepada Anggota DPRD yg tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi.11. Berbagai jenis perjalanan dinas yang tidak relevan.12. Tumpang tindih pembiayaan kegiatan dari dana dekonsentrasi, dana tugas perbantuan dan dana APBD. www.dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Beberapa Temuan BPKHasan Bisri, Anggota BPK RI (2008) 3/313.13 Pada belanja pegawai yang merupakan titik rawan adalah mengenai kebenaran jumlah PNS Daerah yang masih benar-benar aktif, karena data kepegawaian tidak akurat.14. Anggota DPRD tidak menguasai peraturan keuangan daerah, sehingga seringkali terjerumus pada pelanggaran hukum, karena filter d i k t i dewan yang k filt dari sekretaris d kurang k t t ketat.15. Penguasaan dan pengelolaan aset milik daerah tidak tertib, terjadi penggelapan aset karena administrasi aset tidak diselenggarakan dengan baik.16. Tukar guling aset tanah/bangunan, y g biasanya secara fisik g g g , yang y volume aset pengganti lebih luas, tetapi nilainya jauh di bawah aset yang dilepas.17. Bukti kepemilikan aset tidak lengkap dan tidak pernah dilakukan inventarisasi ulang atas seluruh aset yang dimiliki. www.dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Pemeriksaan: Beban atau Kebutuhan? Beban Kebutuhan Manajemen belum menyadari arti  Semangat good governance penting good governance, telah menjadi budaya organisasi, Pemeriksaan dinilai hanya  Pemeriksaan dilakukan secara mencari-cari kesalahan, obyektif dan fair, Tid k ada k Tidak d kepastian h k ti hukum  Ad k Ada kepastian h k ti hukum mengenai i mengenai tindak lanjut hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksaan, Pemeriksaan tidak memberikan  Pemeriksaan memberikan nilai nilai tambah bagi organisasi y g g g yang tambah bagi organisasi y g g g yang diperiksa. diperiksa. www.dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. www.dadang-solihin.blogspot.com 57
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×