• Like
  • Save
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah

  • 30,318 views
Published

Lokakarya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah …

Lokakarya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Kampus IPDN Jatinangor, 26 November 2008

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • terimakasih. smg bermanfaat untuk penerapan perencanaan pembangunan daerah.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Sangat bermanfaat sekali...
    Terimakasih banyak pak, sukses selalu.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Terima kasih...pak,
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Dear Pak Dadang Solihin,

    Saya sedang mencari masalah-masalah pengembangan wilayah ketika menemukan presentasi Bapak mengenai isu dan masalah perencanaan pembangunan daerah. Terima kasih atas berbagi slidenya. Semoga Bapak bisa terus berkontribusi dalam slide share yang berguna ini. Salam. (Mochamad Saleh Nugrahadi, PhD, BPPT)
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Trimakasih atas inspirasinya bagi pembangunan daerah di Timor-Leste for the 2014 and many years to come..

    Egas
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
30,318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
8
Likes
27

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah Lokakarya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kampus IPDN Jatinangor, 26 November 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
  • 2. www.dadangsolihin.com
  • 3. Materi
    • Tujuan Pembangunan
    • Pembangunan Daerah
    • Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance
    • Berbagai Pengertian tentang Perencanaan
    • Kegagalan Perencanaan
    • Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan
    • Sistem Perencanaan yang Berhasil
    • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
    www.dadangsolihin.com
  • 4. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)
    • P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
    • P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .
    • P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.
    www.dadangsolihin.com
  • 5. How?
    • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
      • antar daerah
      • antar sub daerah
      • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
    • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
    • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
    • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
    • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
    www.dadangsolihin.com
  • 6. Pembangunan Daerah (1)
    • Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
      • memberikan pelayanan kepada masyarakat,
      • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 7. Pembangunan Daerah (2)
    • Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
      • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
      • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
    www.dadangsolihin.com
  • 8. Pembangunan Daerah (3)
    • Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
    • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 9. Pembangunan Daerah (4)
    • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
    • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.
    • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.
    www.dadangsolihin.com
  • 10. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance
    • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
    • Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
    • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
  • 11. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
    • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .
    www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  • 12. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  • 13. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  • 14. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
  • 15. Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
    • Pembangunan Ekonomi
      • Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
      • Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil
      • Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah
    • Pembangunan Sosial
      • Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
    www.dadangsolihin.com
  • 16. Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
    • Pembangunan Prasarana Wilayah
      • Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.
      • Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.
      • Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.
      • Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
      • Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.
    www.dadangsolihin.com
  • 17. Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
    • Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
      • Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
      • Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.
      • Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.
    www.dadangsolihin.com
  • 18. Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
      • Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
      • Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
      • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.
      • Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.
      • Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
    www.dadangsolihin.com
  • 19. Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
    • Permasalahan Khusus
    • Lemahnya daya saing investasi
    • Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
    • Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat
    • Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
    www.dadangsolihin.com
  • 20. Definisi Perencanaan
    • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .
      • Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
      • Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
      • Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
      • Pilihan-pilihan :
        • Pemilihan tujuan dan kriteria
        • Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
        • Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
    www.dadangsolihin.com
  • 21. Syarat Perencanaan
    • Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
    • Tujuan akhir yang dikehendaki.
    • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
    • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
    • Masalah-masalah yang dihadapi.
    • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
    • kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
    • Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
    • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
    www.dadangsolihin.com
  • 22. Syarat Perencanaan . . .
    • Faktual dan Realistis
    • Logis dan Rasional
    • Fleksibel
    • Komitmen
    • Komprehensif atau menyeluruh
    www.dadangsolihin.com
  • 23. Fungsi/Manfaat Perencanaan www.dadangsolihin.com Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
  • 24. Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
  • 25. Kegagalan Perencanaan (1)
    • Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
    • informasinya kurang lengkap,
    • metodologinya belum dikuasai,
    • perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
    • pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
    www.dadangsolihin.com
  • 26. Kegagalan Perencanaan (2)
    • Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
      • kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
      • aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
      • masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 27. Kegagalan Perencanaan (3)
    • Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
    • Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
    • Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
    www.dadangsolihin.com
  • 28. Kegagalan Perencanaan (4)
    • Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
      • Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
      • Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
      • Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
    www.dadangsolihin.com
  • 29. Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan www.dadangsolihin.com
  • 30. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1)
    • Bias pertama
    • Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
      • dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya,
      • dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan
      • dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.
    • Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.
    www.dadangsolihin.com
  • 31. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2)
    • Bias kedua
    • Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ).
    • Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 32. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3)
    • Bias ketiga
    • Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.
    • Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena:
      • kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan
      • mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.
    www.dadangsolihin.com
  • 33. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4)
    • Bias keempat
    • Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
    • Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang:
      • terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.
      • pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.
    www.dadangsolihin.com
  • 34. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5)
    • Bias kelima
    • Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.
    • Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya.
    • Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 35. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6)
    • Bias keenam
    • Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.
    • Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.
    • Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.
    • Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.
    www.dadangsolihin.com
  • 36. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7)
    • Bias ketujuh
    • Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.
    • Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial ( charity ) dan bukan usaha penguatan ekonomi.
    www.dadangsolihin.com
  • 37. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8)
    • Bias kedelapan
    • Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.
    • Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang.
    • Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.
    www.dadangsolihin.com
  • 38. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9)
    • Bias kesembilan
    • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu.
    • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.
    • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.
    www.dadangsolihin.com
  • 39. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10)
    • Bias kesepuluh
    • Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi.
    • Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.
    www.dadangsolihin.com
  • 40. Sistem Perencanaan yang Berhasil
    • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
    • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
    www.dadangsolihin.com
  • 41. Perencanaan yang Ideal
    • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
    • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
    • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
    • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
    • Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).
    www.dadangsolihin.com
  • 42.
    • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
    www.dadangsolihin.com
  • 43. Latar Belakang www.dadangsolihin.com
    • AMANDEMEN KEEMPAT UUD NKRI 1945
    • REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
    • REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
        • Tidak ada GBHN
        • Pemilihan Presiden secara langsung
        • Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
    • UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden
        • Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, Program
    • UU 32 /2004 tentang Pemerintah Daerah
        • Desentralisasi dan otonomi daerah
        • Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
    • UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
        • Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP
        • Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
    • UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
    • UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
  • 44. Landasan Filosofis
    • Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
    • Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ;
    • Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan ;
    • Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.
    www.dadangsolihin.com
  • 45. Apa itu SPPN
    • SPPN adalah
    • satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
    • untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
    • yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
    www.dadangsolihin.com SPPN
  • 46. Asas SPPN
    • Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
    • Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
    • SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara :
      • Asas kepastian hukum
      • Asas tertib penyelenggaraan negara
      • Asas kepentingan umum
      • Asas keterbukaan
      • Asas proporsionalitas
      • Asas profesionalitas
      • Asas akuntabilitas
    www.dadangsolihin.com
  • 47. Tujuan SPPN www.dadangsolihin.com
    • M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan .
    • M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah .
    • M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan .
    • M engoptimalkan partisipasi masyarakat .
    • M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
  • 48. Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com
    • Penyusunan Rencana
      • Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
      • Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD
      • Musyawarah Perencanaan Pembangunan
      • Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
    • Penetapan Rencana
      • RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
      • RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
      • RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
  • 49. Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com Sumber: UU25/2004
    • Pengendalian Pelaksanaan Rencana
      • D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .
      • Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
    • Evaluasi Pelaksanaan Rencana
      • Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
      • Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.
      • Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
  • 50. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  • 51. Ruang Lingkup Perencanaan www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  • 52. Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan www.dadangsolihin.com
  • 53. Isi RPJP www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH
    • Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam:
      • Visi dan Penjabarannya;
      • Misi;
      • Arah Pembangunan Nasional
        • Kewilayahan
        • Sarana – Prasarana
        • Bidang Kehidupan
    • Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
      • Visi dan Penjabarannya;
      • Misi;
      • Arah Pembangunan Daerah
        • Kewilayahan
        • Sarana Prasarana
        • Urusan Wajib
        • Urusan Pilihan
  • 54. Mekanisme Penyusunan RPJP Nasional www.dadangsolihin.com Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional <Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP yang Berlaku> Presiden Menteri PPN Penyelenggara Negara Masyarakat DPR Evaluasi RPJP(-1) Evaluasi RPJP(-1) Evaluasi RPJP(-1) Pemikiran Visioner Pemikiran Visioner Pemikiran Visioner Rancangan Awal RPJP Musrenbang Jangka Panjang Rancangan Akhir RPJP Nas Diajukan sebagai RUU RPJP Inisiatif Pemerintah Ditetapkan Dengan Undang- Undang RPJP Nasional Dihimpun dan Dikaji Aspirasi Pemangku Kepentingan Aspirasi Pemangku Kepentingan Acuan bagi RPJP Daerah
  • 55. Langkah Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com
    • Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah
    • Mengacu pada RPJP Nasional.
    Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda
    • B ahan Rancangan RPJP
    • M elibatkan Masyarakat
    Oleh Bappeda Oleh DPRD
  • 56. Isi RPJM www.dadangsolihin.com
    • RPJM NASIONAL
    • Penjabaran visi, misi, program Presiden;
    • Berpedoman pada RPJP Nasional
    • RPJM DAERAH
    • Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;
    • Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
    • Strategi Pembangunan Nasional
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka Ekonomi Makro
    • Program – program
      • Kementerian,
      • Lintas kementerian,
      • Kewilayahan, dan
      • Lintas kewilayahan
      • yang memuat kegiatan pokok dalam:
      • Kerangka Regulasi
      • Kerangka Anggaran
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Arah Kebijakan Keuangan Daerah
    • Program –program
      • SKPD,
      • Lintas SKPD,
      • Kewilayahan,
      • Lintas kewilayahan
      • yang memuat kegiatan pokok dalam:
      • Kerangka Regulasi
      • Kerangka Anggaran
  • 57. www.dadangsolihin.com Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Presiden Dilantik 3 bulan 2 bulan Kementerian PPN Kementerian / Lembaga Masyarakat Presiden Visi, Misi, Program CaPres RPJP Nasional Data Keuangan Moneter, Statistik, dan Data Sektoral Perencanaan Teknokratik Rancangan Awal RPJM Nasional Musrenbang Jangka Menengah Nasional Rancangan RPJM Nasional Rancangan Akhir RPJM Nasional Sidang Kabinet Pemangku Kepentingan Pembangunan Renstra - KL Aspirasi Masyarakat yg Teramati Pemilu Visi, Misi, Program Presiden Terpilih Ditetapkan dengan Peraturan Presiden RPJM Nasional Penyesuaian Sidang Kabinet Rancangan Renstra - KL
  • 58. Langkah Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
    • Visi, Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Visi,Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  • 59. Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD www.dadangsolihin.com
    • Renstra-KL
    • Berpedoman pada RPJM Nasional
    • Renstra-SKPD
    • Berpedoman pada RPJM Daerah
    • Isi:
    • Visi-Misi
    • Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
    • Program-program
    • Kegiatan Indikatif
    • Isi:
    • Visi-Misi
    • Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
    • Program-program
    • Kegiatan Indikatif
  • 60. Isi RKP/D www.dadangsolihin.com
    • RKP
    • Penjabaran RPJM Nasional
    • RKP Daerah
    • Penjabaran RPJM Daerah;
    • Mengacu pada RKP
    • Prioritas Pembangunan Nasional
    • Rancangan Kerangka Ekonomi Makro
    • Arah Kebijakan Fiskal
    • Program – program
      • Kementerian,
      • Lintas kementerian,
      • Kewilayahan, dan
      • Lintas kewilayahan
      • yang memuat kegiatan dalam:
      • Kerangka Regulasi
      • Kerangka Anggaran
    • Prioritas Pembangunan Daerah
    • Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah
    • Arah Kebijakan Keuangan Daerah
    • Program –program
      • SKPD,
      • Lintas SKPD,
      • Kewilayahan,
      • Lintas kewilayahan
      • yang memuat kegiatan dalam:
      • Kerangka Regulasi
      • Kerangka Anggaran
  • 61. Isi Renja-KL & Renja-SKPD www.dadangsolihin.com
    • Renja-KL
    • Penjabaran Renstra KL
    • Renja-SKPD
    • Penjabaran Renstra RKPD
    • Isi:
    • Kebijakan KL
    • Program dan Kegiatan Pembangunan
      • Dilaksanakan Pemerintah
      • Mendorong Partisipasi Masyarakat
    • Isi:
    • Kebijakan SKPD
    • Program dan Kegiatan Pembangunan
      • Dilaksanakan Pemerintah
      • Mendorong Partisipasi Masyarakat
  • 62. Mekanisme Penyusunan RKP www.dadangsolihin.com
  • 63. Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD
    • Prioritas Pembangunan
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Prioritas Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif
    d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota
    • Sinkronisasi Program SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
    • Sinkronisasi Program KL/SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
  • 64. Pengendalian dan Evaluasi (1)
    • Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
    • Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
    www.dadangsolihin.com
  • 65. Pengendalian dan Evaluasi (2)
    • Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.
    • Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.
    • Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 66. TERIMA KASIH
  • 67.
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com