Your SlideShare is downloading. ×
0
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD

3,766

Published on

Diklatpim II Angkatan XXXII Kelas D di Gedung PKP2A I LAN Kiara Payung Jatinangor, 8 November 2011 …

Diklatpim II Angkatan XXXII Kelas D di Gedung PKP2A I LAN Kiara Payung Jatinangor, 8 November 2011

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
3,766
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
333
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA Dr. Solihin SE Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi M t i• Landasan Hukum Penyusunan Renstra K/L dan SKPD• RPJMN 2010 – 2014• Perbedaan Renstra 2004-2009 dengan g Renstra 2010-2014• Penyusunan Renstra K/L• Contoh Renstra Bappenas• Penyusunan Renstra SKPD dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 4. Landasan Hukum Penyusunan Pen s nan Renstra K/L dan SKPD1.1 UU 25/2004 tentang SPPN • Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat ( ) y (1)2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-20253. PP 20/2004 tentang RKP g • Pasal 3 ayat (1)4. PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan g y Rencana Pembangunan Nasional • Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (2)5. PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, d E l P P d li dan Evaluasi i Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Pasal 25 Ayat 3 dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. (Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. (Ps 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJ k MJangka Menengah h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3)Nasional (RPJM-Daerah)(RPJM-Nasional)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDHPemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. RPJMN 2010 - 2014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program AksiBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana y g tertuang dalam RPJPN p y g yang gBukuB k 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I I.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusunBuku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 7. Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III I, II, Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I 11 Prioritas Nasional+Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku II III Prioritas Bidang: P i it Bid Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional: Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua LH dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. RPJMN 2010-2014 2010- VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA1.1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. Prioritas Nasional PerbaikanInfrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 Pendidikan Prioritas 3 Kesehatan Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan KemiskinanInfrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan Prioritas 6 Infrastruktur Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis Percepatan p Prioritas 8 Energi Pembangunan Prioritas 9 Lingkungan Hidup danInfrastruktur Fisik Penanggulangan Bencana Prioritas P i it 10 P bPembangunan D Daerah T ti h Tertinggal, l Terdepan, dan Pascakonflik Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Kreativitas Inovasi Teknologi dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 10. Perbedaan Renstra 2004-2009 2004- 1/2 1/2 dengan Renstra 2010-2014 d R t 2010- Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014Susunan Buku Bervariasi di setiap Renstra Terdiri dari 4 Bab: Kementerian Lembaga 1. Pendahuluan 2. Visi, Misi, dan Tujuan K/L 3. Arah Kebijakan dan Strategi 4. PenutupVisi dan Misi Cakupan misi dan visi masih Terdapat Ketentuan dan cara belum jelas menentukan visi dan misiProgram/Kegiatan  Open Program dan Kegiatan  Program dan kegiatan disesuaikan  Tid k j l pada setiap l Tidak jelas d ti level l dengan hasil restrukturisasi outcome dan output program dan kegiatan bagi setiap K/L  T d Terdapat Ketentuan jelas bagi tK t t j l b i pengguna program dan kegiatan dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 11. Perbedaan Renstra 2004-2009 2004- 2/2 dengan Renstra 2010-2014 d R t 2010- Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014Outcome, Output Masih belum menggunakan outcome Menggunakan outcome dan dan output output yang telah ditentukan sesuai unit organisasi i it i iIndikator  Penyusunan dengan indikator Indikator bagi outcome dan output yang masih belum terukur telah ditentukan  Masih belum ada yang menggunakan indikatorSasaran Sasaran masih belum disesuaikan Sasaran disesuaikan dengan dengan dokumen yang menjadi dokumen yang terkait dengan acuan (RKP dan RPJM) ( ) p y penyusunan Rensta seperti RPJM p dan RKPAnggaran  Kerangka pendanaan masih Alokasi anggaran selama 5 tahun bervariasi pada ti k t program b i i d tingkatan dan kegiatan  Jangka waktu anggaran bervariasi dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 12. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN RENCANA JANGKA RENCANA STRATEGIS PANJANG & MENENGAH PERAN STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD (2010-2014) KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PROGRAM TUPOKSI K/L-SKPD KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 13. Sinergi…? Si i ?dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 14. Sinergi…? Sinergi ? StakeholdersPEMDA Visi Stakeholders PEMDA Visi dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 15. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 16. Renstra- Renstra-KL• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN k d karena RRenstra K/L h t harus bberpedoman d d dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 17. Muatan Renstra-M atan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain: R t t li tid k t l i1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 18. Substansi Renstra-KLS bstansi Renstra- Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, misi tujuan strategi kebijakan, program, dan kegiatan p g pembangunan g Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang g keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 19. Alur Penyusunan Renstra-KL Renstra- Proses P Proses P Penetapan P t Teknokratik Politik Renstra-KL Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan ilmiah disesuaikan dengan di ik d Pimpinan K/L Pi i Trilateral meeting visi, misi, dan program antara K/L, Bappenas, prioritas (platform) dan Kementerian Presiden Keuangan Mengacu pada g rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005 2025 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 20. Alur Penyusunan Renstra-KL Renstra- dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 21. Renstra-Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA Program-program g p gTeknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Ti L b Tinggi i Negara ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 22. Renstra- Renstra-KL bagi Kementerian ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN Program Teknis dilaksanakan oleh 1(satu) unit organisasi Eselon 1A yangbersifat memberikan ESELON Ipelayanan eksternal ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 23. Renstra-Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator g g ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA• Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis KEMENTERIAN KOORDINATOR g digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait• Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam ESELON I indikator kinerja program ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 24. Renstra- Renstra-KL bagi LPND ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL LPND dan Lembaga Non-Struktural akanmenggunakan 1 (satu)Program Teknis untuk Lembaganya ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. Sistematika Penulisan Renstra-KL Renstra-BAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L 1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya 1.2 1 2 Potensi dan Permasalahan mencakup ya g d a u a langsung o e K/L e ca up yang dilakukan a gsu g oleh / tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yangBAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN diperlukan untuk melaksanakannya) KEMENTERIAN/LEMBAGA  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui 2.1 Visi Kementerian/Lembaga Program dan/atau Lintas Program dalam K/L 2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan j 2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator 2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing Kementerian/Lembaga Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasanBAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi  Sesuai dengan penugasan RPJMN sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam pada K/L, terkait dengan prioritas mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup  Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L Program dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 26. Step by Step p y p Penyusunan Renstra K/L 7 5 1 Penyusunan 3 Penyusunan Target dan T td Penyusunan Visi Arah Kebijakan Pendanaan K/LPersiapan dan Misi K/L dan Strategi (berbasis KPJM) Identifikasi Penyusunan Kondisi Umum, Penyusunan Tujuan dan Potensi dan Program dan Sasaran Strategis Permasalahan K/L K i t Kegiatan K/L 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3 Renstra- 1/3 (2) Identifikasi Kondisi (3) Penyusunan Visi (1) Persiapan Umum, Potensi dan dan Misi K/L Permasalahan K/L1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum atau pilihan-pilihan strategis  Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang yang akan dihadapi; pencapaian program dan i d ingin dicapai oleh K/L pada kegiatan2. Identifikasi asas legal bagi  Hasil aspirasi masyarakat akhir periode K/L dalam pelaksanaan p dalam pemenuhan p perencanaan. tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan3. Identifikasi struktur K/L organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi. 2. Identifikasi Potensi dan pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L4. Identifikasi data-data dan  Uraian Visi dan Misi K/L informasi yang diperlukan  Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab K/L dituangkan dalam Bab I. pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan Pendahuluan pada subbab selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L, Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L, Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L. dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 28. Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/3 Renstra- (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategis K/L Strategi1. Tujuan: 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan  K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran- berlaku pada periode jangka menengah; sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya  Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dalam rangka pencapaian program prioritas d l k i i it dicapai pada periode jangka menengah; Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam  Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki RPJMN) selain bertanggungjawab dalam oleh K/L; dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran  Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategisnya sendiri.  Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1). K/L2. Sasaran: 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;  Memuat program-program indikatif untuk  Mencerminkan berfungsinya outcomes dari g y memecahkan permasalahan yang penting dan semua program dalam K/L; mendesak untuk segera dil k d k k dilaksanakan d l k dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang  Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan  Dilengkapi dengan target kinerja. sasaran strategis.  Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I, Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L II, III) sesuai dengan bidang terkait. dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi,  Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com (subbab 3.2). dan Strategi 29
  • 29. Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/3 Renstra- (6) (7) Penyusunan Target dan Penyusunan Program dan Kegiatan P P d K i t Pendanaan K/L (berbasis KPJM) P d (b b i1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan2. Kegiatan K/L kegiatan.3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan Kegiatan K/L baru untuk periode 2010-2014 2010 2014.4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2010) bagi program dan kegiatan baru5.5 Indikator Kinerja Kegiatan (Output) 4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka6. Target Kinerja Menengah. dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. Program K/L Program Teknis Program Generik Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A kelompok sasaran/ masyarakat k l k / k yang bersifat pelayanan internal untuk b if l i l k (pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/ Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan khusus tidak duplikatif untuk masing- f nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis tertentu Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II Tindakan mobilisasi personil belanja barang dan modal sebagai personil, masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. gj a. Kegiatan Teknis Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. b. Kegiatan G b K i t Generik ik Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis sejenis. dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 32. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/La. Relevant,a Relevant indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas disepakati kuantitas, kualitas ataupun biaya.d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja. kinerjaf. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 33. Indikator KiI dik t Kinerja Program (Outcome) j P (O t ) Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi d t d i i i i dan tupoksinya; k i Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, (visi misi dan sasaran strategis K/L); dan Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 34. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) I dik t Ki j K i t (O t t) Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan t d tupoksinya; k i Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur; O t t kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome Output k i t h d t d k i t program; dan Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 35. Target Kinerja  SMART T t Ki ja. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan j g j y g jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;d. Relevant: Md R l t Mencerminkan k t k it (relevansi) antara t i k keterkaitan ( l i) t targett output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact g g p g p yang ditetapkan; dane. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 36. PenyusunanPen s nan Pendanaan K/L Program dan Struktur Program Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan 2 2005-2009 21/2004) 2010-2014 Pagu Program Definitif Struktur 2010 Kegiatan 3 Pagu Kinerja Definitif 2010 Penyusunan based year 2010 Program dan kegiatan 2010-2014 4 Pagu Definitif Prakiraan Maju 2010 2011 2012 2013 2014 dadang-solihin.blogspot.com 37
  • 37. Sumber danTarget Pendanaan Berasal dari: SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)  Melalui Mekanisme Public Private Partnership TARGET MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKAPENDANAAN dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 38. dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 39. Identifikasi Kondisi Umum atas Hasil Evaluasi Organisasi (Contoh: lembaga Kementerian PPN/Bappenas) PENILAIAN STAKEHOLDERS Masih belum tercapainya (berhasilnya) target pencapaian ( y ) g p p pada rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) Rencana pembangunan nasional HASIL (RPJP, RPJMN, RKP) yang belum berkualitas (kualitas diukur dari belum EVALUASI konsisten dan terkaitnya dokumen y RPJM dan RKP dengan dokumen ORGANISASI renstra/renja/RKPD) Belum optimalnya penugasan- penugasan dalam rangka koordinasi strategis sesuai dengan penugasan dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional (tidak rutin tetapi sangat strategis) dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 40. Identifikasi Kondisi Umumdalam Memenuhi Harapan Stakeholders (Outcomes) MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDERS Berhasilnya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, VISI Demokratis, dan Berkeadilan Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJP, RPJMN, RKP) yang (RPJP RPJMN berkualitas MISI Terlaksananya penugasan- penugasan lainnya dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional (tidak rutin tetapi sangat strategis) dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 41. Identifikasi Kondisi Umum Evaluasi atas Pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas PERAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKANMasih belum optimalnya pelaksanaan tugas a. Perlu dilakukan optimalisasi tugasperencanaan (RPJPN, RPJMN, dan RKP), perencanaan sesuai dengan peraturankarena: perundangan berlakua. Belum terkaitnya RKP dengan Renja dan RKA b. Perlunya pendalaman pemahaman K/L, khususnya keterkaitan program dan tentang sistem perencanaan kegiatan nasional dengan program dan pembangunan nasional di lingkungan kegiatan K/L internal sebagai panduan perencanab. Belum terkaitnya RPJMN dengan Renstra K/L dalam menyusun perencanaan khususnya dalam arahan kebijakan dan strategi y j g p pembangunan nasional g pembangunan nasional dengan arah kebijakan c. Perlu dilengkapi panduan sistem dan strategi sektor (K/L), pendukung/ teknis (turunan dari UU)c. Butir a dan b mengakibatkan pencapaian target sebagai acuan pelaksanaan K/L (Renstra, Renja dan RKA K/L) tidak sesuai penyusunan perencanaan dengan pencapaian target nasional (RPJMN pembangunan nasional dan RKP)d. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang sistem perencanaan pembangunan nasional peraturan perundangan nasional (Peraturan perundang-undangan) di li k d d ) lingkungan i t internall Kementerian Negara PPN/Bappenas dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 42. Contoh : Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas 2010 - 2014 PPN/Bappenas Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, danVISI proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara 1. 1 Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusatMISI dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran daerah perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja y g berkualitas j yang terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan nasional dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 43. CONTOH : Visi Misi, dan Tujuan Kementerian PPN/Bappenas Visi, Misi VISI MISI TUJUAN Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan TUJUAN 1: proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan Berhasilnya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN bernegara 2010 – 2014, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis Sejahtera Demokratis, dan Berkeadilan1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; TUJUAN 2:2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang, dan RKP) yang berkualitas antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat z dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran, d d h t t pelaksanaan, dan pengawasan;3.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas TUJUAN 3: terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan 44 44 nasional4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan nasional dadang-solihin.blogspot.com
  • 44. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas PPN/BappenasBerdasarkan Prioritas dan Fokus Prioritas dalam RPJMN FOKUS PRIORITAS NASIONAL 1. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan 2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum PRIORITAS NASIONAL: 3. Peningkatan penghormatan, pemajuan, Meningkatkan Tata Kelola penegakan HAM Pemerintahan yang Baik 4. Peningkatan penyelenggeraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik 6 P i k t k 6. Peningkatan kapasitas d akuntabilitas it dan k t bilit birokrasi 7. Pemantaoan reformasi birokrasi dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 45. Keterkaitan Fokus Prioritas dalam RPJMN 2010 -2014 dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam Renstra 2010 - 2014 ARAH KEBIJAKAN ARAH STRATEGI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS FOKUS PRIORITAS NASIONALTERKAIT 1. Penguatan kelembagaan Eksternal: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan danKEMENTERIAN NEGARA PPN/ perencanaan pembangunan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan nasional melalui penataan sistem BAPPENAS wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta perencanaan, pemantauan, keterkaitan dan konsistensi antara pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan1. Peningkatan pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan dan pengawasan; 2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap penyelenggaraan kualitas data dan informasi pelaksanaan rencana pembangunan pemerintahan yang bersih perencanaan pembangunan nasional. 3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap nasional; serta peningkatan dan bebas KKN kualitas koordinasi dengan para pelaksanaan rencana pembangunan nasional. pemangku kepentingan. 4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau 2. Penerapan perencanaan evaluasi kebijakan pembangunan.2. Peningkatan kualitas pembangunan nasional dan 5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan penganggaran yang berbasis pelayanan publik kinerja. pembangunan nasional. Internal: 3. Peningkatan kualitas hasil 1. Membangun Manajemen Kinerja: dari kinerja evaluasi kebijakan/kajian sebagai lembaga hingga kinerja individu/pegawai. masukan bagi perencanaan 2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, pembangunan dan perumusan efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk3. Peningkatan kapasitas kebijakan penyelesaian mendorong peningkatan kinerja lembaga dan dan akuntabilitas birokrasi permasalahan pembagunan. pegawai. 3. Meningkatkan kompetensi SDM di 4 P i k t k lit d t d 4. Peningkatan kualitas data dan Kementerian PPN/Bappenas dan perencana informasi perencanaan di tingkat pusat dan daerah secara lebih pembangunan. proporsional dan akuntabel. 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi 4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good4. Pemantapan reformasi e a apa e o as secara konsisten dan governance di Kementerian PPN/Bappenas. birokrasi berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka dadang-solihin.blogspot.com mendukung peningkatan kinerja lembaga 46 performance) lembaga dan pegawai. dan pegawai.
  • 46. Contoh : Tupoksi, Program Dan Kegiatan TUPOKSI PROGRAM KEGIATAN TUGAS : a. Penyusunan Rencana Pembang. membantu presiden dalam melaksanakan tugas Perencanaan b. Koordinasi, MONEVppemerintahan dibidang perencanaan, p gp , pembangunan g Pembangunan Nasional c. c Kajian/Studi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan d. Penguatan Basis Data (Datbase) perundang-undangan. FUNGSI: 1. Penyusunan rencana pembangunan nasional Pengelolaan Sumber P l l S b Pelatihan P l tih / peningkatan i k t 2. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bid. PPN Daya Manusia Aparatur SDM Perencana 3. Pengkajian kebijakan pemerintah di bid. PPN 4. Penyusunan program pembangunan sbg. bahan penyusunan RAPBN yang dil kdilaksanakan bersama-sama k b dgn Dept. Keu. Penyelenggaraan Pimpinan Mendukung Pelaksanaan 5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian Kenegaraan dan Tugas dan Fungsi Kementerian sumber-sumber pembiayaan DN dan LN, serta p g pengalokasian dana untuk pembangunan bersama- p g Kepemerintahan PPN/Bappenas sama instansi terkait. 6. Koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas Kemeneg PPN/Bappenas Pemeliharaan dan Pengadaan 7. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah di bid PPN bid. Dan Prasarana 8. Pengawasan pelaks. dan pelaks. tugasnya Pelayanan 9. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimb. di bid. tugas dan fungsinya kpd Presiden 10. Penyelenggaraan p y gg pembin. dan p y pelayanan adm. Umum Peningkatan Pengawasan g g Pembinaan & Pengawasan Aparatur g p di bid. perenc. umum, ketatausahaan, ortala, sdm, dan Akuntabilitas Di Bid. Administrasi Umum dan keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan dadang-solihin.blogspot.com rumah tangga Aparatur Negara Kelembagaan 47
  • 47. dadang-solihin.blogspot.com 48
  • 48. 1/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan t k hk l kh dan b daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa p p pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. p p p• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 49
  • 49. 2/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya Ke l k diarahkan b dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; ) g p y ; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.• Untuk U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l d tk d k ti l bagi implementasinya, t i proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk p ( Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. dadang-solihin.blogspot.com 50
  • 50. Outline Renstra SKPD1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4.4 Visi, i i tujuan d sasaran, strategi d k bij k Vi i misi, t j dan t t i dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 PP 8/2008 8/ dadang-solihin.blogspot.com 51
  • 51. Sistematika Renstra SKPDI. Pendahuluan;II. Gambaran Pelayanan SKPD; y ;III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi;IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; , , j , g j ;V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; danVI. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pasal 93 Permendagri 54/2010 dadang-solihin.blogspot.com 52
  • 52. Sistematika Penulisan Renstra SKPDBAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI1.2 Maksud dan Tujuan SKPD1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan dalam Perencanaan Daerah efektif)1.51 5 Sistematika Penulisan BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DANBAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented, yang perlu) Time Bound) 4.4 StrategiBAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan d capaian b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan g y3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber dihadapi masa kini Pendanaan BAB 6 PENUTUP dadang-solihin.blogspot.com 53
  • 53. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 54
  • 54. Step b St PSt by Step Penyusunan Renstra SKPD R t 3 5 1 Penyusunan Penyusunan Rancangan RancanganPersiapan Awal Renstra Akhir RPJMD/ SKPD Renstra SKPD Pelaksanaan P l k Penyusunan Penetapan Musrenbangda Rancangan Perda tentang Jangka Awal RPJMD RPJMD Menengah 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 55
  • 55. 1 Tahap Persiapan p p1. Orientasi Perencanaan Daerah y2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7.7 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik p10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD11 P t Ti P d P d P D k12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS agar berkontribusi dalam p g proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 56
  • 56. 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah1 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan p y p prediksi masa depan p3. Kajian terhadap RPJPD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7.7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD g10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 57
  • 57. 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan p y profil p y pelayanan SKPD & p prediksi j g menengah jangka g3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi SKPD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD dadang-solihin.blogspot.com 58
  • 58. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka4 g Menengah• Musrenbang RPJMD• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD p g5 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD y p• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 59
  • 59. 6 Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD t t• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi• Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD• Penetapan Ranperda menjadi P d P t R d j di Perda• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 60
  • 60. 1/3 Evaluasi Kualitas Renstra SKPD E l i K lit R t1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan . SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja p j j pencapaian p . pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.3. Ada kajian3 Ad k ji perspektif masa d ktif depan SKPD SKPD: .  mengantisipasi perubahan-perubahan,  kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,  merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. dadang-solihin.blogspot.com 61
  • 61. Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/34.4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki p y p pelayanan SKPD kepada masyarakat. p y5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan . agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.6. Ada penerjemahan y g baik dan sistematis dari visi, misi, p j yang , , . dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD b l i SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 62
  • 62. Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/37.7 Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada . prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam . pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD SKPD.9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah . dengan kendala fiskal SKPD.10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan . daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan keseluruhan.11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam . keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD dadang-solihin.blogspot.com 63
  • 63. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 64

×