Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia

INDIKATOR GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA Drs. H. Dadang Solihin, MA Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Bapeda Jawa Barat-Bandung, 17 April 2007

PENGERTIAN

Apa itu Good Governance?

Suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif.

Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Manfaat Good Governance

Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi .

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuan : M ewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan RPJM 2004-2009 Agenda Nasional Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa Program Penerapan Kepemerintahan y ang Baik

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

The Actors Executive Judiciary Legislature Public service Military Police citizens organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CIVIL SOCIETY

14 PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK MODEL DARI SEKRETARIAT GOOD GOVERNANCE BAPPENAS

Prinsip-prinsip Good Governance

Wawasan ke Depan ( Visionary )

Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency )

Partisipasi Masyarakat ( Participation )

Tanggung Gugat ( Accountability )

Supremasi Hukum ( Rule of Law )

Demokrasi ( Democracy )

Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency )

Daya Tanggap ( Responsiveness )

Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness )

Desentralisasi ( Decentralization )

Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership )

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality )

Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection )

Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market )

1. Wawasan ke Depan ( Visionary )

Legislatif dan eksekutif hendaknya memiliki kejelasan tujuan dan keterpaduan dalam menentukan arah program pembangunan daerah ke depan, yang antara lain dituangkan dalam perencanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah;

Pengaktifan peran setiap anggota lembaga Legislatif dalam proses penyusunan perundangan baik di pusat maupun di daerah, anggaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

Perangkat/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan Menteri/Pimpinan, Keputusan Pimpinan Daerah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah;

Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur;

Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.

Penerapan Perangkat Pendukung Indikator

Memiliki perencanaan kedepan yang berisi visi dan strategi;

Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program;

Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.

Semua kegiatan pemerintahan di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas, disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran

Indikator Minimal Pengertian

2. Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency )

P enyediaan akses informasi kepada publik mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, misalnya penyediaan website, melalui media lokal seperti radio lokal dan koran lokal, perpustakaan, dsb;

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rencana pembangunan termasuk di dalamnya pemanfaatan anggaran pembangunan baik di pusat maupun di daerahnya, melalui antara lain media lokal (koran lokal/nasional, radio lokal/nasional, dsb); website , balai informasi, dsb.

Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;

Pusat/balai informasi;

Website ( e-government , e-procurement , dsb);

Iklan layanan masyarakat;

Media cetak dan elektronik;

Papan pengumuman;

Pameran pembangunan.

Penerapan Perangkat Pendukung Indikator

Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik;

Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

Masyarakat hendaknya mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah an , baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

Upaya pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik, merupakan contoh wujud nyata prinsip keterbukaan dan transparansi.

Indikator Minimal Pengertian

2. Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency )

Masyarakat hendaknya mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah an , baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

Upaya pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik, merupakan contoh wujud nyata prinsip keterbukaan dan transparansi.

Indikator Minimal

Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik;

Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

Perangkat Pendukung Indikator

Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;

Pusat/balai informasi;

Website ( e-government , e-procurement , dsb);

Iklan layanan masyarakat;

Media cetak dan elektronik;

Papan pengumuman;

Pameran pembangunan.

Penerapan

DPR/DPRD dan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah menyediakan akses informasi kepada publik mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, misalnya penyediaan website, melalui media lokal seperti radio lokal dan koran lokal, perpustakaan, dsb;

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rencana pembangunan termasuk di dalamnya pemanfaatan anggaran pembangunan baik di pusat maupun di daerahnya, melalui antara lain media lokal (koran lokal/nasional, radio lokal/nasional, dsb); website , balai informasi, dsb.

3. Partisipasi Masyarakat ( Participation )

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas.

Indikator Minimal

Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif;

Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama.

Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;

Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam;

Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders ;

Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.

Penerapan

Pelaksanaan konsultasi publik dalam penyusunan peraturan baik di pusat maupun di daerah (Perda);

Penyelenggaraan rembug desa dan rakorbang untuk menjaring pendapat/aspirasi dan masukan dari masyarakat tentang suatu program pembangunan;

Pelaksanaan public hearing (dengar pendapat dengan masyarakat);

Fasilitasi pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya termasuk pentingnya memperoleh informasi dari anggota dewan dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah (pemda).

4. Tanggung Gugat ( Accountability )

Lembaga-lembaga pemerintahan dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Indikator Minimal

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;

Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

Adanya output dan outcome yang terukur.

Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;

Mekanisme pertanggungjawaban;

Laporan tahunan;

Laporan pertanggungjawaban;

Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;

Sistem pengawasan;

Mekanisme reward and punishment.

Penerapan

Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban program pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah secara berkala;

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi;

Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu;

Memperbaiki format laporan akuntabilitas;

Menerapkan standar kompetensi jabatan;

Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat;

Mengembangkan sistem informasi yang akurat, yang mencakup informasi masa lalu,masa kini dan masa depan.

5. Supremasi Hukum ( Rule of Law )

Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum.

Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

Indikator Minimal

Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten;

Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;

Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;

Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.

Peraturan perundang-undangan;

Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan);

Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kejaksaan);

Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik;

Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Penerapan

Melakukan tindak lanjut atas segala temuan pelanggaran hukum;

Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan;

Menyusun sistem rekruitmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekruitmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi dan partisipasi bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya;

Meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral, sikap, perilaku dan memberdayakan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus khususnya pelanggaran HAM dan kasus KKN.

6. Demokrasi ( Democracy )

Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi.

Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

Indikator Minimal

Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat;

Adanya kesamaan di depan hukum;

Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik;

Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik;

Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi;

Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas.

Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Penerapan

Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara jujur dan adil;

Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku Pemerintah baik di pusat maupun di daerah;

Perubahan perilaku menuju partisipasi, keterbukaan, tanggap & akuntabel (prinsip - prinsip good governance );

Rasionalisasi organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah & peningkatan efisiensi pelayanan;

Pengambilan keputusan didasarkan pada penelitian, pendapat publik & keterlibatan stakeholders ;

Membangun mekanisme komunikasi antar stakeholders ;

Mobilisasi potensi & kekuatan yang ada;

Pembangunan rasa memiliki dan tanggung jawab & membangun kota secara bersama dalam kemitraan.

7. Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency )

Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Indikator Minimal

Berkinerja tinggi;

Taat asas;

Kreatif dan inovatif;

Memiliki kualifikasi di bidangnya.

Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;

Kode etik profesi;

Sistem reward and punishment yang jelas;

Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);

Standar dan indikator kinerja.

Penerapan

Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya dan sesuai kode etik yang telah disepakati bersama;

Selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya di dalam mendukung pelaksanaan tupoksinya.

8. Daya Tanggap ( Responsiveness )

Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi untuk dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Indikator Minimal

Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis center , Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak saran, dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat.

Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan.

Standar pelayanan minimal;

Prosedur dan layanan pengaduan, hotline;

Fasilitas akses infomasi yang bebas biaya.

Penerapan

Melakukan tindak lanjut segera atas berbagai keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

9. Efisiensi & Efektivitas ( Efficiency & Effectiveness )

Pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.

Indikator Minimal

Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal;

Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan .

Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;

Survei-survei kepuasan stakeholders ;

Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien;

Program kerja yang tidak tumpang tindih.

Efisiensi & Efektivitas ( Efficiency & Effectiveness )

Penerapan

Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu atau pelayanan satu atap;

Mengembangkan/memantapkan Standard Operation Procedure (SOP)/PROTAP yang applicable .

Efisiensi & Efektivitas ( Efficiency & Effectiveness )

10. Desentralisasi ( Decentralization )

Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.

Indikator Minimal

Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 Tahun 2000;

Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Rancangan PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP No. 25 Tahun 2000;

Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003;

Perda mengenai Urusan Wajib Pemerintah Daerah;

Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah;

Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada.

Penerapan

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun kerjasama antar pemerintah daerah;

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah;

Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas baik di pusat maupun di daerah;

Menciptakan sistem manajemen yang sungguh-sungguh mencerminkan pengembangan aspirasi, potensi dan peluang pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership )

Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Indikator Minimal

Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan;

Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu ( powerless ) untuk berkarya;

Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;

Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah - dunia usaha swasta - masyarakat;

Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu;

Program-program pemberdayaan.

Penerapan

Pemberdayaan usaha kecil melalui skema bantuan kredit dan pelatihan kewirausahaan.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality )

Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan.

Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan atau persamaan kedudukan di hadapan hukum ( equality before the law ) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Indikator Minimal

Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action );

Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu;

Adanya kesetaraan dan keadilan gender;

Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

Peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan secara regional, ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;

Program-program kebijakan moneter dan fiskal, sistem hukum yang transparan, pembangunan regional, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;

Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dari berbagai bidang pembangunan.

Penerapan

Pelaksanaan program pelatihan peningkatan keterampilan pada masyarakat di kawasan tertinggal;

Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi yang objektif, transparan, akuntabel partisipatif, tepat waktu berkesinambungan dan berbasis indikator kinerja.

13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection )

Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali.

Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

Indikator Minimal

Peraturan dan kebijakan untuk memberi perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Forum kegiatan peduli lingkungan hidup/wadah keikutsertaan masyarakat;

Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Penerapan

Menggalakkan upaya penghijauan secara partisipatif;

Mengembangkan sistem informasi dan indikator komitmen pada lingkungan hidup;

Mendorong inovasi dalam pengunaan energi alternatif/terbarukan;

Melaksanakan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menegakkan prinsip-prinsip komitmen pada lingkungan hidup;

Memberikan penghargaan pada pihak-pihak yang berkomitmen penuh dalam memelihara lingkungan.

14. Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market )

Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar.

Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antardaerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

Indikator Minimal

Berkembangnya ekonomi masyarakat;

Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.

Berbagai peraturan dan kebijakan mengenai persaingan usaha yang:

Menjamin iklim kompetisi yang sehat;

Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempatan berusaha;

Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

Penerapan

Penerapan good corporate governance ;

Pengawasan transaksi bisnis oleh Komite Pengawasan Persaingan Usaha.

Bagaimana Mewujudkan Good Governance?

Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder.

Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.

Terima Kasih

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.