Your SlideShare is downloading. ×
0
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi

2,387

Published on

Diklat Reformasi Birokrasi untuk Jakarta Baru di Novotel Hotel-Jakarta, 17 September 2013 …

Diklat Reformasi Birokrasi untuk Jakarta Baru di Novotel Hotel-Jakarta, 17 September 2013

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,387
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
161
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi 4dadang-solihin.blogspot.com • Apa Itu Reformasi Birokrasi? • Perencanaan dan Pembangunan Daerah • Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance • Troika: Pola Hubungan antar Stakeholders • Permasalahan Birokrasi • Program Percepatan RB menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani • Visi-Misi Reformasi Birokrasi • Area Perubahan
  • 4. Apa Itu Reformasi Birokrasi? • Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 7dadang-solihin.blogspot.com
  • 7.  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 8 Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART
  • 8. Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. 9dadang-solihin.blogspot.com
  • 9. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 10dadang-solihin.blogspot.com Perencanaan yang Ideal
  • 10. Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas 11dadang-solihin.blogspot.com
  • 11. Apa Itu Pembangunan? dadang-solihin.blogspot.com 12 Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000
  • 12. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 13. Tantangan dalam Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 14 Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Dunia usaha yg kondusif Peningkatan kapasitas SDM • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. • Menjaga kelestarian SDA
  • 14. dadang-solihin.blogspot.com 15 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
  • 15. dadang-solihin.blogspot.com 16 PEMBANGUNAN DAERAH Penguatan Otonomi Daerah Pengelolaan Sumberdaya Good Governance Keseimbangan Peran Tiga Pilar Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur- unsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Dilaksanakan Melalui:
  • 16. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 17dadang-solihin.blogspot.com
  • 17. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja 18dadang-solihin.blogspot.com
  • 18. Model Governance GOVERNANCE Perusahaan transnasional Organisasi Antar Pemerintah LSM Internasional Perusahaan Lokal Pemerintah Lokal LSM Lokal Perusahaan Nasional Ormas/LSM Nasional Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Supranasional Tingkat Nasional Tingkat Subnasional (Kamarack and Nye Jr., 2002) 19dadang-solihin.blogspot.com
  • 19. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 20dadang-solihin.blogspot.com
  • 20. Troika 21dadang-solihin.blogspot.com
  • 21. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 22dadang-solihin.blogspot.com
  • 22. Sinergitas Stakeholders 23dadang-solihin.blogspot.com
  • 23. Sinergitas Stakeholders 24dadang-solihin.blogspot.com
  • 24. dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. Permasalahan Birokrasi Efektivitas peraturan perundang-undangan • Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) • Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel • Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah Pelayanan Publik • Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk SDM Aparatur • Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 26. 1. Penataan Struktur Birokrasi Program Percepatan RB menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani Program Percepatan RB menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani 2. Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS 3. Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Profesionalisme PNS 5. Pengembangan E Government 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9.Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Saranan dan PrasaranaPegawai Negeri dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. Makna Reformasi Birokrasi Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah- langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru REFORMASI BIROKRASI HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK GRAND DESIGN ROAD MAP dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 28. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Governance) 29dadang-solihin.blogspot.com
  • 29. Misi Reformasi Birokrasi Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Membentuk/ menyempurnakan peraturan  perundang‐undangan dalam rangka mewujudkan tata  kelola pemerintahan yang baik.  Melakukan penataan dan penguatan organisasi,  tatalaksana, manajemen sumber daya manusia  aparatur, pengawasan,  akuntabilitas, kualitas  pelayanan publik, mind set  dan culture set. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan  efisien.  11 22 33 44 30dadang-solihin.blogspot.com
  • 30. Tujuan Reformasi Birokrasi Menciptakan birokrasi pemerintah  yang profesional dengan karakteristik  adaptif, berintegritas, berkinerja  tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme), mampu  melayani publik, netral, sejahtera,  berdedikasi, dan memegang teguh  nilai‐nilai dasar dan kode etik aparatur  negara Area perubahan  yang menjadi  tujuan reformasi  birokrasi meliputi  seluruh aspek  manajemen  pemerintahan 31dadang-solihin.blogspot.com
  • 31. Area Perubahan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 1. Organisasi 2. Tatalaksana  3. Peraturan Perundang‐undangan  4. Sumber Daya  Manusia Aparatur  5. Pengawasan  6. Akuntabilitas  7. Pelayanan Publik  8. Mind set dan Culture  set Aparatur   AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
  • 32. Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi 33 ORIENTASI OUTCOME TERUKUR EFISIEN EFEKTIF REALISTIK KONSISTEN SINERGIS INOVATIF PATUH DIMONITOR dadang-solihin.blogspot.com
  • 33. 34dadang-solihin.blogspot.com

×