Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Keppres 80/2003

Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Keppres 80/2003 PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KEPPRES 80/2003 UNTUK KIP/KPUD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM BANDA ACEH, 5-6 JUNI 2006 Drs. H. Dadang Solihin, MA

Kewajiban KIP (RUU-PA)

memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan kepada DPRA dan DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;

memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peundang-undangan;

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Walikota; dan

melaksanakan semua tahap pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu.

AWAS … !! Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju

Yang pernah menjadi negara jajahan ( Taylor dan Hudson, 1972 ).

Yang kaya dengan SDA ( Sachs dan Warner, 1995 ).

Yang memiliki banyak etnis ( Mauro, 1995 ).

Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar ( Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises Naim, 1999 ).

Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa ( Todaro, 2002 ).

Introspeksi

PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pembiayaan Pengadaan

Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak

Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa

Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan Pelelangan atau Seleksi Gagal

Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa

SWAKELOLA

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Dalam Negeri

Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri

Keikutsertaan Perusahaan Asing

Preferensi Harga

Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Peran Serta dan Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil

Ruang Lingkup Keppres 80/2003

Materi Pelatihan

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEMILIHAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

SWAKELOLA

TATA CARA EVALUASI PENAWARAN

LEGAL DRAFTING

KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERJANJIAN/KONTRAK

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

B ackground

Mengapa pengadaan barang/jasa di sektor publik perlu di “reform”?

B ackground

Volume yang sangat besar

Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant

Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate)

P roblem

Inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien

Lemahnya daya saing nasional , bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong daya saing;

Pendekatan yang protektif .

F aktor

Legal framework

Kurang memadainya peraturan perundangan

Human resources

Kapasitas terbatas

Institutional

Belum adanya institusi yang khusus

L ingkungan Strategis Kebijakan pengadaan barang/jasa

Demokratisasi

Otonomi daerah

Liberalisasi perdagangan

B asic Principles of International Best Practices (WTO)

Value for money

Tranparent

Open and effective competition

Accountability and due process

Non discrimination

Fair dealing

Tujuan pengaturan dg n Keppres 80 tahun 2003

Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

P rinsip Dasar Keppres 80 Tahun 2003

Efisien

Efektif

Terbuka dan bersaing

Transparan

Adil/tidak diskriminatif

Akuntabel

K ebijakan umum

Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

Created by IkakGP

K ebijakan umum

Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;

Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;

Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;

Created by IkakGP

K ebijakan umum

Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;

Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

Created by IkakGP

K ebijakan umum

Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Created by IkakGP

KERANGKA KERJA PENGADAAN BARANG/JASA Prinsip-prinsip pengadaan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Kebijakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Kebijakan2 Sektoral Tujuan Kegiatan/ Proyek Kapasitas SDM Pengelola Pengadaan Persaingan usaha yang sehat Daya Saing Nasional Public and Corporate Governance

P okok-pokok gagasan dalam Keppres 80 Tahun 2003

Menyederhanakan prosedur;

Mengurangi ekonomi biaya tinggi;

Mendorong persaingan usaha yang sehat;

Mengefektifkan perlindungan dan perluasan peluang usaha kecil;

Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;

Menjamin konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa; dan

Mendorong peningkatan profesionalitas pengelola proyek.

Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi

ketentuan persyaratan penyedia barang/jasa cukup dengan dipenuhinya persyaratan perizinan usaha

sertifikat badan usaha tidak diperlukan untuk menentukan kualifikasi dan klasifikasi serta tidak menjadi persyaratan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa

Dokumen-dokumen dalam rangka penilaian kualifikasi diganti dengan surat pernyataan di atas meterai terhadap kebenaran informasi kualifikasi dilarang menambah persyaratan baru yang tidak ditetapkan dalam Keppres yang dapat mengurangi persaingan

Untuk paket-paket proyek kecil, kepanitiaan pengadaan disederhanakan.

Pengadaan dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat pengadaan dan tidak perlu oleh panitia pengadaan

Meningkatkan persaingan sehat

Penggolongan usaha ke dalam kelompok besar, menengah dan kecil dihilangkan.

Selanjutnya hanya dikenal kelompok usaha kecil berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan paket pekerjaan sampai dengan Rp. 1 milyar ;

Menghilangkan pembatasan wilayah operasi badan usaha.

Memberlakukan sistem pasca kualifikasi terhadap + 90% proses pengadaan pemerintah sehingga menghilangkan barrier to entry bagi badan usaha untuk ikut serta dalam proses pengadaan.

Kewajiban mengumumkan pengadaan di koran dengan sirkulasi wilayah propinsi untuk pengadaan di kabupaten/kota untuk memperluas kesempatan usaha bagi dunia usaha.

Kewajiban memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pengadaan.

Penyederhanaan prosedur

Penyederhanaan persyaratan keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan.

Dokumen-dokumen kualifikasi yang diserahkan diganti dengan check list dan surat pernyataan kebenaran data dokumen.

Sertifikasi badan usaha tidak dipersyaratkan.

Menghilangkan persyaratan-persyaratan tambahan yang biasanya diwajibkan oleh departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bertentangan dengan Keppres.

Perlindungan dan Perluasan Peluang Usaha Kecil

Paket di bawah Rp. 1 milyar yang dicadangkan untuk usaha kecil dilarang dilaksanakan oleh pengusaha menengah/besar.

Instansi pemerintah diwajibkan menyediakan paket-paket pekerjaan yang cukup banyak untuk membuka peluang usaha kecil.

Perlindungan dan Perluasan Peluang Usaha Kecil

Larangan penggabungan paket-paket yang semestinya lebih efisien dilaksanakan oleh usaha kecil.

Memperluas informasi peluang usaha untuk usaha kecil.

Usaha Kecil yg Kompetitif Usaha kecil yg memenuhi syarat Usaha kecil yg tdk memenuhi syarat Pencadanganpaket untuk usaha kecil Paket besar dan yang menuntut kualifikasi tinggi Program pemberdayaan usaha kecil Program Peningkatan Kompetensi usaha kecil Usaha yg mengaku usaha kecil KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA

Mendorong Penggunaan Produksi Dalam Negeri:

Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri.

Tetap diwajibkannya penggunaan SNI dalam spesifikasi teknis.

Keikutsertaan perusahaan asing hanya untuk paket di atas Rp. 50 milyar.

Tetap diberlakukan preferensi harga untuk barang/jasa produksi dalam negeri.

Peningkatan Profesionalitas Pengelola Proyek

Kewajiban memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Pemerintah bagi pengelola proyek dengan masa transisi 3 tahun.

Penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek.

Menghilangkan conflict of interest dari pengelola proyek.

konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa

Menjadikan pokok-pokok ketentuan dalam petunjuk teknis Keppres 18 tahun 2000 menjadi Lampiran Keppres 80 Tahun 2003.

Melarang ketentuan-ketentuan instansi/daerah yang bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres.

Membentuk lembaga pengembangan kebijakan pengadaan yang lintas departemen/sektor/tingkatan pemberintahan.

PENILAIAAN KUALIFIKASI

Pascakualifikasi:

Pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya tidak kompleks yang menggunakan metoda pelelangan umum.

Penilaiaan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Dengan:

2. Prakualifikasi :

Pengadaan jasa konsultansi dengan metoda apapun.

Pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metoda pelelangan terbatas.

Pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metoda pemilihan langsung.

Pengadaan barang/jasa lainnya yang kompleks yang menggunakan metoda penunjukan langsung.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan Penilaiaan Kualifikasi:

Panitia wajib menyederhanakan proses penilaiaan kualifikasi.

Larangan melakukan pembatasan wilayah.

Larangan menambah persyaratan kualifikasi yang di luar Keppres ini.

Larangan melakukan prakualifikasi massal.

Larangan memungut biaya apapun dalam proses penilaiaan kualifikasi

Persyaratan Penyedia Barang/jasa

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

tidak masuk dalam daftar hitam;

memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.

Terima kasih

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.