Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan

Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan Dadang Solihin Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Lokakarya LGSP-USAID Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah yang Berbasis Hasil Hotel Sheraton-Surabaya, 2 September 2008

www.dadangsolihin.com

Materi www.dadangsolihin.com * PPT ini merupakan penyempurnaan dari materi Workshop on Knowledge Sharing and Technical Skills in M&E di Novotel Bogor pada 14-16 July 2008. Penutup Arah ke Depan Kondisi Saat Ini Pendahuluan

Pendahuluan www.dadangsolihin.com

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com Reporting (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation

Planning Process www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .

Budgeting: Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com Paradigma Lama Paradigma Baru

Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post )

dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan

untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir

untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan

untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Kondisi Saat Ini www.dadangsolihin.com

Evaluasi Saat Ini www.dadangsolihin.com ? ? ? ?

Evaluasi yang tumpang tindih

Bersifat top down

Waktu yang berbeda

Tidak ada reward system untuk hasil evaluasi

Tanggung jawab yang tidak jelas terhadap hasil evaluasi

Evaluasi pasif

www.dadangsolihin.com Peraturan Perundang-undangan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan

7 UU

1 3 PP

1 Perpres

2 Inpres

2 Kepmen

4 Permendagri

Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government

Evaluasi Saat Ini

Banyaknya tipe dan jenis formulir yang harus diisi dan dilaporkan ke berbagai instansi yang meminta laporan/formulir dimaksud.

Adanya ketergantungan dari laporan yang dibuat satuan kerja (satker) di daerah, sehingga bila satker di daerah tidak memberikan laporan, maka evaluasi tidak berjalan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum bisa digunakan sebagai dasar perencanaan untuk tahun yang akan datang, namun hanya sampai pada tahap pemenuhan kebutuhan administratif

Belum ada sinkronisasi dan integrasi antara laporan – laporan monitoring dan evaluasi yang dibuat.

Pemetaan Peraturan Perundang-undangan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan www.dadangsolihin.com SISTEM PEMERINTAHAN RPJP N SISTEM SISTEM D AKIP PENGANGGARAN KL RENCANA D STRATEGIS SKPD KERANGKA P N RPJM dll EKONOMI D D MAKRO P RENCANA KL RENCANA KINERJA D KERJA SKPD KL SKPD (Persetujuan Anggaran) PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA KL D LAKIP BPK (Audit) EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA RAPBN/ RAPBD SISTEM PERENCANAAN LKKIP DAN ANGGARAN PAGU PEMBANGUNAN NASIONAL LAPORAN KEUANGAN EKPD, EKPOD & EDOB SPM DAERAH LPPD, LKPJ & ANGGARAN RENCANA KERJA KERANGKA PENG. JANGKA MENENGAH (MTFF) LAPORAN KEGIATAN DEKONSENTRASI/ TUGAS PEMBANTUAN DPR/DPRD PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYELENGGARAAN INFORMASI LPPD KEPADA MASYARAKAT EPPD : UU 25/2004 Inpres 7/1999 UU 17/2003 UU 32/2004 PP 8/2006 UU 1/2004 UU 15/2004 Inpres 5/2004 Perpres 7/2005 PP 39&40/2006 PP 58 2005 PP 3/2007 UU 17/2007 UU 33/2004 PP 79/2005 Permendagri 16/2007 Permendagri 23/2007 PP 65/2005 PP 56/2005 Permendagri 6/2007 PP 6/2008 PP 7/2008 Permendagri 28/2007 Permendagri 65/2007 SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH IKM KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Umpan Balik RUU PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD/RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PP 20&21/2004 RENCANA AKSI (OPERATIONAL PLAN) PENETAPAN KINERJA ?

Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Bahan Rujukan di Beberapa Instansi Terkait 28 Peraturan Perundang-undangan 12 Peraturan yang digunakan sebagai bahan rujukan

UU No .1 7 2003 tentang Keuangan Negara

UU No . 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No . 15 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No . 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No . 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No . 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

U U No . 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025

PP No . 8 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PP No . 39 2006 tentang Tata Cara Pengendaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

PP N o 40 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Perpres No . 7 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 200 9

In pres No . 7 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Klasifikasi Laporan berdasarkan Jenis Laporan www.dadangsolihin.com Laporan Kinerja Laporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Legal Draft 58 Laporan Daerah 20 Laporan Pusat (K/L)

Inefisiensi 1 : Tipe & Jumlah Regulasi/Peraturan dan Laporan terkait Evaluasi Kinerja Pembangunan

7 Undang-Undang

11 Peraturan Pemerintah

1 Perpres

1 Inpres

2 Kepmen

4 Permendagri

20 Laporan (Kementerian Lembaga)

58 Laporan (Pemda)

Inefisiensi 2: Biaya Pelaporan

74 Kementerian/Lembaga

653 Eselon I

11.240 Eselon II

33 Provinsi

990 SKPD

441 Kabupaten/Kota

13.230 SKPD

Diperkirakan Kebutuhan Kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton)

Biaya Antar ......? Berapa total Biaya??

Instansi Penerima Laporan

Bappenas = 8 Laporan

Depkeu = 11 Laporan

Depdagri = 20 Laporan

Kementrian PAN = 4 Laporan

BPK = 8 Laporan

Presiden = 20 Laporan

LAN = 1 Laporan

KL = 5 Laporan

Penyebab Banyaknya Laporan

Barrier Horizontal

Keterbatasan Akses

Ketersediaan Data

Dominasi Vertikal

Membangun Legitimasi

Penugasan

Masih sentralistik

Anggaran

Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil.

SDM

Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup.

Kemampuan/ Keahlian

” Tour of duty” PNS, terutama di Pemda

Kurangnya tenaga teknis terlatih

Perlengkapan/ Peralatan

Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi.

www.dadangsolihin.com Kendala Pelaksanaan M&E

Prosedural

Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional)

Tidak diterimanya laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan

Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi

Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti.

Pengiriman

Kondisi geografis

Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi.

www.dadangsolihin.com Kendala Pelaksanaan M&E

Tidak ada referensi indikator yang cukup dalam Laporan Monitoring untuk dapat melakukan evaluasi seperti dimintakan pada Renja/ RKP;

Pelaporan M&E memberikan beban tambahan kepada para penanggungjawab program/ kegiatan yang sudah cukup banyak beban M&E sesuai peraturan-perundangan selama ini, khususnya di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;

Tidak ada mekanisme umpan balik dari laporan M&E, kalaupun ada penyelenggara tidak siap melakukannya.

www.dadangsolihin.com Masalah Potensial

Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinasi kelembagaan terkait, dalam arti seluas-luasnya, yang disebabkan antara lain, kurangnya alokasi anggaran untuk M&E;

Kurangnya motivasi dan komitmen para penanggungjawab dan pelaksana M&E;

Tidak cukup pelatihan yang dapat disediakan untuk M&E dan untuk menentukan indikator;

Alokasi tenaga ahli yang tidak memadai.

www.dadangsolihin.com Masalah Potensial

Arah ke Depan: Mengembangkan Sistem M&E www.dadangsolihin.com

Best Practices (MacKay, 2007) www.dadangsolihin.com Chile Colombia Australia Meksiko

Memiliki 1.550 indikator kinerja untuk seluruh sektor (h.25).

SINERGIA: Sistem Nasional Evaluasi Kinerja Sektor Publik (h.33)

Government Evaluation Strategy (h.39)

SEDESOL: Sekretariat Pembangunan Sosial (h.61)

Pengalaman empiris: Australia

Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh (akhir 1980-an) yang dikelola DepKeu

Semua kementerian wajib melakukan evaluasi

Semua kementerian wajib menyiapkan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg dievaluasi, isu2 yg ditanyakan, dan metode evaluasi.

Hasil (1994)

Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi.

Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran kabinet.

Informasi M&E juga digunakan secara intensif

Pengalaman empiris: Chili

MenKeu mengembangkan sistem M&E Pemerintah menyeluruh (sejak 1994).

Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak

Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi

Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan  masukan dalam pembuatan keputusan anggaran pemerintah.

Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan.

Mengembangkan Sistem M&E www.dadangsolihin.com 1 5 4 3 2 Koord. M&E Nasional Indicator Resource Group Database Indikator Kinerja Jadwal M&E Baru Komunitas Evaluator

Membentuk Koord. M&E Nasional

Formalisasi koordinasi dalam proses pelaksanaan dan pengembangan M&E yang selama ini berjalan di K/L secara informal.

Merupakan Tim Pengarah pengembangan manajemen kinerja dan indikator yang digunakan Pemerintah.

Melaporkan mengenai arah, perkembangan dan permasalahan kepada Men. PPN.

Terdiri dari empat anggota inti Eselon I dari Bappenas, Depkeu, Depdagri dan Menpan.

Ditambah dua anggota tambahan akan dipilih untuk mewakili K/L, dan ini dapat berganti dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.

www.dadangsolihin.com 1

Membentuk Indicator Resource Group

Sebagai Tim Teknis untuk menyediakan dukungan kepada seluruh K/L dalam pengembangan indikator dan proses M&E.

Merupakan Tim Nasional Konsultasi Indikator yang akan bertugas:

menyusun suatu standar pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam perumusan indikator pembangunan nasional dan daerah,

menjadi tempat penyimpanan indikator yang sudah didefinisikan sebagai alat ukur program-program dan kegiatan-kegiatan.

Mereview umpan balik pada penggunaan indikator setelah setiap langkah besar dalam proses perencanaan dan penerapan rencana, dan akan memasukkan bahan belajar dari pengalaman ke dalam proses.

Membangun Database Indikator Kinerja

Banyaknya indikator dari proses alokasi sumber daya dapat dikontrol.

Perkembangan dari sebuah indikator dapat ditelusuri sehingga perubahannya dapat menjadi bukti bagi pengguna.

Sebagai alat bagi K/L ketika menyusun indikator untuk kegiatan-kegiatan baru

Sebagai alat untuk membantu sumber daya teknis dalam mengembangkan indikator baru

Indikator program dan indikator kegiatan dapat diselaraskan dengan indikator perencanaan

Menyusun Jadwal M&E Baru

Dibutuhkan jadwal M&E baru seiring dengan kompleksitas fungsi-fungsi manajemen K/L, Pemda dan SKPD.

Meningkatnya kebutuhan pelaporan yang makin rumit.

Pemilihan satu wilayah percontohan, menerapkan jadwal M&E baru dan memanfaatkan umpan balik sebelum dilaksanakan di seluruh wilayah.

Mendirikan Komunitas Evaluator

Mendirikan Asosiasi Evaluator Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur:

Pemerintah

Dunia Usaha

Masyarakat

Melahirkan Jabatan Fungsional Evaluator (JFE)

Mendirikan Asosiasi Evaluator Pemerintah Indonesia (AEPI)

Phase Analog

Menyusun pelaporan sebagaimana yang dilakukan saat ini, tetapi tidak dikirimkan atau diantarkan ke K/L pengumpul, melainkan diupload pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim.

Uploading berbagai indikator pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim

Phase Digital

Data base M&E

Dibutuhkan password untuk mengakses data bagi kevel tertentu. Mis. Presiden, Menteri, Dirjen, dst

www.dadangsolihin.com Membangun Sistem Pelaporan: E-Monev go.id BASE

Penutup www.dadangsolihin.com

Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (1)

Diperlukan upaya untuk penyempurnaan terhadap berbagai peraturan terkait implementasi kebijakan dalam bidang evaluasi kinerja pembangunan asi yang arahnya untuk mengintegrasikan sistem dan peraturan yang ada.

Diperlukan sistem dan langkah yang sederhana di mana daerah bersedia menyusun dan mempublikasikan hasil laporannya secara elektronik melalui website masing-masing daerah dengan demikian semua pihak (dengan batasan dan level keamanan tertentu) yang membutuhkan publikasi laporan tersebut dapat mengunduhnya sesuai kebutuhan masing-masing.

Menciptakan format dan sistem baru yang terintegrasi dan user friendly dan dapat menjadi acuan bagi semua pihak/pelaku evaluasi kinerja pembangunan.

Mengupayakan agar satu hasil laporan yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah/sektor dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L), daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Menciptakan satu sistem evaluasi yang dapat dilakukan secara komprehensif dengan pengembangan electronic M&E

Menciptakan sistem evaluasi yang baru yang diharapkan mampu mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya.

Menciptakan sistem yang diarahkan pada efisiensi dan biaya rendah

Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up

Menciptakan sistem evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi

Menciptakan model evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)

Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi

Menginisiasi adanya pembentukan komunitas evaluator sebagai upaya untuk membangun kesepahaman antar pelaku evaluasi kinerja pembangunan dengan demikian upaya untuk mengintegrasikan berbagai peraturan dan sistem yang ada menjadi lebih mudah.

Harapan di Masa Depan www.dadangsolihin.com

Evaluasi yang terintegrasi

Bersifat top down-bottom up

Informasi evaluasi terbuka & dapat dipertanggungjawabkan

Sistem insentif untuk hasil evaluasi

Evaluasi aktif

Terima Kasih www.dadangsolihin.com

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202

Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile