Konsep dan Kebijakan Tata Ruang serta Pengawasannya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

4,661 views
4,576 views

Published on

Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Sahid Hotel-Surabaya, 14 Februari 2011

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
220
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep dan Kebijakan Tata Ruang serta Pengawasannya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Konsep dan Kebijakan Tata Ruang• Penajaman Vi i Mi i Perumusan Positioning P j Visi-Misi: P P iti i Differentiation Brand (PDB)• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan g g g• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah D h• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Konsep dan Kebijakan1. PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk 4. Penataan Ruang Wilayah Nasional, mewujudkan ruang Nusantara yang Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilakukan AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan secara BERJENJANG dan BERKELANJUTAN. KOMPLEMENTER sehingga saling2. Perwujudan Tujuan Penataan Ruang melengkapi satu dengan yang lain, dilakukan dengan STRATEGI UMUM g bersinergi, dan tidak terjadi tumpang seperti Penyiapan Kerangka Strategis tindih kewenangan d l ti dih k dalam Pengembangan Penataan Ruang penyelenggaraannya. Nasional dan STRATEGI KHUSUS 5. Undang-undang Penataan Ruang telah berupa Penyiapan Peraturan Zonasi, Zonasi mengakomodasi perkembangan Pemberian Insentif dan Disinsentif, lingkungan strategis seperti pengaturan Pengenaan Sanksi, dan lain-lain. RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di3 Produk perencanaan tata ruang tidak3. Perkotaan dan Daerah Aliran Sungai hanya bersifat ADMINISTRATIF akan (DAS), STANDAR PELAYANAN tetapi juga mengatur perencanaan tata MINIMAL (SPM), integrasi penataan ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di ruang DARAT, LAUT, dan UDARA, klasifikasikan ke dalam RENCANA kl ifik ik k d l PENGENDALIAN PEMANFAATAN UMUM dan RENCANA RINCI TATA RUANG, Penataan Ruang Kawasan RUANG. PERKOTAAN dan PERDESAAN, dan Aspek Pelestarial LINGKUNGAN HIDUP. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Permasalahan1. Semakin menurunnya kualitas 3. Masih tingginya kesenjangan antar dan di permukiman yang ditunjukkan a.l: dalam wilayah  Kemacetan, kawasan kumuh, 4. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis pencemaran (Air, Udara, Suara, dan kawasan resapan air, serta Sampah), dan hilangnya ruang publik meningkatnya DAS kritis dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk 5. Rencana Tata Ruang Wilayah belum artikulasi sosial dan kesehatan sepenuhnya menjadi acuan d l h j di dalam masyarakat terutama di perkotaan pemanfaatan ruang dan fokus hanya  bencana alam gempa, banjir dan pada Perencanaan, sehingga terjadi longsor ya g frekuensi-nya se a o gso yang e ue s ya semakin inkonsistensi pe a sa aa pe ba gu a o s ste s pelaksanaan pembangunan sering dan dampaknya semakin luas, terhadap RTR serta lemahnya terutama pada kawasan yang pengendalian dan penegakan hukum berfungsi lindung. terhadap pemanfaatan ruang.2. Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi 6. Euphoria Otonomi Daerah yang lebih perkotaan berimplikasi pada terjadinya berorientasi pada peningkatan PAD yg alih fungsi lahan pertanian produktif bersifat jangka pendek (dibanding menjadi lahan permukiman/perkotaan peningkatan PDRB dlm jangka panjang) panjang), secara signifikan. serta keinginan mengembangkan infrastruktur regional secara sendiri- sendiri yang menjadi tidak efisien. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Visi RTRW 1 2 3 4 Aman Nyaman Produktif BerkelanjutanMasyarakat dapat Memberi Proses produksi dan Kualitas lingkunganmenjalankan kesempatan yang distribusi berjalan fisik dapataktivitas luas bagi secara efisien dipertahankan bahkankehidupannya masyarakat untuk sehingga mampu dapat ditingkatkan,dengan mengartikulasikan memberikan nilai tidak hanya untukterlindungi dari nilai-nilai sosial tambah ekonomi untuk kepentingan generasiberbagai budaya dan kesejahteraan saat ini, namun jugaancaman fungsinya sebagai masyarakat sekaligus generasi yang akan manusia dalam meningkatkan daya datang. suasana yang saing. tenang dan damai dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Strategi Implementasi Penegakan Zonasi Pengendalian Hukum Penerapan peraturan  Penekanan  Penegakan hukum zonasi secara pengendalian yang ketat dan konsisten yang pemanfaatan ruang konsisten untuk merupakan dilakukan secara mewujudkan tertib tata kelengkapan dari sistemik melalui ruang. rencana detail tata penetapan peraturan ruang. zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan p g pengenaan sanksi. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Positioning Differentiation Brand (PDB) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung g g Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. PDB Triangle: Kota Sawahlunto Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. www.dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Pengertian Pengawasan Pengawasan bermakna • Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan • Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan yang diinginkan • Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track) track). www.dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Fungsi Pengawasan DPRD• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan F iP d l hk d k l k k pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD dih d h diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan k d d i k t kualitas pelayanan publik.• Sebagai p g pilar utama dalam ppemerintaran daerah, DPRD p , perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. www.dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Pelaksanaan Pengawasan Internal- Feedforward Concurrent Feedback external Dilakukan  Memfokuskan  Pengawasan ini  Pengawasan sebelum aktivitas b l kti it pada apa yang d dilakukan dil k k internal i t l dimulai. terjadi selama setelah aktivitas memberikan Untuk menjamin proses berjalan selesai kesempatan kejelasan  Memonitor d a sa a a dilaksanakan. u tu untuk sasaran; aktivitas yang  Tujuan untuk memperbaiki sedang berjalan menyediakan sendiri Tersedianya arahan yang untuk menjamin informasi yang  Pengawasan memadai; segala sesuatu berguna untuk eksternal melalui sesuai rencana meningkatkan supervisi dan Ketersediaan kinerja di masa penggunaan sumber daya y g  Untuk y yang depan dan administrasi dibutuhkan. mengurangi h il i hasil yang yang tidak memfokuskan formal. Memfokuskan diinginkan. pada kualitas pada kualitas hasil. sumber daya. www.dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Tahapan Pengawasan Preliminary Control Interim Control Post Control Merupakan pengawasan  Untuk memastikan layanan  Untuk memastikan layanan anggota DPRD pada saat publik berjalan sesuai publik berjalan sesuai pembahasan anggaran. standar yang ditetapkan dan harapan, Meneliti setiap usulan memenuhi harapan  Diperuntukkan atas anggaran khususnya dari masyarakat selama evaluasi terhadap target penyedia layanan publik publik, pelayanan dilakukan dalam yang direncanakan direncanakan. baik dari sisi input, output jangka waktu tertentu.  Diharapkan akan maupun outcomes dari  Diarahkan terhadap menghasilkan rekomendasi setiap jenis layanan. pelaksanaan anggaran atas mempertahankan, Melakukan pengawasan layanan publik atau memperbaiki atau sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sebuah meningkatkan kualitas sebab apa yang akan peraturan. layanan. dilakukan oleh pemda bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. www.dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Ruang Lingkup Pengawasan Pengawasan Preventif Pengawasan Represif Pengawasan yang dilakukan  Pengawasan terhadap proses- pada tahap persiapan dan proses aktivitas sebuah perencanaan suatu kegiatan kegiatan. lembaga layanan publik publik. Pengawasan ini bertujuan  Pengawasan bertujuan pada aspek pencegahan dan menghentikan pelanggaran perbaikan, termasuk pula dan mengembalikan pada pengusulan perbaikan atau keadaan semula, baik disertai p pembentukan regulasi baru g atau tanpa sanksi. p untuk berbaikan. www.dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Langkah Pengawasan Menentukan Mengukur Hasil, Sasaran TindakanSasaran dan Standar Kinerja Aktual dan Standar Perbaikan DPRD lebih awal  DPRD memiliki  Membandingkan  Menjadi bahan menentukan informasi atas hasil evaluasi untuk sasaran yang kinerja lembaga pengawasan perbaikan sistem akan dipantau dipantau. yang bersifat dengan sasaran layanan atau Termasuk pula faktual. dan standar peningkatan adanya dokumen  Informasi yang telah standar layanan atau informasi tersebut sebagai ditetapkan pada lembaga tentang standar masukan bagi  Untuk atau pelayanan kualitas layanan DPRD dalam memastikan publik tertentu. publik yang membuat apakah sudah  Mengambil diberlakukan rekomendasi berjalan sesuai tindakan selama ini. perbaikan atas yang diharapkan. perbaikan yang pengawasan dibutuhkan yang dilakukan di masa depan. www.dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. 1/4 1/4 Jenis Pengawasan1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang1 P l h Pi i k i dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan y g g gg ,y p g yang melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi.4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih. www.dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. 2/4 Jenis Pengawasan5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan5 P l hK l k K j (P kj ) d oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD. Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan d l l i l tk l k dewan d atau i d k partai masing- dan t induk t i i masing sebagai sikap politik. www.dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Jenis Pengawasan 3/4 Aktor Tindakan Pasif Tindakan AktifPersonal e so a  Menerima pengaduan  Kunjungan langsung ke lapangan melalui posko aspirasi,  Menelpon langsung SMS, persuratan, atau penyelenggaran layanan yang informasi melalui media diadukan cetak dan merespon balik melalui media  Melibatkan mediaKomisi  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan, SMS atau informasi media  Rapat Kerja, cetak  Hearing dengan pihak terkait serta  M lib tk media Melibatkan diGabungan  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan,Komisi sms atau informasi media  Rapat Kerja, cetak  Hearing pihak terkait dll  Melibatkan media www.dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Jenis Pengawasan 4/4 Aktor Tindakan Pasif Tindakan AktifPansus  Menerima pengaduan dari  Kunjungan lapangan – masyarakat  Rapat Kerja dengan pihak terkait terkait,  Mendapatkan informasi  Hearing dengan kelompok yang lewat media peduli terhadap isu yang ditangani.  Mengundang kelompok independen, akademisi untuk memberi pendapat  Melibatkan mediaFraksi  Menerima pengaduan dari  Melakukan kunjungan masyarakat  Mengundang pihak luar memberi  Mendapatkan informasi masukan atas hasil pengawasan di lewat media lapangan  Melibatkan mediaPimpinan  Menerima pengaduan  Menindaklanjuti hasil/rekomendasi masyarakat, sms, persuratan hasil pengawasan komisi, gabungan  Mendapat informasi lewat komisi, pansus dll media  Melibatkan media www.dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3. Achievable:3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah S b i h• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. How?1. Mengurangi di1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai d d i dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. k i ki • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • M j Menjaga k l t i kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, y , yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya y Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Troikadadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. 1/4 Kegagalan Perencanaan g g Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai, dik i  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak gg mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Kegagalan Perencanaan 2/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. 3/4 Kegagalan Perencanaan g g Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan d iki D demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. 4/4 Kegagalan Perencanaan g g Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  P Perencanaan di sini tid k memberikan i i tidak b ik kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan t b i i t terpusat t (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Sistem Perencanaan yang Berhasil• Sistem perencanaan yang Si t mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.• Pelaku t P l k utamanya adalah d l h masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 56

×