dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961Pekerjaan          : Direktur E...
Materi•   Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik    Daerah (BMD)•   Manfaat Pengelolaan BMD•   Pengertian Aset dan Barang Mi...
Latar Belakang•   Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang    pengelolaan barang milik/kekayaan negara (...
Dasar Hukum Pengelolaan BMD•   UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara•   PP No. 24/2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintaha...
Mengapa Diperlukan Pengelolaan BMD?•    Kejelasan status kepemilikan BMD•    Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai ...
Keuntungan Pengelolaan BMD•   Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas•   Meningkatkan manajemen layanan•   Meningkatkan ...
Pengelolaan Aset                              AsetSDA & Financial                                           Barang DaerahP...
Apa itu Aset?•   Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di    masa lalu.•   Memberi manfaat ekonomi atau ...
Aset Daerah•   Aset lancar                    •          Aset Lainnya     – Uang kas                                – Aset...
Pengertian Barang Daerah•   BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang    berwujud.•   BMD tercakup dalam aset ...
Pengelolaan Barang Milik Daerah                • Perencanaan Kebutuhan Pengelolaan      dan Penganggaran                  ...
Pejabat Pengelolaan BMD KEPALA               SEKRETARIS DAERAH DAERAH                 PENGELOLA                       KEP...
Sistem Akutansi Keuangan dan         Sistem Akuntansi Barang•   Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan    ...
Identifikasi Asetdadang-solihin.blogspot.com   16
Pengadaan Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan  dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif ...
Proses Pengadaaan               dan Penggunaan Barang Daerah   Analisis Kebutuhan                                         ...
dadang-solihin.blogspot.com   19
Penggunaan Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada  masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai ...
Konsepsi Penggunaan Barang Milik Daerah S K P D Selaku           Sekda Selaku                         Pihak LainPengguna B...
Penatausahaan Pembukuan  Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan  menyimpan bukti kepemilikannya ...
Pemanfaatan                                                      Sewa                                                   Pi...
Ketentuan Pokok dan Tata Cara PemanfaatanKetentuan   Sewa Menyewa          Pinjam Pakai                   KSP             ...
Pengamanan BMD   dadang-solihin.blogspot.com   25
Pemeliharaan BMD    dadang-solihin.blogspot.com   26
Penilaian•   Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan    penyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi,  ...
Penghapusan Dalam hal barang sudah tidak berada pada pengguna atau kuasa  pengguna barang, beralih kepemilikannya, terjad...
Alasan Penghapusan Barang         Barang Tidak                                             Barang           Bergerak      ...
Ketentuan Penghapusan                                                      Pengalihan status penggunaan                DAR...
Proses Penghapusan  SKPD               KDH                   Panitia                  Berita acara                        ...
Pemindahtanganan Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta...
Bentuk Pemindahtanganan                                                   Penjualan                                       ...
Penjualan•   Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain    dengan menerima penggantian dalam bentuk uang...
Penjualan Barang Milik Daerah•   Dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu:     – Penjualan kendaraan perora...
dadang-solihin.blogspot.com   36
Kendaraan Perorangan Dinas          yang Dapat Dijual•   Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan Gubernur/ Wakil    G...
Penjualan Kendaraan Dinas       Operasional                 •    Persyaratan kendaraan dinas                      operasio...
Proses Penghapusan Kendaraan           Dinas Operasional1.   Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional.     – Pen...
Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan      Kendaraan Dinas Operasional•   Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan p...
PembeliPelelangan Umum•   Apabila penjualan/ pelelangan kendaraan dinas operasional melalui    pelelangan umum, maka siapa...
Syarat Mengikuti Pelelangan•   Syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti lelang    terbatas adalah Pegawai Ne...
dadang-solihin.blogspot.com   43
Golongan Rumah            Kepala Daerah menetapkan            golongan rumah dinas daerah sesuai            dengan peratur...
Rumah Dinas Daerah yang Dapat     Dijualbelikan atau Disewakan•   Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golong...
Penjualan Barang Milik Daerah    Selain Tanah dan/atau Bangunan   Dilaksanakan Oleh    Pengelola Setelah Mendapat Persetu...
Tukar Menukar•   Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara    pemerintah daerah dengan pemerintah p...
Hibah•   Pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah    pusat, atau antar pemerintah daerah, atau ke...
Penyertaan Modal Daerah•   Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula    merupakan kekayaan yang tidak dipisah...
Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemindahtanganan                                       Tukar  Ketentuan        Penjualan    ...
Pembiayaan•   Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik    daerah, disediakan anggaran yang dibebanka...
Tuntutan Ganti Rugi•   Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/    pelanggaran hukum atas pengelolaan Bara...
PMK No 93/Pmk.06/2010         ttg Petunjuk Pelaksanaan Lelangdadang-solihin.blogspot.com        53
Pengertian Lelang•   Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan    penawaran harga secara tertulis dan/...
Lelang Noneksekusi Wajib•   Lelang Noneksekusi Wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada:    – Lelang Barang Milik Negara/...
Permohonan Lelang•   Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan    barang secara lelang melalui KPKNL:    –...
Tanggungjawab Penjual/              Pemilik Barang•   Keabsahan kepemilikan barang;•   Keabsahan dokumen persyaratan lelan...
Jaminan•   Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh    Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% (dua puluh ...
Pengumuman Lelang•   Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman    Lelang yang dilakukan oleh Penjual.•   P...
Komponen yang Diumumkan•   Identitas Penjual;•   Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;•   Jenis...
Pelaksanaan Lelang• Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi dan Lelang  Noneksekusi Wajib harus dilakukan dengan Penawaran ...
Hati-hati...!•   UU 31/1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA    KORUPSI mendefinisikan korupsi adalah:    “Setiap orang...
dadang-solihin.blogspot.com   63
Kebijakan  Manajemen Asset Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kebijakan Manajemen Asset Daerah

10,312

Published on

Capacity Building Pemda Kota Bogor di Losari Roxy Hotel Hotel-Jakarta, 25 September 2012

Published in: Education
9 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Mohon ijin download, terima kasih banyak
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • materinya sangat bagus sekali mohon Pak Dadang berkenan mengirimkan materi tsb sebagai bahan referensi bagi kami dalam pengelolaan aset daerah ke email:
    o_punkers@yahoo.co.id
    trims sebelumnya pak..
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Pak Dadang,,
    materi yang bapak pos kan bnyak hal yang perlu dipahami kembali,, dan jika menurut dari pemahaman ku,, materi ini baik untuk penerapan pengelolaan aset daerah,, maka dari itu,, tlg kirimkan materi ini secara lengkap, ke email saya 'paber.sinaga@yahoo.com'
    agar lebih bermanfaat untuk kami yang berada di meja perkuliahan,,
    sesudah dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • pak Dadang,,,,
    sedikit banyaknya dal materi yang bapak pos kan,, ada terawang yang baik u8ntuk penerapan dalam pengelolaan aset daerah,,
    untuk itu saya minta kesediaan bapak untuk mengirimkan materi yang selengkapnya ke email saya 'paber.sinaga@yahoo.com'
    sebelum dan sesudah nya saya ucapkan terima kasih.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Materinya sangat menarik sekali pak. Apakah saya bisa mendapatkan soft copynya pak biar lebih menarik membacanya. Mohon perkenannya mengirimkan ke alamat email indray66@yahoo.com. Trims
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
10,312
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
675
Comments
9
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan Manajemen Asset Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja  Pembangunan Daerah  BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang‐solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)• Manfaat Pengelolaan BMD• Pengertian Aset dan Barang Milik Daerah• Pengelolaan Barang Milik Daerah• Penjualan Kendaraan Dinas• Penjualan/Pelelangan Rumah Dinas Daerah• Pelelangan Umum (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Latar Belakang• Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara)• Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah. Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah. Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN/D dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Dasar Hukum Pengelolaan BMD• UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara• PP No. 24/2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan• PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah• PP No. 6 /2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah• PP No. 38/2008 ttg Perubahan atas PP No. 6/2006• Keppres 80/2003 ttg Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa• Kepmendagri 12/ 2003 ttg Pedoman Penilaian Barang Daerah• Kepmendagri 153/2004 ttg Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; dan• Permendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.• Permendagri 17/2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Mengapa Diperlukan Pengelolaan BMD?• Kejelasan status kepemilikan BMD• Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD• Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan PAD• Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik• Pengamanan barang daerah• Dasar penyusunan neraca• Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Keuntungan Pengelolaan BMD• Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas• Meningkatkan manajemen layanan• Meningkatkan manajemen resiko• Meningkatkan efesiensi keuangan dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Pengelolaan Aset AsetSDA & Financial Barang DaerahPotensial Aset Tingkat Kebutuhan Aset Pelayanan Perencanaan Manajemen Aset Identifikasi & Identifikasi & Inventarisasi Inventarisasi Analisis AnalisisPengembangan Kebutuhan Prioritas Pengadaan Pemeliharaan Pemanfaatan Penghapusan & & Perbaikan Pemindahtanganan Investasi Belanja Modal Belanja Pendapatan Lain-lain Operasional Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan dadang-solihin.blogspot.com Pelaporan & Pengevaluasian 9
  9. 9. Apa itu Aset?• Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di masa lalu.• Memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial yang akan diperoleh di masa datang.• Mempunyai nilai uang.• Termasuk sumber non-keuangan yang diperlukan untuk pelayanan publik.• Sumber yang dipertahankan atau dipelihara sehubungan dengan nilai sejarah atau budaya. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Aset Daerah• Aset lancar • Aset Lainnya – Uang kas – Aset tak berwujud – Uang di bank – Tagihan penjualan – Piutang angsuran – Persediaan – Tuntutan ganti rugi• Investasi – Kemitraan dengan pihak• Aset tetap ketiga – Tanah – Aset lain-lain – Mesin dan Peralatan – Gedung dan Bangunan – Jalan, Irigasi dan Jaringan – Konstruksi dalam pengerjaan – Aset Tetap lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Pengertian Barang Daerah• BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud.• BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetapBarang milik Daerah meliputi:• Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan• Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; – Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; – Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; – Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau – Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 3 Permendagri 17/2007 ) dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Pengelolaan Barang Milik Daerah • Perencanaan Kebutuhan Pengelolaan dan Penganggaran Berpedoman padabarang daerah • Pengadaan Peraturan Perundangan • Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran • Penggunaan Rangkaian • Penatausahaan Kegiatan dan • Pemanfaatan Tindakan Ditetapkan dengan • Pengamanan dan terhadap Pemeliharaan Peraturan DaerahBarang Daerah • Penilaian • Penghapusan • Pemindahtanganan • Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian • Pembiayaan • Tuntutan Ganti Rugi dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Pejabat Pengelolaan BMD KEPALA SEKRETARIS DAERAH DAERAH  PENGELOLA KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPAN Pembantu Pengelola BarangPEMEGANG KEPALA SKPD > KEPALA UPTDKEKUASAAN  Pengguna >Kuasa Pengguna DIBANTU PEYIMPAN BARANG Menerima, Menyimpan dan Menyalurkan BMD PENGURUS BARANG Mengurus BMD dlm pemakaian dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Sistem Akutansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang• Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan akuntansi keuangan.• Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah.• Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban.• SIM BMD selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang.• Keluaran SIM BMD juga memberikan manfaat kepada Penguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Identifikasi Asetdadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Pengadaan Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel Dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara • Pengadaan/pemborongan pekerjaan; • Membuat sendiri (swakelola); • Penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga); • Tukar menukar; dan • Guna susun (peningkatan kualitas dan kapasitas BMD). dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Proses Pengadaaan dan Penggunaan Barang Daerah Analisis Kebutuhan (Pengelola Barang) USULAN RKBU USULAN PENGADAAN PENGUNAAN PENGADAAN BARANG/ PENETAPAN DIGUNAKANPEMDA BARANG KEPALA SKPD/Publik SKPD JASA OLEH SKPD DAERAH RKA SKPD (Pengelola Barang) Kinerja SKPD (Permendagri 13/2006) INVENTA- Evaluasi RKBU RISASI feed back dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Penggunaan Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Jumlah personil/pegawai pada SKPD; • Standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD; • Beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan • Jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Konsepsi Penggunaan Barang Milik Daerah S K P D Selaku Sekda Selaku Pihak LainPengguna Barang Pengelola Barang Perolehan BMD Proses Penetapan Pemanfaatan: •Sewa Penyelesaian •KSP Dok. Kepemilikan •BSG/BGS SK penetapan •Pinjam pakai status penggunaan Usul penetapan status penggunaan Pemindahtanganan: •Jual Penggunaan Tanah / bangunan •Tukar menukar Sesuai Tupoksi yg telah diserahkan •Hibah •PMDBarang Milik Daerah: Tindak Lanjut:•Tidak sesuai Tupoksi • Pengalihan Status•Berlebih Penggunaan • Pemanfaatan • Pemindahtanganan Tanah/bangunan diserahkan kpd Pengelola Barang dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Penatausahaan Pembukuan Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya Inventarisasi • Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD 5 th sekali, yang hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang; • Persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran; • Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola Barang. Pelaporan • Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada Pengelola Barang; • Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk Neraca Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Pemanfaatan Sewa Pinjam PakaiBentuk Pemanfaatan Kerjasama Pemanfaatan •Bangun Guna Serah (BGS) •Bangun Serah Guna (BSG) dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Ketentuan Pokok dan Tata Cara PemanfaatanKetentuan Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentuPokok Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara Semua Subyek Semua BadanMitra Pemerintah Semua Badan Hukum Hukum HukumJangka 5 tahun 2 tahun 30 tahun 30 tahunWaktu Dapat diperpanjang Dapat diperpanjang Dapat diperpanjang • Kontribusi tetap • Kontribusi • Pembagian Tidak dipungut tetapBesaran Formula tarif keuntungan biaya • Mendirikan • kontribusi barang bangunan (optional) Tender TenderPenetapan Penetapan Penetapan minimal 5 peserta/ minimal 5Mitra Pengelola Pengelola peminat peserta/ peminat dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Pengamanan BMD dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Pemeliharaan BMD dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Penilaian• Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan dan pemindahtanganan• Penilaian BMD berpedoman pada SAP• Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi BMD• Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui tim dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat• Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Penghapusan Dalam hal barang sudah tidak berada pada pengguna atau kuasa pengguna barang, beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau sebab sebab lainnya Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barang sepengetahuan pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah Penghapusan barang milik Daerah : • barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD • barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Alasan Penghapusan Barang Barang Tidak Barang Bergerak Bergerak 1. Pertimbangan teknis • Rusak, tidak ekonomis• Rusak berat, terkena bencana • Modernisasi• tidak dapat digunakan secara • Perubahan dasar spesifikasi optimal • Selisih kurang akibat penggunaan/• Terkena planologi kota susut akibat penyimpanan• Kebutuhan organisasi 2. Pertimbangan ekonomis• Penyatuan lokasi dengan • Optimalisasi BMD idle • Dihapus secara ekonomis alasan efisiensi• Pertimbangan strategi 3. Karena hilang/kekurangan/ hankam kerugian • Kesalahan penyimpan/pengurus • Mati (hewan/ternak, tanaman) • Force majeure dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Ketentuan Penghapusan Pengalihan status penggunaan DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA Pemindahtanganan Sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna Penyerahan kepada pengelola Barang PemusnahanPENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG Sebab-sebab lain BMD MILIK DAERAH Sudah beralih Pemindahtanganan kepemilikan Pemusnahan Keputusan pengadilan berkekuatan tetap Sebab-sebab lain Hilang, pencurian, terbakar, susut dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Proses Penghapusan SKPD KDH Panitia Berita acara penghapusan SK PenghapusanUnsur teknis terkait:• Asisten • Lelang umum• Biro/bagian • Lelang terbatas (panitia perlengkapan lelang)• Biro/bagian keuangan • disumbangkan• Biro/bagian hukum • Hibah• Kepala SKPD terkait • Dimusnahkan• Kabag terkait • Berita acara• Pemakai barang dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Pemindahtanganan Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD yang diajukan oleh kepala daerah Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika; • Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya • Anggaran pengganti telah tersedia • Diperuntukkan bagi pegawai negeri • Diperuntukkan untuk kepentingan umum • Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Bentuk Pemindahtanganan Penjualan Tukar-menukar BentukPemindahtanganan Hibah Penyertaan Modal Daerah dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Penjualan• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.• Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu: a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle (menganggur). b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Penjualan Barang Milik Daerah• Dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu: – Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara; – Penjualan rumah golongan III; dan – Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Kendaraan Perorangan Dinas yang Dapat Dijual• Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,• Yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih,• Sudah ada penggantinya, dan• Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabatsebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian, yaitu:Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyaimasa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membelikendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu10 (sepuluh) tahun. dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional • Persyaratan kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah: – Yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, – Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, – Sudah ada penggantinya. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Proses Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional1. Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional. – Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.2. Pembentukan Panitia Penghapusan untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus: – Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. – Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. – Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional• Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;• Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;• Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. PembeliPelelangan Umum• Apabila penjualan/ pelelangan kendaraan dinas operasional melalui pelelangan umum, maka siapa saja yang berminat membeli bisa mengikuti lelang tersebut.Pelelangan Terbatas• Lampiran X II angka 3 huruf f nomor 2) paragraf g Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Ketua/Wakil Ketua DPRD. dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Syarat Mengikuti Pelelangan• Syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti lelang terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior.• Syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun, dan syarat lainnya bahwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD belum membeli kendaraan dinas operasional. dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Golongan Rumah Kepala Daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan); b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai). dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Rumah Dinas Daerah yang Dapat Dijualbelikan atau Disewakan• Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;• Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;• Pegawai yang dapat membeli adalah : 1. Pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat; 2. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan Rumahdinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki olehPemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diprosestersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan Dilaksanakan Oleh Pengelola Setelah Mendapat Persetujuan Kepala Daerah Ketentuan: – Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola; – Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya; – Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan – Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud. Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Tukar Menukar• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya, atau dengan pihak swasta/pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.• Tukar menukar barang milik daerah ini dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah. b. Untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Hibah• Pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.• Barang Milik Daerah dapat dihibahkan dengan tujuan : a. Untuk kepentingan sosial, b. Untuk keagamaan, c. Untuk kemanusiaan, d. Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.• Barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bukan merupakaan barang rahasia Negara. b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Penyertaan Modal Daerah• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.• Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemindahtanganan Tukar Ketentuan Penjualan PMD Hibah menukar Tidak sesuai dengan tata ruang/ Dari awal pengadaan telah ditetapkan dalam penataan kota dokumen anggaranPertimbangan Pendirian/ Kepentingan sosial, pengembangan Tidak mengganggu tupoksi keagamaan, BUMN/D, BH kemanusiaan lainnya • tanah dan/atau bangunan • tanah dan/atau bangunan - yg ada di pengelolaObyek • Selain tanah dan/atau bangunan - dari awal pengadaannya telah ditetapkan • Selain tanah dan/atau bangunan • Tanah ditentukan oleh perhitungan •Realisasi pelaksanaanNilai/ nilai wajar (estimasi terendah • Realisasi anggaranHarga menggunakan NJOP) pelaksanaan • Dapat melibatkan penilai anggaran independen • Lelang •Lelang • Tanpa lelang •Tanpa lelangCalon Mitra - Peraturan - Peraturan Penetapan Penetapan PerUUan PerUUan Pengelola Barang Pengelola Barang - Penetapan - Penetapan Pengelola Pengelola dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Pembiayaan• Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.• Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.• Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Tuntutan Ganti Rugi• Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.• Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.• Untuk pengamanan dan penyelamatan barang milik daerah, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. PMK No 93/Pmk.06/2010 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lelangdadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Pengertian Lelang• Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.• Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang• Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Lelang Noneksekusi Wajib• Lelang Noneksekusi Wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada: – Lelang Barang Milik Negara/Daerah, – Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), – Lelang Barang Yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai, – Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT), dan – Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama. dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Permohonan Lelang• Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL: – harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, – disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. Tanggungjawab Penjual/ Pemilik Barang• Keabsahan kepemilikan barang;• Keabsahan dokumen persyaratan lelang;• Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan• Dokumen kepemilikan kepada Pembeli.• Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.• Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.• Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten. dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. Jaminan• Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Nilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai Limit.• Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli.• Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, jika Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang. dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. Pengumuman Lelang• Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.• Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang. dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. Komponen yang Diumumkan• Identitas Penjual;• Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;• Jenis dan jumlah barang;• Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;• Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;• Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;• Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang;• Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak;• Cara penawaran lelang; dan• Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli. dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. Pelaksanaan Lelang• Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib harus dilakukan dengan Penawaran Lelang Langsung. dadang-solihin.blogspot.com 61
  61. 61. Hati-hati...!• UU 31/1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI mendefinisikan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…” dadang-solihin.blogspot.com 62
  62. 62. dadang-solihin.blogspot.com 63
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×