Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional

on

  • 634 views

Program Pendidikan Reguler Angkatan LI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Gedung Panca Gatra, 21 April 2014

Program Pendidikan Reguler Angkatan LI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Gedung Panca Gatra, 21 April 2014

Statistics

Views

Total Views
634
Views on SlideShare
625
Embed Views
9

Actions

Likes
0
Downloads
32
Comments
0

1 Embed 9

http://www.slideee.com 9

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Presentation Transcript

  • dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 33
  • dadang-solihin.blogspot.com 4 Selamat Hari Kartini Lahir di Jepara, 21 April 1879
  • Materi • Apa itu Sismennas • Alur Pikir dan Pola Pikir • KSU • Perkembangan Nasional: Asta Gatra • Implementasi Sismennas Saat Ini • Kualitas Demokrasi Meningkat  IDI • Perekonomian Nasional Unggul dan Kompetitif • Analisis SWOT untuk Perumusan: – Permasalahan yang Ditemukan – Konsepsi Sismennas – Sismennas yang Diharapkan 5dadang-solihin.blogspot.com
  • Apa itu Sismennas Sismennas adalah  Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.  Proses penyelenggaraannya secara serasi dan terpadu meliputi berbagai siklus kegiatan berupa perumusan kebijakan (policy formulation), pelaksanaan kebijakan (policy implementation), dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan kebijakan nasional. Sumber: Lemhannas, 2013 6dadang-solihin.blogspot.com
  • A L U R P I K I R dadang-solihin.blogspot.com PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT LANDASAN TEORI TINJAUAN PUSTAKA PARADIGMA NASIONAL INSTRUMENTAL INPUT IMPLEMENTASI SISMENNAS SAAT INI PERMASA- LAHAN YANG DITEMUKAN KONSEPSI SISMENNAS SISMENNAS YANG DIHARAPKAN KUALITAS DEMOKRASI MENINGKAT PEREKONOMIAN NASIONAL UNGGUL DAN KOMPETITIF PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ENVIRONMENTAL INPUT 1. Kurang Koordinasi, Kualitas SDM, Tumpang Tindih Aturan 2. Dokumen Perencanaan Belum Siap dan Belum Tersosialisasi dgn Baik 3. Kurangnya Sarpras, Anggaran Terbatas 4. Lemahnya Penegakan Aturan dan Pengawasan 5. Partisipasi Masyarakat Kurang 6. Ketergantungan Teknologi Asing 7. Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak Menjamin Keberlanjutan 8. Adanya Krisis Global 9. Adanya Kepentingan Asing, Golongan 10. Kurangnya Keunggulan Kompetitif 1. Peraturan Perundang- Undangan, Otda 2. SDM yang Berkualitas 3. Anggaran yang Cukup 4. Sistem Politik Nasional 5. Sistem Informasi (IT) 6. Penguasaann Teknologi Asing 7. Sistem Politik 8. Manfaat Krisis Global 9. Waspada Kepentingan Asing, Golongan 10.Peningkatan Keunggulan Kompetitif WEAKNESSES (KELEMAHAN) OPPORTUNITIES (PELUANG) THREATHS (ANCAMAN) STRENGTHS (KEKUATAN) ANALISA SWOT KONDISI W - T STRATEGI S - T Wasantara sbg Landasan Visional Tannas sbg Landasan Konsepsional RPJMN sbg Landasan Operasional SKORING 7
  • P O L A P I K I R dadang-solihin.blogspot.com PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT LANDASAN TEORI TINJAUAN PUSTAKA PARADIGMA NASIONAL INSTRUMENTAL INPUT IMPLEMENTASI SISMENNAS SAAT INI SISMENNAS YANG DIHARAPKAN KUALITAS DEMOKRASI MENINGKAT PEREKONOMIAN NASIONAL UNGGUL DAN KOMPETITIF PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ENVIRONMENTAL INPUT • SUPRA STRUKTUR • SUB STRUKTUR • INFRA STRUKTUR OBYEK METODESUBYEK • PEMERINTAH • MASYARAKAT/ LSM • DUNIA USAHA • PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU • SRAPRAS • DIKLAT • SOSIALISASI PER-UU-AN • BIMBINGAN TEKNIS • REGULASI FEEDBACK 8
  • dadang-solihin.blogspot.com 9 STRATEGI Sinergi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Pembangunan KEBIJAKAN UPAYA 1.a 1.b, dst 2.a 2.b, dst 3.a 3.b, dst 4.a 4.b, dst 1. xxx 2. xxx 3. xxx 4. xxx
  • dadang-solihin.blogspot.com 10 Perkembangan Nasional Asta Gatra ? Kurang Koordinasi Kualitas Dokumen Perencanaan Sarpras Partisipasi Masyarakat Ketergantungan Teknologi Asing Sistem Politik Krisis Global ? ? ? ? ? ? Kualitas SDM Keunggulan Kompetitif Kepentingan Golongan Kepentingan Asing ? ? ? ? Politik Ekonomi Sosbud Tri Gatra Hankam Ideologi PancaGatra Geografi Demografi SKA
  • 11dadang-solihin.blogspot.com IMPLEMENTASI SISMENNAS SAAT INI PERMASA- LAHAN YANG DITEMUKAN
  • Kualitas Demokrasi Meningkat dadang-solihin.blogspot.com 12 KUALITAS DEMOKRASI MENINGKAT Aspek Variabel 1. Kebebasan Sipil • Kebebasan Berkumpul dan Berserikat • Kebebasan Berpendapat • Kebebasan Berkeyakinan • Kebebasan dari Diskriminasi 2. Hak-hak Politik • Hak Memilih dan Dipilih • Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 3. Lembaga Demokrasi • Pemilu yang Bebas dan Adil • Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD *) • Peran Partai Politik • Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Peran Peradilan yang Independen Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)
  • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 13 1. Kebebasan berkumpul dan berserikat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. 2. Kebebasan berpendapat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
  • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 14 3. Kebebasan berkeyakinan • Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. 4. Kebebasan dari diskriminasi • Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
  • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights) dadang-solihin.blogspot.com 15 1. Hak memilih dan dipilih • Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat. • Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih. • Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). • Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout). • Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi. 2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan • Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok. • Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
  • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 16 1. Pemilu yang Bebas dan Adil • Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. • Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. 2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita. • Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan. • Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. 3. Peran Partai Politik • Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu. • Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
  • Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 17 4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif. • Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif. 5. Peran Peradilan yang Independen • Jumlah keputusan hakim yang kontroversial. • Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.
  • KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019  MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI  MIDDLE INCOME TRAP (MIT)  Keluar dari MIT RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Kerangka Regulasi Polhukam Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN - Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi Daerah - Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan - Employment - BPJS - Pengelolaan SDA dan biodiv - Kelautan - Mitigasi adaptasi PI - Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Pendanaan: APBN dan Non Kerangka Kelembagaan • Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun • Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT • Tidak boleh meleset masa 5 tahun ke depan. 18 PEREKONOMIAN NASIONAL UNGGUL DAN KOMPETITIF
  • RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 PDB per kapita 2014: Sktr USD 4.000 2019: Sktr USD 7.000 2025: > USD 12.000 2015 2020 2025 20302010 Threshold Middle Income Trap USD 12.000 BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030 Keunggulan Kompetitif Perekonomian NasionalKeunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional dadang-solihin.blogspot.com 19
  • Faktor Penentu Investasi • Likuiditas global • Trend ekonomi global: “emerging market as engine of global growth” • Kebijakan negara lain yang lebih ketat terhadap investasi asing • Rating investasi seperti: JBIC,WEF, WIPS,WIR Pull Factors Push Factors Stabilitas ekonomi makro (pertumbuhan, suku bunga, nilai tukar,inflasi) Endowment • Ketersediaan SDA dan SDM yang banyak • Market size + Future Market Potential • Perilaku konsumtif masyarakat • Pertumbuhan masyarakat berpendapatan menengah ke atas Iklim Investasi dan Iklim Usaha • Transparansi Prosedur Perijinan: waktu dan biaya • Iklim ketenagakerjaan: regulasi dan peraturan • Peraturan Pertanahan • Infrastruktur • Ketersediaan Energi • Efisiensi Sistem Logistik Sistem Insentif Fiskal Bagian yang harus didorong ke depan Keterangan: Dari sisi faktor penentu investasi, iklim investasi dan iklim usaha serta sistem insentif fiskal merupakan hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan untuk segera dibenahi. dadang-solihin.blogspot.com 20
  • Isu 1: Perkembangan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Antar Negara Yang Semakin Meningkat 1 2 3 4 5 8 12 17 22 32 40 44 46 50 55 58 70 94 132 169 192 204 211 227 241 251 257 0 50 100 150 200 250 300 BILATERAL PLURILATERAL TOTAL Sumber: ARIC Database (diolah Dit PIKEI) Isu 2: ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015, yang pelaksanaannya akan dimulai akhir tahun 2015 Isu Strategis Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Isu 3: Beberapa hasil kesepakatan belum dimanfaatkan secara optimal, dan beberapa proses perundingan mengalami hambatan (seperti: IKCEPA dan IEFTA) Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi, dimana mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas dadang-solihin.blogspot.com 21
  • dadang-solihin.blogspot.com 22
  • UU25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 23dadang-solihin.blogspot.com
  • Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 24dadang-solihin.blogspot.com
  • Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 25dadang-solihin.blogspot.com
  • NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 26dadang-solihin.blogspot.com Status Hukum Dokumen Perencanaan
  • RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 27 Visi Pembangunan 2005‐2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR (UU 17 TAHUN 2007) Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional
  • Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas 28dadang-solihin.blogspot.com
  • dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 30www.dadang-solihin.blogspot.com Legislasi Anggaran Pengawasan Fungsi DPR/D menurut UU 27/2009 Fungsi DPR/D menurut UU 27/2009 1. 2. 3.
  • UU 17/2003 Reformasi Sistem Penganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi:  Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Visi:  Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih Misi:  Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan  Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Misi:  Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D  Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara 31dadang-solihin.blogspot.com 1/2
  • UU 17/2003 Reformasi Sistem Penganggaran dadang-solihin.blogspot.com 32 Penganggaran Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan Paradigma Lama Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis Kinerja 2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu Paradigma Baru 2/2
  • Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dadang-solihin.blogspot.com 33 Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Landasan Konseptual 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). Tujuan Landasan Konseptual
  • Syarat Penerapan PBK • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome); • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; • Sebagai instrumen evaluasi kinerja. Indikator Kinerja Standar Biaya Evaluasi Kinerja • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan; • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk. • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungan kebijakan. 34dadang-solihin.blogspot.com
  • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dadang-solihin.blogspot.com 35 Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Landasan Konseptual 1. Penerapan sistem rolling budget 2. Mempunyai baseline (angka dasar) 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar 4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) Tujuan Landasan Konseptual
  • (R)APBN Prakiraan Maju Implikasi anggaran KPJM Prakiraan Maju Kebijakan ditetapkan sbg baseline 2012 2013 2014 2011 APBN 2011 T0 RAPBN 2012 T+1 Prakiraan Maju 2013 T+2 Prakiraan Maju 2014 T+3 REALISASI 2011 T-1 APBN 2012 T0 RAPBN 2013 T+1 Prakiraan Maju 2014 T+2 Prakiraan Maju 2015 T+3 TA 2011 dan KPJM 2012 - 2014 TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015 Rolling Budget 36 KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja dadang-solihin.blogspot.com
  • Penganggaran Secara Terpadu • Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. • Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. • Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. 37dadang-solihin.blogspot.com
  • Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dadang-solihin.blogspot.com 38
  • dadang-solihin.blogspot.com 39
  • Syarat Utama Keberhasilan Proses Implementasi (Teori Implementasi Edward III) 1. Komunikasi – Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. – Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 2. Sumber Daya – Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. – Sumber daya tersebut dapat berwujud SDM, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. – Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 2. Disposisi – Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. – Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. – Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 2. Struktur Birokrasi – Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. – Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP). – SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. – Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. – Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. dadang-solihin.blogspot.com 43
  • dadang-solihin.blogspot.com 44
  • Korupsi sebagai Kejahatan Persepsi • Korupsi sbg kebiasaan (ini yg selama ini terjadi, sehingga merusak moral bangsa) • Korupsi sbg mismanagement (ini yg di masa lalu dianuti, sehingga negara dirugikan) • Korupsi sbg kejahatan (ini yg harus kita kembangkan) Kapan Kejahatan (Crime) Korupsi Terjadi ? Manakala bertemunya unsur- unsur: • Niat untuk melakukan (desire to act) • Kemampuan untuk melakukan (ability to act) • Peluang / kesempatan (opportunity) • Target yang cocok (suitable target) dadang-solihin.blogspot.com 45 catatan : penjahat yg profesional akan melakukan kejahatannya apabila pay off > cost.
  • Kendala Pengungkapan TPK • Kejahatan yang terorganisir, dalam beberapa kasus melibatkan pejabat/aparat. • Pelaku intelektual seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan. • Rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusnya rantai alat bukti. • Locus delicti bersifat lintas batas negara. • Alat/sarana kejahatan semakin canggih. • Hukum seringkali tertinggal dari kejahatan. dadang-solihin.blogspot.com 46
  • Proses Pencucian Uang 1. Placement – Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan 2. Layering – Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana 3. Integration – Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman dadang-solihin.blogspot.com 47
  • Modus Pencucian Uang 1. Smurfing – Memecah-mecah transaksi dari sejumlah besar uang menjadi kecil-kecil 2. Structuring – Melakukan transaksi dari yang semula berjumlah kecil makin lama semakin besar di bawah batas minimum pelaporan. 3. U-turn – Memutar balikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya. dadang-solihin.blogspot.com 48 A 90 A 200 A 500 A 1000 A 5000 A 1000 80 70 40 85 99 95 9585 65 90 100 B 1000 A 570 80 90 90 80 80 50 95 5
  • Paradigma Baru Memberantas Kejahatan • Diketahuinya “Proceeds of Crimes (Hasil Kejahatan)” adalah “LIVE BLOOD” kejahatan. • “Proceeds of Crimes” adalah titik terlemah dari rantai kejahatan. • Menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan dapat menghilangkan motivasi untuk berbuat jahat. • Pelaku selalu berusaha agar harta kekayaan hasil kejahatannya terlihat sebagai hasil kegiatan yang sah agar aman untuk digunakan. • Kesulitan mendeteksi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana pelaku intelektual dapat diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“FOLLOW THE MONEY”). • Metode alternatif mengungkap kejahatan pelaku dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan adalah mengungkap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). dadang-solihin.blogspot.com 49
  • dadang-solihin.blogspot.com 50
  • Monev? + 30 Laws and Regulations regarding M&E Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government dadang-solihin.blogspot.com 51
  • Definisi Monitoring • Monitoring secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain: – Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan output) – Pelaporan tentang kemajuan – Indentifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. 52dadang-solihin.blogspot.com
  • Definisi Evaluasi • Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. • Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. (OECD, 2010) 53dadang-solihin.blogspot.com
  • 54 Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaan Tahap Perencanaan (ex-ante):  dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan  untuk memilih dan menentukan: 1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going)  Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai  Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program  Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)  dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir  untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan  untuk menilai: 1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun 3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. dadang-solihin.blogspot.com
  • Pelaporan hasil Monev Terlalu Banyak Regulasi Inefisiensi Biaya Pelaporan Penerima Laporan • 7 UU • 11 PP • 1 Perpres • 1 Inpres • 2 Kepmen • 4 Permendagri • 20 Laporan K/L • 58 Laporan (Pemda) • 74 K/L • 653 Eselon I • 11.240 Eselon II • 33 Provinsi  990 SKPD • 441 Kab/Kota  13.230 SKPD • Diperkirakan kebutuhan kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton) • Biaya antar ......? Berapa total biaya?? • Bappenas = 8 Laporan • Depkeu = 11 Laporan • Depdagri = 20 Laporan • Kemenpan = 4 Laporan • BPK = 8 Laporan • Presiden = 20 Laporan • LAN = 1 Laporan • K/L = 5 Laporan dadang-solihin.blogspot.com 55
  • Gambaran Sistem M&E www.dadangsolihin.com 56 Sekarang Akan Datang  Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan  Kemdagri  LAN  Menpan  Kemkeu  Bappenas  Setneg  K/L terkait  Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi  Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)  Evaluasi top-down  Evaluasi fragmentasi 1 waktu  Evaluasi pasif  Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi  Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah  Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif  Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya  Lebih efisien dan biaya rendah  Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom- up  Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi  Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)  Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi  Adanya komunitas evaluator
  • dadang-solihin.blogspot.com 57 PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN KONSEPSI SISMENNAS SISMENNAS YANG DIHARAPKAN
  • dadang-solihin.blogspot.com 58 Threats (Ancaman) Threats (Ancaman) Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (Kelemahan) Strengths (Kekuatan) Strengths (Kekuatan) Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Opportunities (Peluang) Opportunities (Peluang) INTERNALINTERNAL EKSTERNAL
  • dadang-solihin.blogspot.com 59 Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (Kelemahan) Strengths (Kekuatan) Strengths (Kekuatan) Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Faktor di dalam Sismennas yang mendukung Faktor di dalam Sismennas yang mendukung Faktor di dalam Sismennas yang tidak mendukung Faktor di dalam Sismennas yang tidak mendukung
  • dadang-solihin.blogspot.com 60 No Strength (Kekuatan) NU BF NUxBF 1 Peraturan Perundang-Undangan, Otda 2 10 20 2 SDM yang Berkualitas 5 40 200 3 Anggaran yang Cukup 3 20 60 4 Sistem Politik Nasional 4 25 100 5 Sistem Informasi (IT) 1 5 5 Jumlah 100 385
  • dadang-solihin.blogspot.com 61 No Weaknesses (Kelemahan) NU BF NUxBF 1 Kurang Koordinasi, Kualitas SDM, Tumpang Tindih Aturan 4 30 120 2 Dokumen Perencanaan Belum Siap dan Belum Tersosialisasi dgn Baik 5 35 175 3 Kurangnya Sarpras, Anggaran Terbatas 3 20 60 4 Lemahnya Penegakan Aturan dan Pengawasan 2 10 20 5 Partisipasi Masyarakat Kurang 1 5 5 Jumlah 100 380
  • dadang-solihin.blogspot.com 62 Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Faktor di luar Sismennas yang memberikan manfaat dalam Faktor di luar Sismennas yang memberikan manfaat dalam Faktor di luar Sismennas yang menghalangi Faktor di luar Sismennas yang menghalangi Threats (Ancaman) Threats (Ancaman) Opportunities (Peluang) Opportunities (Peluang)
  • dadang-solihin.blogspot.com 63 No Opportunities (Peluang) NU BF NUxBF 1 Kebutuhan Pasar Global yang Tinggi, AEC 5 35 175 2 Adanya Kerjasama Ekonomi Antar Negara 2 25 50 3 Adanya ICT 4 25 100 4 Regulasi yg Menguntungkan 3 10 30 5 SKA yang Berlimpah 1 5 5 Jumlah 100 360
  • dadang-solihin.blogspot.com 64 No Threats (Ancaman) NU BF NUxBF 1 Ketergantungan Teknologi Asing 4 25 100 2 Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak Menjamin Keberlanjutan 5 35 175 3 Adanya Krisis Global 3 20 60 4 Adanya Kepentingan Asing, Golongan 2 15 30 5 Kurangnya Keunggulan Kompetitif 1 5 5 Jumlah 100 370
  • Weaknesses 1.Kurang Koordinasi, Kualitas SDM, Tumpang Tindih Aturan 2.Dokumen Perencanaan Belum Siap dan Belum Tersosialisasi dgn Baik 3.Kurangnya Sarpras, Anggaran Terbatas 4.Lemahnya Penegakan Aturan dan Pengawasan 5.Partisipasi Masyarakat Kurang dadang-solihin.blogspot.com 65 Threats 1. Ketergantungan Teknologi Asing 2. Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak Menjamin Keberlanjutan 3. Adanya Krisis Global 4. Adanya Kepentingan Asing, Golongan 5. Kurangnya Keunggulan Kompetitif PERMASA- LAHAN YANG DITEMUKAN
  • dadang-solihin.blogspot.com 66 1. Strategi SO  S + O = 385+ 360 = 745 2. Strategi WO  W + O = 380+ 360 = 740 3. Strategi ST  S + T =385+ 370 = 755 4. Strategi WT  W + T = 380+ 370= 750 KONSEPSI SISMENNAS
  • dadang-solihin.blogspot.com 67 1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang 2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang 3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk menghindari atau mengatasi Ancaman 4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan hindari Ancaman
  • 1. Peraturan Perundang- Undangan, Otda 2. SDM yang Berkualitas 3. Anggaran yang Cukup 4. Sistem Politik Nasional 5. Sistem Informasi (IT) dadang-solihin.blogspot.com 68 1. Ketergantungan Teknologi Asing 2. Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak Menjamin Keberlanjutan 3. Adanya Krisis Global 4. Adanya Kepentingan Asing, Golongan 5. Kurangnya Keunggulan Kompetitif
  • 1. Peraturan Perundang-Undangan, Otda 2. SDM yang Berkualitas 3. Anggaran yang Cukup 4. Sistem Politik Nasional 5. Sistem Informasi (IT) 6. Penguasaann Teknologi Asing 7. Sistem Politik 8. Manfaat Krisis Global 9. Waspada Kepentingan Asing, Golongan 10. Peningkatan Keunggulan Kompetitif dadang-solihin.blogspot.com 69 SISMENNAS YANG DIHARAPKAN
  • 70dadang-solihin.blogspot.com