• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kajian Pembangunan
 

Kajian Pembangunan

on

  • 4,740 views

Diklatpim Tingkat IV Gelombang III Pusdiklat Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Sawangan, 28 Agustus 2008

Diklatpim Tingkat IV Gelombang III Pusdiklat Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Sawangan, 28 Agustus 2008

Statistics

Views

Total Views
4,740
Views on SlideShare
4,735
Embed Views
5

Actions

Likes
3
Downloads
0
Comments
1

1 Embed 5

http://www.slideshare.net 5

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kajian Pembangunan Kajian Pembangunan Presentation Transcript

    • Kajian Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Diklatpim Tingkat IV Gelombang III Pusdiklat Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Sawangan, 28 Agustus 2008
    • www.dadangsolihin.com
    • Materi
      • Tujuan Pembangunan
      • Pembangunan dan Pertumbuhan
      • Demokrasi
      • Perencanaan Pembangunan
      • Monitoring dan Evaluasi
      • Otonomi Daerah
      www.dadangsolihin.com
    • Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)
      • P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
      • P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .
      • P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.
      www.dadangsolihin.com
    • How?
      • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
        • antar daerah
        • antar sub daerah
        • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
      • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
      • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
      • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
      • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
      www.dadangsolihin.com
    • Pembangunan dan Pertumbuhan
    • Model Pembangunan Pertumbuhan Bertahap- Rostow
      • Tahapan tradisional , dengan pendapatan per kapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan;
      • Tahapan transisional , di mana tahap prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan;
      • Tahapan lepas landas (ini merupakan permulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan);
      • Tahapan awal menuju ke kematangan ekonomi ; serta
      • Tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri.
      www.dadangsolihin.com
    • Pertumbuhan Ekonomi
      • Definisi ( Simon Kuznets):
      • P ertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.
      • Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) , dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan.
      www.dadangsolihin.com
    • Tiga Faktor Utama Pertumbuhan Ekonomi
      • Akumulasi modal , yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
      • Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.
      • Kemajuan teknologi .
      www.dadangsolihin.com
    • 1. Akumulasi modal
      • Akumulasi modal ( capital accumulation ) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari.
      • Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku dalam rangka meningkatkan stok modal ( capital stock ) secara fisik memungkinkan akan terjadinya peningkatan output di masa-masa mendatang.
      • Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi "infrastruktur" ekonomi dan sosial.
      www.dadangsolihin.com Contoh: pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, peningkatan kualitas SDM, dsb, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.
    • 2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja
      • Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi.
      • Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.
      • Positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut.
      • Kemampuan itu dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.
      www.dadangsolihin.com
    • 3. Kemajuan Teknologi
      • Kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral technological progress),
      • Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor saving technological progress) ,
      • Kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-saving technological progress).
      • Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja ( labor-augmenting technological progress )
      • Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal ( capital-augmenting technological progress )
      www.dadangsolihin.com
    • neutral technological progress
      • T erjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama.
      • Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan produksi, perubahan teknologi yang netral, yang dapat melipatgandakan output, secara konseptual, sama saja artinya teknologi yang mampu melipatgandakan semua input produktif.
      www.dadangsolihin.com Contoh: Pengelompokan tenaga kerja (semacam spesialisasi) yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat .
    • laborsaving technological progress
      • P enggunaan teknologi yang memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja yang sama.
      • Jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan produksi mulai dari pengemasan kacang sampai dengan pembuatan sepeda dan jembatan, semakin sedikit.
      • Sebagian besar kemajuan teknologi pada abad kedua puluh adalah teknologi yang hemat tenaga kerja.
      www.dadangsolihin.com Contoh: Penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, bor listrik berkecepatan tinggi, traktor dan mesin pembajak tanah, dan banyak lagi jenis mesin serta peralatan modern lainnya.
    • capital-saving technological progress
      • Di negara-negara Dunia Ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan.
      • Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien (yang memerlukan biaya lebih rendah).
      • Pengembangan teknik produksi di negara-negara berkembang yang murah, efisien dan padat karya (hemat modal) -atau teknologi tepat guna- merupakan salah satu unsur terpenting dalam strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada perluasan penyediaan lapangan kerja.
      www.dadangsolihin.com Contoh: Mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan tenaga tangan, pompa penghembus dengan tenaga kaki dan penyemprot mekanis di atas punggung untuk pertanian skala kecil.
    • labor-augmenting technological progress
      • T erjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum.
      www.dadangsolihin.com Contoh: Penggunakan LCD , televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya di dalam kelas, proses belajar bisa lebih lancar sehingga tingkat penyerapan bahan pelajaran juga menjadi lebih baik.
    • capital-augmenting technological progress
      • J ika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.
      www.dadangsolihin.com Contoh: Penggantian bajak kayu dengan bajak baja dalam produksi pertanian.
    • C iri proses pertumbuhan ekonomi ( Simon Kuznets)
      • Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
      • Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi.
      • Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
      • Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
      • Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
      • Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.
      www.dadangsolihin.com
    • Delapan perbedaan yang mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang
      • Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia.
      • Pendapatan per kapita dan tingkat GNP di saat mulai membangun, bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
      • Perbedaan iklim.
      • Perbedaan jumlah penduduk, distribusi, serta laju pertumbuhannya.
      • Peranan sejarah migrasi internasional.
      • Perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional.
      • Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar.
      • Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik.
      www.dadangsolihin.com
    • 1. Kekayaan SDA dan SDM
      • Negara-negara Dunia Ketiga dewasa ini kurang memiliki kekayaan alam apabila dibandingkan dengan negara-negara maju pada saat pertama kali memulai pembangunan ekonominya.
      • Dahulu, ketika mereka mulai menggalang kekuatan ekonomi, kekayaan alam mereka masih utuh; sedangkan kekayaan negara-negara berkembang sudah dirampok atau bahkan habis diperas oleh kolonialisme.
      • Di Amerika Latin dan Afrika, walaupun memiliki sumber daya alam agak banyak, tidak memiliki modal untuk mengelola dan memanfaatkannya.
      • Modal tersebut tidak akan mudah diperoleh tanpa mengorbankan sejumlah besar otonomi dan kekuasaan nasional mereka kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang secara teknis dan finansial memang lebih mampu mengelola sumber-sumber daya itu secara efisien.
      www.dadangsolihin.com
      • Kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya alam antara lain tergantung pada kecakapan manajerial dan kapabilitas teknis penduduknya, serta akses mereka ke pasar serta akses untuk memperoleh informasi dengan biaya minimal.
      • Dewasa ini, mayoritas penduduk negara-negara Dunia Ketiga kurang terdidik, kurang pengalaman, dan kurang cakap apabila dibandingkan dengan penduduk negara­negara yang sekarang maju pada awal pertumbuhan ekonominya. Akses mereka ke pasar dan sumber informasi pun relatif sangat terbatas.
      • Menurut ekonom Paul Romer, dewasa ini negara-negara berkembang "miskin karena penduduknya tidak memiliki akses ke gagasan-gagasan yang dahulu dimanfaatkan oleh negara-negara yang sekarang maju untuk menciptakan nilai ekonomis".
      www.dadangsolihin.com
      • Bagi Romer, kesenjangan teknologi antara negara-negara miskin dan negara-negara kaya dapat dipilah menjadi dua, yakni kesenjangan objek ( object gap) yang bersifat fisik (pabrik, jalan raya, dan mesin modern), dan kesenjangan gagasan ( idea gap ) yang antara lain berwujud ketimpangan informasi, serta ketimpangan pengetahuan tentang pemasaran, distribusi, upaya kontrol inventori, pemrosesan transaksi, dan pembangkitan motivasi pekerja.
      • Kesenjangan gagasan ini oleh Thomas Homer-Dixon disebut kesenjangan daya kreasi ( ingenuity gap ) , yakni, ketimpangan dalam menciptakan gagasan-gagasan inovatif untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan teknis yang bersifat praktis, yang menjadi sumber perbedaan pengalaman pertumbuhan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.
      • Kesenjangan sumber daya manusia seperti itu tidak ditemui oleh negara-negara yang sekarang tergolong maju pada awal industrialisasinya.
      www.dadangsolihin.com
    • 2. Tingkat Relatif GNP dan Pendapatan Per Kapita
      • L ebih dari 70% penduduk negara-negara Dunia Ketiga harus berusaha keras guna mempertahankan hidupnya dengan pendapatan yang sangat minimum.
      • P ada saat memulai era pertumbuhan modern, negara-negara yang sekarang makmur, dalam berbagai aspek ekonomi sudah jauh lebih maju daripada bagian­-bagian dunia lainnya.
      • Mereka dapat mengambil manfaat dari posisi keuangannya yang kuat untuk memacu kesejahteraannya sendiri sehingga kian memperlebar kesenjangan pendapatan antara mereka dengan penduduk negara-negara berkembang.
      • Di saat mereka mengawali proses pertumbuhan ekonomi modernnya, mereka sudah mempunyai modal dan posisi yang cukup kokoh.
      • Sebaliknya, negara-negara berkembang dewasa ini memulai proses pertumbuhan dengan tingkat pendapatan per kapita yang paling rendah menurut skala internasional.
      www.dadangsolihin.com
    • 3. Perbedaan Iklim
      • Masih memerlukan analisis lebih mendalam untuk memastikan benar atau tidaknya perbedaan iklim ini termasuk ke dalam faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha-usaha pembangunan.
      • Hampir seluruh negara-negara Dunia Ketiga terletak di daerah yang beriklim tropis atau subtropis.
      • Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara yang berhasil mengembangkan ekonominya secara modern terletak di daerah yang beriklim dingin.
      • Salah satu faktor iklim yang secara langsung mempengaruhi produksi pada umumnya adalah suhu udara yang panas dan lembab di kebanyakan negara miskin.
      • Suhu yang panas dan lembab itu tidak hanya menyebabkan perasaan yang kurang enak pada para pekerja, tetapi juga menggerogoti atau menekan kesehatan, mengurangi keinginan bekerja keras sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat produktivitas dan efisiensi.
      www.dadangsolihin.com
    • 4. Jumlah Penduduk, Penyebaran, dan Pertumbuhannya
      • Pada saat ini jumlah penduduk negara-negara Dunia Ketiga, kepadatan dan perkembangannya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara maju, baik sekarang maupun di masa lampau ketika mereka mengawasi proses pembangunannya.
      • Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat jelas merupakan kendala.
      • Revolusi industri dan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tinggi mustahil akan dapat dicapai oleh negara-negara yang sekarang maju apabila mereka juga mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dan nyaris tidak terkendali seperti yang terjadi dewasa ini di negara-negara miskin.
      www.dadangsolihin.com
    • 5. Peranan Sejarah Migrasi Internasional
      • Jaman dahulu negara-negara yang sekarang maju merasa bebas berimigrasi ke mana saja belahan bumi ini.
      • Sekarang mereka sangat membatasi datangnya para imigran ke negara mereka.
      • Terbuka bagi mereka yang berpendidikan tinggi, sehingga menimbulkan brain drain.
      www.dadangsolihin.com
    • 6. Rangsangan Pertumbuhan dari Maraknya Perdagangan Internasional
      • Dasar pertukaran atau nilai tukar perdagangan ( terms of trade) negara-negara berkembang selama ini terus menunjukkan penurunan.
      • Apabila negara-negara berkembang mampu memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang lebih rendah daripada negara-negara maju (misalnya saja, tekstil, pakaian, sepatu, dan beberapa produk manufaktur ringan) maka negara-negara maju segera mencoba menghambat masuknya barang-barang tersebut ke negaranya dengan berbagai macam alasan dan cara, yakni mulai dari pengenaan tarif impor atau bea masuk yang kelewat tinggi, pengenaan aneka rupa hambatan perdagangan nontarif (nontariff barriers) seperti kuota impor, sampai dengan penerapan persyaratan kesehatan dan ijin-ijin khusus.
      www.dadangsolihin.com
    • 7.Kemampuan Melakukan Penelitian serta Pengembangan IPTEK Dasar
      • D alam bidang penelitian serta pengembangan IPTEK , negara-negara Dunia Ketiga sampai sejauh ini masih berada dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan.
      • Hanya negara-negara makmur yang memiliki surplus kekayaan sajalah yang sanggup melakukannya, mengingat begitu besarnya biaya yang dibutuhkan.
      • Negara-negara kaya sangat tertarik untuk mengembangkan produk-produk yang serba canggih, pasar yang seluas-luasnya, metode produksi dengan teknologi tinggi yang menggunakan banyak input modal dan manajemen serta pengetahuan yang tinggi, dalam usahanya untuk menghemat tenaga kerja dan bahan-bahan baku yang langka.
      • Sebaliknya, negara­negara miskin lebih berkepentingan dengan produk-produk relatif sederhana, menghemat modal, padat karya dan bisa diproduksi untuk pasar yang terbatas.
      www.dadangsolihin.com
    • 8. Stabilitas serta Fleksibilitas Lembaga-lembaga Politik dan Sosial
      • Sebelum revolusi industri negara-negara maju merupakan negara yang benar-benar merdeka, sehingga mereka sepenuhnya mampu menyusun kebijakan nasional mereka sendiri berdasarkan konsensus umum menuju ke arah "modernisasi".
      • Kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga dewasa ini merupakan negara atau bangsa yang baru saja memperoleh kebebasan berpolitik, mereka belum merupakan bangsa yang kokoh, utuh atau terkonsolidasi, dan tentu saja belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menyusun strategi pembangunan nasionalnya sendiri.
      • Konsep modernisasi pada hakekatnya merupakan konsep "impor" yang masih asing bagi masyarakat negara-negara Dunia Ketiga.
      www.dadangsolihin.com
    • Demokrasi
    • Demokrasi
      • Demokrasi dimaknai sebagai kebebasan individu yang berproses dalam persamaan kolektif.
      • Keterkaitan antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif tersebut terwadahi dalam suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan.
      • Kesepakatan ini menjadi cermin dari berlangsungnya proses negosiasi, tawar menawar, dan konsensus dalam interaksi antar individu dan antar kelompok individu.
      • Menunjukkan berlangsungnya interaksi yang bersifat horisontal, dan menekankan unsur keterwakilan sebagai pencerminan dari persamaan yang terdapat di antara individu.
      www.dadangsolihin.com
    • Demokrasi dan Ekonomi
      • Pendapat Budiono (Pengukuhan Guru Besar UGM)
      • GDP/Capita Indonesia $ 4000 tahun 2006
      • Batas kritis kelangsungan Demokrasi $ 6600
      • Hasil Studi 1950-1990:
      • Dengan Income Perkapita $ 1500, Demokrasi bertahan 8 tahun
      • Income $ 1500 - $ 3000 Demokrasi bertahan 18 tahun
      • Income > $ 6000 Kegagalan Demokrasi 1 : 500
      • Tahun 2006 Indonesia $ 4000, 2/3 aman, perlu pertumbuhan ekonomi 7%/tahun sehingga income tumbuh 5,8%/tahun dan akan aman berdemokrasi dalam 9 tahun
      www.dadangsolihin.com
    • Pemerintahan
      • Adalah suatu bentuk khusus pengaturan mengenai pemeliharaan hubungan-hubungan yang tertata dalam suatu masyarakat.
      • Merupakan suatu badan melalui mana negara bertindak, dan karenanya diberi kekuasaan penegakan hukum yang terakhir, dan yang kemudian juga menjadikan pemerintah sebagai tempat pembuatan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial.
      • Melaksanakan peranan negara sebagai “pemelihara kelangsungan dan legitimasi tatanan sosial.”
      www.dadangsolihin.com
    • Pemerintahan yang Demokratis
      • Para pemimpin dipilih melalui pemilu yang kompetitif oleh rakyat yang mereka perintah.
      • Terdapatnya kebebasan individu.
      • Menggunakan sangat sedikit kekerasan terhadap warga negara dibandingkan dengan pemerintahan otoriter.
      • Menyediakan saluran yang dapat diterima untuk pernyataan ketidak-setujuan dan oposisi di dalam sistem.
        • Huntington (1993, 27-29)
      www.dadangsolihin.com
    • Perencanaan Pembangunan
    • www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance
      • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
      • Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
      • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
    • Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
      • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
      www.dadangsolihin.com
      • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .
      Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
    • Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
    • Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
    • Definisi Perencanaan
      • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .
        • Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
        • Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
        • Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
        • Pilihan-pilihan :
          • Pemilihan tujuan dan kriteria
          • Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
          • Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
      www.dadangsolihin.com
      • Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting yang harus diperhatikan:
      • Memilih alternatif
      • Alokasi sumber daya
      • Pencapaian Tujuan
      • Berorientasi ke masa depan
      Elemen Perencanaan www.dadangsolihin.com
      • Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.
      • Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah.
      • Perencanaan dapat memperkirakan ( forecast ) terhadap hal – hal yang akan dilalui.
      • Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik.
      • Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan, sasaran, maupun tindakan).
      • Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi.
      Fungsi Perencanan www.dadangsolihin.com
    • Syarat Perencanaan
      • Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
      • Tujuan akhir yang dikehendaki.
      • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
      • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
      • Masalah-masalah yang dihadapi.
      • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
      • kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
      • Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
      • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
      www.dadangsolihin.com
    • Syarat Perencanaan . . .
      • Faktual dan Realistis
      • Logis dan Rasional
      • Fleksibel
      • Komitmen
      • Komprehensif atau menyeluruh
      www.dadangsolihin.com
    • Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
    • Kegagalan Perencanaan (1)
      • Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
      • informasinya kurang lengkap,
      • metodologinya belum dikuasai,
      • perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
      • pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
      www.dadangsolihin.com
    • Kegagalan Perencanaan (2)
      • Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
        • kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
        • aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
        • masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
      www.dadangsolihin.com
    • Kegagalan Perencanaan (3)
      • Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
      • Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
      • Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
      www.dadangsolihin.com
    • Kegagalan Perencanaan (4)
      • Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
        • Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
        • Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
        • Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
      www.dadangsolihin.com
    • Sistem Perencanaan yang Berhasil
      • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
      • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
      www.dadangsolihin.com
    • Perencanaan yang Ideal
      • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
      • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
      • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
      • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
      • Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).
      www.dadangsolihin.com
    • Apa itu SPPN
      • SPPN adalah
      • satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
      • untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
      • yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
      www.dadangsolihin.com SPPN
    • T ujuan SPPN www.dadangsolihin.com
      • M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan .
      • M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah .
      • M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan .
      • M engoptimalkan partisipasi masyarakat .
      • M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
    • Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
    • Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
    • Dari RPJP sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan www.dadangsolihin.com
    • Langkah Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com
      • Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah
      • Mengacu pada RPJP Nasional.
      Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda
      • B ahan Rancangan RPJP
      • M elibatkan Masyarakat
      Oleh Bappeda Oleh DPRD
    • Langkah Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
      • Visi, Misi Kepala Daerah
      • Strategi Pembangunan Daerah
      • Kebijakan Umum
      • Kerangka E konomi Daerah
      • Program SKPD
      • Visi,Misi Kepala Daerah
      • Strategi Pembangunan Daerah
      • Kebijakan Umum
      • Kerangka E konomi Daerah
      e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
    • Outline RPJMD
      • Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
      • Berpedoman pada RPJP daerah
      • Memperhatikan RPJM nasional,
      • Memuat arah kebijakan keuangan daerah,
      • Strategi pembangunan daerah,
      • Kebijakan umum,
      • Program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah,
      • Program kewilayahan
      • Rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
      • (Pasal 5 UU 25/2004)
      www.dadangsolihin.com
    • Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD
      • Prioritas Pembangunan
      • Kebijakan Umum
      • Kerangka E konomi Daerah
      • Program SKPD
      • Prioritas Pembangunan Daerah
      • Kebijakan Umum
      • Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif
      d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota
      • Sinkronisasi Program SKPD
      • Harmonisasi Dekon dan TP
      MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
      • Harmonisasi Dekon dan TP
      (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
      • Sinkronisasi Program KL/SKPD
      • Harmonisasi Dekon dan TP
      Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
    • Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
    • Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com Reporting (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
      • Sederhana dan mudah dikontrol
      • Kapasitas evaluasi yang kuat
      • Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi
      • Adanya penghargaan terhadap kinerja
      • Kejelasan status hasil evaluasi
      Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi www.dadangsolihin.com
    • Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang
      • Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan
        • Depdagri
        • LAN
        • Menpan
        • Departemen Keuangan
        • Bappenas
        • Setneg
        • K/L terkait
      • Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi
      • Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
      • Evaluasi top-down
      • Evaluasi fragmentasi 1 waktu
      • Evaluasi pasif
      • Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi
      • Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah
      • Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif
      • Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
      • Lebih efisien dan biaya rendah
      • Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up
      • Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi
      • Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
      • Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi
      • Adanya komunitas evaluator
      • Landasan Hukum Evaluasi Kinerja
      • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik
      • Collecting opinions
        • Seminars, Workshops, etc
      • Pemetaan peraturan dan opini publik
      • Membangun kerangka kerja ( framework ) yang baru
      • Membangun Indikator
      • Implementasi
      Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi www.dadangsolihin.com
    • Pengertian Indikator Kinerja
      • Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
      • KEGUNAAN
      • dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
      • petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
      www.dadangsolihin.com
    • Pengertian Kinerja
      • Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
      • Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)
      • Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
      www.dadangsolihin.com
    • Fungsi Indikator Kinerja
      • memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan
      • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
      • membangun dasar pengukuran, analisis, dan
      • evaluasi kinerja program pembangunan
    • Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
    • Jenis Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Input Proses Output Indikator Kinerja Outcomes Benefit Impact
    • www.dadangsolihin.com Terminologi Setiap Tingkatan MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan INPUT DAMPAK
      • Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan
      • Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional
      Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan
    • Indikator Kinerja INPUT
      • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
      • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
      • Contoh:
      • Jumlah dana yang dibutuhkan
      • Tenaga yang terlibat
      • Peralatan yang digunakan
      • Jumlah bahan yang digunakan
      www.dadangsolihin.com
    • Indikator Kinerja OUTPUT
      • Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
      • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
      • Contoh:
      • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
        • Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi
        • Jumlah permohonan yang diselesaikan
        • Jumlah pelatihan / peserta pelatihan
        • Jumlah jam latihan dalam sebulan
      • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
        • Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
        • Jumlah komputer yang dibeli
        • Jumlah gedung /jembatan yg dibangun
        • meter panjang jalanyang dibangun/rehab
      www.dadangsolihin.com
    • Indikator Kinerja OUTCOME
      • Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .
      • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.
      • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.
      • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
      www.dadangsolihin.com
    • Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
      • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
        • Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
        • tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
        • kemenangan tim dlm setiap pertandingan
      • Peningkatan langsung hal-hal yg positif
        • kenaikan prestasi kelulusan siswa
        • peningkatan daya tahan bangunan
        • Penambahan daya tampung siswa
      • Penurunan langsung hal-hal yang negatif
        • Penurunan Tingkat Kemacetan
        • Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
      www.dadangsolihin.com
    • Indikator Kinerja BENEFIT
      • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome.
      • Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.
      • Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll)
      • Contoh:
      • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang
        • % Kenaikan Lapangan kerja
        • Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat
      • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang
        • Penurunan Tingkat Penyakit TBC
        • Penurunan Tingkat Kriminalitas
        • Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas
      www.dadangsolihin.com
    • Indikator Kinerja DAMPAK
      • Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
      • Contoh:
      • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
        • % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
        • Peningkatan cadangan pangan
        • Peningkatan PDRB sektor tertentu
      • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
        • Penurunan Tingkat kemiskinan
        • Penurunan Tingkat Kematian
      www.dadangsolihin.com
    • Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
      • S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi
      • M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
      • A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
      • R ELEVANT (information needs of the people who will use the data)
      • T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
      www.dadangsolihin.com
    • Sumber Pembuktian (Means of Verification)
      • How should the information be collected, eg. sample survey
      • What source is most appropriate?
      • Who should do it?
      • When and How often should the information be collected, analyzed & reported
      • What formats are required to record the data being collected?
      www.dadangsolihin.com
    • Target Kinerja
      • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai.
      • Target Kinerja harus:
        • Berupa angka numerik
        • Dapat diperbandingkan
        • Cukup spesifik.
      • Contoh:
      • Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Sulut 2005-2025
      www.dadangsolihin.com Aspek Sasaran Parameter Indikator Target 2025 SDM Terwujudnya masyarakat yang ... Peningkatan kualitas manusia IPM ?
    • Realisasi/Capaian Kinerja
      • Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu.
      • Realisasi/capaian kinerja harus:
        • Berupa angka numerik
        • berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya
      www.dadangsolihin.com
    • Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
      • Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan)
      • Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja.
        • Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.
      • Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.
      www.dadangsolihin.com
    • Otonomi Daerah
    • Tujuan Otonomi Daerah
      • menciptakan kesejahteraan.
      • bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan
      • mendukung proses demokrasi di tingkat lokal
      • bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society
      www.dadangsolihin.com
    • Elemen Dasar Pemerintahan Daerah
      • Urusan Pemerintahan (Function)
      • Kelembagaan (Institution)
      • Personil (Personnel)
      • Keuangan Daerah (Local Finance)
      • Perwakilan (Representation)
      • Pelayanan Publik (Public Service)
      • Pengawasan (Control/Supervision)
      www.dadangsolihin.com
    • Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
    • (1) Tataran Filosofis
      • Mengapa Perlu Ada Pemerintah?
      • Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban)
      • Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan)
      • Mengapa Perlu Ada Pemerintah Daerah?
      • Wilayah negara terlalu luas
      • Menciptakan kesejahteraan secara demokratis
      www.dadangsolihin.com
    • Menciptakan Kesejahteraan oleh Pemerintah www.dadangsolihin.com Dekonsentrasi (Pemerintah Wilayah/ Field Administration) Functional Field Administration: Kandep/ Kanwil Integrated Field Administration: Kepala Wilayah Pemerintah Pusat Power Sharing
      • Otonomi Terbatas (Ultra Vires)
      • Otonomi Luas (General Competence)
      Desentralisasi (Pemerintah Daerah)
    • Pemencaran Urusan Pemerintahan www.dadangsolihin.com Dekonsentrasi Pemerintah Administratif/ Wilayah
      • Kanwil/Kandep
      • Kepala Wilayah
      • Dll
      Pemerintah Pusat Delegasi
      • Otorita
      • BUMN
      • Nusakambangan
      • Dll
      Daerah Otonom
      • Propinsi
      • Kabupaten/ Kota
      Desentralisasi PRIVATISASI
      • Swasta Murni
      • BOT
      • BOO
      • BOL
      • Dll
    • Dimensi Desentralisasi
      • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan nasional
      • DEKONSENTRASI
      • Mengaktualisasikan representasi lokalitas
      • DEVOLUSI
      • (desentralisasi)
      www.dadangsolihin.com
    • Manfaat Desentralisasi (Cheema dan Rondinelli 1983,14-16)
      • Sarana untuk mengatasi limitasi yang akut dari perencanaan nasional terpusat
      • Memangkas prosedur yang panjang dan berbelit-belit
      • Meningkatkan pengetahuan dan kepekaan pejabat pusat terhadap masalah dan kebutuhan lokal
      • Memungkinkan “penetrasi” politik dan administratif pemerintah pusat yang lebih baik pada bagian-bagian pelosok negara
      • Memungkinkan representasi masyarakat dalam pembuatan keputusan
      • Mengarah pada pembangunan kapabilitas administratif yang lebih besar
      • Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat
      www.dadangsolihin.com
    • Manfaat Desentralisasi
      • Menyediakan suatu struktur utk lebih mengefektifkan koordinasi
      • Melembagakan partisipasi masyarakat
      • Mewadahi pengaruh dan kontrol elit lokal
      • Mengarah pada pemerintahan yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif.
      • Memungkinkan para pemimpin lokal untuk menempatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih efektif dalam komunitas
      • Meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa
      • Meningkatkan jumlah barang dan layanan publik dengan biaya yang lebih rendah.
      www.dadangsolihin.com
    • Makna Pemda bagi Masyarakat
      • Pemda akan semakin mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi;
      • Pemda akan dapat mempunyai tingkat daya tanggap yang tinggi dalam menyikapi perkembangan masyarakat;
      • Pemda dapat menjamin pelayanan pemerintahan yang tidak saja efisien dalam penyelengaraannya, tetapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam substansinya;
      • Pemda merupakan latihan bagi munculnya pemimpin nasional.
      www.dadangsolihin.com
    • (2) Tataran Normatif (UUD 1945)
      • Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945
      • “ Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …. Dst
      • Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)
      www.dadangsolihin.com
    • 2. Pasal 18 UUD Negara RI
      • Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.
      • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
      • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
      • Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
      • Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.
      www.dadangsolihin.com
    • (3) Urgensi Keberadaan Pemerintah Daerah
      • Keberadaan Pemda untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis
      • Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan.
      • Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
      • Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok (Basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.
      www.dadangsolihin.com
      • Misi utama Pemda adalah :
      • Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan cara-cara yang demokratis.
      • Outputs / end products Pemda adalah :
      • Public Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti: jalan, pasar, sekolah, RS, dsb.
      • Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb.
      • Kesimpulan :
      • Pemda harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan)
      www.dadangsolihin.com
    • 2. Pasal 18A UUD Negara RI
      • (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
      • Kesimpulan :
      • Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban dan mempunyai kewenangan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat
      • Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat wajib bersinergi.
      www.dadangsolihin.com
    • (4) Anatomi Urusan Pemerintahan www.dadangsolihin.com URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) SPM (Standar Pelayanan Minimal)
      • Pertahanan
      • Keamanan
      • Moneter
      • Yustisi
      • Politik Luar Negeri
      • Agama
      Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
    • (5) Distribusi Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan
      • Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan:
      • Externalitas (Spill-over)
      • Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus
      • Akuntabilitas
      • Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)
      • Efisiensi
      • Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy
      • Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik
      • Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal
      www.dadangsolihin.com
    • (6) Bagian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Masing-masing Tingkatan Pemerintahan Berdasarkan Tiga Kriteria
      • Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
      • Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat.
      • Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat.
      www.dadangsolihin.com
    • (7) Hubungan antar Tingkatan Pemerintahan
      • Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.
      www.dadangsolihin.com Ada hubungan interelasi dan interdependensi
      • Contoh 1:
      • Urusan Pendidikan Dasar & SLTP  Kab/Kota
      • Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi
      • Urusan PT oleh Pemerintah Pusat
      Ada hubungan interelasi dan interdependensi
      • Contoh 2:
      • Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota
      • Jalan Prov oleh Pemprov
      • Jalan negara oleh Pem Pusat
    • (8) Tataran Empirik dalam Koridor UU 32/2004
      • Masalah Otorita, Pelindo, Angkasa Pura.
      • Masalah kehutanan, Pertambangan, Pertanahan, Kelautan, Tenaga Kerja, Perhubungan
      • Masalah Kawasan Khusus, seperti; Nusa Kambangan, Senayan, Kemayoran.
      www.dadangsolihin.com PP Pembagian Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut:
    • PP38/2007 Urusan Pemerintahan www.dadangsolihin.com URUSAN PEMERINTAHAN Kewenangan Pemerintah Tingkatan/Susunan Pemerintahan
      • politik luar negeri,
      • pertahanan,
      • keamanan,
      • yustisi,
      • moneter dan fiskal nasional, serta
      • agama
      • 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan
      • urusan pemerintahan yang bersifat konkuren
      • berkaitan langsung dengan otonomi daerah
    • Urusan Pemerintahan yang Dibagi Bersama antar Tingkatan dan/atau Susunan Pemerintahan
      • pendidikan;
      • kesehatan;
      • pekerjaan umum;
      • perumahan;
      • penataan ruang;
      • perencanaan pembangunan;
      • perhubungan;
      • lingkungan hidup;
      • pertanahan;
      • kependudukan dan catatan sipil;
      • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      • keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
      • sosial;
      • ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
      • koperasi dan usaha kecil dan menengah;
      • penanaman modal;
      • kebudayaan dan pariwisata;
      • kepemudaan dan olah raga;
      • kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
      • otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
      • pemberdayaan masyarakat dan desa;
      • statistik;
      • kearsipan;
      • perpustakaan;
      • komunikasi dan informatika;
      • pertanian dan ketahanan pangan;
      • kehutanan;
      • energi dan sumber daya mineral;
      • kelautan dan perikanan;
      • perdagangan;
      • Perindustrian.
      www.dadangsolihin.com
    • Sektor Terkait Otonomi Daerah
      • Sosial
      • Lingkungan Hidup
      • Perdagangan
      • Kelautan dan Perikanan
      • Kehutanan
      • Pendidikan
      • Kesehatan
      • UKM
      • Nakertrans
      • Pertanian dan Perkebunan
      • Pertambangan
      • Perhubungan
      • Penanaman Modal
      • Kebudayaan dan Pariwisata
      • Kependudukan
      • Pemberdayaan Perempuan
      • Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
      • Perindustrian
      • PU
      • Penataan Ruang
      • Pemuda dan Olah Raga
      • Kominfo
      • Perumahan
      • Arsip
      • Pertanahan
      • Kesbang Pol
      • Statistik
      • PUM (Pemerintahan Umum)
      • PMD
      • Kepegawaian
      • Perpustakaan
      www.dadangsolihin.com
    • Urusan Pemerintahan y ang Bersifat Wajib
      • Pendidikan;
      • Kesehatan;
      • Lingkungan hidup;
      • Pekerjaan umum;
      • Penataan ruang;
      • Perencanaan pembangunan;
      • Perumahan;
      • Pemuda dan olahraga;
      • penanaman modal;
      • Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
      • Kependudukan dan catatan sipil;
      • Tenaga kerja;
      • Ketahanan pangan;
      • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      • Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
      • Perhubungan;
      • Komunikasi dan informatika;
      • Pertanahan;
      • Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
      • Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
      • Pemberdayaan masyarakat dan desa;
      • Sosial;
      • Kebudayaan;
      • Statistik; dan
      • Arsip dan
      • perpustakaan.
      www.dadangsolihin.com
    • Urusan P ilihan
      • Kelautan dan perikanan;
      • Pertanian;
      • Kehutanan;
      • Energi dan sumber daya mineral;
      • Pariwisata;
      • Perindustrian;
      • Perdagangan; dan
      • Transmigrasi.
      • Perlu pemikiran kombinasi lintas sektor.
      • Contoh:
      • Kombinasi pengelolaan kehutanan dengan lingkungan hidup
      www.dadangsolihin.com
    • Terima Kasih
      • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
      • He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
      • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
      Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com