Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan Daerah

9,809 views
9,591 views

Published on

SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan.

Published in: Technology, Real Estate
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan Daerah

  1. 1. Bappenas pp Implementasi UU 25/2004 tentang p g SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan Daerah Drs. H D d D H. Dadang S lihi MA Solihin, Musrenbang Pemerintah Kota Bandung Bandung, Bandung 18 Mei 2005
  2. 2. Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 dadang-solihin.blogspot.com 2
  3. 3. Latar Belakang Amandemen Keempat UUD NKRI 1945  Tidak ada GBHN  Pemilihan Presiden secara langsung  Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden  P Pasangan Capres-Cawapres wajib menyampaikan Vi i Mi i C C jib ik Visi, Misi, Program kepada masyarakat Revisi UU 22/1999  d desentralisasi dan otonomi daerah t li i d t id h  Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung  Pemantapan kedudukan Provinsi Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara  UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara • Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP • Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD  UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara  UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN g gg gj dadang-solihin.blogspot.com 3
  4. 4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaanpembangunan untuk menghasilkan rencana- b t k h ilkrencana pembangunan dalam jangka panjang,jjangka menengah, d t h k h dan tahunan yang dil k dilaksanakan k oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 4
  5. 5. Kerangka Materi UU-SPPNTerdiri dari 10 BAB dan 37 Pasal dengan sistematika sbb : I. I Ketentuan Umum II. Asas dan Tujuan III. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan III Nasional IV. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional p g V. Penyusunan dan Penetapan Rencana VI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana VII. Data dan Informasi VIII. Kelembagaan VIII K l b IX. Ketentuan Peralihan, dan X. X Ketentuan Penutup dadang-solihin.blogspot.com 5
  6. 6. Asas dan Tujuan (1)(1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, g p pp p , berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional nasional.(2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap , , p , y , gg p terhadap perubahan. dadang-solihin.blogspot.com 6
  7. 7. tanggap terhadap perubahan perubahan…“It is not the strongest of the species that i t th t t f th i th tsurvive, nor the most intelligent, but theones most responsive to change.” t i t h ”— Charles Darwin dadang-solihin.blogspot.com 7
  8. 8. Asas dan Tujuan (2)(3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara:  Asas kepastian hukum  Asas tertib penyelenggaraan negara  Asas kepentingan umum  Asas keterbukaan  Asas proporsionalitas  Asas profesionalitas  A Asas akuntabilitas k t bilit dadang-solihin.blogspot.com 8
  9. 9. Asas dan Tujuan (3)(4) SPPN bertujuan untuk : a. mendukung koordinasii antarpelaku pembangunan; d k k di l k b b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antardaerah antarruang antarwaktu antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. e menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 9
  10. 10. paradigma baru: troika . . . Masyarakat Masyarakat,Bangsa, dan Negara Pemerintah VISI Dunia Usaha Akuntabilitas dadang-solihin.blogspot.com 10
  11. 11. Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana PembangunanR P b UU Rencana Pembangunan R P b Perda P dJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM Nasional)(RPJM-Nasional) ( (RPJM_Daerah) )Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. Ayat (P 19 A t 2) (Renstra SKPD) (Ps. Ayat (P 19 A t 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. ( 26 Ayat 1) y ) Daerah (RKPD) ( (Ps. 26 Ayat 2) y )Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan KL(Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) Ps dadang-solihin.blogspot.com 11
  12. 12. Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL DAERAHPenjabaran Tujuan Mengacu pada RPJPNasional ke dalam: Nasional dan memuat: Visi  Visi Misi  Misi Arah Pembangunan  Arah Pembangunan Nasional Daerah dadang-solihin.blogspot.com 12
  13. 13. Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Kepala Presiden; Daerah; Berpedoman pada RPJP Nasional  Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM NasionalIsi: Isi: Strategi Pembangunan Nasional  Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum  Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program kementerian, lintas kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang kewilayahan, dan lintas kewilayahan memuat kegiatan dalam: y g yang memuat kegiatan dalam: g – Kerangka Regulasi – Kerangka Regulasi – Kerangka Anggaran – Kerangka Anggaran dadang-solihin.blogspot.com 13
  14. 14. Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra-KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM DaerahIsi: Isi:1. Visi-Misi 1. Visi-Misi2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan3.3 Program-program P 3. 3 Program-program P4. Kegiatan Indikatif 4. Kegiatan Indikatif dadang-solihin.blogspot.com 14
  15. 15. Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP RKP Daerah Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKPIsi: Isi: Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi  Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Makro Daerah Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program Kementerian lintas Kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD SKPD SKPD, kementerian, kewilayahan, dan kewilayahan, dan lintas lintas kewilayahan yang memuat kewilayahan yang memuat kegiatan kegiatan dalam: dalam: – Kerangka Regulasi – Kerangka Regulasi – Kerangka Anggaran – Kerangka Anggaran dadang-solihin.blogspot.com 15
  16. 16. Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renja-KL Renja-SKPD Penjabaran Renstra KL j Penjabaran Renstra SKPD jIsi: Isi:1. Kebijakan KL 1. Kebijakan SKPD2. Program dan Kegiatan 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Pembangunan – Dilaksanakan Pemerintah – Dilaksanakan Pemerintah – Mendorong Partisipasi Masyarakat – Mendorong Partisipasi Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 16
  17. 17. Alur Perencanaan dan Penganggaran Pedoman Pedoman Renstra Renja - Rincian RKA-KL Pemerinta P KL KL APBN Pusat Pedoman Diacu Dijabar ah Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional NasionalDiacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman Pedoman RPJP RPJM Dijabar RKP kan RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pem Daerah D merintah Pedoman Diacu Pedoman Pedoman Renstra Renja - RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN dadang-solihin.blogspot.com 17
  18. 18. Tahapan Perencanaan• Penyusunan Rencana – Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah – Rancangan Rencana K j Dep / L b R R Kerja D Lembaga SKPD – Musyawarah Perencanaan Pembangunan – Rancangan Akhir Rencana Pembangunan g g• Penetapan Rencana – RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda – RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah – RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah• Pengendalian Pelaksanaan Rencana• Evaluasi Kinerja dadang-solihin.blogspot.com 18
  19. 19. Empat Langkah Penyusunan Rencana1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur teknokratik menyeluruh terukur.2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan y ( ) p y rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah p perencanaan p pembangunan. g4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 19
  20. 20. Penyusunan dan Penetapan PJP1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat y – dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, pelaku penerima manfaat maupun penanggung resiko3. Penyusunan Rancangan Akhir y g4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda) dadang-solihin.blogspot.com 20
  21. 21. Penyusunan dan Penetapan RPJM (1) Visi, Misi Visi Misi, Program Presiden/KD Terpilih Bappenas/da menyusun pp y (2) Kement/Lemb / SKPD Rancangan Awal Menyusun RPJM/D Renstra-KL / Renstra SKPDa) Visi,Misi Presiden/KD (3) Program Kement/Lembaga / SKPD g gb) Strategi Bangnas/dac) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi makro/da (4) Bappenas/da menyelenggarakane) Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANG RPJM/D (5) Bappenas/da menyusun B /d Rancangan Akhir RPJM/D Penetapan RPJM / a) Visi, Misi Presiden/KD RPJMD b) Strategi Bangnas/da (6) c) Kebijakan Umum (7) d) Kerangka ekonomi makro/da Digunakan sebagai e) Program Kement/Lembaga / SKPD pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD dadang-solihin.blogspot.com 21
  22. 22. Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah SEB MenPPN + Kement/Lemb / SKPD Menyusun b) Kebijakan Umum MenDagri Renja - KL / SKPD c) Kerangka ekonomi makro/da  Pagu Indikatif Program Kement/Lembaga / SKPD d) Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANGPUS/DA a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD Rancangan Akhir RKP/D b. Harmonisasi Dekon dan TPa) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi makro/da MUSRENBANG Prov Sbg gd) Program Kement/Lembaga / SKPD Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP Penetapan RKP/D Bappenas/da menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD Sebagai pedoman b. Harmonisasi Dekon dan TP penyusunan Rancangan APBN dadang-solihin.blogspot.com 22
  23. 23. Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2005 us e ba g abupate / ota a u 005 SEB MenPPN-MenDagri Tgl. 20 Januari 2005 Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan Daerah dan masukan dari para peserta. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan. dadang-solihin.blogspot.com 23
  24. 24. Perencanaan – Apa Yang Baru?DULU SEKARANGDaftar Usulan - “Shopping List” Shopping List Rencana Kerja - “Working Plan” Working Plan• Sebanyak-banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)• Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses)• Tidak terbatas • Output / Outcome Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 dadang-solihin.blogspot.com 24
  25. 25. Pasal 34 UU 17/20031) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang t b kti melakukan penyimpangan k bij k terbukti l k k i kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan p da a penjara dan denda sesuai dengan ete tua pidana pe ja a da de da sesua de ga ketentuan undang-undang.2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada p g g g p pegawai negeri g serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang- undang ini. dadang-solihin.blogspot.com 25
  26. 26. Pengendalian dan Evaluasi (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis h il pemantauan pelaksanaan li i hasil t l k rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan k j perangkat d k t i /l b / t kerja k t daerah h sesuai dengan tugas dan kewenangannya. dadang-solihin.blogspot.com 26
  27. 27. Pengendalian dan Evaluasi (2) Pi i Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD k t i /l b /K l melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD kementerian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya. dadang-solihin.blogspot.com 27
  28. 28. TERIMA KASIH dadang-solihin.blogspot.com 28

×