• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Community Development
 

Community Development

on

  • 30,404 views

Proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Statistics

Views

Total Views
30,404
Views on SlideShare
30,219
Embed Views
185

Actions

Likes
21
Downloads
636
Comments
19

13 Embeds 185

http://www.slideshare.net 98
http://iyhamyu.blogspot.com 60
http://skets4pelangi.blogspot.com 8
http://27.123.194.35 3
http://27.123.194.35 3
http://laughcryandlife.blogspot.com 3
http://ishandayani.blogspot.com 2
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://translate.googleusercontent.com 2
http://74.125.153.132 1
http://wildfire.gigya.com 1
http://sariyusriati.wordpress.com 1
http://www.laughcryandlife.blogspot.com 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 19 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…

110 of 19 previous next

Post Comment
Edit your comment

    Community Development Community Development Presentation Transcript

    • Community Development Drs. H. Dadang Solihin, MA Diklat JFP Tingkat Pertama Angkatan V LPEM-FEUI Jakarta, 1 Agustus 2005
    • Pembangunan masyarakat / Community Development
      • Proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri ( Christenson and Robinson , 1989, p. 32).
    • Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)
      • P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
      • P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .
      • P eningkatan kebebasan (f reedom ) setiap orang.
    • How ?
      • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
      • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
      • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
      • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
      • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
    • Untuk mencapai tujuan pembangunan tsb diperlukan Perencanaan
      • Perencanaan adalah usaha/kegiatan untuk mencapai tujuan secara terarah ( Oxford Dictionary of Politics ).
      • Perencanaan adalah arah pembangunan ( Oxford Dictionary of Geography ).
    • Perencanaan h arus memiliki, mengetahui , dan memperhitungkan :
      • Tujuan akhir yang dikehendaki .
      • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) .
      • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut .
      • Masalah-masalah yang dihadapi .
      • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya .
      • kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya .
      • Orang, organisasi, atau badan pelaksananya .
      • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
    • Kegagalan Perencanaan
      • Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
        • informasinya kurang lengkap,
        • metodologinya belum dikuasai,
        • perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
        • pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
      • Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
        • kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
        • aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
        • masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
      Kegagalan Perencanaan . . .
      • perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
        • Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
        • Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
      Kegagalan Perencanaan . . .
      • karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
        • Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
        • Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
        • Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
      Kegagalan Perencanaan . . .
    • Sistem Perencanaan yang Berhasil
      • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
      • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
    • Perencanaan yang Ideal
      • Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
      • Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
      • Prinsip holistik : masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
    • Apa Arti Partisipasi?
      • Hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian,
      • Sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat ( beneficiaries ) atau objek belaka, melainkan sebagai agen pembangunan (subyek).
    • Apa Saja Bentuk Partisipasi?
      • Partisipasi Manipulatif
      • Partisipasi Pasif
      • Partisipasi Berdasarkan Konsultasi
      • Partisipasi u ntuk Insentif Material
      • Partisipasi Fungsional
      • Partisipasi Interaktif
      • Mobilisasi Diri
    • Partisipasi Manipulatif
      • Suatu kondisi semu, di mana keberadaan perwakilan “masyarakat” dalam suatu badan resmi terjadi tanpa proses pemilihan dan tidak memiliki kekuatan.
    • Partisipasi Pasif
      • Kondisi di mana masyarakat diperintah untuk melakukan sesuatu hal yang telah ditentukan sebelumnya.
      • Dalam kondisi ini keputusan dilakukan searah oleh pemerintah atau administrator proyek tanpa memperdulikan pendapat masyarakat.
      • Informasi hanya milik para ahli dari luar masyarakat.
    • Partisipasi Berdasarkan Konsultasi
      • Kondisi di mana masyarakat ikut serta melalui proses konsultasi, atau dengan menjawab pertanyaan yang diajukan.
      • Para ahli pihak luar mendefinisikan masalah dan proses pengumpulan informasi, dan dengan demikian mengendalikan analisa masalah.
      • Proses konsultatif seperti ini tidak memungkinkan terjadinya keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, dan para ahli tidak berkewajiban untuk mengajukan/membela pandangan masyarakat.
    • Partisipasi untuk Insentif Material
      • Kondisi di mana masyarakat berpartisipasi dengan memberikan sumber daya melalui imbalan berupa makanan, uang atau insentif material lainnya.
      • Warga dapat menyumbangkan lahan dan tenaga, tapi tidak terlibat dalam proses eksperimen atau pembelajaran lainnya.
      • Dalam kondisi ini, masyarakat tidak punya kepentingan lagi untuk mempertahankan teknologi atau keahlian yang dipelajarinya pada saat insentif tersebut tidak lagi tersedia.
    • Partisipasi Fungsional
      • Kondisi di mana pihak luar memandang partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek, terutama pengurangan biaya proyek.
      • Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang berkaitan dengan tujuan proyek.
      • Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk interaktif (timbal balik) dan umumnya melibatkan proses pengambilan keputusan secara bersama, yang cenderung dilakukan setelah arah keputusan ditentukan oleh ahli dari pihak luar.
      • Ada kemungkinan masyarakat masih terkooptasi demi pencapaian tujuan yang ditentukan oleh pihak luar
    • Partisipasi Interaktif
      • Kondisi di mana masyarakat ikut serta dalam analisa secara bersama, pengembangan langkah-langkah kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan lokal.
      • Partisipasi dipandang sebagai hak, tidak hanya alat untuk mencapai tujuan proyek.
      • Proses ini melibatkan berbagai pendekatan untuk mencari keragaman pandangan, dan menggunakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur.
      • Pada saat kelompok masyarakat mengambil alih keputusan lokal dan menentukan bagaimana sumber daya lokal akan dimanfaatkan, mereka berkepentingan untuk mempertahankan struktur kelembagaan dan praktek-praktek pelaksanaan pembangunan yang baik.
    • Mobilisasi Diri
      • Kondisi di mana masyarakat berpatisipasi dalam berinisiatif secara mandiri untuk melakukan perubahan sistem.
      • Mereka menjalin hubungan dengan pihak luar untuk memperoleh sumber daya dan pendapat teknis yang mereka butuhkan, tetapi tetap memegang kendali atas bagaimana sumber daya itu akan digunakan.
      • Mobilisasi diri dapat berkembang luas jika pemerintah dan LSM memberikan dukungan konstruktif.
    • Kegagalan Pembangunan
      • Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan .
      • Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu .
      • Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu .
      • Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.
      • Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri.
      • Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat.
      Oleh karena itu…
    • Pemberdayaan Masyarakat
      • Proses yang sedang dan terus berlangsung secara sengaja dan berpusat pada masyarakat lokal yang berpikiran kritis, memiliki prinsip saling menghormati, kepedulian terhadap sesama dan partisipasi kelompok.
      • Melalui proses ini mereka yang semula tidak memiliki akses akan keadilan alokasi sumber daya, pada akhirnya memiliki akses dan kendali akan sumber daya tersebut ( Perkins and Zimmerman , 1995, p. 570).
    • Pemberdayaan Masyarakat . . .
      • Hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri,
      • Masyarakat menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan ke luar sesuai sumberdaya yang mereka miliki.
      • Masyarakat sendiri yang membuat keputusan dan rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.
      • Pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi.
    • Upaya Memberdayakan Masyarakat
      • Enabling : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang .
      • Empowering : memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat .
      • Protecting : mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
    • Syarat berlangsungnya proses pemberdayaan
      • Anggota masyarakat memiliki “rasa kemasyarakatan ( sense of community/ guyub/ kebersamaan) dan mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.
      • Rasa kemasyarakatan ini adalah:
        • semangat kebersamaan;
        • perasaan bahwa ada suatu struktur otoritas yang dapat dipercaya;
        • kesadaran bahwa pertukaran dan hubungan timbal balik yang menguntungkan akan muncul jika kita bersama; dan
        • adanya pengalaman bersama yang dipertahankan sebagai suatu ciri atau seni tersendiri (McMillan, 1996, pp. 315-325).
    • Syarat berlangsungnya proses pemberdayaan . . .
      • Adanya partisipasi warga, yaitu proses di mana tiap individu ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam lembaga, program dan lingkungan dimana mereka berada ( Florin and Wandersman , 1990; Rich, Edelstein, Hallman, and Wandersman , 1995, p. 659).
      • Pada saat kondisi sosial ini terpenuhi, proses pemberdayaan akan berjalan dalam lingkup organisatoris.
      • Individu yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan berkesempatan untuk melatih kepemimpinan, membicarakan dan menentukan struktur organisasi.
      • Jika struktur organisasi terbentuk, para anggota dapat mulai mempelajari masalah kemasyarakatan, politik, ekonomi dan lingkungan dan berbagai sebab akibatnya yang mempengaruhi kondisi mereka saat ini ( Laverack 2001).
      Syarat berlangsungnya proses pemberdayaan . . .
      • Lyons et al . (2001) berpendapat bahwa dalam proses pemberdayaan ada keterkaitan antara anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat ( community ).
      • Anggota masyarakat yang berdaya memiliki keahlian manajerial dan kepemimpinan, dan menjadi inti dari organisasi kemasyarakatan yang berdaya.
      • Organisasi kemasyarakatan yang berdaya adalah komponen utama dari masyarakat yang berdaya.
      Syarat berlangsungnya proses pemberdayaan . . .
    • Memfasilitasi Masyarakat a gar Mampu :
      • Menganalisis situasi perikehidupan dan masalah-masalahnya.
      • Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki.
      • Mengembangkan usahanya dengan segala kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki sendiri.
      • Mengembangkan sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan.
    • Dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat
      • Mengutamakan masyarakat, khususnya kaum miskin, buta huruf dan kelompok terpinggirkan .
      • Menciptakan hubungan kerja sama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan .
      • Memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya lokal secara keberlanjutan .
      • Mengurangi ketergantungan .
      • Membagi kekuasaan dan tanggung jawab .
      • Meningkatkan tingkat keberlanjutan.
    • Manfaat yang Diharapkan
      • Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan .
      • Peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah .
      • Peningkatan penggunaan sumber daya daerah yang tersedia secara efektif dan efisien .
      • Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien dan terfokus .
      • Proses pengembangan yang lebih demokratis.
    • Berbagai Hambatan Kurangnya koordinasi pada tingkat internal atau antar sektor 10 Sistem administrasi yang terlalu birokratis 9 Indikator yang tidak tepat 8 Kurangnya Data Monitoring dan Evaluasi yang bermutu 7 Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum 6 Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa 5 Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi 4 Hambatan Kebijakan Keuangan 3 Hambatan perilaku 2 Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh 1
    • Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh
      • Walaupun sebagian besar pemegang kendali, termasuk penyusun kebijakan, dapat mendukung dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat dan memiliki pemahaman yang umum tentang persyaratannya, namun pembuat keputusan dapat saja kembali ke pendekatan top-down.
      • Hal ini bisa terjadi karena kurang memahami bagaimana memberdayakan masyarakat, atau sudah memahami tetapi pada saat di mana terasa ada krisis dan/atau tekanan sulit dilakukan.
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Hambatan perilaku
      • Anggapan bahwa PNS, yang dipekerjakan dan digaji oleh pemerintah, harus lebih mengutamakan “ kepentingan pemerintah" jika diperhadapkan dengan kepentingan masyarakat.
      • Padahal justru gaji PNS berasal dari pajak yang dibayar masyarakat dan dari hasil pengolahan sumber daya yang merupakan milik masyarakat.
      • Terlebih lagi kesadaran bahwa fungsi pertama dan utama PNS adalah sebagai "pelayan masyarakat".
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Hambatan Kebijakan Keuangan
      • Kekakuan sistem penganggaran serta sistem pengawasan keuangan negara yang kurang fleksibilitasnya dan lebih berfokus pada aspek administrasi dan pencapaian target fisik semata tanpa melihat proses yang terjadi.
      • Kurangnya dukungan keuangan bagi Pemberdayaan Masyarakat dari sumber-sumber daya lokal, baik disebabkan oleh rendahnya tingkat pemungutan pajak, rendahnya tingkat pengendalian 'dana hibah' dari pusat atau rendahnya tingkat komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumberdaya pemerintah setempat bagi usaha Pemberdayaan Masyarakat.
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi
      • Inisiatif perubahan di tingkat lokal jauh lebih mudah diperkenalkan.
      • Resistensi (penolakan) di tingkat yang lebih tinggi akan lebih besar sampai tingkat pemahaman dan komitmen yang tulus untuk berubah dapat diperkenalkan kepada penyusun kebijakan.
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa
      • Kebijakan yang dikembangkan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat kurang fleksibel untuk mengakomodasi kondisi geografis, tingkat ekonomi dan budaya yang berbeda-beda.
      • Harus diperhatikan bahwa kebijakan yang memungkinkan, tetapi tidak menghalangi proses adaptasi yang dibutuhkan untuk memastikan strategi Pemberdayaan Masyarakat yang tepat, diteruskan di tingkat lokal.
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum
      • Aparat di tingkat lapangan sudah terbiasa mengikuti instruksi dari pusat.
      • Akibatnya mereka tidak terlatih untuk mengembangkan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan di tingkat daerah.
      • Inovasi dan pengambilan keputusan oleh staf tingkat lapangan kurang dihargai; sehingga mereka mengalami kesulitan berperan sebagai fasilitator dalam kelompok masyarakat.
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Kurangnya Data Monitoring dan Evaluasi yang bermutu
      • Kurangnya umpan balik dan arus informasi manajemen dari bawah ke atas.
      • Kebijakan dan peraturan yang mendukung sulit untuk dikembangkan karena pendekatan yang berhasil belum dievaluasi dan pelajaran yang dipetik tidak dikomunikasikan kepada tingkat penyusun kebijakan dan pembuat keputusan.
      • Fokus Monev sebaiknya lebih banyak pada dinamika Pemberdayaan Masyarakat dan lebih sedikit pada sasaran produksi.
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Indikator yang tidak tepat
      • Orientasi Pemberdayaan Masyarakat selama ini selalu diukur dalam bentuk fisik, komoditas, dan diukur dari sisi input dan kualitatif, daripada nonfisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Sistem administrasi yang terlalu birokratis
      • Adanya berbagai SK, Juklak, dan Juknis yang kaku menyebabkan sulitnya petugas lapang an berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas.
      • Akibatnya, tujuan pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada mengikuti peraturan daripada menjawab kebutuhan di lapangan.
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Kurangnya koordinasi pada tingkat internal atau antar sektor
      • Program/kegiatan lain pada instansi yang sama atau instansi yang berbeda sering menggunakan pendekatan yang bertentangan dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.
      • Hal ini bisa mempengaruhi proses implementasi Pemberdayaan Masyarakat di tingkat masyarakat atau lembaga itu sendiri.
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    • Langkah pada tahap kebijakan
      • Sosialisasi konsep Pemberdayaan Masyarakat di tingkat internal;
      • Meningkatkan pengertian dan pemahaman melalui kunjungan lapangan, membaca, diskusi dan pelatihan;
      • Meyakinkan para pejabat senior;
      • Menyediakan anggaran untuk sosialisasi, pelatihan, petunjuk dan panduan serta bahan-bahan informasi lainnya;
      • Membentuk suatu tim untuk me-review kebijakan dan menyediakan dukungan kepada lembaga pelaksana;
      • Menciptakan jalinan komunikasi yang baik di tingkat kebijakan, lembaga-lembaga pelaksana dan di tingkat lapangan.
    • Langkah pada tahap pelaksanaan
      • Meningkatkan kesadaran dan mempromosikan kebijakan,
      • Meningkatkan dukungan dan koordinasi ,
      • Meningkatkan kemampuan dan dukungan di antara lembaga-lembaga pelaksana
    • Pelatihan
      • pelatihan formal yang mencakup keterampilan partisipatif untuk kegiatan lapangan, perencanaan, manajemen proyek dan manajemen kualitas.
      • pelatihan informal sebagai tindak lanjut pelatihan sebelumnya dan dukungan untuk membantu mereka menggunakan pendekatan-pendekatan baru dalam kegiatan sehari-hari.
    • Penganggaran
      • pada awal proses ini dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk membiayai dan mendukung pelatihan staf, dan pengembangan kelembagaan untuk melengkapi lembaga pendukung dengan sikap dan keterampilan yang diperlukan.
      • sumber dana akan lebih banyak dialokasikan untuk pelatihan dan dukungan untuk staf, ketimbang untuk membiayai kegiatan masyarakat.
      • TERIMA KASIH
    • Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
      • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
      • He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
      • You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
      Dadang Solihin’s Profile