0
Kabupaten Bandung  Menuju Pilkada Langsung Forum Mudzakarah   Ormas Islam  Kabupaten Bandung  Ahad, 5 Juni  2005 Drs. H. D...
Perspektif Sejarah <ul><li>Dengan alasan untuk menjaga stabilitas, pemerintahan penjajahan Belanda mengangkat mengatur jab...
Paradigma Baru: Troika . . .   <ul><li>Masyarakat,  </li></ul><ul><li>Bangsa, dan Negara </li></ul>Pemerintah Masyarakat D...
Reformasi Pemda <ul><li>Pasal 18  (4)  UUD N K RI 1945  (Amandemen) </li></ul><ul><ul><li>Gubernur, Bupati dan Walikota ma...
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) <ul><li>Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; </li></ul><ul><li...
Tugas dan Wewenang KDH  (Pasal 25 UU 32/2004) <ul><li>Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan y...
Kewajiban KDH  (Pasal 27 UU 32/2004) <ul><li>Memegang teguh dan mengamalkan  P ancasila, melaksanakan UUD NKRI 1945 serta ...
<ul><li>Memajukan dan  mengembangkan daya saing daerah; </li></ul><ul><li>Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bers...
Larangan bagi KDH (Pasal 28 UU 32/2004 <ul><li>M embuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, angg...
<ul><li>Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang...
PR Bupati 2005-2010 <ul><li>Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung mengakibatkan rendah dan menurunnya ting...
<ul><li>Kualitas SDM Kabupaten Bandung masih rendah.   </li></ul><ul><li>Pendidikan </li></ul><ul><li>Kualitas pendidikan ...
<ul><li>Kesehatan </li></ul><ul><li>Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah, yang antara lain tercermin ...
<ul><li>Kependudukan </li></ul><ul><li>Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;  </li></ul><ul><li>Kurangnya pengetahuan...
<ul><li>Pemberdayaan Perempuan </li></ul><ul><li>Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan,  </li></ul><ul><li>Mas...
<ul><li>Pengamalan Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat </li></ul><ul><li>Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran aga...
<ul><li>Kesejahteraan Sosial  </li></ul><ul><li>Banyaknya anak maupun lanjut usia yang terlantar, cacat, tuna   sosial, da...
<ul><li>Masih rendahnya kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. </li></ul><ul><li>Tidak menyatuny...
<ul><li>Kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer. Um...
<ul><li>Tersendatnya  p roses Desentralisasi dan Otonomi Daerah </li></ul><ul><li>Masih terbatasnya ketersediaan  SDM  yan...
<ul><li>Masih rendahnya kualitas infrastruktur Kabupaten Bandung </li></ul><ul><li>Masih banyak jaringan irigasi dalam kon...
<ul><li>Masih tingginya angka kriminalitas.   </li></ul><ul><li>Variasi kejahatan konvensional cenderung meningkat dengan ...
<ul><li>Masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.   </li></ul><ul><li>Tingginya penyalahgunaan kewenangan...
Figur Ideal Bupati Kabupaten Bandung yang Sesuai dengan Kehendak Rakyat <ul><li>Putera -puteri  terbaik yang mendapat duku...
<ul><li>Memiliki jiwa  leadership  (mengenal dirinya sendiri, memiliki visi dan misi, berani mengambil risiko, mampu berko...
<ul><li>Dikenal sangat merakyat dengan  track record  yang baik. </li></ul><ul><li>Memiliki kredibilitas tinggi. </li></ul...
<ul><li>Terima Kasih </li></ul>
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and...
Kabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung
Kabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung

2,370

Published on

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,370
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Kabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung"

  1. 1. Kabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung Forum Mudzakarah Ormas Islam Kabupaten Bandung Ahad, 5 Juni 2005 Drs. H. Dadang Solihin, MA
  2. 2. Perspektif Sejarah <ul><li>Dengan alasan untuk menjaga stabilitas, pemerintahan penjajahan Belanda mengangkat mengatur jabatan Bupati secara turun-temurun. Selama 350 tahun sampai tahun 1942, cacah (rakyat biasa) tidak pernah ada yang dapat menduduki jabatan Bupati. </li></ul><ul><li>Pasal 1 1 UU 18 /19 65 : KDH Tingkat II diangkat dan diberhentikan Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden . </li></ul><ul><li>Pasal 16 (1) UU 5/1974: KDH Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan DPRD/Pimpinan Fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah. </li></ul><ul><li>Pasal 39 (1) UU 22/1999: Pemilihan calon KDH dan calon Wakil KDH dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPRD. </li></ul><ul><li>Pasal 24 (5) UU 32/2004: KDH dan wakil KDH dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. </li></ul>
  3. 3. Paradigma Baru: Troika . . . <ul><li>Masyarakat, </li></ul><ul><li>Bangsa, dan Negara </li></ul>Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha V ISI Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Good Governance
  4. 4. Reformasi Pemda <ul><li>Pasal 18 (4) UUD N K RI 1945 (Amandemen) </li></ul><ul><ul><li>Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. </li></ul></ul><ul><li>Pasal 76 (2) UU 32/2004 </li></ul><ul><ul><li>Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. </li></ul></ul><ul><li>Pasal 19 (3) UU 25/2004 </li></ul><ul><ul><li>RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. </li></ul></ul>
  5. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) <ul><li>Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; </li></ul><ul><li>Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional </li></ul><ul><li>Isi: </li></ul><ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul></ul><ul><ul><li>Arah Kebijakan Keuangan Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Tugas dan Wewenang KDH (Pasal 25 UU 32/2004) <ul><li>Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; </li></ul><ul><li>Mengajukan rancangan P erda; </li></ul><ul><li>Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; </li></ul><ul><li>Menyusun dan mengajukan rancangan P erda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; </li></ul><ul><li>Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; </li></ul><ul><li>Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan </li></ul><ul><li>Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. </li></ul>
  7. 7. Kewajiban KDH (Pasal 27 UU 32/2004) <ul><li>Memegang teguh dan mengamalkan P ancasila, melaksanakan UUD NKRI 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI; </li></ul><ul><li>Meningkatkan kesejahteraan rakyat; </li></ul><ul><li>Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; </li></ul><ul><li>Melaksanakan kehidupan demokrasi ( melalui penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat ); </li></ul><ul><li>Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; </li></ul><ul><li>Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; </li></ul><ul><li>Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; </li></ul><ul><li>Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; </li></ul><ul><li>Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; </li></ul><ul><li>Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD ( setelah 3 bulan terpilihnya pasangan KDH ); </li></ul><ul><li>Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah </li></ul><ul><li>Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD </li></ul><ul><li>Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat ( melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik ) . </li></ul>
  9. 9. Larangan bagi KDH (Pasal 28 UU 32/2004 <ul><li>M embuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain; </li></ul><ul><li>T urut serta ( menjadi direksi atau komisaris ) dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun; </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan; </li></ul><ul><li>Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; </li></ul><ul><li>Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan; </li></ul><ul><li>Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; </li></ul><ul><li>Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. </li></ul>
  11. 11. PR Bupati 2005-2010 <ul><li>Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar. </li></ul><ul><ul><li>Jumlah pengangguran terbuka yang besar dan setiap tahunnya angkatan kerja baru menambah jumlah angkatan kerja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Persentase penduduk miskin yang besar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan kondisi politik, ekonomi, konflik sosial, dan bencana alam. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya ketersediaan air dan daya dukung prasarana irigasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendahnya produktivitas dan mutu komoditas pertanian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendahnya kemampuan dan akses petani terhadap sumber daya produktif. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lemahnya perekonomian lokal . </li></ul></ul>
  12. 12. <ul><li>Kualitas SDM Kabupaten Bandung masih rendah. </li></ul><ul><li>Pendidikan </li></ul><ul><li>Kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. </li></ul><ul><li>Belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. </li></ul><ul><li>Fasilitas belajar belum tersedia secara memadai. </li></ul><ul><li>Masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. </li></ul><ul><li>Belum ditetapkannya standar pelayanan minimal oleh pemerintah kabupaten dengan acuan umum dari pemerintah pusat. </li></ul><ul><li>Efektivitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal. </li></ul><ul><li>Dana pendidikan belum mencapai minimal 20% dari APBD. </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Kesehatan </li></ul><ul><li>Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah, yang antara lain tercermin dari masih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan kurang gizi pada balita. </li></ul><ul><li>Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat berupa penyakit menular dan penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat. </li></ul><ul><li>Tenaga kesehatan mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan, dan ketidakseimbangan antara produksi dengan penyerapan, serta distribusi dan pemerataannya. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Kependudukan </li></ul><ul><li>Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk; </li></ul><ul><li>Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak-hak reproduksi; </li></ul><ul><li>Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk; rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; </li></ul><ul><li>Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; </li></ul><ul><li>Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan program kb; </li></ul><ul><li>Belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; </li></ul><ul><li>Rendahnya kualitas pemuda; </li></ul><ul><li>Rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat dan prestasi olahraga yang masih tertinggal. </li></ul>
  15. 15. <ul><li>Pemberdayaan Perempuan </li></ul><ul><li>Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, </li></ul><ul><li>Masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. </li></ul><ul><li>Masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. </li></ul><ul><li>Masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. </li></ul><ul><li>Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; </li></ul><ul><li>Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; </li></ul><ul><li>Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Pengamalan Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat </li></ul><ul><li>Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat masih memprihatinkan. </li></ul><ul><li>Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan secara nyata. </li></ul><ul><li>Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian sering muncul ke permukaan. </li></ul><ul><li>Masih belum kondusifnya harmonisasi kehidupan sosial di dalam masyarakat. </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Kesejahteraan Sosial </li></ul><ul><li>Banyaknya anak maupun lanjut usia yang terlantar, cacat, tuna sosial, dan bencana alam serta bencana sosial. </li></ul><ul><li>Masih rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial. </li></ul><ul><li>Kualitas SDM </li></ul><ul><li>Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung masih rendah. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Masih rendahnya kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. </li></ul><ul><li>Tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. </li></ul><ul><li>Kebijakan yang lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. </li></ul><ul><li>Degradasi hutan dan lahan kritis yang terus meningkat menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan semakin menurun dan mengakibatkan kekeringan dan banjir. </li></ul>
  19. 19. <ul><li>Kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian. Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. </li></ul><ul><li>Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi , maupun program kerja pemerintahan daerah masih belum berjalan dengan baik. </li></ul>
  20. 20. <ul><li>Tersendatnya p roses Desentralisasi dan Otonomi Daerah </li></ul><ul><li>Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang baik dan profesional; </li></ul><ul><li>Masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari PAD (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal); </li></ul><ul><li>Belum tersusunnya kelembagaan yang efektif; </li></ul><ul><li>B elum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; </li></ul><ul><li>Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional ; </li></ul><ul><li>Belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah </li></ul><ul><li>Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah ; </li></ul><ul><li>M asih rendahnya kapasitas pemerintah daerah, </li></ul><ul><li>Masih rendahnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, </li></ul><ul><li>Meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru yang belum sesuai dengan tujuannya. </li></ul>
  21. 21. <ul><li>Masih rendahnya kualitas infrastruktur Kabupaten Bandung </li></ul><ul><li>Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. </li></ul><ul><li>Alih fungsi lahan beririgasi cenderung meluas sehingga secara terus-menerus dan signifikan mengurangi areal lahan beririgasi. </li></ul><ul><li>Kelangkaan air yang semakin mengancam akibat menurunnya daya dukung lingkungan dapat memicu berbagai konflik. </li></ul><ul><li>Buruknya pelayanan transportasi. </li></ul><ul><li>Makin meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk. </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Masih tingginya angka kriminalitas. </li></ul><ul><li>Variasi kejahatan konvensional cenderung meningkat dengan kekerasan yang meresahkan masyarakat. </li></ul><ul><li>Efektivitas pendeteksian dini dan upaya pre-emtif, pengungkapan kasus, dan perlindungan masyarakat umum dari kejahatan dirasakan belum memadai. </li></ul>
  23. 23. <ul><li>Masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat. </li></ul><ul><li>Tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; </li></ul><ul><li>Rendahnya kinerja sumber daya aparatur; </li></ul><ul><li>Belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah; </li></ul><ul><li>Rendahnya kesejahteraan PNS Pemda . </li></ul>
  24. 24. Figur Ideal Bupati Kabupaten Bandung yang Sesuai dengan Kehendak Rakyat <ul><li>Putera -puteri terbaik yang mendapat dukungan rakyat secara nyata. </li></ul><ul><li>Nyantri, Nyakola, jeung Nyaah ka balarea . </li></ul><ul><li>Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer . </li></ul><ul><li>N apak lacak di lembur sorangan . </li></ul><ul><li>N geunteungan lembur batur keur pieunteungeun lembur sorangan , langkung jembar panalarna . </li></ul><ul><li>Memiliki moralitas, dalam arti takwa, amanah, menjadi teladan, dan bersikap konsisten. </li></ul><ul><li>Intelektual, memiliki kemampuan yang kuat, dan tepat dalam memajukan Kabupaten Bandung. Dengan demikian, ia harus paham terhadap visi dan misinya. </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Memiliki jiwa leadership (mengenal dirinya sendiri, memiliki visi dan misi, berani mengambil risiko, mampu berkomunikasi, dan selalu melakukan check progress / evaluasi). </li></ul><ul><li>Mampu menggerakkan potensi masyarakat dan SDM di bidang pemerintahan daerah. </li></ul><ul><li>Memiliki kepribadian yang utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya. </li></ul><ul><li>Memiliki kecakapan di atas rata-rata, baik dari segi pendidikan, keagamaan, akhlak, maupun kepemimpinan. </li></ul><ul><li>Figur yang komunikatif, bisa membuka keran informasi sebanyak-banyaknya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bandung yang berbeda latar belakangnya. </li></ul><ul><li>Well-informed , berani melakukan berbagai terobosan demi kemajuan daerah, serta merupakan sosok yang arif. </li></ul><ul><li>Memiliki komitmen serta sense of belonging yang sangat tinggi terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung. </li></ul>
  26. 26. <ul><li>Dikenal sangat merakyat dengan track record yang baik. </li></ul><ul><li>Memiliki kredibilitas tinggi. </li></ul><ul><li>Memiliki komitmen untuk menyejahterakan masyarakat dan rakyat Kabupaten Bandung. </li></ul><ul><li>Harus acceptable sehingga tidak menimbulkan resistensi publik, tidak terlibat KKN, serta punya komitmen memajukan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. </li></ul><ul><li>Mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung. </li></ul><ul><li>Punya komitmen terhadap transformasi sistem birokrasi. </li></ul><ul><li>Figur yang tangguh dan bermoralkan agama serta berani melakukan perubahan positif dengan segala konsekuensi dan eksistensinya demi masa depan Kabupaten Bandung. </li></ul>
  27. 27. <ul><li>Terima Kasih </li></ul>
  28. 28. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×