Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa

on

  • 431 views

Program Pendidikan Reguler Angkatan LII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Gedung Panca Gatra, 3 Juni 2014

Program Pendidikan Reguler Angkatan LII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Gedung Panca Gatra, 3 Juni 2014

Statistics

Views

Total Views
431
Views on SlideShare
431
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
13
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Presentation Transcript

    • dadang-solihin.blogspot.com 2
    • 33dadang-solihin.blogspot.com
    • Materi • Alkir, Polkir dan KSU • Perkembangan Nasional: Asta Gatra • Kebijakan Publik • Implementasi Kebijakan Publik Saat Ini • Sumber Kekayaan Alam • Kesejahteraan Bangsa • Analisis SWOT untuk Perumusan: – Permasalahan yang Ditemukan – Konsepsi Kebijakan Publik – Kebijakan Publik yang Diharapkan 4dadang-solihin.blogspot.com
    • A L U R P I K I R dadang-solihin.blogspot.com PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT LANDASAN TEORI TINJAUAN PUSTAKA PARADIGMA NASIONAL INSTRUMENTAL INPUT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SAAT INI PERMASA- LAHAN YANG DITEMUKAN KONSEPSI KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIHARAPKAN PEMANFAATAN SKA LEBIH TERKELOLA KESEJAHTERAAN BANGSA MENINGKAT PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ENVIRONMENTAL INPUT 1. Birokrasi berbelit-belit 2. Infrastruktur kurang mendukung 3. Belum transparan dan tumpang tindih 4. Kurang aspiratif dan pro rakyat 5. Kurang koordinasi dan kurang komitmen 6. Terorisme 7. KKN dari internasional corporation 8. Kerusakan lingkungan hidup 9. Konflik 10.Masuknya tenaga asing 1. Memiliki regulasi lengkap 2. SDM berkualitas 3. Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 4. Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing perusahaan asing dan lokal 5. Jaminan keamanan 6. Bargain power yang besar 7. Pasar internasional terbuka 8. Adanya teknologi baru 9. Modal asing melimpah 10.Adanya kerjasama internasional WEAKNESSES (KELEMAHAN) OPPORTUNITIES (PELUANG) THREATHS (ANCAMAN) STRENGTHS (KEKUATAN) ANALISA SWOT KONDISI W - T STRATEGI S-O Wasantara sbg Landasan Visional Tannas sbg Landasan Konsepsional RPJMN sbg Landasan Operasional SKORING 5
    • P O L A P I K I R dadang-solihin.blogspot.com PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT LANDASAN TEORI TINJAUAN PUSTAKA PARADIGMA NASIONAL INSTRUMENTAL INPUT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SAAT INI KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIHARAPKAN PEMANFAATAN SKA LEBIH TERKELOLA KESEJAHTERAAN BANGSA MENINGKAT PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ENVIRONMENTAL INPUT • SUPRA STRUKTUR • SUB STRUKTUR • INFRA STRUKTUR OBYEK METODESUBYEK • PEMERINTAH • MASYARAKAT/ LSM • DUNIA USAHA • PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU • SRAPRAS • DIKLAT • SOSIALISASI PER-UU-AN • BIMBINGAN TEKNIS • REGULASI FEEDBACK 6
    • dadang-solihin.blogspot.com 7 STRATEGI Sinergi Kebijakan, Regulasi dan Kelembagaan dalam Pengelolaan SKA KEBIJAKAN UPAYA 1.a 1.b, dst 2.a 2.b, dst 3.a 3.b, dst 4.a 4.b, dst 1. xxx 2. xxx 3. xxx 4. xxx
    • dadang-solihin.blogspot.com 8 Perkembangan Nasional Asta Gatra ? …………… …………….. …………. …………. ……………… …………… ………… ? ? ? ? ? ? …………… ………….. ……………. …………… ? ? ? ? Politik Ekonomi Sosbud Tri Gatra Hankam Ideologi PancaGatra Geografi Demografi SKA
    • dadang-solihin.blogspot.com 9
    • Apa Itu Kebijakan Publik • Kebijakan Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. • Kebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, dsb. 10dadang-solihin.blogspot.com • “Public policy is whatever governments choose to do or not to do” (Dye in Anderson, 1978:2) • “what governments do, why they do it, and what difference it makes.” (Dye, 1992) • Di negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat • Di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan.
    • Jenis Kebijakan Publik DISTRIBUTIF • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk memberi fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentu REDISTRIBUSI • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk mengubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hak di antara berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat • Contoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan Sosial, dll dadang-solihin.blogspot.com 11 PENGATURAN (Regulatory) • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan bertindak dari subjek (golongan penduduk) untuk mengurangi pertentangan di antara golongan yang bersaingan • Contoh: Anti Trust Legislation, Perlindungan Lingkungan Hidup SELF-REGULATORY • Yaitu kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan mereka • Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional, seperti IDI
    • Kebijakan vs Regulasi Kebijakan Regulasi 1. Pilihan tindakan di antara sejumlah alternatif tindakan 1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih 2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi. 2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan 3. Mengarahkan perubahan: bersifat fleksibel dan dinamis. 3. Mengelola ketertiban: perubahan harus berlangsung secara tertib 4. Bebas norma: perubahan kebijakan dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau dalam format regulasi, ia harus patuh norma. 4. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma, harus konsisten dan harmonis dengan norma yang lain). 5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan kebijakan nasional/sektoral/regional ke dalam sistem regulasi nasional dalam rangka penyelenggaraan negara dan pencapaian tujuan bernegara. dadang-solihin.blogspot.com 12
    • PERAN NEGARA REGULATOR (KERANGKA REGULASI ) OPERATOR (KERANGKA PENDANAAN) APBN = 15%-18% PDB MASYARAKAT (GROSS NATIONAL PRODUCT) dadang-solihin.blogspot.com 13
    • Permasalahan Kebijakan dan Regulasi • Permasalahan – Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral – Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif – Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi – Kualitas Regulasi: regulasi yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan pelaksanaannya; tidak konsisten; dan menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena dampak – Kuantitas Regulasi: tidak proporsional (over regulation) • Penyebabnya: – Lemahnya pengelolaan regulasi – Tidak jelasnya otoritas pengelola regulasi (masih tersebar). dadang-solihin.blogspot.com 14
    • Permasalahan Kebijakan dan Regulasi • Kebijakan dan Regulasi K/L dan Pemda selama ini berjalan parsial seperti tanpa koordinasi satu sama lain. • Masih sering dijumpainya ketidakteraturan peraturan, tumpang tindih, inkonsistensi, tidak jelas, multitafsir, dan bertentangan antara peraturan satu dengan lainnya (tidak sinkron/harmonis) serta belum/tidak disusun peraturan pelaksanaanya. • Pertentangan tersebut, dapat berupa antara inisiator sektor (K/L) satu dengan sektor lainnya ataupun antara sektor (K/L sebagai inisiator) dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana dan objek dari peraturan tersebut. • Lebih tajam perbedaan tersebut dijumpai ketika justru insiator produk peraturan tersebut adalah Pemda (baik Perda ataupun Perkada) karena acapkali menyalahi peraturan di atasnya (sektor yang diinisiatif K/L). dadang-solihin.blogspot.com 15
    • Kelembagaan • Dalam konteks proses pembangunan, hadirnya kelembagaan yang jelas akan membantu mengorganisasi ide, mengatur pertarungan kepentingan antar stakeholders, serta menyiapkan arena bermain yang sama bagi setiap aktor sehingga proses pertarungan ide dan kepentingan bisa dilakukan secara lebih teratur dan pasti. • Kelembagaan menjadi “wasit” atas pertarungan ide dan kepentingan tersebut. Tanpa topangan kelembagaan yang kuat, pasti akan muncul disorder atau bahkan anarki dalam proses pembangunan. • Kelembagaan akan membantu mengarahkan interaksi antar aktor ke arah/tujuan yang sama. dadang-solihin.blogspot.com 16
    • Permasalahan Kelembagaan 1) Terdapat fragmentasi program/kegiatan pembangunan yang mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan; 2) Fragmentasi organisasi dan duplikasi fungsi (internal dan eksternal K/L) menyebabkan inefesiensi (head cost biaya operasional), silo mentality, yang pada akhirnya menghambat efektifitas koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan; 3) Kurang tajamnya hubungan antara kegiatan dan sasaran pembangunan; 4) Lemahnya efektifitas koordinasi dalam mengelola program/ kegiatan yang bersifat lintas K/L dan atau lintas sektor; dadang-solihin.blogspot.com 17 Kelembagaan masih menghadapi permasalahan, antara lain:
    • Permasalahan Kelembagaan 5) Kebijakan Pusat dan Daerah yang kurang sinkron; 6) Kurang terkoordinasinya/ terintegrasinya keterlibatan stakeholders untuk mendukung perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang efektif; 7) Lemahnya monitoring dan evaluasi karena permasalahan sistem dan instrument monev, monev yang melibatkan banyak K/L tidak terintegrasi, dan adanya lack forward system; 8) Kurangnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi bagi penyempurnaan implementasi kebijakan dan masukan untuk perencanaan tahap berikutnya; 9) Lemahnya penggunaan data bagi perumusan kebijakan karena adanya keterbatasan data dan kualitas data yang tersedia belum memadai untuk mendukung perumusan kebijakan yang baik; dadang-solihin.blogspot.com 18
    • Permasalahan Kelembagaan 10) Sistem manajemen kinerja masih lemah antara lain karena problem desain kelembagaan dan belum terintegrasinya fungsi/instansi yang terkait; 11) Masih lemahnya penerapan prinsip good governance dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan; 12) Lemahnya kualitas peraturan perundang-undangan, baik substansi maupun sinerginya; 13) Belum optimalnya kapasitas kepemimpinan birokrasi; dan 14) Kuantitas dan kualitas SDM perumus, pelaksana, dan pengendali pembangunan belum optimal. dadang-solihin.blogspot.com 19
    • Definition of ‘Silo Mentality’ • An attitude found in some organizations that occurs when several departments or groups do not want to share information or knowledge with other individuals in the same company. • A silo mentality reduces efficiency and can be a contributing factor to a failing corporate culture. dadang-solihin.blogspot.com 20
    • Kerangka Konseptual Sinergi Kebijakan, Regulasi dan Kelembagaan IMPLEMENTASI REGULASI (Substansi: Kebijakan Pembangunan Nasional/ Sektoral/ Kewilayahan) TUJUAN BERNEGARA e.g. Kesejahteraan Bangsa Sasaran RPJMN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN SISTEM REGULASI NASIONAL SISTEM REGULASI NASIONAL Kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan) dadang-solihin.blogspot.com 21
    • REGULATORY MAKING POLICY MAKING ENFORCEMENT IMPLEMENTATION GOAL Regulasi Perilaku Sosiall EVALUATION Hubungan antara Kebijakan dan Regulasi dalam Mewujudkan Tujuan dadang-solihin.blogspot.com 22
    • Naskah Akademik dan RUU REKOMENDASI ≠ REGULASI REGULATORY POLICY (UU) REKOMENDASI = REGULASI 1. REGULATORY POLICY (PP KEBAWAH) 2. NON REGULATORY POLICY KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI ALTERNATIVE POLICY UU RUU Pembahasan evaluasi PENGKAJIAN PENELITIAN Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation PENELITIAN: 1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis dan/atau cost effectiveness analysis. 2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU 3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi: a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah) b. Kegiatan lain yang bersifat executorialdadang-solihin.blogspot.com 23
    • dadang-solihin.blogspot.com 24
    • Indonesia: Rich with Natural Resources 25 gas petroleum precious metals coal tropical forest biodiversity marine wealth geothermal dadang-solihin.blogspot.com
    • Lingkungan Strategis Ketahanan Energi (KE) Variabel Ketahanan Energi Lingkungan Strategis Ketergantungan Impor Semakin rendah persentase energi dari impor, KE-nya akan lebih baik Kebutuhan minyak mentah (± 47%), BBM (± 52%), dan LPG (± 60%) masih sangat tergantung dari impor Diversifikasi Pemanfaatan Energi Semakin beragam dan seimbang jenis energi yang digunakan, KE- nya akan lebih baik Pemanfaatan energi baru dan terbarukan masih sangat rendah (± 4%) dibandingkan energi fosil: minyak (48%), gas (21%), batubara (27%) Efisiensi Penggunaan Energi Semakin rendah konsumsi energi yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi, KE-nya akan lebih baik Penggunaan energi masih belum efisien/boros (elastisitas energi masih di atas angka 1) Akses energi Semakin merata dan mudah untuk mengakses energi dan listrik, KE-nya akan lebih baik Akses energi belum merata dan masih terbatas • Jaringan gas kota hanya dinikmati oleh ± 73 ribu RT • Jaringan SPBG hanya ada di Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan • Rasio elektrifikasi di beberapa propinsi masih rendah (Papua, NTT) • Akses BBM dan LPG terutama di pulau terkecil, terluar, dan perbatasan masih sulit dan lebih mahal biayanya Biaya Penyediaan Energi Semakin murah biaya penyediaan energi, KE-nya akan lebih baik Biaya penyediaan impor minyak mentah, BBM, dan LPG cukup tinggi sekitar USD 115 juta per hari. Potensi cadangan migas baru berada di kawasan laut dalam, biaya eksplorasi dan eksploitasinya lebih mahal dibandingkan onshore
    • Tantangan KE 2015-2019 27 1. Pengelolaan konsumsi energi final yang semakin meningkat (pertumbuhan 7-8% per tahun), dimana pada tahun 2019, konsumsi akan meningkat sebesar 50% dari konsumsi energi saat ini (2013). 2. Penyediaan atau pasokan energi untuk sektor industri akan semakin meningkat, sekitar 40-45% dari kebutuhan energi secara keseluruhan 3. Penyediaan atau pasokan energi primer, yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5-6%/tahun, dimana batubara akan mendominasi penggunaan energi primer (40%) 4. Pengelolalan konsumsi BBM yang semakin meningkat dengan laju pertumbuhan 8% per tahun, dilain pihak produksi BBM dari kilang nasional ‘stagnant’.
    • Tantangan KE 2015-2019 28 5. Impor minyak mentah, BBM, dan LPG akan semakin membesar untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah, BBM, dan LPG dalam negeri 6. Produksi minyak bumi semakin menurun dari 1,6 juta (1996) menjadi 826 ribu barel per hari (2013), sementara produksi batubara dapat meningkat namun pemanfaatannya menghadapi tantangan isu lingkungan 7. Pemerataan dan peningkatan akses masyarakat terhadap BBM dan tenaga listrik, terutama di pulau-pulau kecil, terluar, dan kawasan perbatasan 8. Pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran
    • Tantangan KE 2015-2019 29 9. Realisasi subsidi energi mulai tahun 2010 selalu lebih besar dari yang direncanakan – 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan terendah hanya menerima alokasi subsidi sebesar 15%. Sementara itu, 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%, – 89% BBM bersubsidi dinikmati transportasi darat, transportasi laut 1%, rumah tangga 6%, sektor perikanan 3%, dan hanya 1% dinikmati usaha kecil menengah – Konsumsi premium untuk transportasi darat 53% justru dinikmati mobil pribadi, 40% dinikmati motor, 4% dinikmati mobil barang, dan 3% dinikmati kendaraan umum.
    • Sasaran Penguatan Ketahanan Energi 1. Produksi Minyak Bumi sebesar 904 – 907 ribu barel per hari; 2. Produksi Gas Bumi 9,34 – 10,47 juta kaki kubik per hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 56 – 75%; 3. Produksi Batubara sebesar 392 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 30 – 40%; 4. Rasio Elektrifikasi mencapai 100%; dan 5. Bauran Energi Baru dan Terbarukan mencapai 6 – 9%. dadang-solihin.blogspot.com 30 Sasaran Utama
    • Sasaran Penguatan Ketahanan Energi Strategi Indikator Output 1. Peningkatan Pasokan Energi Primer a. Produksi minyak bumi 904 – 907 ribu barel per hari b. Produksi gas bumi 9,34 – 10,47 juta kaki kubik per hari c. Produksi batubara 392 juta ton 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi a. Pembangunan kilang minyak 2 unit dengan total kapasitas 600 ribu barel per hari b. Pembangunan FSRU 2 unit dengan total kapasitas 250 BCF per tahun c. Pembangunan onshore regasifikasi 1 unit dengan total kapasitas 560 BCF per tahun d. Pembangunan pipa gas 680 km dengan kapasitas 200 BCF per tahun e. Pembangunan SPBG 55 unit f. Kapasitas terpasang pembangkit listrik 92,9 GW dadang-solihin.blogspot.com 31
    • Sasaran Penguatan Ketahanan Energi Strategi Indikator Output 3. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati a. Produksi biodiesel 2,35 – 4,12 juta KL b. Produksi bioetanol 0,2 – 0,58 juta KL 4. Penggunaan Energi yang Lebih Efisien a. Intensitas energi 517 SBM/Miliar b. Elastisitas energi 0,8 dadang-solihin.blogspot.com 32
    • Sasaran Penguatan Ketahanan Energi Strategi Indikator Output 5. Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan a. Bauran EBT 6 – 9 persen b. Kapasitas terpasang pembangkit listrik (PLTP, PLTMH, PLTS, PLT Biomassa) 20 GW c. Pilot project PLTN 1 lokasi d. Pilot project PL tenaga arus laut 3 lokasi 6. Pengurangan Subsidi Energi secara Berkala a. Besaran subsidi BBM Penyesuaian kenaikan harga Rp 500/liter per tahun b. Penurunan kapasitas PL BBM 0,8 persen pembangkit listrik masih menggunakan BBM dadang-solihin.blogspot.com 33
    • Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Untuk mewujudkan sasaran penguatan Ketahanan Energi, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan diversifikasi pemanfaatan energi dan mempertahankan produksi minyak dan gas bumi yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai serta teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan melalui: Langkah Strategis Kegiatan Prioritas Peningkatan pasokan energi primer • Perluasan penerapan enhanced oil recovery • Pelaksanaan pilot project gas unconventional Penyediaan sarana dan prasarana energi • Peningkatan peran serta swasta Pemanfaatan bahan bakar nabati • Peningkatan kapasitas produksi Penggunaan energi yang lebih efisien • Pelaksanaan audit energi dan sosialisasi Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan • Pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga nuklir dan tenaga arus laut • Peningkatan peran serta swasta Pengurangan subsidi energi secara berkala • Pengawasan berbasis teknologi informasi (RFID dan E- KTP) • Penyesuaian kenaikan harga secara berkala
    • Kerangka Regulasi, Pembiayaan, dan Kelembagaan Strategi Kerangka (dukungan) Regulasi Pembiayaan Kelembagaan Pemerintah Swasta 1. Peningkatan pasokan energi primer Penataan kelembagaan industri hulu dan hilir, pembentukan petroleum fund, serta harmonisasi regulasi dan peran pemda a. Pelaksanaan survei umum b. Promosi dan penyiapan wilayah kerja baru c. Monitoring dan evaluasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi a. Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi b. Pelaksanaan pilot project gas unconventional (shale gas dan CBM) Kem. ESDM Kemenkeu SKK Migas Kem. BUMN Pemda 2. Penyediaan sarana dan prasarana energi Insentif untuk menarik minat partisipasi swasta berinvestasi membangun sarana dan prasarana energi a. Pra studi kelayakan b. Pengadaan lahan c. Penyiapan dan pelaksanaan tender d. Membangun jaringan prasarana migas e. Monitoring dan evaluasi pembangunan Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi (kilang, FSRU, regasifikasi, SPBG) Kem. ESDM Kemenkeu BPH Migas Kem. BUMN Pemda 3. Pemanfaatan bahan bakar nabati Penetapan off taker, standard, dan harga a. Subsidi bahan bakar nabati b. Monitoring dan evaluasi produksi/pemanfaatan Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan kapasitas produksi Kem. ESDM Kemenkeu BPH Migas Pemda
    • Kerangka Regulasi, Pembiayaan, dan Kelembagaan Strategi Kerangka (dukungan) Regulasi Pembiayaan Kelembagaan Pemerintah Swasta 4. Penggunaan energi yang lebih efisien Insentif bagi industri/bangunan untuk alih teknologi penggunaan energi yang lebih efisien a. Pembinaan dan pengawasan konservasi energi b. Layanan audit energi Investasi alih tehnologi yang ramah lingkungan dan efisiensi energi Kem. ESDM Kemenkeu Kemenperin Kem. PU Pemda 5. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan Penerapan feed in tariff dan penyederhanaan proses perizinan a. Studi pendahuluan potensi energi baru dan terbarukan b. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan c. Bantuan PLTS, PLTMH, biogas, DME untuk pemda Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan PLTP, PLTMH, PLTS, PLT Biomassa, PLTN, PL tenaga arus laut Kem. ESDM BATAN BPPT Pemda 6. Pengurangan subsidi energi secara berkala Kebijakan harga dan penentuan target sasaran a. Subsidi energi b. Pengawasan distribusi BBM bersubsidi c. Pengembangan teknologi informasi d. Monitoring dan evaluasi Penyaluran BBM, BBN, LPG, tenaga listrik bersubsidi Kem. ESDM Kemenkeu BPH Migas Pemda
    • dadang-solihin.blogspot.com 37
    • RPJPN 2005-2025 dadang- solihin.blogspot.com 38 Visi Pembangunan 2005‐2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR (UU 17 TAHUN 2007) “...berbasis SDA yg tersedia...”
    • dadang-solihin.blogspot.com KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019  MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI  MIDDLE INCOME TRAP (MIT)  Keluar dari MIT RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Kerangka Regulasi Polhukam Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN - Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi Daerah - Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan - Employment - BPJS - Pengelolaan SDA dan biodiv - Kelautan - Mitigasi adaptasi PI - Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Pendanaan: APBN dan Non Kerangka Kelembagaan • Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun • Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT • Tidak boleh meleset masa 5 tahun ke depan. 39 PEREKONOMIAN NASIONAL UNGGUL DAN KOMPETITIF
    • RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 PDB per kapita 2014: Sktr USD 4.000 2019: Sktr USD 7.000 2025: > USD 12.000 2015 2020 2025 20302010 Threshold Middle Income Trap USD 12.000 BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030 Keunggulan Kompetitif Perekonomian NasionalKeunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional dadang-solihin.blogspot.com 40
    • dadang-solihin.blogspot.com 41 PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN KONSEPSI KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIHARAPKAN
    • dadang-solihin.blogspot.com 42 Threats (Ancaman) Threats (Ancaman) Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (Kelemahan) Strengths (Kekuatan) Strengths (Kekuatan) Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Opportunities (Peluang) Opportunities (Peluang) INTERNALINTERNAL EKSTERNAL
    • dadang-solihin.blogspot.com 43 Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (Kelemahan) Strengths (Kekuatan) Strengths (Kekuatan) Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Faktor di dalam Kebijakan Publik yang mendukung Faktor di dalam Kebijakan Publik yang mendukung Faktor di dalam Kebijakan Publik yang tidak mendukung Faktor di dalam Kebijakan Publik yang tidak mendukung
    • dadang-solihin.blogspot.com 44 No Variabel NU BF NUxBF 1 Memiliki regulasi lengkap 2 10 20 2 SDM berkualitas 4 30 120 3 Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 3 15 45 4 Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing perusahaan asing dan lokal 1 5 5 5 Jaminan keamanan 5 40 200 Jumlah 100 390
    • dadang-solihin.blogspot.com 45 No Variabel NU BF NUxBF 1 Birokrasi berbelit-belit 5 30 150 2 Infrastruktur kurang mendukung 2 15 30 3 Belum transparan dan tumpang tindih 3 20 60 4 Kurang aspiratif dan pro rakyat 1 10 10 5 Kurang koordinasi dan kurang komitmen 4 25 100 Jumlah 100 350
    • dadang-solihin.blogspot.com 46 Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa Faktor di luar Kebijakan Publik yang memberikan manfaat dalam Faktor di luar Kebijakan Publik yang memberikan manfaat dalam Faktor di luar Kebijakan Publik yang menghalangi Faktor di luar Kebijakan Publik yang menghalangi Threats (Ancaman) Threats (Ancaman) Opportunities (Peluang) Opportunities (Peluang)
    • dadang-solihin.blogspot.com 47 No Variabel NU BF NUxBF 1 Bargain power yang besar 4 25 100 2 Pasar internasional terbuka 5 45 225 3 Adanya teknologi baru 3 15 45 4 Modal asing melimpah 1 5 5 5 Adanya kerjasama internasional 2 10 20 Jumlah 100 395
    • dadang-solihin.blogspot.com 48 No Variabel NU BF NUxBF 1 Terorisme 3 15 45 2 KKN dari internasional corporation 2 10 20 3 Kerusakan lingkungan hidup 5 40 200 4 Konflik 4 30 120 5 Masuknya tenaga asing 1 5 5 Jumlah 100 390
    • Weaknesses 1.Birokrasi berbelit-belit 2.Infrastruktur kurang mendukung 3.Belum transparan dan tumpang tindih 4.Kurang aspiratif dan pro rakyat 5.Kurang koordinasi dan kurang komitmen dadang-solihin.blogspot.com 49 Threats 1. Terorisme 2. KKN dari internasional corporation 3. Kerusakan lingkungan hidup 4. Konflik 5. Masuknya tenaga asing PERMASA- LAHAN YANG DITEMUKAN
    • dadang-solihin.blogspot.com 50 1. Strategi SO  S + O = 390+ 395= 785 2. Strategi WO  W + O = 350+ 395 = 745 3. Strategi ST  S + T = 390+ 390 = 780 4. Strategi WT  W + T = 350+ 390 = 740 KONSEPSI KEBIJAKAN PUBLIK
    • dadang-solihin.blogspot.com 51 1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang 2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang 3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk menghindari atau mengatasi Ancaman 4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan hindari Ancaman
    • 1. Memiliki regulasi lengkap 2. SDM berkualitas 3. Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 4. Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing perusahaan asing dan lokal 5. Jaminan keamanan dadang-solihin.blogspot.com 52 1. Bargain power yang besar 2. Pasar internasional terbuka 3. Adanya teknologi baru 4. Modal asing melimpah 5. Adanya kerjasama internasional
    • 1. Memiliki regulasi lengkap 2. SDM berkualitas 3. Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 4. Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing perusahaan asing dan lokal 5. Jaminan keamanan 6. Bargain power yang besar 7. Pasar internasional terbuka 8. Adanya teknologi baru 9. Modal asing melimpah 10. Adanya kerjasama internasional dadang-solihin.blogspot.com 53 KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIHARAPKAN
    • 54dadang-solihin.blogspot.com