Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

15,167 views

Published on

Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Hotel Bintang Griya Wisata-Jakarta, 15 Agustus 2008

Published in: Business
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

  1. 1. Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Hotel Bintang Griya Wisata-Jakarta, 15 Agustus 2008
  2. 2. www.dadangsolihin.com
  3. 3. Materi <ul><li>Dasar-dasar Perencanaan </li></ul><ul><li>Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance </li></ul><ul><li>Pelaku Pembangunan: Paradigma, Stakeholders, TRoika </li></ul><ul><li>Perencanaan: Definisi, Elemen, Fungsi, Syarat </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Bias-bias dalamPerencanaan </li></ul><ul><li>Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi </li></ul><ul><li>Pengertian </li></ul><ul><li>Pertanyaan Kunci Monitoring </li></ul><ul><li>Monitoring: Tujuan, Manfaat, Tipe dan Jenis </li></ul><ul><li>Evaluasi: Pentingnya, Tujuan, Jenis </li></ul>www.dadangsolihin.com
  4. 4. Dasar-dasar Perencanaan
  5. 5. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
  6. 6. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  7. 7. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  8. 8. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  9. 9. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  10. 10. <ul><li>Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting yang harus diperhatikan: </li></ul><ul><li>Memilih alternatif </li></ul><ul><li>Alokasi sumber daya </li></ul><ul><li>Pencapaian Tujuan </li></ul><ul><li>Berorientasi ke masa depan </li></ul>www.dadangsolihin.com Elemen Perencanaan
  11. 11. <ul><li>Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. </li></ul><ul><li>Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah. </li></ul><ul><li>Perencanaan dapat memperkirakan ( forecast ) terhadap hal – hal yang akan dilalui. </li></ul><ul><li>Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik. </li></ul><ul><li>Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan, sasaran, maupun tindakan). </li></ul><ul><li>Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com Fungsi Perencanan
  12. 12. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  13. 13. Syarat Perencanaan . . . www.dadangsolihin.com <ul><li>Faktual dan Realistis </li></ul><ul><li>Logis dan Rasional </li></ul><ul><li>Fleksibel </li></ul><ul><li>Komitmen </li></ul><ul><li>Komprehensif atau menyeluruh </li></ul>
  14. 14. Fungsi/Manfaat Perencanaan www.dadangsolihin.com Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
  15. 15. Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
  16. 16. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>
  17. 17. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  18. 18. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>
  19. 19. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  20. 20. Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan www.dadangsolihin.com
  21. 21. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) <ul><li>Bias pertama </li></ul><ul><li>Adanya kecenderungan berpikir bahwa: </li></ul><ul><ul><li>dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. </li></ul></ul><ul><li>Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  22. 22. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) <ul><li>Bias kedua </li></ul><ul><li>Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ). </li></ul><ul><li>Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 23. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) <ul><li>Bias ketiga </li></ul><ul><li>Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. </li></ul><ul><li>Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: </li></ul><ul><ul><li>kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  24. 24. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) <ul><li>Bias keempat </li></ul><ul><li>Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. </li></ul><ul><li>Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: </li></ul><ul><ul><li>terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. </li></ul></ul><ul><ul><li>pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  25. 25. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) <ul><li>Bias kelima </li></ul><ul><li>Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. </li></ul><ul><li>Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. </li></ul><ul><li>Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  26. 26. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) <ul><li>Bias keenam </li></ul><ul><li>Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. </li></ul><ul><li>Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. </li></ul><ul><li>Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  27. 27. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) <ul><li>Bias ketujuh </li></ul><ul><li>Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. </li></ul><ul><li>Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial ( charity ) dan bukan usaha penguatan ekonomi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  28. 28. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) <ul><li>Bias kedelapan </li></ul><ul><li>Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. </li></ul><ul><li>Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang. </li></ul><ul><li>Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  29. 29. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) <ul><li>Bias kesembilan </li></ul><ul><li>Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. </li></ul><ul><li>Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. </li></ul><ul><li>Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  30. 30. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) <ul><li>Bias kesepuluh </li></ul><ul><li>Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. </li></ul><ul><li>Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 31. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 32. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  33. 33. Dasar-dasar Monev
  34. 34. Pengertian <ul><li>Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yg ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program/kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya. </li></ul><ul><li>Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  35. 35. Pertanyaan Kunci Monitoring <ul><li>Masalah-masalah apa yang timbul? </li></ul><ul><li>Apakah kegiatan berjalan sesuai jadwal? </li></ul><ul><li>Apakah kegiatan menghasilkan Output yang direncanakan? </li></ul><ul><li>Apakah anggarannya sesuai dengan rencana? </li></ul><ul><li>Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana? </li></ul><ul><li>Apakah kelompok sasaran (target group) terlibat dalam aktivitas kegiatan? </li></ul>www.dadangsolihin.com
  36. 36. Tujuan Monitoring <ul><li>mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana </li></ul><ul><li>Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi </li></ul><ul><li>melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan. </li></ul><ul><li>mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan, </li></ul><ul><li>menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  37. 37. Manfaat Monitoring www.dadangsolihin.com Bagi Penanggung Jawab Program Bagi Pengelola Kegiatan <ul><li>Salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian atau supervisi. </li></ul><ul><li>Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja </li></ul><ul><li>Untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan </li></ul><ul><li>Membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan selanjutnya. </li></ul><ul><li>Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya. </li></ul><ul><li>Membantu untuk mempersiapkan laporan dalam waktu yang singkat </li></ul><ul><li>Mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja yang sudah baik. </li></ul><ul><li>Sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukan evaluasi kegiatan. </li></ul>
  38. 38. Tipe dan Jenis Monitoring <ul><li>Aspek masukan (input) kegiatan antara lain mencakup : tenaga manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan, manajemen dsb. yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan. </li></ul><ul><li>Aspek proses / aktivitas yaitu aspek dari kegiatan yang mencerminkan suatu proses kegiatan, seperti penelitian, pelatihan, proses produksi, pemberian bantuan dsb. </li></ul><ul><li>Aspek keluaran (output), yaitu aspek kegiatan yang mencakup hasil dari proses yang terutama berkaitan dengan kuantitas (jumlah) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  39. 39. Pentingnya Evaluasi <ul><li>memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan kegiatan </li></ul><ul><li>menunjukkan di mana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan </li></ul><ul><li>menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan. </li></ul><ul><li>memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. </li></ul><ul><li>membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  40. 40. Tujuan Evaluasi <ul><li>untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan kegiatan, keluaran, manfaat, dan dampak dari kegiatan pembangunan yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan selanjutnya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  41. 41. Jenis Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca Pelaksanaan ( ex‑post ) <ul><li>dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya </li></ul><ul><li>dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya </li></ul><ul><li>dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir </li></ul><ul><li>untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan </li></ul><ul><li>untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. </li></ul>
  42. 42. TERIMA KASIH
  43. 43. www.dadangsolihin.com <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile

×