Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Keppres 80/2003

Loading...

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

73 comments

Comments 1 - 10 of 73 previous next Post a comment

  • + guest65b0c5 guest65b0c5 1 month ago
    u/ pak dadang, kalau ada aplikasi pengadaan barang/jasa yang interaktif (bentuk flash) akan lebih menarik minat banyak orang untuk mempelajari lebih lanjut
  • + guestee93f1 guestee93f1 1 month ago
    pak dadang, apa saja pendukung atau penjabaran dari kepres 80??? tolong kirimkan file tersebut ke alamat email saya: ucok.sitorus@yahoo.com
  • + guest7eadcbf guest7eadcbf 1 month ago
    Pak Dadang, saya Ismail mohon bantuannya pak pembuatan 'tata waktu peroses pelelangan mulai dari pengumuman sampai tahap SPMK' sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas perhatiannya. ini email saya : smail_arr@yahoo.co.id
  • + guest97f4371 guest97f4371 1 month ago
    Pak Dadang, saya kurnandi mohon dapat dikirimkan kepada saya apa2 saja yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa misalnya dari persiapan panitia sampai selesai tugas panitia demikian sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. ini email saya :kurnandi_bksd@yahoo.co.id
  • + guestbf4a3d2 guestbf4a3d2 2 months ago
    Sore pa,sy mau minta undang2 keppres tentang pengadaan jasa kontruksi beserta perubahannya...dengan tujuan memberikan arahan kepada panitia pengadaan lelang dikerenakan tidak semua panitia memahami tentang perundang-undangan tersebut ....tolong kirimkan ke r4h3n9@yahoo.com
  • + guest9763b guest9763b 2 months ago
    yth. Bapak Dadang...
    mohon penjelasan tentang dokumen pengadaan barang/ jasa dengan anggaran Rp. 5jt - Rp. 9.999.999,- apa sama dengan dokumen penunjukan langsung, atau cukup dengan SPK, BA Serah Terima dan kwitansi pembayaran? terima kasih pak
  • + guest08f0a41 guest08f0a41 2 months ago
    pak, saya ingin mempertanyakan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen, untuk di Daerah yg berdasar Kepmendagri No.13 tahun 2006 tidak menyebut sekalipun Pejabat di atas? Bagaimana penerapan yang sebenarnya di Daerah?
    pujimaryononono@yahoo.com
  • + guest219f2d2 guest219f2d2 3 months ago
    Pak Numpang nax
    Apa standar dalam penentuan mark-up
  • + guest4919ee5 guest4919ee5 3 months ago
    Pak, perkenankan saya mengajukan pertanyaan,karena saya tidak mengetahui dan mohon mendapat jawaban mengenai persyaratan mengikuti pengadaan barang dan jasa.
    1.Apakah ada batasan SIUP (kategori kecil dan kategori non kecil) untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa
    2.Apakah Pagu anggaran membatasi antara SIUP kecil dan Non kecil, sehingga kalau ada pengadaan dibawah 1 milyar harus memiliki SIUP kecil dan pengadaan diatas 1 milyar harus memiliki SIUP non kecil
  • + guestcd856d guestcd856d 3 months ago
    pak dadang boleh tidak pengadaan untuk pekerjaan yang sama di pecah dibawah 50 juta supaya berlaku spk berdasarkan penunjukan langsung.

Comments 1 - 10 of 73 previous next

Post a comment
Embed Video
Edit your comment Cancel

5 Favorites

Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Keppres 80/2003 - Presentation Transcript

  1. Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Keppres 80/2003 PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KEPPRES 80/2003 UNTUK KIP/KPUD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM BANDA ACEH, 5-6 JUNI 2006 Drs. H. Dadang Solihin, MA
  2. Kewajiban KIP (RUU-PA)
    • memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
    • menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    • menyampaikan laporan kepada DPRA dan DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
    • memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peundang-undangan;
    • mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Walikota; dan
    • melaksanakan semua tahap pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu.
  3. AWAS … !! Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju
    • Yang pernah menjadi negara jajahan ( Taylor dan Hudson, 1972 ).
    • Yang kaya dengan SDA ( Sachs dan Warner, 1995 ).
    • Yang memiliki banyak etnis ( Mauro, 1995 ).
    • Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar ( Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises Naim, 1999 ).
    • Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa ( Todaro, 2002 ).
    Introspeksi
    • PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA
      • Pembiayaan Pengadaan
      • Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak
      • Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
      • Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri
      • Prakualifikasi dan Pascakualifikasi
      • Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan
      • Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
      • Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi
      • Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa
      • Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan Pelelangan  atau Seleksi Gagal
      • Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
    • SWAKELOLA
    • PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL
      • Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Dalam Negeri
      • Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri
      • Keikutsertaan Perusahaan Asing
      • Preferensi Harga
      • Penggunaan Produksi Dalam Negeri
      • Peran Serta dan Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
    Ruang Lingkup Keppres 80/2003
  4. Materi Pelatihan
    • KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
    • SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
    • PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
    • PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
    • PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
    • PEMILIHAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
    • TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
    • SWAKELOLA
    • TATA CARA EVALUASI PENAWARAN
    • LEGAL DRAFTING
    • KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
    • PERJANJIAN/KONTRAK
  5. KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  6. Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.
  7. B ackground
    • Mengapa pengadaan barang/jasa di sektor publik perlu di “reform”?
  8. B ackground
    • Volume yang sangat besar
    • Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant
    • Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate)
  9. P roblem
    • Inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien
    • Lemahnya daya saing nasional , bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong daya saing;
    • Pendekatan yang protektif .
  10. F aktor
    • Legal framework
      • Kurang memadainya peraturan perundangan
    • Human resources
      • Kapasitas terbatas
    • Institutional
      • Belum adanya institusi yang khusus
  11. L ingkungan Strategis Kebijakan pengadaan barang/jasa
    • Demokratisasi
    • Otonomi daerah
    • Liberalisasi perdagangan
  12. B asic Principles of International Best Practices (WTO)
    • Value for money
    • Tranparent
    • Open and effective competition
    • Accountability and due process
    • Non discrimination
    • Fair dealing
  13. Tujuan pengaturan dg n Keppres 80 tahun 2003
    • Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
  14. P rinsip Dasar Keppres 80 Tahun 2003
    • Efisien
    • Efektif
    • Terbuka dan bersaing
    • Transparan
    • Adil/tidak diskriminatif
    • Akuntabel
  15. K ebijakan umum
    • Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
    Created by IkakGP
  16. K ebijakan umum
    • Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
    • Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
    • Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
    Created by IkakGP
  17. K ebijakan umum
    • Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
    • Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
    Created by IkakGP
  18. K ebijakan umum
    • Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
    • Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
    Created by IkakGP
  19. KERANGKA KERJA PENGADAAN BARANG/JASA Prinsip-prinsip pengadaan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Kebijakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Kebijakan2 Sektoral Tujuan Kegiatan/ Proyek Kapasitas SDM Pengelola Pengadaan Persaingan usaha yang sehat Daya Saing Nasional Public and Corporate Governance
  20. P okok-pokok gagasan dalam Keppres 80 Tahun 2003
    • Menyederhanakan prosedur;
    • Mengurangi ekonomi biaya tinggi;
    • Mendorong persaingan usaha yang sehat;
    • Mengefektifkan perlindungan dan perluasan peluang usaha kecil;
    • Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
    • Menjamin konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa; dan
    • Mendorong peningkatan profesionalitas pengelola proyek.
  21. Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi
    • ketentuan persyaratan penyedia barang/jasa cukup dengan dipenuhinya persyaratan perizinan usaha
    • sertifikat badan usaha tidak diperlukan untuk menentukan kualifikasi dan klasifikasi serta tidak menjadi persyaratan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa
  22. Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi
    • Dokumen-dokumen dalam rangka penilaian kualifikasi diganti dengan surat pernyataan di atas meterai terhadap kebenaran informasi kualifikasi dilarang menambah persyaratan baru yang tidak ditetapkan dalam Keppres yang dapat mengurangi persaingan
  23. Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi
    • Untuk paket-paket proyek kecil, kepanitiaan pengadaan disederhanakan.
    • Pengadaan dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat pengadaan dan tidak perlu oleh panitia pengadaan
  24. Meningkatkan persaingan sehat
    • Penggolongan usaha ke dalam kelompok besar, menengah dan kecil dihilangkan.
    • Selanjutnya hanya dikenal kelompok usaha kecil berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan paket pekerjaan sampai dengan Rp. 1 milyar ;
    • Menghilangkan pembatasan wilayah operasi badan usaha.
  25. Meningkatkan persaingan sehat
    • Memberlakukan sistem pasca kualifikasi terhadap + 90% proses pengadaan pemerintah sehingga menghilangkan barrier to entry bagi badan usaha untuk ikut serta dalam proses pengadaan.
    • Kewajiban mengumumkan pengadaan di koran dengan sirkulasi wilayah propinsi untuk pengadaan di kabupaten/kota untuk memperluas kesempatan usaha bagi dunia usaha.
  26. Meningkatkan persaingan sehat
    • Kewajiban memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pengadaan.
  27. Penyederhanaan prosedur
    • Penyederhanaan persyaratan keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan.
    • Dokumen-dokumen kualifikasi yang diserahkan diganti dengan check list dan surat pernyataan kebenaran data dokumen.
    • Sertifikasi badan usaha tidak dipersyaratkan.
    • Menghilangkan persyaratan-persyaratan tambahan yang biasanya diwajibkan oleh departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bertentangan dengan Keppres.
  28. Perlindungan dan Perluasan Peluang Usaha Kecil
    • Paket di bawah Rp. 1 milyar yang dicadangkan untuk usaha kecil dilarang dilaksanakan oleh pengusaha menengah/besar.
    • Instansi pemerintah diwajibkan menyediakan paket-paket pekerjaan yang cukup banyak untuk membuka peluang usaha kecil.
  29. Perlindungan dan Perluasan Peluang Usaha Kecil
    • Larangan penggabungan paket-paket yang semestinya lebih efisien dilaksanakan oleh usaha kecil.
    • Memperluas informasi peluang usaha untuk usaha kecil.
  30. Usaha Kecil yg Kompetitif Usaha kecil yg memenuhi syarat Usaha kecil yg tdk memenuhi syarat Pencadanganpaket untuk usaha kecil Paket besar dan yang menuntut kualifikasi tinggi Program pemberdayaan usaha kecil Program Peningkatan Kompetensi usaha kecil Usaha yg mengaku usaha kecil KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA
  31. Mendorong Penggunaan Produksi Dalam Negeri:
    • Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri.
    • Tetap diwajibkannya penggunaan SNI dalam spesifikasi teknis.
    • Keikutsertaan perusahaan asing hanya untuk paket di atas Rp. 50 milyar.
    • Tetap diberlakukan preferensi harga untuk barang/jasa produksi dalam negeri.
  32. Peningkatan Profesionalitas Pengelola Proyek
    • Kewajiban memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Pemerintah bagi pengelola proyek dengan masa transisi 3 tahun.
    • Penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek.
    • Menghilangkan conflict of interest dari pengelola proyek.
  33. konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa
    • Menjadikan pokok-pokok ketentuan dalam petunjuk teknis Keppres 18 tahun 2000 menjadi Lampiran Keppres 80 Tahun 2003.
    • Melarang ketentuan-ketentuan instansi/daerah yang bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres.
    • Membentuk lembaga pengembangan kebijakan pengadaan yang lintas departemen/sektor/tingkatan pemberintahan.
  34. PENILAIAAN KUALIFIKASI
    • Pascakualifikasi:
    • Pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya tidak kompleks yang menggunakan metoda pelelangan umum.
    Penilaiaan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Dengan:
  35. 2. Prakualifikasi :
    • Pengadaan jasa konsultansi dengan metoda apapun.
    • Pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metoda pelelangan terbatas.
    • Pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metoda pemilihan langsung.
    • Pengadaan barang/jasa lainnya yang kompleks yang menggunakan metoda penunjukan langsung.
  36. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan Penilaiaan Kualifikasi:
    • Panitia wajib menyederhanakan proses penilaiaan kualifikasi.
    • Larangan melakukan pembatasan wilayah.
    • Larangan menambah persyaratan kualifikasi yang di luar Keppres ini.
    • Larangan melakukan prakualifikasi massal.
    • Larangan memungut biaya apapun dalam proses penilaiaan kualifikasi
  37. Persyaratan Penyedia Barang/jasa
    • memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
    • memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
    • tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  38. Persyaratan Penyedia Barang/jasa
    • secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
    • sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
  39. Persyaratan Penyedia Barang/jasa
    • dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
    • memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
  40. Persyaratan Penyedia Barang/jasa
    • tidak masuk dalam daftar hitam;
    • memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
    • khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.
    • Terima kasih
  41. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin’s Profile

+ Dadang SolihinDadang Solihin, 3 years ago

custom

33422 views, 5 favs, 7 embeds more stats

Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan har more

More Info

© All Rights Reserved

Go to text version
  • Total Views 33422
    • 33409 on SlideShare
    • 13 from embeds
  • Comments 73
  • Favorites 5
  • Downloads 0
Most viewed embeds
  • 5 views on http://www.slideshow.com
  • 2 views on http://strategimanajemen.net
  • 2 views on http://www.filescon.com
  • 1 views on http://www.strategimanajemen.net
  • 1 views on http://wildfire.gigya.com

more

All embeds
  • 5 views on http://www.slideshow.com
  • 2 views on http://strategimanajemen.net
  • 2 views on http://www.filescon.com
  • 1 views on http://www.strategimanajemen.net
  • 1 views on http://wildfire.gigya.com
  • 1 views on http://s3.amazonaws.com
  • 1 views on http://www.oplahol.com

less

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as innappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate. If needed, use the feedback form to let us know more details.

Cancel

Categories