Buku keuangan publik pusat dan daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Buku keuangan publik pusat dan daerah

on

  • 6,251 views

Pendanaan Pusat dan Daerah

Pendanaan Pusat dan Daerah

Statistics

Views

Total Views
6,251
Views on SlideShare
6,251
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
254
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Buku keuangan publik pusat dan daerah Buku keuangan publik pusat dan daerah Document Transcript

  • KKeeuuaannggaann PPuubblliikk::PPeennddaannaaaann PPuussaatt ddaann DDaaeerraahhDadang SolihinJakarta2006
  • Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan DaerahOleh: Dadang SolihinHak Cipta © 2006 pada PenulisEditor : Yudhie Hatmadji S.Setting : Grace Secondlady M.Desain cover : F. Rachmat KautsarPenata letak : Andi ErwingKorektor : Ika WidyawatiHak Cipta dilindungi Undang-undang.Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku inidalam bentuk apapun, baik secara elektornis maupun mekanis, termasukmemfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izintertulis dari penyusunPenerbit: P.T. Artifa Duta PrakarsaCetakan pertama : Februari 2006ISBN : 978-602-18505-0-3
  • iiiPengantarBuku ini disusun untuk memberikan tambahan wawasankepada pembaca mengenai prinsip-prinsip keuangan pusat dankeuangan daerah di era otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang terkait.Sebagaimana diketahui, Trilogi Perundangan tentangkeuangan negara tersebut adalah Undang-undang No. 17 tahun2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara. Dalam era otonomi daerah,perundangan tersebut dilengkapi dengan perundangan terkaitdengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diaturdalam Undang-undang No. 33 tahun 2004.Dengan tersedianya buku ini dihadapan pembacamendapatkan wawasan untuk memperkaya khazanah pemikiranyang berkaitan dengan Keuangan Publik baik Keuangan Pusatmaupun Keuangan Daerah.Jakarta, 13 Februari 2006Penyusun,Dadang Solihin
  • vDaftar IsiPengantar………………………………………………………………… iiiDaftar Isi…………………………………………………………………. vKeuangan NegaraBab 1 Keuangan Negara……………………………………………… 1Bab 2 Pembendaharaan Negara……………………………………… 31Bab 3 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara…………………………………………………………. 81Perimbangan Keuangan Pusat dan DaerahBab 4 Pendahuluan…………………………………………………… 101Bab 5 Sumber Penerimaan Daerah…………………………………… 111Bab 6 Pengelolaan Keuangan dalam rangka Desentralisasi…………. 145Bab 7 Dana Dekonsentrasi…………………………………………… 155Bab 8 Dana Tugas Pembantuan………………………………………. 159Bab 9 Sistem Informasi Keuangan Daerah…………………………... 163Bab 10 Ketentuan Peralihan dan Penutup……………………………... 165Pajak dan Retribusi DaerahBab 11 Pajak Daerah…………………………………………………... 175Bab 12 Retribusi Daerah………………………………………………. 219Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian InternasionalBab 13 Pendahuluan HUBLN…………………………………………. 233Bab 14 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri…………………………... 239Bab 15 Pinjaman Daerah………………………………………………. 247Bab 16 Hubungan Luar Negeri………………………………………… 259Bab 17 Perjanjian Internasional……………………………………….. 275Bab 18 Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah…………………... 291Bab 19 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah. 307Daftar Pustaka……………………………………………………………. 323Lampiran…………………………………………………………………. 327
  • KEUANGAN NEGARA
  • 1Bab 1Keuangan Negara1. PendahuluanKeuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupauang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimanatercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakanfungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukanpemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalamsuatu sistem pengelolaan keuangan negara.Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat,berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negaraberdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harussesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII HalKeuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatandan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yangbersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan hargamata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lainmengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23Cdiatur dengan undang-undang.Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannegara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yangdisusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yangberlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal
  • Keuangan Negara2dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dandiundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968,yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlakupada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No.419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het AdministratiefBeheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalampelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negaradigunakan Instructie en verdere bepalingen voor de AlgemeeneRekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagaiperkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara danpengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secaraformal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dariketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidaklagi dilaksanakan.Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangannegara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentukpenyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upayamenghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistempengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuaidengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universaldalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatuundang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengaturpengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinyanegara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undangtentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dariberbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangkamemenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan olehUndang-Undang Dasar 1945.
  • Keuangan Negara3a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan NegaraPendekatan yang digunakan dalam merumuskanKeuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dantujuan.• Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negarameliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidangfiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yangdipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.• Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negarameliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yangdimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badanlain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.• Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruhrangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyeksebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakandan pengambilan keputusan sampai denganpertanggunggjawaban.• Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan,kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan denganpemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebutdi atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luasdapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaankekayaan negara yang dipisahkan.b. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan NegaraDalam rangka mendukung terwujudnya goodgovernance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan
  • Keuangan Negara4keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional,terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yangtelah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai denganamanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undangtentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yangtelah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalamasas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lamadikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan,asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupunasas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapankaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara,antara lain :• Akuntabilitas berorientasi pada hasil.• Profesionalitas.• Proporsionalitas.• Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas danmandiri.Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjaminterselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerahsebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebutdi dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaanUU 17/2003 selain menjadi acuan dalam reformasi manajemenkeuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokohlandasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diNegara Kesatuan Republik Indonesia.c. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraPresiden selaku Kepala Pemerintahan memegangkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian darikekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputikewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat
  • Keuangan Negara5khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraankekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebutdikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskaldan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yangdipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selakuPengguna Anggaran/Pengguna Barang kementriannegara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagaipembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnyaadalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RepublikIndonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga padahakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatubidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakansecara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagianwewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checksand balances serta untuk mendorong upaya peningkatanprofesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsipengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan,perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraanpemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebutdiserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelolakeuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilairupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneterserta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayarandilakukan oleh bank sentral.d. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBDKetentuan mengenai penyusunan dan penetapanAPBN/APBD dalam UU 17/2003 meliputi penegasan tujuan danfungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRDdan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapananggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalamsistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran,
  • Keuangan Negara6penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaranjangka menengah dalam penyusunan anggaran.Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dankebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomianggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan danstabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalamrangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untukmeluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perludilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD danpemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaransebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalamUndang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, penyebutanbahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unitorganisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja-- berartibahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuanDPR/DPRD.Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upayamemperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalahpenerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwasistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteriapengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindariduplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggarankementrian negara/lembaga/perangkatdaerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerjadalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistempenyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga/ perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerjadan anggaran kementrian/lembaga/perangkat daerah tersebutdapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasisprestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementrian/lembaga/ perangkat daerah yang bersangkutan.Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuhanggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukanperubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasiyang digunakan secara internasional. Perubahan dalam
  • Keuangan Negara7pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untukmemudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikangambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatanpemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektorpublik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkankredibilitas statistik keuangan pemerintah.Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkanatas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaranbelanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikanpenekanan pada arti pentingnya pembangunan dalampelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi,penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu,penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumenperencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan denganundang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuaidengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahandalam era globalisasi.Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraanpemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yangterdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yangdilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimanadilaksanakan di kebanyakan negara maju.Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jikaproses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkanmasalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam UU17/2003 diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggarantersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antarapanitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerjakementrian negara/ lembaga/ perangkat daerah di DPR/DPRD.
  • Keuangan Negara8e. Hubungan Keuangan antar Instansi serta BadanPengelola Dana MasyarakatSejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatanpengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenaihubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembagainfra/ supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungankeuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintahdaerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungankeuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaandaerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat.Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan banksentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentralberkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskaldan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, UU17/2003 menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusatmengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.Selain itu, UU 17/2003 mengatur pula perihal penerimaanpinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antarapemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah,perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakatditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/ hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dariperusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuanDPR/DPRD.f. Pelaksanaan APBN dan APBDSetelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengankeputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementriannegara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalamkeputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yangbelum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasianggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementriannegara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, danpembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementriannegara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula
  • Keuangan Negara9alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota danalokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yangmenerima.Untuk memberikan informasi mengenai perkembanganpelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/ pemerintah daerahperlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepadaDPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan.Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadibahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama danpenyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalamrangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalamundang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingatlebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/ lembaga di lingkungan pemerintah.g. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan NegaraSalah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansidan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalahpenyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahyang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun denganmengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterimasecara umum.Dalam UU 17/2003 ditetapkan bahwa laporanpertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikanberupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri darilaporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatanatas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standarakuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yangtelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harusdisampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelahberakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pulalaporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa olehBadan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD
  • Keuangan Negara10selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaranyang bersangkutan.Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negaramenteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota selakupengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawabatas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segimanfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasikementrian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaankegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN,demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkandalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/ataujasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalamUU 17/2003 diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/ pimpinanlembaga/ gubernur/ bupati/ walikota, serta Pimpinan unitorganisasi kementrian negara/ lembaga/ Satuan Kerja PerangkatDaerah yang terbukti melakukan penyimpangankebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undangtentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuansanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif,serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undangtentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yangbersangkutan.Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universalbahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima,menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, suratberharga atau barang milik negara bertanggung jawab secarapribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalampengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangannegara oleh para pengelola keuangan negara dimaksudmerupakan unsur pengendalian intern yang andal.
  • Keuangan Negara112. Batasan Keuangan NegaraKeuangan Negara meliputi :1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layananumum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihakketiga.3. Penerimaan Negara.4. Pengeluaran Negara.5. Penerimaan Daerah.6. Pengeluaran Daerah.7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atauoleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasukkekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalamrangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ataukepentingan umum.9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakanfasilitas yang diberikan pemerintah1.Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan21Kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badanlain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungankementrian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah..2Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
  • Keuangan Negara12APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan APBD, perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkandengan Peraturan Daerah.APBN/APBD mempunyai fungsi:1. Otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadidasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahunyang bersangkutan.2. Perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negaramenjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakankegiatan pada tahun yang bersangkutan.3. Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negaramenjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan negara sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan.4. Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harusdiarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosansumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitasperekonomian.5. Distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggarannegara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.6. Stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintahmenjadi alat untuk memelihara dan mengupayakankeseimbangan fundamental perekonomian.Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaranyang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yangbersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaranyang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yangbersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatanperencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
  • Keuangan Negara13Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untukmembiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaranberikutnya.Penggunaan surplus penerimaan negara/daerahsebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk danacadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harusmemperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai daritanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Satuanhitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawabanAPBN/APBD adalah mata uang Rupiah. Penggunaan mata uanglain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh MenteriKeuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yangberlaku.3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraPresiden selaku Kepala Pemerintahan memegangkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian darikekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan KeuanganNegara meliputi kewenangan yang bersifat umum dankewenangan yang bersifat khusus.Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapanarah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaanAPBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan danpertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunanrencana kerja kementrian negara/lembaga, penetapan gaji dantunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN,antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaanAPBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan,dan penghapusan aset dan piutang negara.Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara tersebutdikuasakan kepada:
  • Keuangan Negara141. Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan WakilPemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yangdipisahkan.2. Menteri/pimpinan lembaga selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang kementrian negara/ lembaga 33. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepalapemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah danmewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaandaerah yang dipisahkan.yang dipimpinnya.4. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputiantara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diaturdengan undang-undang.Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakanuntuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangkapenyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuanbernegara setiap tahun disusun APBN dan APBD.Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaanfiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan PerubahanAPBN.3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan.5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telahditetapkan dengan undang-undang.6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara.3Yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembagapemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yangdimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawabatas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.
  • Keuangan Negara157. Menyusun laporan keuangan yang merupakanpertanggungjawaban pelaksanaan APBN.8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskalberdasarkan ketentuan undang-undang.Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnyamempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rancangan anggaran kementrian negara/lembagayang dipimpinnya.2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.3. Melaksanakan anggaran kementrian negara /lembaga yangdipimpinnya.4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajakdan menyetorkannya ke Kas Negara.5. Mengelola piutang46. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjaditanggung jawab kementrian negara /lembaga yangdipimpinnya.dan utang negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara /lembaga yang dipimpinnya.7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan58. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.kementriannegara /lembaga yang dipimpinnya.4Piutang dimaksud adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukanpajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementriannegara/lembaga yang bersangkutan.Utang dimaksud adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangkapengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawabkementrian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/ataukewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/keputusan pengadilan.5Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangkaakuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasukprestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.
  • Keuangan Negara16Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:1. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangandaerah selaku pejabat pengelola APBD.2. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerahselaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, PejabatPengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan PerubahanAPBD.3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telahditetapkan dengan Peraturan Daerah.4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.5. Menyusun laporan keuangan yang merupakanpertanggungjawaban pelaksanaan APBD.Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabatpengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagaiberikut:1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya.2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya.4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya.
  • Keuangan Negara177. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya6.4. Penyusunan dan Penetapan APBNAPBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negarayang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiriatas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak 7APBN disusun,penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakanuntuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat danpelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dandaerah.Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, danjenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasidisesuaikan dengan susunan kementrian negara/lembagapemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antaralain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dankeamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitasumum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, danperlindungan sosial.Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifatekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanjalain-lain.86Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangkaakuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasukprestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.7Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai.8Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidakmelampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalammenghimpun pendapatan negara.
  • Keuangan Negara18Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepadaRencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkantercapainya tujuan bernegara.Dalam hal anggaran diperkirakan defisit 9Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkansumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalamUndang-undang tentang APBN.10Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasikerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk, PemerintahPusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggarankepada Dewan Perwakilan Rakyat.Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakanfiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnyakepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahunberjalan.Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomimakro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan olehPemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancanganAPBN tahun anggaran berikutnya.Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokokkebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahaskebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuanbagi setiap kementrian negara/lembaga dalam penyusunan usulananggaran.Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barangmenyusun rencana kerja dan anggaran kementriannegara/lembaga tahun berikutnya.9Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk DomestikBruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.10Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsippertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untukpengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminansosial.
  • Keuangan Negara19tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraanpendahuluan rancangan APBN.Hasil pembahasan rencana kerja dan anggarandisampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahanpenyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahunberikutnya.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencanakerja dan anggaran kementrian negara/lembaga diatur denganPeraturan Pemerintah.Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undangtentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumenpendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahunsebelumnya.Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBNdilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunandan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkanperubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RancanganUndang-undang tentang APBN. Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidakmengakibatkan peningkatan defisit anggaran.Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RancanganUndang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unitorganisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
  • Keuangan Negara205. Penyusunan dan Penetapan APBDAPBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerahyang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBDterdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, danpembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan aslidaerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, danjenis belanja. Rincian belanja daerah menurut organisasidisesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknisdaerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiridari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi,lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifatekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.APBD disusun 11Dalam hal anggaran diperkirakan defisitsesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatandaerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepadarencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkantercapainya tujuan bernegara.12Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkansumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalamPeraturan Daerah tentang APBD.1311Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasionaltidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.12Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk RegionalBruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dariProduk Regional Bruto daerah yang bersangkutan., ditetapkanpenggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentangAPBD.13Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsippertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan
  • Keuangan Negara21Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umumAPBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana KerjaPemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBDkepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahunberjalan.DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukanoleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluanRAPBD tahun anggaran berikutnya.Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakatidengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahasprioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuanbagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencanakerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahunberikutnya.Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusundengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.Rencana kerja dan anggaran tersebut disertai denganprakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaranyang sudah disusun. Kemudian Rencana kerja dan anggarantersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalampembicaraan pendahuluan RAPBD.Hasil pembahasan rencana kerja dan anggarandisampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagaibahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDtahun berikutnya.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencanakerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur denganPeraturan Daerah.untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminansosial.
  • Keuangan Negara22Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertamabulan Oktober tahun sebelumnya.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunandan kedudukan DPRD.DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkanperubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD146. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danBank Sentral, Pemerintah Daerah, sertaPemerintah/Lembaga Asing.Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnyasatu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutandilaksanakan.APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai denganunit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan PeraturanDaerah, untuk membiayai keperluan setiap bulan PemerintahDaerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginyasebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalampenetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepadaPemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangankeuangan pusat dan daerah.Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atauhibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pemerintah14Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan olehDPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
  • Keuangan Negara23wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinansetiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telahditandatangani. Pemberian pinjaman dan/atau hibah dilakukansetelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjamankepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuanDPRD.Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjamankepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembagaasing dengan persetujuan DPR.Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusatdapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/PerusahaanNegara/ Perusahaan Daerah. Pemerintah wajib menyampaikankepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjianpinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.7. Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan PerusahaanNegara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, sertaBadan Pengelola Dana MasyarakatPemerintah dapat memberikan pinjaman/ hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/ hibah dariperusahaan negara/daerah. Pemerintah wajib menyampaikankepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjianpinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Pemberianpinjaman/ hibah/ penyertaan modal dan penerimaanpinjaman/hibah terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.Menteri Keuangan melakukan pembinaan danpengawasan kepada perusahaan negara. Gubernur/ bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepadaperusahaan daerah.Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atauprivatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.
  • Keuangan Negara24Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atauprivatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuanDPRD.Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatanperekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikanpinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepadaperusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.Menteri Keuangan melakukan pembinaan danpengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat 158. Pelaksanaan APBN dan APBDyangmendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.Gubernur/ bupati/ walikota melakukan pembinaan danpengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yangmendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang,pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan KeputusanPresiden.Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah,pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan KeputusanGubernur/ Bupati/ Walikota.Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi SemesterPertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporantersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhirJuli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersamaantara DPR dan Pemerintah Pusat.Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atauperubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan PemerintahPusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBNtahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :15Dalam hal ini badan pengelola dana masyarakat tidak termasukperusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.
  • Keuangan Negara251. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai denganasumsi yang digunakan dalam APBN.2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeserananggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenisbelanja.4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunsebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaranyang berjalan.Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukanpengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnyadiusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/ataudisampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluarantersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesak yangkriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yangbersangkutan.Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undangtentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutanberdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRsebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi SemesterPertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya.Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan,untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atauperubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan PemerintahDaerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atasAPBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakanumum APBD.
  • Keuangan Negara262. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeserananggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenisbelanja.3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunsebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaranyang berjalan.Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapatmelakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yangselanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.Pengeluaran tersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesakyang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentangAPBD yang bersangkutan.Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yangbersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkanpersetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutanberakhir.Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalamrangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBDPresiden menyampaikan rancangan undang-undangtentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPRberupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BadanPemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahunanggaran berakhir. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangandiselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerimalaporan keuangan dari Pemerintah Pusat.Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputiLaporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatanatas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuanganperusahaan negara dan badan lainnya. Laporan Realisasi
  • Keuangan Negara27Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja,juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementriannegara/lembaga.Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancanganperaturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa olehBadan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelahtahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan olehBadan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2bulan setelah menerima laporan keuangan dari PemerintahDaerah.Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputiLaporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatanatas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuanganperusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran selainmenyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskanprestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standarakuntansi pemerintahan.Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun olehsuatu komite standar yang independen dan ditetapkan denganPeraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatpertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalamwaktu 2 bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta,Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnyastandar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri.
  • Keuangan Negara2810. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti RugiMenteri/ Pimpinan lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikotayang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan1616Kebijakan yang dimaksud tercermin pada manfaat/ hasil yang harus dicapaidengan pelaksanaan fungsi dan program kementrian negara/ lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan.yang telahditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ PeraturanDaerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan dendasesuai dengan ketentuan undang-undang.Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukanpenyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalamundang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBDdiancam dengan pidana penjara dan denda sesuai denganketentuan undang-undang.Presiden memberi sanksi administratif sesuai denganketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanaditentukan dalam UU 17/2003.Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyabaik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangannegara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan,membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga ataubarang-barang negara adalah bendahara yang wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BadanPemeriksa Keuangan.Setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi ataskerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
  • Keuangan Negara2911. Ketentuan PeralihanKetentuan mengenai pengakuan dan pengukuranpendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 UU 17 /2003 tentangKeuangan Negara dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanjaberbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan danpengukuran berbasis kas.Batas waktu penyampaian laporan keuangan olehpemerintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaianpemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintahdaerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU 17 /2003, berlaku mulaiAPBN/APBD tahun 2006.
  • Keuangan Negara30
  • 31Bab 2Perbendaharaan Negara1. PendahuluanPenyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkantujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yangperlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yangdiwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negaratersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebihlanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalamasas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai denganketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan danpertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalamAPBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukumadministrasi keuangan negara.Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masihdidasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang PerbendaharaanIndonesia/ Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Nomor 2860) Undang-undang Perbendaharaan Indonesiatersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan
  • Perbendaharaan Negara32keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangandemokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yangmengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara,sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, danteknologi modern.2. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas UmumPerbendaharaan NegaraUndang-undang No. 1/2004 tentang PerbendaharaanNegara (UUPN) dimaksudkan untuk memberikan landasan hukumdi bidang administrasi keuangan negara. Dalam UUPN ditetapkanbahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dankekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN danAPBD.Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam UUPN diaturruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara,kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaanpendapatan dan belanja negara/ daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah,pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerah,penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD,pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaankeuangan negara, UUPN menganut asas kesatuan, asasuniversalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Asas kesatuanmenghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/ daerahdisajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitasmengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secarautuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masaberlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitasmewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secarajelas peruntukannya. Demikian pula UUPN memuat ketentuan
  • Keuangan Negara33yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan danakuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.Ketentuan yang diatur dalam UUPN dimaksudkan pulauntuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi danotonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi danotonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yangluas, demikian pula dana yang diperlukan untukmenyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan danatersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untukpenyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukankaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangandaerah. Oleh karena itu UUPN selain menjadi landasan hukumdalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara padatingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokohlandasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalamkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.3. Pejabat Perbendaharaan NegaraSejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara MenteriKeuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuanganpada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO)Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiapmenteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah ChiefOperational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentupemerintahan.Sesuai dengan prinsip tersebut KementerianKeuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaanaset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementeriannegara/ lembaga berwenang dan bertanggung jawab ataspenyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing.Konsekuensi pembagian tugas antara MenteriKeuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaananggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin
  • Perbendaharaan Negara34terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam prosespelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegasantara pemegang kewenangan administratif dengan pemegangkewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenanganadministratif diserahkan kepada kementerian negara/ lembaga,sementara penyeleng-garaan kewenangan kebendaharaandiserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenanganadministratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan ataupengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanantagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembagasehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, sertamemerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yangtimbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai KuasaBendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanyaberwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negaratanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluarantersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaraadalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsisekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajerkeuangan.Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspekrechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saatterjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda denganfungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis ataupost-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsippengendalian intern yang sangat penting dalam prosespelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antarapemegang kewenangan administratif (ordonnateur) danpemegang fungsi pembayaran (comptable). Penerapan polapemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satukaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telahmengalami ”deformasi” sehingga menjadi kurang efektif untuk
  • Keuangan Negara35mencegah dan/atau meminimalkan terjadinya penyimpangandalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Olehkarena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus dilakukansecara konsisten.4. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat diLingkungan PemerintahanSejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaankeuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsiperbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuanganpemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaantersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik,pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran danpenyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murahdan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untukmeningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaankeuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di duniausaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklahdimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektorpemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Padahakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik.Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk padatatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembagapemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraankepada rakyat (welfare state).Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yangdilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatansuperioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yangbergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publiktidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemenoleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusankembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkanprinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yangsesuai dengan lingkungan pemerintahan.
  • Perbendaharaan Negara36Dalam UUPN juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitandengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaanpenerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang daninvestasi serta barang milik negara/ daerah yang selama ini belummendapat perhatian yang memadai.Dalam rangka pengelolaan uang negara/ daerah, dalamUUPN ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untukmengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah,menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara padabank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannyaoptimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk meningkatkantransparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/ daerah,diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah.Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkanpejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerahdalam UUPN diatur pula ketentuan yang berkaitan denganpelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola danmenggunakan barang milik negara/ daerah.5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaranUntuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalampengelolaan keuangan negara, laporan pertanggung-jawabankeuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dandisusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungandengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenaihal-hal tersebut agar:1. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui prosesakuntansi.2. Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standarakuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri dari LaporanRealisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kasdisertai dengan catatan atas laporan keuangan.
  • Keuangan Negara373. Laporan keuangan disajikan sebagai wujudpertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputilaporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangankementerian negara/lembaga, dan laporan keuanganpemerintah daerah.4. Laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah disampaikankepada Dewan Perwakilan Rakyat/ DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutanberakhir.5. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksaekstern yang independen dan profesional sebelumdisampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.6. Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistikkeuangan yang mengacu kepada manual Statistik KeuanganPemerintah (Government Finance Statistics/GFS) sehinggadapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisifiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara(cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajianstatistik keuangan pemerintah.Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakanmasih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnyadisusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalandengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secarainternasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi PemerintahPusat dan seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun danmenyajikan Laporan Keuangan.Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatuperaturan pemerintah dan disusun oleh suatu Komite StandarAkuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari paraprofesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya,komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan harusbekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu, usul standaryang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari
  • Perbendaharaan Negara38Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan dari BadanPemeriksa Keuangan digunakan sebagai dasar untukpenyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukankepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan selanjutnya usul standaryang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh MenteriKeuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuanganpemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi danakuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi PemerintahPusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP)yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan SistemAkuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementeriannegara/lembaga.Selain itu, perlu pula diatur agar laporanpertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat disampaikantepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa laporankeuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepadaDPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalamupaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintahtersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan denganpenjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwaaudit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikanselambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangantersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Selama ini, menurutPasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu 4 (empat) bulan untukmenyelesaikan tugas tersebut.6. Penyelesaian Kerugian NegaraUntuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaianseseorang, dalam UUPN diatur ketentuan mengenai penyelesaiankerugian negara/ daerah. Oleh karena itu, dalam UUPNditegaskan bahwa setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan
  • Keuangan Negara39oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harusdiganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugiantersebut negara/ daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telahterjadi.Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementeriannegara/ lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajibsegera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwadalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerahyang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugiannegara/ daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BadanPemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugiannegara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharaditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/walikota.Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabatlain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidanaapabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/ataupidana.7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakatdapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikanpelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan LayananUmum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan sertadikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakankegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Berkenaandengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dankinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporankeuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan olehMenteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh
  • Perbendaharaan Negara40menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yangbersangkutan.8. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara meliputi:1) Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara.2) Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.3) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.4) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah.5) Pengelolaan kas.6) Pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah.7) Pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerah.8) Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasimanajemen keuangan negara/ daerah.9) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBN/APBD.10) Penyelesaian kerugian negara/ daerah.11) Pengelolaan Badan Layanan Umum.12) Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan proseduryang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negaradalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.9. Asas Umum Perbendaharaan NegaraUndang-undang tentang APBN merupakan dasar bagiPemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluarannegara.Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagiPemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluarandaerah.
  • Keuangan Negara41Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatpengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untukmembiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukuptersedia. Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalamRancangan Undang-undang tentang APBN serta disusun sesuaidengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dankemampuan dalam menghimpun pendapatan negara denganberpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangkamewujudkan tercapainya tujuan bernegara.Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuanlainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayaidengan APBN.Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuanlainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayaidengan APBD. Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkandi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sertadisusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahandaerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerahdengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalamrangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnyamendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagiananggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturanpemerintah.Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitandengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkanpengenaan denda dan/atau bunga. Denda dan/atau bungadimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.10. Pejabat Perbendaharaan NegaraPengguna AnggaranMenteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/ lembaga yangdipimpinnya.
  • Perbendaharaan Negara42Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yangdipimpinnya, berwenang:1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.2. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutanpenerimaan negara.4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanutang dan piutang.5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluarananggaran belanja.6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian danperintah pembayaran.7. Menggunakan barang milik negara.8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanbarang milik negara.9. Mengawasi pelaksanaan anggaran.10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.11. Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala PemerintahanDaerah:1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.2. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan BendaharaPenerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutanpenerimaan daerah.4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanutang dan piutang daerah.
  • Keuangan Negara435. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanbarang milik daerah.6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atastagihan dan memerintahkan pembayaran.Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Penerimaan dan/ atau BendaharaPengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yangbersangkutan.Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah PenggunaAnggaran/ Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerahyang dipimpinnya.Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakantugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barangsatuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran belanja.3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran.4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.5. Mengelola utang dan piutang.6. Menggunakan barang milik daerah.7. Mengawasi pelaksanaan anggaran.8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.9. Satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.Bendahara Umum Negara/ daerahMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaraberwenang:
  • Perbendaharaan Negara441. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggarannegara.2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara.4. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.5. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalamrangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggarannegara.6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan anggaran negara.7. Menyimpan uang negara.8. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakaninvestasi. Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yangdimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabatPengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara.10. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas namapemerintah.11. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah.12. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara.13. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentangstandar akuntansi pemerintahan.14. Melakukan penagihan piutang negara.15. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangannegara.16. Menyajikan informasi keuangan negara.17. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan sertapenghapusan barang milik negara.18. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiahdalam rangka pembayaran pajak.
  • Keuangan Negara4519. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaramengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untukmelaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaananggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugaskebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan,membayar atau menyerahkan, menatausahakan, danmempertanggungjawab-kan uang dan surat berharga yang beradadalam pengelolaannya.Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakanpenerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UUPN171. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD..Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkanpenagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagaipenerimaan anggaran dan melakukan pembayaran tagihan pihakketiga sebagai pengeluaran anggaran.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalahBendahara Umum Daerah, dan berwenang:2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaandan pengeluaran kas daerah.5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBDoleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telahditunjuk.7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan APBD.17Pasal 7 ayat (2) huruf c UUPN: Melakukan pengendalian pelaksanaananggaran negara.
  • Perbendaharaan Negara468. Menyimpan uang daerah.9. Melaksanakan penempatan uang daerah danmengelola/menatausahakan investasi. Dalam rangkapengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelianSurat Utang Negara.10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabatPengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah.11. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminanatas nama pemerintah daerah.12. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintahdaerah.13. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.14. Melakukan penagihan piutang daerah.15. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangandaerah.16. Menyajikan informasi keuangan daerah.17. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan sertapenghapusan barang milik daerah.Bendahara Penerimaan/PengeluaranBendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalahPejabat Fungsional. Tugas kebendaharaan meliputi kegiatanmenerima, menyimpan, menyetor/ membayar/ menyerahkan,menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalampengelolaannya.Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karierbendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selakuPembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikotamengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas
  • Keuangan Negara47kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatanpada kantor/ satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga /satuan kerja perangkat daerah.Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikotamengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugaskebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja padakantor/ satuan kerja di lingkungan kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah.Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak bolehdirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa BendaharaUmum Negara.Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan,baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatanperdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa ataubertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualantersebut.11. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/ DaerahTahun AnggaranTahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai daritanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:1. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih.2. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih.3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukanmelalui Rekening Kas Umum Negara.
  • Perbendaharaan Negara48APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:1. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih.2. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih.3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukanmelalui Rekening Kas Umum Daerah.Dokumen Pelaksanaan AnggaranSetelah APBN ditetapkan, Menteri Keuanganmemberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agarmenyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumenpelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yangdipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan olehPresiden.Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran,diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program danrincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapaisasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuankerja, serta pendapatan yang diperkirakan.Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencanakerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungankementerian negara yang bersangkutan.Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan olehMenteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinanlembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan PemeriksaKeuangan.
  • Keuangan Negara49Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola KeuanganDaerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerjaperangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaananggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumenpelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan olehgubernur/bupati/walikota.Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikansasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rinciankegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasarantersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja sertapendapatan yang diperkirakan.Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan olehPejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepalasatuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.Pelaksanaan Anggaran PendapatanSetiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkatdaerah yang mempunyai sumber pendapatan wajibmengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenangdan tanggung jawabnya.Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturanpemerintah. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerjaperangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untukmembiayai pengeluaran. Penerimaan berupa komisi, potongan,ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ataupengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/ daerah adalah haknegara/ daerah.
  • Perbendaharaan Negara50Pelaksanaan Anggaran BelanjaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranmelaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumenpelaksanaan anggaran yang telah disahkan.Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimanatersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, PenggunaAnggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakanikatan/ perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yangtelah ditetapkan.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhakuntuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telahdisediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atasbeban APBN/APBD.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberwenang:1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hakpihak penagih.2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjianpengadaan barang/jasa.3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaranpengeluaran yang bersangkutan.5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud.Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBNdilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara.
  • Keuangan Negara51Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, BendaharaUmum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajibanuntuk:1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNyang tercantum dalam perintah pembayaran.3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluarannegara.5. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBDdilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, BendaharaUmum Daerah berkewajiban untuk:1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran.2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDyang tercantum dalam perintah pembayaran.3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluarandaerah.5. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan.Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna
  • Perbendaharaan Negara52Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uangpersediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dariuang persediaan yang dikelolanya setelah:1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran.3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan18Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadiatas pembayaran yang dilaksanakannya..12. Pengelolaan UangPengelolaan Kas Umum Negara/ daerahMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaraberwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah.Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah, MenteriKeuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.Uang negara disimpan dalam Rekening Kas UmumNegara pada bank sentral. Uang negara dimaksud adalah uangmilik negara yang meliputi rupiah dan valuta asing.Dalam pelaksanaan operasional penerimaan danpengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membukaRekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bankumum. Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapatmembuka rekening pada lembaga keuangan lainnya. Pembukaanrekening pada bank umum dilakukan dengan mempertimbangkanasas kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, sertaoptimalisasi pengelolaan kas.18Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan ini tidak dipenuhi.
  • Keuangan Negara53Rekening Penerimaan digunakan untuk menampungpenerimaan negara setiap hari. Saldo Rekening Penerimaan setiapakhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening KasUmum Negara pada bank sentral. Dalam hal kewajibanpenyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiaphari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secaraberkala. Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengandana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara padabank sentral.Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluarandisesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayaikegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalamAPBN. Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giroatas dana yang disimpan pada bank sentral.Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro, serta biayasehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral,ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentraldengan Menteri Keuangan.Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bungadan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum.Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerahdidasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yangberlaku.Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan olehbank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bankumum yang bersangkutan. Bunga dan/atau jasa giro yangdiperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/ daerah.Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bankumum dibebankan pada Belanja Negara/ daerah.Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalamhal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakanpenerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukungkegiatan operasional kementerian negara/lembaga. Hal tertentutersebut adalah keadaan belum tersedianya layanan perbankan di
  • Perbendaharaan Negara54satu tempat yang menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaandan pengeluaran negara.Badan lain tersebut adalah badan hukum di luar lembagakeuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untukmelaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara.Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan,dan sarana penunjang layanan yang diperlukan. Reputasi dinilaiberdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yangbersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir.Kegiatan operasional dimaksud terutama berkaitan denganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga.Penunjukan badan lain dilakukan dalam suatu kontrakkerja. Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan serta mengutamakan badan hukum di luarlembaga keuangan yang sebagian besar atau seluruh sahamnyadimiliki oleh negara.Badan lain yang ditunjuk berkewajiban menyampaikanlaporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negaramengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuaidengan tugas dan tanggung jawabnya. Badan lain dimaksudberkewajiban menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaanpenerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya. Laporandimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansipemerintahan.Dalam rangka penyelenggaraan rekening PemerintahDaerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka RekeningKas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan danPengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membukaRekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yangditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
  • Keuangan Negara55Rekening Penerimaan digunakan untuk menampungPenerimaan Daerah setiap hari. Saldo Rekening Penerimaan setiapakhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening KasUmum Daerah.Rekening Pengeluaran pada bank diisi dengan dana yangbersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluarandisesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayaikegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/ daerahdiatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasidengan bank sentral.Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturanpemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara.Pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaanuang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.Pelaksanaan Penerimaan Negara/ daerah oleh KementerianNegara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat DaerahMenteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggarandapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaanpenerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yangbersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari BendaharaUmum Negara. Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh KuasaPengguna Anggaran/pejabat lain yang ditunjuk.Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untukmenatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementeriannegara/lembaga.Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negaradapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupanrekening.
  • Perbendaharaan Negara56Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijinpembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut adalah peraturanpemerintah yang mengatur pengelolaan uang negara/ daerah.Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untukmenatausahakan penerimaan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan KementerianNegara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat DaerahMenteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekeninguntuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungankementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapatpersetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementeriannegara/lembaga, kantor/satuan kerja di lingkungan kementeriannegara/lembaga dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluanpembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh KuasaBendahara Umum Negara kepada pihak yang menyediakanbarang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukanpembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebutsebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaanrekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanismepertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan olehBendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintahmengenai pengelolaan uang negara.Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untukmengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangkapelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga.Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negaradapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupanrekening.
  • Keuangan Negara57Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijinpembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan satuan kerja perangkat daerah. Untuk kelancaranpelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan kerjayang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untukkeperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung olehBendahara Umum Daerah kepada pihak yang menyediakanbarang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukanpembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebutsebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaanrekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanismepertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan olehBendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintahmengenai pengelolaan uang daerah.Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untukmengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangkapelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.13. Pengelolaan Piutang dan UtangPengelolaan PiutangPemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibahkepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkandalam Undang-undang tentang APBN.Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibahkepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkandalam Undang-undang tentang APBN. Tata cara pemberianpinjaman atau hibah diatur dengan peraturan pemerintah.Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelolapendapatan, belanja, dan kekayaan negara/ daerah wajibmengusahakan agar setiap piutang negara/ daerah diselesaikanseluruhnya dan tepat waktu.
  • Perbendaharaan Negara58Piutang negara/ daerah yang tidak dapat diselesaikanseluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.Piutang negara/ daerah jenis tertentu19Penyelesaian piutangmempunyai hakmendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.Penyelesaian piutang negara/ daerah yang timbul sebagaiakibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melaluiperdamaian, kecuali mengenai piutang negara/ daerah yang carapenyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.201. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidakdisepakati tidak lebih dari Rp.10. miliar.yang menyangkut piutang negaraditetapkan oleh:2. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakatilebih dari Rp.10.miliar sampai dengan Rp.100.miliar.3. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan PerwakilanRakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebihdari Rp.100.miliar.Pelaksanaan ketentuan yang menyangkut piutangPemerintah Daerah ditetapkan oleh:1. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yangtidak disepakati tidak lebih dari Rp.5.miliar.2. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbanganDPRD, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebihdari Rp.5.miliar.Perubahan atas jumlah uang, ditetapkan dengan undang-undang. Piutang negara/ daerah dapat dihapuskan secara mutlak19Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lainpiutang pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri.20Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisihantara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajibanyang diakui oleh debitur.
  • Keuangan Negara59atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.Penghapusan, sepanjang menyangkut piutang PemerintahPusat, ditetapkan oleh:1. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp.10. miliar.2. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp.10. miliar sampai denganRp.100.miliar.3. Presiden dengan persetujuan DPRuntuk jumlah lebih dariRp.100.miliar.Penghapusan, sepanjang menyangkut piutang PemerintahDaerah, ditetapkan oleh:1. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai denganRp.5.miliar.2. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD untukjumlah lebih dari Rp.5.miliar.Perubahan atas jumlah uang, ditetapkan dengan undang-undang. Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.Pengelolaan UtangMenteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberikuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utangnegara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeriataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan dalam Undang-undang APBN.Utang/hibah dapat diteruspinjamkan kepada PemerintahDaerah/ BUMN/ BUMD. Biaya berkenaan dengan prosespengadaan utang atau hibah dibebankan pada Anggaran BelanjaNegara.Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibahbaik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta
  • Perbendaharaan Negara60penerusan utang atau hibah luar negeri kepada PemerintahDaerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerahsesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerahtentang APBD.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahmenyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengankeputusan gubernur/bupati/walikota.Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerahdibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.Hak tagih mengenai utang atas beban negara/ daerahkedaluwarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo,kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Ketentuan ini tidakberlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjamannegara/ daerah.Kedaluwarsaan tertunda apabila pihak yang berpiutangmengajukan tagihan kepada negara/ daerah sebelum berakhirnyamasa kedaluwarsa. Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayatini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.14. Pengelolaan InvestasiPemerintah dapat melakukan investasi jangka panjanguntuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaatlainnya.Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, daninvestasi langsung dan diatur dengan peraturan pemerintah.Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaannegara/ daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaannegara/ daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.
  • Keuangan Negara6115. Pengelolaan Barang Milik Negara/ DaerahMenteri Keuangan mengatur pengelolaan barang miliknegara. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagikementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.Kepala kantor dalam lingkungan kementeriannegara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalamlingkungan kantor yang bersangkutan.Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakanpengelolaan barang milik daerah.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahmelakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barangmilik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan olehgubernur/ bupati/ walikota.Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah PenggunaBarang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajibmengelola dan menatausahakan barang milik negara/ daerah yangberada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagipenyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah tidak dapatdipindahtangankan.Pemindahtanganan barang milik negara/ daerah dilakukandengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakansebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuanDPR/DPRD.Persetujuan DPR dilakukan untuk:1. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.2. Tanah dan/atau bangunan tersebut tidak termasuk tanahdan/atau bangunan yang:
  • Perbendaharaan Negara621) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah ataupenataan kota.2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunanpengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaananggaran.3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri.4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum.5) Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkanketentuan perundang-undangan, yang jika statuskepemilikannya dipertahankan tidak layak secaraekonomis.3. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/ataubangunan yang bernilai lebih dari Rp.100 miliar.Pemindahtanganan barang milik negara selain tanahdan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.10.miliar sampaidengan Rp.100 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuanPresiden.Pemindahtanganan barang milik negara selain tanahdan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.10.miliardilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.Persetujuan DPRD dilakukan untuk:1. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.2. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf aayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah ataupenataan kota.2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunanpengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaananggaran.
  • Keuangan Negara633) Diperuntukkan bagi pegawai negeri.4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum.5) Dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkanketentuan perundang-undangan, yang jika statuskepemilikannya dipertahankan tidak layak secaraekonomis.3. Pemindahtanganan barang milik daerah selaintanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5. miliar.Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanahdan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5. miliardilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.Penjualan barang milik negara/ daerah dilakukan dengancara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.Barang milik negara/ daerah yang berupa tanah yangdikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas namapemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yangbersangkutan. Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan pensertifikatantanah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah pusat/daerahberkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidangpertanahan nasional.Bangunan milik negara/ daerah harus dilengkapi denganbukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.Tanah dan bangunan milik negara/ daerah yang tidakdimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokokdan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkanpemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyeleng-garaan tugas pemerintahannegara/ daerah.Barang milik negara/ daerah dilarang untuk diserahkankepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepadaPemerintah Pusat/Daerah.
  • Perbendaharaan Negara64Barang milik negara/ daerah dilarang digadaikan ataudijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasipengelolaan barang milik negara/ daerah diatur dengan peraturanpemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut meliputi perencanaankebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan,penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan.16. Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/DaerahPihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:1. Uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yangberada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.3. Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada padainstansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.4. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya miliknegara/ daerah.5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/ daerahyang diperlukan untuk penyelenggaraan tugaspemerintahan. Barang milik pihak ketiga yang dikuasaidimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai ataudigunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkanhubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihakketiga.17. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBDAkuntansi KeuanganMenteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Negara/ daerah menyelenggarakanakuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana,
  • Keuangan Negara65termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Aset tersebutadalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan,investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, sertadikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkanmemberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.Ekuitas dana tersebut adalah kekayaan bersih pemerintahyang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruhkewajiban atau utang pemerintah.Menteri/pimpinan lembaga 21Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawabkepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari/kepala satuan kerjaperangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakanakuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana,termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalamtanggung jawabnya.Akuntansi tersebut digunakan untuk menyusun laporankeuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standarakuntansi pemerintahan.Penatausahaan DokumenSetiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumenyang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajibmenatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baiksesuai dengan Undang-undang tentang kearsipan.Pertanggungjawaban KeuanganBendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaranbertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yangmenjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara UmumNegara/ Bendahara Umum Daerah.21Tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yangtidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
  • Perbendaharaan Negara66segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaanpenerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepadaPresiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan ataspelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepadagubernur/ bupati/ walikota dari segi hak dan ketaatan kepadaperaturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yangdilakukannya.Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal danmaterial kepada Presiden/ gubernur/ bupati/ walikota ataspelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalampenguasaannya.Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secaraformal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaankegiatan yang berada dalam penguasaannya.Laporan KeuanganMenteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusunLaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepadaPresiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawabanpelaksanaan APBN.Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat:1. Menteri/pimpinan lembaga selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikanlaporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporankeuangan Badan Layanan Umum pada kementeriannegara/lembaga masing-masing.2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf adisampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  • Keuangan Negara673. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaramenyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat.4. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalamkepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusunikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.Laporan Keuangan tersebut disampaikan Presiden kepadaBadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahunanggaran berakhir.Menteri/pimpinan lembaga selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwapengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistempengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telahdiselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dankinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selakuPejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuanganpemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/ bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah:1. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikanlaporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran,neraca, dan catatan atas laporan keuangan.2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf adisampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangandaerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaranberakhir.3. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selakuBendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus KasPemerintah Daerah.
  • Perbendaharaan Negara684. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerahdalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkanmenyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.Laporan Keuangan tersebut disampaikangubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuanganpaling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepalasatuan kerja perangkat daerah selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwapengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistempengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telahdiselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.Komite Standar Akuntansi PemerintahanDalam rangka transparansi dan akuntabilitaspenyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk KomiteStandar Akuntansi Pemerintahan.Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugasmenyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baikuntuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuaidengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum.Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahansebagaimana tersebut, Komite Standar AkuntansiPemerintahan menetapkan proses penyiapan standar danmeminta pertimbangan mengenai substansi standar kepadaBadan Pemeriksa Keuangan.Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (due process) agardihasilkan standar yang objektif dan bermutu.Terhadap pertimbangan yang diterima dari BadanPemeriksa Keuangan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahanmemberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukanpenyesuaian sebelum standar akuntansi pemerintahanditetapkan menjadi peraturan pemerintah.
  • Keuangan Negara69Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, danmasa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tersebutditetapkan dengan keputusan Presiden. Keanggotaan KomiteStandar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tersebut berasaldari profesional di bidang akuntansi dan berjumlah sebanyak-banyaknya 9 orang yang ketua dan wakil ketuanya dipilih dari danoleh anggota.18. Pengendalian Intern PemerintahDalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, danakuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selakuKepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistempengendalian intern di lingkungan pemerintahan secaramenyeluruh. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaramenyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidangperbendaharaan. Menteri/pimpinan lembaga selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistempengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing.Gubernur/ bupati/ walikota mengatur lebih lanjut danmeyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkunganpemerintah daerah yang dipimpinnya.Sistem pengendalian intern tersebut ditetapkan denganperaturan pemerintah. Sistem pengendalian intern yang akandituangkan dalam peraturan pemerintah dimaksud dikonsultasikandengan Badan Pemeriksa Keuangan.19. Penyelesaian Kerugian Negara/ DaerahSetiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan olehtindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segeradiselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukumatau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukanbendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif
  • Perbendaharaan Negara70atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangankebendaharaan.Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan padaketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara22Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepalasatuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutanganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian.Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukanuntuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atauberkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab parapegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelolakeuangan pada khususnya.Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikankewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsungmerugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara danpejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabatnegara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukanbendahara.22Pasal 35 UU 17/2003:(1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidaklangsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan menggantikerugian dimaksud.(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar,dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negaraadalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabankepada Badan Pemeriksa Keuangan.(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawabsecara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalampengurusannya.(4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.
  • Keuangan Negara71negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutanterjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasanlangsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembagadan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepadabendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikankewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupandan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidakmungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembaliankerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutansegera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantiankerugian sementara kepada yang bersangkutan.Surat keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukumuntuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negaraadalah menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebananpenggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negaraadalah Menteri Keuangan, surat keputusan pembebananpenggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan olehPresiden.Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalahpimpinan lembaga negara, surat keputusan pembebananpenggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan olehPresiden.Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasanlangsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepadagubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan
  • Perbendaharaan Negara72Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelahkerugian daerah itu diketahui.Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepadabendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikankewajibannya dapat segera dimintakan surat pernyataankesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebutmenjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugiandaerah dimaksud.Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidakmungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembaliankerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutansegera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantiankerugian sementara kepada yang bersangkutan. Surat keputusantersebut mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sitajaminan (conservatoir beslaag).Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalahKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, surat keputusanpembebanan penggantian kerugian sementara dimaksudditerbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Daerah.Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalahKepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, surat keputusanpembebanan penggantian kerugian sementara dimaksudditerbitkan oleh gubernur/bupati/walikota.Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalahpimpinan lembaga pemerintahan daerah, surat keputusanpembebanan penggantian kerugian sementara dimaksudditerbitkan oleh Presiden.Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadapbendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/ daerahditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan
  • Keuangan Negara73menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku23Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahliwaris untuk membayar ganti kerugian negara/ daerah menjadihapus apabila dalam waktu 3 tahun sejak keputusan pengadilanyang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri.Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugiannegara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenaipemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadappegawai negeri bukan bendahara ditetapkan olehmenteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/ daerah diaturdengan peraturan pemerintah. Bendahara, pegawai negeri bukanbendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untukmengganti kerugian negara/ daerah dapat dikenai sanksiadministratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidakmembebaskan dari tuntutan ganti rugi.Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsajika dalam waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebutatau dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidakdilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggaldunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepadapengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas padakekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal daribendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan.23Yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinyakepada instansi yang berwenang.
  • Perbendaharaan Negara74bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejakbendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan diketahui melarikan diri ataumeninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waristidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanyakerugian negara/ daerah.Ketentuan penyelesaian kerugian negara/ daerahsebagaimana diatur dalam UU No. 1/2004 berlaku pula untukuang dan/atau barang bukan milik negara/ daerah, yang beradadalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugaspemerintahan.Ketentuan penyelesaian kerugian negara/ daerah dalamUU No. 1/2004 berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaankeuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undangtersendiri. Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelolaperusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh ataupaling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RepublikIndonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjangtidak diatur dalam undang-undang tersendiri.20. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumBadan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukankesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaannegara/ daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dandimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BadanLayanan Umum yang bersangkutan.Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintahpusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknisdilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidangpemerintahan yang bersangkutan.
  • Keuangan Negara75Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintahdaerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah danpembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkatdaerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yangbersangkutan.Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencanakerja dan anggaran tahunan.Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dankinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporankeuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintahdaerah.Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalamrencana kerja dan anggaran tahunan tersebut dikonsolidasikandalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah yang bersangkutan.Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umumsehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakanPendapatan Negara/ daerah. Badan Layanan Umum dapatmemperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badanlain.Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untukmembiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BadanLayanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.21. Ketentuan Peralihan1. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatandan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 dan Pasal 13 UUPN dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuandan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belumdilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasiskas.
  • Perbendaharaan Negara762. Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas UmumNegara pada Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 UUPN dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksanasecara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.3. Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas UmumDaerah pada bank yang telah ditentukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 UUPN dilaksanakan secarabertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.4. Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (1) UUPN mulai dilaksanakan pada saatpenggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat UtangNegara sebagai instrumen moneter.5. Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat UtangNegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UUPN dilakukanmulai tahun 2005.6. Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikanSertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen moneter, tingkatbunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga SuratUtang Negara yang berasal dari penyelesaian BantuanLikuiditas Bank Indonesia.Daftar Istilah Penting1. PerbendaharaanNegara: Pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan negara, termasuk investasi dankekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkandalam APBN dan APBD.2. Kas Negara : Tempat penyimpanan uang negara yangditentukan oleh Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara untukmenampung seluruh penerimaan negara danmembayar seluruh pengeluaran negara.
  • Keuangan Negara773. RekeningKas UmumNegara: Rekening tempat penyimpanan uang negarayang ditentukan oleh Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara untukmenampung seluruh penerimaan negara danmembayar seluruh pengeluaran negara padabank sentral.4. Kas Daerah : Tempat penyimpanan uang daerah yangditentukan oleh gubernur/bupati/walikotauntuk menampung seluruh penerimaandaerah dan membayar seluruh pengeluarandaerah.5. RekeningKas UmumDaerah: Rekening tempat penyimpanan uang daerahyang ditentukan olehgubernur/bupati/walikota untuk menampungseluruh penerimaan daerah dan membayarseluruh pengeluaran daerah pada bank yangditetapkan.6. PiutangNegara: Jumlah uang yang wajib dibayar kepadaPemerintah Pusat dan/atau hak PemerintahPusat yang dapat dinilai dengan uangsebagai akibat perjanjian atau akibat lainnyaberdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku atau akibat lainnya yang sah.7. PiutangDaerah: Jumlah uang yang wajib dibayar kepadaPemerintah Daerah dan/atau hak PemerintahDaerah yang dapat dinilai dengan uangsebagai akibat perjanjian atau akibat lainnyaberdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku atau akibat lainnya yang sah.8. UtangNegara: Jumlah uang yang wajib dibayar PemerintahPusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusatyang dapat dinilai dengan uang berdasarkanperaturan perundang-undangan yangberlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebablainnya yang sah.
  • Perbendaharaan Negara789. UtangDaerah: Jumlah uang yang wajib dibayar PemerintahDaerah dan/atau kewajiban PemerintahDaerah yang dapat dinilai dengan uangberdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, perjanjian, atau berdasarkansebab lainnya yang sah.10. BarangMilikNegara: Semua barang yang dibeli atau diperolehatas beban APBN atau berasal dariperolehan lainnya yang sah.11. BarangMilikDaerah: Semua barang yang dibeli atau diperolehatas beban APBD atau berasal dariperolehan lainnya yang sah.12. PenggunaAnggaran: Pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran kementeriannegara/lembaga/satuan kerja perangkatdaerah.13. PenggunaBarang: Pejabat pemegang kewenangan penggunaanbarang milik negara/daerah.14. Bendahara : Setiap orang atau badan yang diberi tugasuntuk dan atas nama negara/daerah,menerima, menyimpan, danmembayar/menyerahkan uang atau suratberharga atau barang-barang negara/daerah.15. BendaharaUmumNegara: Pejabat yang diberi tugas untukmelaksanakan fungsi bendahara umumnegara.16. BendaharaUmumDaerah: Pejabat yang diberi tugas untukmelaksanakan fungsi bendahara umumdaerah.17. BendaharaPenerimaan: Orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uangpendapatan negara/daerah dalam rangka
  • Keuangan Negara79pelaksanaan APBN/APBD padakantor/satuan kerja kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerah.18. BendaharaPengeluaran: Orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, membayarkan,menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang untukkeperluan belanja negara/daerah dalamrangka pelaksanaan APBN/APBD padakantor/satuan kerja kementeriannegara/lembaga/ pemerintah daerah.19. Menteri/PimpinanLembaga: Pejabat yang bertanggung jawab ataspengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.20. KementerianNegara/Lembaga: Kementerian negara/ lembaga pemerintahnon kementerian negara/lembaga negara.21. PejabatPengelolaKeuanganDaerah: Kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagiankeuangan yang mempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan APBD danbertindak sebagai Bendahara UmumDaerah.22. KerugianNegara/Daerah: Kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai.23. BadanLayananUmum: Instansi di lingkungan Pemerintah yangdibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan dandalam melakukan kegiatannya didasarkanpada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  • Perbendaharaan Negara8024. BankSentral: Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.
  • 81Bab 3Pemeriksaan, Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara1. PendahuluanUntuk mendukung keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara,perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaanoleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPerlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuanganyang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalamPasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masihberpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor deAlgemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor320).Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undangNomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masihbelum memiliki landasan operasioal yang memadai dalampelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selain
  • Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara82berpedoman pada IAR, dalam pemeriksaan BPK juga berpedomanpada Indische Comptabiliteitswet atau ICW (Staatsblad 1925Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53).Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif,dalam UU 15/2004 diatur hal-hal pokok yang berkaitan denganpemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarasebagai berikut:1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa.2. Lingkup pemeriksaan.3. Standar pemeriksaan.4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan.5. Akses pemeriksa terhadap informasi.6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern.7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut.8. Pengenaan ganti kerugian negara.9. Sanksi pidana.2. Lingkup Pemeriksaan BPKSebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yangmenjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dantanggung jawab mengenai keuangan negara.Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangannegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenanganuntuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:.1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporankeuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka
  • Keuangan Negara83memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaraninformasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomidan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yanglazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparatpengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaankinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan iniadalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadiperhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah,pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayaidengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secaraekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secaraefektif.3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yangdilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaankeuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalampemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaaninvestigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimanadimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standarpemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK denganmempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secarainternasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPKperlu mengonsultasikannya dengan pihak pemerintah sertadengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan ataspengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan negara.BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara.Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan
  • Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara84negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publikberdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaantersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ketentuan ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasipelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik.Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebutselanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan,sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.Pemeriksaan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 2 terdiriatas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, danpemeriksaan dengan tujuan tertentu.Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporankeuangan.Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaankeuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomidan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaanyang tidak termasuk dalam pemeriksaan. Pemeriksaan dengantujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal laindi bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaanatas sistem pengendalian intern pemerintah.Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standarpemeriksaan.Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelahberkonsultasi dengan Pemerintah. Dalam penyusunan standarpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini, BPKmenetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenaisubstansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standardimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secaracermat (due process) dengan melibatkan organisasi terkait dan
  • Keuangan Negara85mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agardihasilkan standar yang diterima secara umum.3. Pelaksanaan PemeriksaanBPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketigatahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, danpelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahapperencanaan, mencakup kebebasan dalam menentukan obyekyang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telahdiatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaanberdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPKdapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internpemerintah, memperhatikan masukan dari .pihak lembagaperwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itukebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antaralain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan danmetode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifatinvestigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaankeuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia,anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukanoleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luaspemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dandifokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampakpada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi danefektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparatpengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasilpemeriksaannya kepada BPK.BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data,dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatanuntuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalampengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukanpenyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumenpengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.
  • Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara86Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan danpelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metodepemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporanpemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPKmemperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembagaperwakilan. Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusanrapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembagaperwakilan.Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat,BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuankonsultasi.Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapatmempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, danmasyarakat. Informasi dari pemerintah termasuk dari lembagaindependen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi,kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi,Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan. Informasi dari masyarakat termasukhasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat danketerangan organisasi profesi terkait, berita media massa,pengaduan langsung dari masyarakat.Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasilpemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.Untuk keperluan tersebut laporan hasil pemeriksaan internpemerintah wajib disampaikan kepada BPK.Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapatmenggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yangbekerja untuk dan atas nama BPK. Penggunaan pemeriksadan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidakmemiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahliyang diperlukan dalam suatu pemeriksaan. Pemeriksa dan/atautenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalahpemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah,
  • Keuangan Negara87pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratanyang ditentukan oleh BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasaldari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasanpimpinan instansi yang bersangkutan.Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:1. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat ataupihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.2. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset,lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalampenguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyekpemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalampelaksanaan tugas pemeriksaannya.3. Melakukan penyegelan244. Meminta keterangantempat penyimpanan uang, barang,dan dokumen pengelolaan keuangan negara.255. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alatbantu pemeriksaankepada seseorang.2624Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagaisalah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam denganmemperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/pelayanan di tempat yangdiperiksa. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaanuang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditundakarena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang,dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usahapemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaanberlangsung.25Permintaan keterangan dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh,melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitandengan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseoranganatau badan hukum.26Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh)fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuatdan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.
  • Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara88Dalam rangka meminta keterangan BPK dapat melakukanpemanggilan kepada seseorang. Tata cara pemanggilan dimaksudditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja,pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaansistem pengendalian intern pemerintah. Pengujian dan penilaiandimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu danhasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Denganpengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkanefisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Hasilpengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagipemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendaliandan kinerja pemeriksaan intern.Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatifguna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerahdan/atau unsur pidana.Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPKsegera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Tata cara penyampaian laporan diatur bersama oleh BPKdan Pemerintah.4. Hasil Pemeriksaan dan Tindak LanjutHasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKdisusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaankeuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akanmenghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkanpemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkankesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikankepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannyaditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihakterkait.
  • Keuangan Negara89Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporanhasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepadapemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasilpemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukankoreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporankeuangan yang telah diperiksa (audited financial statements)memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepadaDPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapitemuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasilpemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasilpemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabilapemeriksa menemukan unsur pidana, UU 15/2004 mewajibkanBPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuaidengan peraturan perundang-undangan.BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaanyang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksuddisampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengankewenangannya, dan kepada Presiden sertagubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperolehinformasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasipublik, UU 15/2004 menetapkan bahwa setiap laporan hasilpemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilandinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakatdapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasilpemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.UU 15/2004 mengamanatkan pemerintah untukmenindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPKperlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atastindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelahpemeriksaan selesai dilakukan.Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporaninterim pemeriksaan. Laporan interim pemeriksaan dimaksud,diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan
  • Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara90dengan bertujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanandan/atau pencegahan bertambahnya kerugian.Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuanganpemerintah memuat opini. Opini merupakan pernyataanprofesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuanganyang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan padakriteria:1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.4. Efektivitas sistem pengendalian intern.Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan olehpemeriksa, yakni:1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion).2. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).3. Opini tidak wajar (adversed opinion).4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan,kesimpulan, dan rekomendasi.Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuatkesimpulan.Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawabatas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuatatau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuanganpemerintah pusat2727Laporan keuangan pemerintah pusat adalah laporan keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara.disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPDselambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangandari pemerintah pusat.
  • Keuangan Negara91Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuanganpemerintah daerah 2828Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara.disampaikan oleh BPK kepada DPRDselambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangandari pemerintah daerah.Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepadaPresiden/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengankewenangannya.Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepadaDPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentudisampaikan kepada DPR/ DPD/ DPRD sesuai dengankewenangannya.Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepadaPresiden/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengankewenangannya.Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diaturbersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengankewenangannya.Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepadalembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 bulan sesudahberakhirnya semester yang bersangkutan.Ikhtisar hasil pemeriksaan disampaikan pula kepadaPresiden/ gubernur/ bupati/ walikota selambat-lambatnya 3 bulansesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepadalembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporanhasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapatdiperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.
  • Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara92Laporan hasil pemeriksaan tidak termasuk laporan yangmemuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporanhasil pemeriksaan. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupapelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam halsebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan,pejabat wajib memberikan alasan yang sah.Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasankepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporanhasil pemeriksaan.Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPKselambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaanditerima.BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasilpemeriksaan. Dalam rangka pemantauan ini, BPKmenatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasipermasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atasrekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPKmenelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabatyang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakahtindak lanjut telah dilakukan.Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibandapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjutkepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaanBPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengankewenangannya.DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalamrangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
  • Keuangan Negara93DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukanpemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dapat berupapemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan,pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukantindak lanjut hasil pemeriksaan.5. Pengenaan Ganti Kerugian NegaraSebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3)Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, UU 15/2004 mengatur lebih lanjut tentang pengenaanganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPKmenerbitkan surat keputusan penetapan batas waktupertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yangterjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalampersediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendaharatersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK.Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/ daerahini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktupertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yangterjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalampersediaan yang merugikan keuangan negara/ daerah. Suratkeputusan dimaksud diterbitkan apabila belum ada penyelesaianyang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian gantikerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK.Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaandiri kepada BPK dalam waktu 14 hari kerja setelah menerimasurat keputusan.Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan ataupembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusanpembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepadabendahara bersangkutan. Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila
  • Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara94bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas darikesalahan, kelalaian, atau kealpaan.Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerahterhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasidengan pemerintah.Tata cara penyelesaian ganti kerugian berlaku pula bagipengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yangseluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undangtersendiri.Menteri /pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara danbadan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkanpenyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugiannegara/daerah dimaksud.BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugiannegara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/ataupejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.6. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004Pasal 24(1)Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankankewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolakmemberikan keterangan yang diperlukan untukkepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau dendapaling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).
  • Keuangan Negara95(2)Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaanpemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(3)Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukanoleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpamenyampaikan alasan penolakan secara tertulisdipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(4)Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan ataumembuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjarapaling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 25(1)Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakandokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugaspemeriksaan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 10melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).(2)Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannyasehubungan dengan kedudukan dan/atau tugaspemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan /ataudenda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).
  • Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara96Pasal 26(1)Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkantemuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yangdiperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun 6 (enam ) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(2)Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untukmenindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalamlaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).7. Ketentuan PeralihanKetentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangansebagaimana dimaksud dalam UU 15/2004 dilaksanakan mulaisejak pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2006.Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedangdilakukan oleh BPK dan/atau Pemerintah pada saat UU 15/2004mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang ada sebelum berlakunya UU 15/2004.Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) UU 15/2004ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya UU15/2004.Daftar Istilah Penting1. Pemeriksaan : Proses identifikasi masalah, analisis, danevaluasi yang dilakukan secaraindependen, obyektif, dan profesionalberdasarkan standar pemeriksaan, untukmenilai kebenaran, kecermatan,
  • Keuangan Negara97kredibilitas, dan keandalan informasimengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.2. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.3. Pemeriksa : Orang yang melaksanakan tugaspemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atasnama BPK..4. pejabat, : Pejabat yang diperiksa dan/atau yangbertanggung jawab, satu orang atau lebihyang diserahi tugas untuk mengelolakeuangan negara.5. Lembagaperwakilan: DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atauDPRD Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945.6. PengelolaanKeuanganNegara: Keseluruhan kegiatan pejabat pengelolakeuangan negara sesuai dengankedudukan dan kewenangannya, yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan pertanggungjawaban.7. TanggungJawabKeuanganNegara: Kewajiban Pemerintah untukmelaksanakan pengelolaan keuangannegara secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis,efektif, dan transparan, denganmemperhatikan rasa keadilan dankepatutan.8. Standarpemeriksaan: Patokan untuk melakukan pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara yang meliputi standarumum, standar pelaksanaan pemeriksaan,
  • Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara98dan standar pelaporan yang wajibdipedomani oleh BPK dan/ataupemeriksa.9. LaporanKeuangan: Bentuk pertanggungjawabansebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30,Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3),serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara.10. Dokumen : Data, catatan, dan/atau keterangan yangberkaitan dengan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara, baiktertulis di atas kertas atau sarana lain,maupun terekam dalam bentuk/corakapapun.11. Opini : Pernyataan profesional sebagaikesimpulan pemeriksa mengenai tingkatkewajaran informasi yang disajikandalam laporan keuangan.12. Rekomendasi : Saran dari pemeriksa berdasarkan hasilpemeriksaannya, yang ditujukan kepadaorang dan/atau badan yang berwenanguntuk melakukan tindakan dan/atauperbaikan.
  • PERIMBANGAN KEUANGANPUSAT DAN DAERAH
  • 101Bab 4Pendahuluan1. Latar BelakangUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalamkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber dayaalam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatursecara adil dan selaras.Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melaluipenyediaan Sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenanganPemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan TugasPembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistemkeuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas,dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuaidengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutanpenyelenggaraan otonomi daerah.Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakanpemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapaimasyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara KesatuanRepublik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerahprovinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiapdaerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkanefisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
  • Pendahuluan102pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, sertapemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakansecara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengandemikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasankonstitusional pembentukan Undang-Undang tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah dan PemerintahanDaerah.Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang RekomendasiKebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah danKetetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atasLaporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MAmerekomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan PerwakilanRakyat agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar danmenyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah. Sejalan dengan amanat TAP MPR tersebutserta adanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangandi bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17Tahun 2002, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinyaperubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistemKeuangan Negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25Tahun 1999 perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan keuanganantara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dimaksudkanuntuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepadapemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah103money follows function, yang mengandung makna bahwapendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadikewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkatpemerintahan.Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan PemerintahanDaerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah danpemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dantransparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dankebutuhan daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tigafungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsialokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnyalebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkanfungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahuikebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagianketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalampenentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintahdan Pemerintahan Daerah.Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan,pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerahsecara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti denganpengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasionalsecara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintahdan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom,penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukanberdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, danakuntabilitas.Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secaraefisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupuntidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan,maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahdibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenanganpemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayaidari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikankepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
  • Pendahuluan104dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugaspembantuan.Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerahterdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjamandaerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerahmerupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajakdaerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerahdalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerahsebagai perwujudan asas desentralisasi.Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumberdari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), DanaAlokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DanaPerimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalammendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangiketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat danDaerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaanpemerintahan antardaerah. Ketiga komponen Dana Perimbanganini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah sertamerupakan satu kesatuan yang utuh.DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentasetertentu. Pengaturan DBH dalam UU 33/2004 merupakanpenyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.Dalam UU 33/2004 dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasilpenerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib PajakOrang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektorpertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK,dialihkan menjadi DBH. DAU bertujuan untuk pemerataankemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untukmengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah105melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhandan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besarkecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakanselisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah(fiscal capacity). Dalam UU 33/2004 ditegaskan kembalimengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU,Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapikebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatifkecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namunkebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatifbesar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAUsebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerahdan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayaikebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yangbelum mencapai standar tertentu atau untuk mendorongpercepatan pembangunan daerah.UU 33/2004 juga mengatur hibah yang berasal dari pemerintahnegara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional,Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baikdalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barangdan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perludibayar kembali.Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, UU 33/2004 jugamengatur pemberian dana darurat kepada daerah karena bencananasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapatditanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, Pemerintahjuga dapat memberikan dana darurat pada daerah yang mengalamikrisis solvabilitas, yaitu daerah yang mengalami krisis keuanganberkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanankepada masyarakat setempat, Pemerintah dapat memberikan DanaDarurat kepada daerah tersebut setelah dikonsultasikan terlebihdahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yangbertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan
  • Pendahuluan106meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yangbersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidakmenimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri sertastabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu,pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan,mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam UU33/2004.Dalam UU 33/2004 juga ditegaskan bahwa daerah dilarangmelakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yangbersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melaluiPemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturanini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dankesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter olehPemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasiuntuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkanpenerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyekpembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidakmenghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasanpinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan bataskumulatif pinjaman pemerintah daerah.Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerahdengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilaibersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuanPemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul daripenerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab daerahsepenuhnya.Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dandapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentinganyang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Semua penerimaan danpengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban daerah dalam tahunanggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.Dalam pengadministrasian keuangan daerah, APBD, PerubahanAPBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunditetapkan dengan peraturan daerah.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah107Surplus APBD digunakan untuk membiayai pengeluaran daerahtahun anggaran berikutnya, membentuk Dana Cadangan, danpenyertaan modal dalam perusahaan daerah. Dalam hal anggarandiperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untukmenutup defisit tersebut. Pengaturan Dana Dekonsentrasibertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaankewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernursebagai wakil Pemerintah. Dana Tugas Pembantuan untukmenjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenanganPemerintah yang ditugaskan kepada daerah.Dalam UU 33/2004 ditegaskan bahwa pengadministrasian danadekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan melaluimekanisme APBN, sedangkan pengadiministrasian danadesentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Hal ini dimaksudkanagar penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerahdapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Desentralisasiberdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukanadanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistemtersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan danpengendalian fiskal nasional.Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, makapokok-pokok muatan UU 33/2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahadalah sebagai berikut:1. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuanganPemerintah dan pemerintahan daerah sesuai asasDesentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.2. Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor PertambanganPanas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 WajibPajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21..333. Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalamkomponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil.4. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum.
  • Pendahuluan1085. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus.6. Penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat.7. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme PinjamanDaerah, termasuk Obligasi Daerah.8. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.9. Penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah.10. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam UU 33/2004dipertegas dengan pemberian sanksi2. Prinsip Kebijakan Perimbangan KeuanganPerimbangan Keuangan antara Pemerintah dan PemerintahanDaerah merupakan Subsistem keuangan negara sebagaikonsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan PemerintahDaerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah danPemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidakterpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkanuntuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahanyang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepadadaerah.Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerahdalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan ataspenyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerahdengan memperhatikan stabilitas29Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan PemerintahanDaerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangkapendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi,dan Tugas Pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakandan keseimbangan fiskal.29Stabilitas pada ketentuan ini adalah stabilitas kondisi perekonomiannasional. Sedangkan keseimbangan fiskal pada ketentuan ini adalahkeseimbangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sertaantardaerah.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah109sejalan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah danPemerintahan Daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangankeuangan tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah tetapijuga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya.PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada PemerintahDaerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuaidengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskalantara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-pemerintahdaerah.Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaandalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.Lain-Lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerahuntuk memperoleh pendapatan selain pendapatan di atas.3. Dasar Pendanaan Pemerintahan DaerahPenyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkapelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan olehgubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanaiAPBN.Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan olehgubernur dalam rangka Tugas Pembantuan, didanai APBN.Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaanDekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaanTugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerahdiikuti dengan pemberian dana. Pendanaan dalam ketentuan inidisesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yangdilimpahkan dan/atau Tugas Pembantuan yang diberikan.
  • Pendahuluan110
  • 111Bab 5Sumber Penerimaan DaerahPenerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atasPendapatan Daerah dan Pembiayaan.Pendapatan Daerah bersumber dari:1. Pendapatan Asli Daerah.2. Dana Perimbangan.3. Lain-lain Pendapatan.Pembiayaan bersumber dari:1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.2. Penerimaan pinjaman daerah.3. Dana cadangan daerah.4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.1. Pendapatan Asli DaerahPAD bersumber dari:a. Pajak daerah.b. Retribusi daerah.c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:• Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
  • Sumber Penerimaan Daerah112• Jasa giro30• Pendapatan bunga..• Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uangasing.• Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat daripenjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa olehdaerah.Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yangmenyebabkan ekonomi biaya tinggi31b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yangmenghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasaantardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.32Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerahdilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerahdiarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besarkepada Daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah melaluiperluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskresi dalampenetapan tarif pajak dan retribusi tersebut..Perluasan basis pajak tersebut antara lain dengan menambah jenispajak dan retribusi baru dan diskresi penetapan tarif dilakukan30Termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.31Peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biayatinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusioleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat danprovinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.32Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk,lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lainadalah retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi ataspengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah113dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Daerahdalam menetapkan tarif sesuai tarif maksimal yang ditetapkandalam undang-undang.Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.2. Dana PerimbanganDana Perimbangan merupakan pendanaan pelaksanaanDesentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu denganyang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebutsaling mengisi dan melengkapi. Dana Perimbangan terdiri atas:1. Dana Bagi Hasil.2. Dana Alokasi Umum.3. Dana Alokasi KhususJumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggarandalam APBN. Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBNdimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagiDaerah.1). Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).2. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib PajakOrang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
  • Sumber Penerimaan Daerah114SDAHasil PenjualanKekayaan DaerahKeuntungan selisihnilai tukar RupiahPendapatan BungaJasa GiroLain-lain PADyang SahHasil PengelolaanKekayaan Daerahyang DipisahkanRetribusi DaerahPajak DaerahDAKDAUDana Bagi HasilPertambanganUmumKehutananPerikananMinyak BumiGas BumiPanas BumiDari BankDari MasyarakatDari Pemda LainDari PemerintahDari Lembaga Bukan BankObligasi DaerahPADKomisi, potongan,bentuk lainDanaPerimbanganBPHTBPBBPPhPajakPendapatanDaerahHasil PenjualanKekayaanDana CadanganPenerimaanPinjaman DaerahSisa LebihPerhitunganPembiayaanDana DaruratHibahLain2PendapatanSumberPenerimaanDaerah
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah115PajakDana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antaradaerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerahdengan rincian sebagai berikut:1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dandisalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi.2. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dandisalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.3. 9% untuk biaya pemungutan.10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepadaseluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasipenerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangansebagai berikut:1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerahkabupaten dan kota332. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dankota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampauirencana penerimaan sektor tertentu.34Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80%dengan rincian sebagai berikut:.1. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkanke Rekening Kas Umum Daerah3533Pembagian tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuankeuangan antardaerah.34Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasipemungutan PBB. sektor tertentu adalah penerimaan PBB dari sektorperkotaan dan perdesaan.provinsi.35Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uangdaerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampungseluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
  • Sumber Penerimaan Daerah1162. 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dandisalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.Gambar 1Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikandengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.Pembagian tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataankemampuan keuangan antardaerah.Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilakukan sesuaidengan peraturan perundang- undangan.Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yangmerupakan bagian daerah adalah sebesar 20%.Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh dibagi antara pemerintahdaerah provinsi dan kabupaten/kota.Dana Bagi Hasil dari penerimaan36bank yang ditetapkan. Rekening Kas Umum Daerah ini dikelola oleh Kepalasatuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.36Ditetapkan oleh Menteri Keuangan.PPh Pasal 25 dan Pasal 29Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagiinsentif kepadakab/kota, 3.5%biaya pemungutan,9.0%seluruh kab/kota,6.5%provinsi ybs,16.2%kab/kota ybs,64.8%
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah117dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untukprovinsi.Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan secara triwulanan.Gambar 2Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTBSDADana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasaldari:1. Kehutanan.2. Pertambangan umum.3. Perikanan.4. Pertambangan minyak bumi.5. Pertambangan gas bumi.6. Pertambangan panas bumi.Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber dayaalam ditetapkan sebagai berikut:1. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan iuranHak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yangkab/kota penghasil,64.0%provinsi ybs,16.0%seluruh kab/kota,20.0%
  • Sumber Penerimaan Daerah118Pemda,80.0%Pemerintah,20.0%Pemda,80.0%Pemerintah,20.0%bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintahdan 80% untuk daerah.Gambar 3Penerimaan Kehutanan dari IHPH dan PSDH2. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasidibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan40% untuk daerah.Gambar 4Penerimaan Kehutanan dari Dana Reboisasi
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah119Pemda,80.0%Pemerintah,20.0%Pemerintah,20.0%SeluruhKab/kota,80.0%3. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dariwilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.Gambar 5Penerimaan Pertambangan Umum4. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagidengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untukseluruh kabupaten/kota.Gambar 6Penerimaan Perikanan
  • Sumber Penerimaan Daerah120Pemerintah,84.5%Pemda,15.5%5. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dariwilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangikomponen pajak dan pungutan lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:a. 84,5% untuk Pemerintah.b. 15,5% untuk daerah.Gambar 7Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi6. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dariwilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangikomponen pajak dan pungutan lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:a. 69,5% untuk Pemerintah.b. 30,5% untuk daerah.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah121Pemerintah,69.5%Pemda,30.5%Gambar 8Penerimaan Pertambangan Gas Bumi7. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayahdaerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negarabukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintahdan 80% untuk daerah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penerimaan negara bukan pajak darihasil pengusahaan sumber daya panas bumi terdiri atas:a. Penerimaan negara bukan pajak dari kontrak pengusahaanpanas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-UndangNomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan,berasal dari setoran bagian Pemerintah setelah dikurangidengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutanlainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.b. Penerimaan negara bukan pajak dari kontrak pengusahaanpanas bumi yang ditandatangani sesudah Undang-UndangNomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan,berasal dari iuran tetap dan iuran produksi.
  • Sumber Penerimaan Daerah122Pemerintah,20.0%provinsi, 16.0%kab/kotapenghasil,64.0%Gambar 9Penerimaan Pertambangan Panas BumiDana Bagi Hasil dari penerimaan HPH yang menjadi bagiandaerah dibagi dengan rincian:1. 16% untuk provinsi.2. 64% untuk kabupaten/kota penghasil.Gambar 10Dana Bagi Hasil dari penerimaan HPHPemda,80.0%Pemerintah,20.0%
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah123Kab/kotapenghasil,32.0%Kab/kotalainnya, 32.0%provinsi ybs,16.0%Pemerintah,20.0%Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagiandaerah dibagi dengan rincian:1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil.3. 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untukkabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.Gambar 11Dana Bagi Hasil Penerimaan PSDHDana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi yang menjadi bagiandaerah dirinci sbb:1. 60% bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutandan lahan secara nasional.2. 40% bagian daerah penghasil digunakan untuk kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/ kota penghasil.
  • Sumber Penerimaan Daerah124Gambar 11Dana Bagi Hasil ReboisasiPenerimaan Pertambangan Umum terdiri atas:1. Penerimaan iuran Tetap (Land-rent)372. Penerimaan iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalti).38Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara iuran Tetap (Land-rent)yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:.1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.2. 64% untuk kabupaten/kota penghasil.37Penerimaan iuran Tetap (Land-rent) adalah seluruh penerimaan iuran yangditerima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum,Eksplorasi, atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan.38Penerimaan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) adalah iuran Produksiyang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasimendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasiyang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usahapertambangan eksploitasi (Royalti) satu atau lebih bahan galian.Pemerintah, 20.0%BagianDaerah,16.0%
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah125Pemerintah,20.0%provinsi ybs,16.0%kab/kotapenghasil,64.0%Gambar 12Dana Bagi Hasil Land-rentDana Bagi Hasil dari penerimaan negara iuran Eksplorasi daniuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian daerah dibagidengan rincian:1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil.3. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yangbersangkutan.Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besaruntuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.Penerimaan Perikanan terdiri atas:1. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan392. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.4039Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakankepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin UsahaPerikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), danSurat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatanyang diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanandalam wilayah perikanan Republik Indonesia..
  • Sumber Penerimaan Daerah126Kab/kotapenghasil,32.0%Kab/kotalainnya, 32.0%provinsi ybs,16.0%Pemerintah,20.0%Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara sektor perikanandibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota diseluruh Indonesia.Gambar 13Dana Bagi Hasil RoyaltiPenerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yangdibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber dayaalam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayahdaerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak danpungutan lainnya. Penerimaan negara dari sumber daya alamsektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berasal darikegiatan Operasi Pertamina itu sendiri, kegiatan Kontrak BagiHasil (Production Sharing Contract), dan kontrak kerja samaselain Kontrak Bagi Hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajakdalam kegiatan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan40Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan kepadaperusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikansesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah127pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15%dibagi dengan rincian sebagai berikut:1. 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.2. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.3. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsiyang bersangkutan.Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30%dibagi dengan rincian sebagai berikut:1. 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.2. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.3. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsibersangkutan.Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besaruntuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumisebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikandasar, dengan rincian sebagai berikut:1. 0,1% dibagikan untuk provinsi412. 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.yang bersangkutan.3. 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsiyang bersangkutan.Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besaruntuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.41Bagian untuk provinsi harus digunakan untuk menunjang pemenuhan saranapendidikan dasar.
  • Sumber Penerimaan Daerah128Penerimaan negara dari Pertambangan Panas Bumi merupakanpenerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas:1. Setoran Bagian Pemerintah.2. iuran tetap dan iuran produksi42Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yangdibagikan kepada daerah dibagi dengan rincian:.1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil.3. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yangbersangkutan.Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besaruntuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal darisumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dandaerah penghasil. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapandasar perhitungan dan daerah penghasil diatur dalam peraturanpemerintah.Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian daerah disalurkanberdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektorminyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% dari asumsi dasarharga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan.Penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yangdibagihasilkan, penghitungannya didasarkan pada realisasi harga42Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan ataskesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayahkerja. Sedangkan Iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negaraatas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Panas Bumi.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah129minyak dan gas bumi. Realisasi harga minyak dan gas bumitersebut tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyakbumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumimelebihi 130%, penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBNPerubahan. Apabila realisasi harga minyak bumi dan gas bumimelebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gasbumi yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan, kelebihanDana Bagi Hasil berasal dari penerimaan sektor pertambanganminyak bumi dan gas bumi dibagikan ke daerah sebagai DAUtambahan melalui Penerimaan Dalam Negeri Neto denganmenggunakan formulasi DAU.Pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi administrasiberupa pemotongan atas penyaluran Dana Bagi Hasil sektorminyak bumi dan gas bumi.Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur denganperaturan pemerintah. Muatan peraturan pemerintah antara lainmengatur kewenangan masing-masing instansi yang terlibat didalam penetapan daerah penghasil, dasar penghitungan, perkiraandana bagi hasil, jangka waktu proses penetapan, mekanismekonsultasi dengan DPOD, tata cara penyaluran, pelaporan, danpertanggungjawaban.2). Dana Alokasi UmumJumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26%dari Pendapatan Dalam Negeri Neto 4343Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal daripajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yangdibagihasilkan kepada daerah.yang ditetapkan dalamAPBN.DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal danalokasi dasar.
  • Sumber Penerimaan Daerah130Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitasfiskal daerah.Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS Daerah.Jumlah gaji PNS daerah adalah gaji pokok ditambah tunjangankeluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturanpenggajian PNS.Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerahuntuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum44Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut denganjumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi,Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan IndeksPembangunan Manusia.4544Layanan dasar publik antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan danpendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat darikemiskinan.45Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akanpenyediaan layanan publik di setiap daerah.Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan ataspenyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah.Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografisyang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatifantardaerah.Produk Domestik Regional Bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitasperekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh outputproduksi kotor dalam suatu wilayah.Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkatpencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikandan kesehatan.Kebutuhan pendanaan suatu Daerah dihitung dengan pendekatan totalpengeluaran rata-rata nasional..Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerahyang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah131Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kotaditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dankabupaten/kota.DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitungberdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutandengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celahfiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskalseluruh daerah provinsi,DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kotadihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yangbersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota.Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antaracelah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan totalcelah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nolmenerima DAU sebesar alokasi dasar.Contoh perhitungan:Kebutuhan Fiskal sama dengan Kapasitas FiskalKebutuhanFiskal= Rp. 100 miliarKapasitas Fiskal = Rp. 100 miliarAlokasi Dasar = Rp. 50 miliarCelah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - KapasitasFiskal= Rp. 100 miliar - Rp. 100 miliar= 0DAU = Alokasi Dasar
  • Sumber Penerimaan Daerah132Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatiftersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesaralokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Dalam hal celahfiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima Daerah adalahsebesar Alokasi Dasar setelah diperhitungkan dengan celahfiskalnya.Contoh perhitungan:KebutuhanFiskal= Rp. 100 miliarKapasitas Fiskal = Rp. 125 miliarAlokasi Dasar = Rp. 50 miliarCelah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - KapasitasFiskal= Rp. l 00 miliar - Rp. l 25 miliar= Rp. -25 miliar (negatif)DAU = Celah Fiskal + Alokasi DasarTotal DAU = Rp. -25 miliar + Rp. 50 miliar= Rp. 25 miliarDaerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatiftersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerimaDAU.Contoh perhitungan: Celah Fiskal (negatif) melebihi AlokasiDasarKebutuhanFiskal= Rp. 100 miliarKapasitas Fiskal = Rp. 175 miliarAlokasi Dasar = Rp. 50 miliarCelah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal= Rp. 100 miliar - Rp. 175 miliar
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah133= Rp. -75 miliar (negatif)DAU = Celah Fiskal + Alokasi DasarTotal DAU = Rp. -75 miliar + Rp. 50 miliar= Rp. -25 miliar atau disesuaikan menjadi Rp.0 (nol)Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskaldiperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembagapemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapatdipertanggungjawabkan.Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU denganmemperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikansaran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kotaditetapkan dengan Keputusan Presiden.Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masingsebesar 1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan.Penyaluran DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam peraturanpemerintah. Muatan peraturan pemerintah tersebut antara lainmengatur bobot variabel, persentase imbangan DAU antaraprovinsi dan kabupaten/kota, dan tata cara penyaluran.3). Dana Alokasi KhususBesaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.DAK dialokasikan kepada daerah tertentu 4646Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiaptahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerahmendapatkan alokasi DAK.untuk mendanaikegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.
  • Sumber Penerimaan Daerah134Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkandalam APBN. Fungsi dalam rincian belanja negara antara lainterdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan,ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum,kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan danperlindungan sosial.Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteriaumum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkankemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umumdihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayaikebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yangdicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi denganbelanja pegawai.Kemampuan KeuanganDaerah= Penerimaan Umum APBD BelanjaPegawai DaerahPenerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH - DBHDR)Belanja PegawaiDaerah= Belanja PNSDKriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan47Kriteria teknisdan karakteristik daerah.4847Peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang mengaturtentang kekhususan suatu daerah. karakteristik daerah antara lain adalahdaerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerahtertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, sertadaerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.48Kriteria teknis antara lain meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, sertaperkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalamperhitungan teknis.ditetapkan oleh kementerian negara/departementeknis.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah135Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendampingsekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK.Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD.Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu 49Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian. Hibah yangditerima oleh daerah antara lain dapat digunakan untuk menunjangtidak diwajibkanmenyediakan Dana Pendamping.Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam peraturanpemerintah. Muatan peraturan pemerintah tersebut antara lainkriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis, mekanismepengalokasian, tata cara penyaluran, penganggaran di daerah,pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.3. Lain-Lain PendapatanLain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah danpendapatan Dana Darurat.HibahPendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat.Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatanyang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukanmelalui Pemerintah. Pemberian hibah yang bersumber dari luarnegeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yangditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri.Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antarapemerintah daerah dan pemberi hibah. Pemberi hibah dalamketentuan ini adalah Pemerintah selaku pihak yangmenerushibahkan kepada daerah.49Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu adalah daerah yang selisih antaraPenerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol ataunegatif.
  • Sumber Penerimaan Daerah136peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, sertapemberdayaan aparatur daerah.Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baikdari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan peraturanpemerintah.Dana DaruratPemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dariAPBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencananasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapatditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.Pada dasarnya biaya penanggulangan bencana nasional dibiayaidari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untukmenanggulangi bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasalainnya Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yangbersumber dari APBN.Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasionaldan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden. Bencananasional dan atau peristiwa luar biasa lainnya adalah bencanayang menimbulkan dampak yang luas sehingga mengganggukegiatan perekonomian dan sosial.Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada daerah yangdinyatakan mengalami krisis solvabilitas5050Krisis solvabilitas adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialamidaerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD..Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkanevaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan.Krisis solvabilitas ditetapkan oleh Pemerintah setelahberkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu daerahdinyatakan mengalami krisis solvabilitas apabila sebelumnya telahdilakukan upaya-upaya pemulihan dan pembinaan olehPemerintah.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah137Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur denganperaturan pemerintah. Muatan peraturan pemerintah tersebutantara lain mengatur kriteria penetapan bencana nasional atauperistiwa luar biasa, kriteria dan persyaratan pengajuan, tata carapenyaluran, dan pertanggungjawabannya.4. Pinjaman Daerah1). Batasan PinjamanPemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjamanPemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikankeadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.Batas maksimal kumulatif pinjaman tidak melebihi 60% dariProduk Domestik Bruto tahun bersangkutan.Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatifpinjaman pemerintah daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.Pengendalian batas maksimal kumulatif pinjaman daerah sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihakluar negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksiadministratif berupa penundaan dan/atau pemotongan ataspenyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan. DanaPerimbangan yang dapat dilakukan penundaan penyalurandan/atau pemotongan adalah Dana Bagi Hasil dan Dana AlokasiUmum.2). Sumber PinjamanPinjaman Daerah bersumber dari:1. Pemerintah.2. Pemerintah daerah lain.3. Lembaga keuangan bank.
  • Sumber Penerimaan Daerah1384. Lembaga keuangan bukan bank.5. Masyarakat51Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikanmelalui Menteri Keuangan. Pinjaman daerah yang bersumber dariPemerintah berasal dari APBN atau pinjaman luar negeriPemerintah yang diteruspinjamkan kepada daerah.Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa ObligasiDaerah diterbitkan melalui pasar modal.3). Jenis dan Jangka Waktu PinjamanJenis Pinjaman terdiri atas:.a. Pinjaman Jangka Pendek.Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman daerah dalamjangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggarandan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputipokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harusdilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Yangtermasuk biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen,provisi, asuransi, dan denda. Pinjaman jangka pendek tidaktermasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalamperdagangan, misalnya pelunasan kewajiban ataspengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukanpada saat barang dan atau jasa dimaksud diterima.Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutupkekurangan arus kas.b. Pinjaman Jangka Menengah.Pinjaman Jangka Menengah merupakan pinjaman daerahdalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan51Masyarakat adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi dipasar modal.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah139kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputipokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalamkurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepaladaerah yang bersangkutan.Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayaipenyediaan layanan umum 52c. Pinjaman Jangka Panjang.yang tidak menghasilkanpenerimaan.Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman daerah dalamjangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajibanpembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman,bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahunanggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjianpinjaman yang bersangkutan.Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayaiproyek investasi yang menghasilkan penerimaan53. PinjamanJangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkanpersetujuan DPRD5452Layanan umum adalah layanan yang menjadi tanggung jawab daerah.53Menghasilkan penerimaan adalah hasil penerimaan yang berkaitan denganpembangunan prasarana dan sarana yang dibiayai dari pinjaman yangbersangkutan.54Persetujuan DPRD dimaksud termasuk dalam hal pinjaman tersebutditeruspinjamkan kepada BUMD..4). Persyaratan PinjamanDalam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan:
  • Sumber Penerimaan Daerah140a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yangakan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaanumum APBD tahun sebelumnya55b. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikanpinjaman ditetapkan oleh Pemerintah. Rasio kemampuankeuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antarajumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan DanaAlokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi denganpenjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yangjatuh tempo..Belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggotaDPRD.DSCR = > X{PAD + DAU + (DBH-DBHR)} - BelanjaWajibPokok pinjaman + Bunga + Biaya Lainc. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjamanyang berasal dari Pemerintah.Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak bolehdijadikan jaminan pinjaman daerah.Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milikdaerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikanjaminan Obligasi Daerah.5). Prosedur Pinjaman Daerah55Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaanAPBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjamanlama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayaipengeluaran tertentu.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah141Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintahdaerah yang dananya berasal dari luar negeri.Pinjaman kepada pemerintah daerah dilakukan melalui perjanjianpenerusan pinjaman kepada pemerintah daerah.Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara MenteriKeuangan dan kepala daerah.Perjanjian penerusan pinjaman dapat dinyatakan dalam mata uangRupiah atau mata uang asing.6). Obligasi DaerahDaerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uangRupiah di pasar modal domestik.Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilainominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalamPasal 54 dan Pasal 55 UU 33/2004 serta mengikuti peraturanperundang-undangan di bidang pasar modal.Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayaiinvestasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan danmemberikan manfaat bagi masyarakat.Penerimaan dari investasi sektor publik digunakan untukmembiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkaitdan sisanya disetorkan ke kas daerah.Dalam hal pemerintah daerah menerbitkan Obligasi Daerah,kepala daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRDdan Pemerintah.Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.Persetujuan diberikan atas nilai bersih 5656Nilai bersih adalah tambahan atas nilai nominal Obligasi Daerah yangberedar. Tambahan nilai nominal ini merupakan selisih antara nilai nominalmaksimal ObligasiDaerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.
  • Sumber Penerimaan Daerah142Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah. Ketentuan inimenegaskan bahwa segala risiko yang timbul sebagai akibat daripenerbitan Obligasi Daerah tidak dijamin dan/atau ditanggungoleh Pemerintah.Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:1. Nilai nominal.2. Tanggal jatuh tempo.3. Tanggal pembayaran bunga.4. Tingkat bunga (kupon).5. Frekuensi pembayaran bunga.6. Cara perhitungan pembayaran bunga.7. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali obligasi daerahsebelum jatuh tempo.8. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah meliputipembayaran semua kewajiban bunga. dan pokok yang timbulsebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud. PersetujuanDPRD atas semua Obligasi Daerah yang diterbitkan secaraotomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasansegala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul daripenerbitan Obligasi Daerah.Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiapObligasi Daerah pada saat jatuh tempo.Dana untuk membayar bunga dan pokok disediakan dalam APBDsetiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat penerbitanObligasi Daerah yang diterbitkan dengan nilai nominal obligasi yang ditarikkembali dan dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi pada saatjatuh tempo selama satu tahun anggaran.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah143Obligasi dialokasikan dalam APBD setiap tahun sampai denganberakhirnya kewajiban tersebut. Perkiraan dana yang perludialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahunanggaran disampaikan kepada DPRD untuk diperhitungkan dalamAPBD tahun yang bersangkutan.Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana,kepala daerah melakukan pembayaran dan menyampaikanrealisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasanPerubahan APBD. Realisasi pembayaran bunga dapat melebihiproyeksi pembayaran bunga dalam satu tahun anggaran, apabilatingkat bunga yang berlaku dari obligasi daerah dengan tingkatbunga mengambang lebih besar daripada asumsi tingkat bungayang ditetapkan dalam APBD.Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh kepala daerah.Pengelolaan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah dilakukanoleh unit yang ditunjuk oleh kepala daerah.Pengelolaan Obligasi Daerah571. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerahtermasuk kebijakan pengendalian risiko.sekurang-kurangnya meliputi:2. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjamandaerah.3. Penerbitan Obligasi Daerah.4. Penjualan Obligasi Daerah melalui lelang.5. Pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo.6. Pelunasan pada saat jatuh tempo.7. Pertanggungjawaban.7). Pelaporan Pinjaman57Dalam rangka mencapai biaya obligasi yang paling rendah pada tingkatrisiko yang dapat diterima dan dikendalikan, pemerintah daerah wajibmelaksanakan dan melaporkan kegiatan yang sekurang-kurangnya sepertidisebutkan pada ketentuan ini.
  • Sumber Penerimaan Daerah144Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjamandan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semesterdalam tahun anggaran berjalan. Tembusan laporan posisikumulatif dimaksud disampaikan kepada DPRD sebagaipemberitahuan.Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapatmenunda penyaluran Dana Perimbangan.Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajibdianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayarpinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjamantersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasildari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut. Tatacara pelaksanaan pemotongan dan penundaan Dana AlokasiUmum dan/atau Bagian Daerah dari penerimaan negara diaturlebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasukObligasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Muatanperaturan pemerintah tersebut antara lain mengatur tata cara,prosedur, dan persyaratan Obligasi.
  • 145Bab 6Pengelolaan Keuangan dalam rangkaDesentralisasi1. Asas UmumKeuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan,dan manfaat untuk masyarakat. Penyelenggara keuangan daerahwajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asasyang tercantum dalam ketentuan ini. Pengelolaan dimaksud dalamketentuan ini mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan,penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,alokasi, dan distribusi.Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadidasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahunyang bersangkutan.Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerahmenjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatanpada tahun yang bersangkutan.Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerahmenjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraanpemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkanFungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harusdiarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
  • Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi146sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitasperekonomian.Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggarandaerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaranyang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaranDaerah tahun anggaran berikutnya.Penggunaan suplus APBD untuk membentuk dana cadangan ataupenyertaan dalam perusahaan daerah harus memperolehpersetujuan terlebih dahulu dari DPRD.Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintahdaerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat padapengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanaipengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuankeuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerahdidanai melalui APBD58Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan denganpelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan dendadan/atau bunga.5958Program pemerintah daerah dimaksud diusulkan di dalam rancanganperaturan daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpunpendapatan daerah dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahdalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.59Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak..APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Dalammenyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasionaltidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yangbersangkutan.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah147Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumberpembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturandaerah tentang APBD.Dalam hal APBD diperkirakan surplus60Anggaran belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi,program, kegiatan, dan jenis belanja, ditetapkan penggunaansurplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yangmeliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengantanggal 31 Desember.2. PerencanaanDalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahdaerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana KerjaPemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaanpembangunan nasional.RKPD merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.RKPD dijabarkan dalam RKA SPKD.Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SPKD diaturdengan peraturan pemerintah.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SPKD diaturdengan peraturan daerah.APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dananggaran pembiayaan.Anggaran pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, DanaPerimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.6160Penggunaan surplus APBD perlu mempertimbangkan prinsippertanggungjawaban antargenerasi, terutama untuk perlunasan utang,pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.61Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunanperangkat daerah/lembaga teknis daerah..
  • Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi148Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan danpengeluaran pembiayaan.Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahunanggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRDselambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukanPemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBDtahun anggaran berikutnya.Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati,Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafonanggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPDtahun berikutnya.Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akandicapai.RKA SKPD disertai dengan prakiraan belanja untuk tahunberikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untukdibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikankepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahanpenyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahunberikutnya.Kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentangAPBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnyakepada DPRD.Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas layanan umum,ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitasumum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungansosial.Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiriatas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, danbantuan sosial.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah149DPRD bersama dengan pemerintah daerah membahas RancanganAPBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dankepala daerah dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD.3. PelaksanaanSemua penerimaan daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktuke Rekening Kas Umum Daerah.Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanyadapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yangbersangkutan ditetapkan dalam peraturan daerah.Dalam hal peraturan daerah tidak disetujui DPRD, untukmembiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapatmelaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasiAPBD tahun anggaran sebelumnya.Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untukSKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yangditetapkan oleh kepala daerah.Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebutdalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan padamata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayarantagihan atas beban APBD.Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan olehbendahara umum daerah.Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
  • Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi150Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanaikebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahunanggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah6262Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhanyang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahunanggaran.Pembentukan Dana Cadangan dalam APBD diperlakukan sebagai pengeluaranpembiayaan, sedangkan pada saat Dana Cadangan digunakan diperlakukansebagai penerimaan pembiayaan.Peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan sekurang-kurangnyamemuat tujuan, jumlah, sumber, periode, jenis pengeluaran, penggunaan, danpenempatan dana..Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaanAPBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lainyang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadipenerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yangbersangkutan. Dalam tahun pelaksanaan kegiatan yang didanaidengan Dana Cadangan sesuai dengan peraturan daerah, DanaCadangan dicairkan dan merupakan penerimaan pembiayaandalam tahun anggaran yang bersangkutan.Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalamRekening Kas Umum Daerah.Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai denganperuntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolioyang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Salah satucontoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risikorendah adalah deposito pada bank pemerintah.Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainatas dasar prinsip saling menguntungkan.Kerja sama dengan pihak lain ditetapkan dengan peraturan daerah.Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama dicantumkan dalamAPBD.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah151Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukanbelanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya. Kerja samadengan pihak lain dilakukan manakala Pemerintah Daerahmemiliki keterbatasan dana dalam menyediakan fasilitas layananumum. Kerja sama dengan pihak lain meliputi kerja samaantardaerah, antara Pemda dan BUMD, serta antara pemerintahdaerah dengan swasta, yang bertujuan untuk mengoptimalkan asetdaerah tanpa mengganggu layanan umum.Pengeluaran tersebut dalam ketentuan ini termasuk belanja untukkeperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturandaerah tentang APBD yang bersangkutan.Keadaan darurat sekurang-kurangnya harus memenuhi seluruhkriteria sebagai berikut:1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahdaerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalamrangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.Belanja selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDdan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan sebelumberakhirnya tahun anggaran.Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satutahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasipenerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalamikenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Persentase 50%adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan danbelanja dalam APBD.
  • Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi1524. PertanggungjawabanPemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRDberupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BadanPemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnyatahun anggaran. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BadanPemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulansetelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan RealisasiAPBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas LaporanKeuangan, yang dilampiri laporan keuangan perusahaan daerah.Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasipendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja SKPD.Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDdisusun dan disajikan sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan.Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidangkeuangan negara dan perbendaharaan negara.5. PengendalianMenteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatifdefisit APBN dan APBD. Jumlah kumulatif defisit APBN danAPBD adalah jumlah defisit APBN ditambah jumlah defisitseluruh APBD dalam suatu tahun anggaran. Penetapan batasmaksimal kumulatif defisit dimaksudkan dalam rangka prinsipkehati-hatian dan pengendalian fiskal nasional.Jumlah kumulatif defisit tidak melebihi 3% dari Produk DomestikBruto tahun bersangkutan. Jumlah maksimal kumulatif defisittidak melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto, sesuai dengankaidah yang baik (best practice) dalam bidang pengelolaan fiskal.Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batasmaksimal defisit APBD masing-masing daerah setiap tahun
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah153anggaran. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal defisitAPBD untuk masing-masing daerah setiap tahun pada bulanAgustus. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakansanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisitbersumber dari:1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA).2. Dana Cadangan.3. Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.4. Pinjaman Daerah.Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkankemampuan keuangan daerah. Dalam hal belanja diperkirakanlebih besar daripada pendapatan, maka sumber-sumberpembiayaan defisit diperoleh dari penggunaan SLPA, DanaCadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, danPinjaman Daerah.6. Pengawasan dan PemeriksaanPengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan.Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan di bidang pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaankeuangan daerah sekurang-kurangnya meliputi PAD, DanaPerimbangan, Lain-lain Pendapatan, pinjaman daerah, dan belanjadaerah. Pemeriksaan keuangan daerah ini dilakukan secaratahunan dan pada akhir masa jabatan kepala daerah dan DPRD.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerahdiatur dengan peraturan pemerintah.
  • Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi154
  • 155Bab 7Dana Dekonsentrasi1. UmumDana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementeriannegara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dananggaran kementerian negara/lembaga.Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelahadanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementeriannegara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah didaerah. Pelaksanaan pelimpahan wewenang didanai olehPemerintah.Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan wewenang yangdilimpahkan. Ketentuan ini dimaksudkan agar besaran dana yangdialokasikan harus menjamin terlaksananya penyelenggaraankewenangan yang dilimpahkan.Kegiatan Dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh satuan kerjaperangkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.Untuk sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai dari APBDdan kegiatan yang dibiayai dari APBN guna menghindari adanyaduplikasi pendanaan, Gubernur memberitahukan rencana kerjadan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengankegiatan Dekonsentrasi di daerah kepada DPRD pada saatpembahasan RAPBD.Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik,antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan,pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
  • Dana Dekonsentrasi1562. Penyaluran Dana DekonsentrasiDana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas UmumNegara.Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan satuankerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaanDekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembaliAPBN.Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi,saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan,maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dandisetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturanperundang-undangan63Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruhpelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri.3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana DekonsentrasiPenatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasidilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalampelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi. Pemisahanpenatausahaan keuangan antara Dana Dekonsentrasi, Dana TugasPembantuan, dan Dana Desentralisasi dimaksudkan agar terwujudpenatausahaan yang tertib dan taat asas dalam pengelolaankeuangan.Satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan penatausahaanuang/barang dalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Satuan kerja perangkat daerah menyampaikan laporanpelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur.63Peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah157negara/pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahanwewenang. Laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi antaralain meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansikewenangan, biaya penyelenggaraan, keluaran, dan hasilpelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporanpertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secaranasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.4. Status Barang dalam Pelaksanaan DekonsentrasiSemua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadibarang milik negara.Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah.Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah wajibdikelola dan ditatausahakan oleh daerah.Barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah wajibdikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembagayang memberikan pelimpahan wewenang.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahanbarang milik negara yang diperoleh atas pelaksanaan DanaDekonsentrasi diatur dengan peraturan pemerintah.5. Pengawasan dan PemeriksaanPengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan.Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan di bidang pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  • Dana Dekonsentrasi158
  • 159Bab 8Dana Tugas Pembantuan1. UmumDana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggarankementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkanrencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelahadanya penugasan Pemerintah melalui kementeriannegara/lembaga kepada kepala daerah. Penugasan olehPemerintah melalui kementerian negara/lembaga merupakanpenugasan dalam lingkup kewenangan Pemerintah.Pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah.Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan penugasan yangdiberikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar besaran dana yangdialokasikan harus menjamin terlaksananya penugasan yangdiberikan. Pendanaan tersebut dialokasikan untuk kegiatan yangbersifat fisik.Kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilaksanakan oleh satuankerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur, bupati,atau walikota.Kepala daerah memberitahukan rencana kerja dan anggarankementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatanTugas Pembantuan kepada DPRD. Pemberitahuan rencana kerjadan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengankegiatan Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk sinkronisasiantara kegiatan yang akan dibiayai dari APBD dan kegiatan yangdibiayai dari APBN guna menghindari adanya duplikasipendanaan.Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD padasaat pembahasan RAPBD.
  • Dana Tugas Pembantuan1602. Penyaluran Dana Tugas PembantuanDana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas UmumNegara.Pada setiap awal tahun anggaran kepala daerah menetapkansatuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan TugasPembantuan.Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan TugasPembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan,saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkanpenerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaanAPBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuaiketentuan yang berlaku6464Peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak..3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan TugasPembantuanPenatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuandilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalampelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi. Pemisahanpenatausahaan keuangan antara Dana Tugas Pembantuan denganDana Dekonsentrasi dan Dana Desentralisasi dimaksudkan agarterwujud penatausahaan yang tertib dan taat asas dalampengelolaan keuangan.Satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan penatausahaanuang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah161Satuan kerja perangkat daerah menyampaikan laporanpelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada gubernur, bupati,atau walikota.Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawabanseluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menterinegara/pimpinan lembaga yang menugaskan. Laporanpelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan antara lain meliputipertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biayapenyelenggaraan, keluaran, dan hasil pelaksanaan kewenanganyang ditugas-pembantukan.Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporanpertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuansecara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yangberlaku.4. Status Barang dalam Pelaksanaan Tugas PembantuanSemua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuanmenjadi barang milik negara.Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah.Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah dikelola danditatausahakan oleh daerah.Barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah wajibdikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembagayang memberikan penugasan.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahanbarang milik negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana TugasPembantuan diatur dengan peraturan pemerintah.5. Pengawasan dan PemeriksaanPengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan.
  • Dana Tugas Pembantuan162Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan di bidang pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  • 163Bab 9Sistem Informasi Keuangan DaerahPemerintah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerahsecara nasional651. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional., dengan tujuan:2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional.3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti danaperimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisitanggaran.4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaandesentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjamandaerah, dan defisit anggaran daerah.Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasionaldiselenggarakan oleh Pemerintah.Daerah menyampaikan informasi keuangan daerah yang dapatdipertanggungjawabkan kepada Pemerintah. Informasi keuanganyang dapat dipertanggung jawabkan adalah informasi yangbersumber dari Perda APBD, pelaksanaan APBD, dan laporanperhitungan APBD.Daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah.Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah oleh daerahdilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuankeuangan daerah.Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi keuangandaerah mencakup:65Sistem informasi keuangan daerah secara nasional adalah sarana bagiPemerintah untuk mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan informasi danlaporan pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana menunjang tercapainyatata pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas.
  • Sistem Informasi Keuangan Daerah1641. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dankota.2. Neraca daerah.3. Laporan arus kas.4. Catatan atas laporan keuangan daerah.5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.6. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitasfiskal daerah.Informasi yang berkaitan dengan nomor 1, 2, 3, dan 4disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan.Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaanpenyaluran Dana Perimbangan kepada daerah yang tidakmenyampaikan informasi tersebut. Pemberian sanksi dilakukansetelah adanya teguran tertulis. Dana Perimbangan yang ditundapenyalurannya akibat pemberian sanksi dilakukan dengan tidakmengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerahmerupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dandiperoleh masyarakat.Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerintah. Pokok-pokok muatanperaturan pemerintah tersebut, antara lain, mekanismepenyampaian laporan keuangan daerah, prinsip-prinsippenyelenggaraan sistem informasi keuangan di daerah, standardan format informasi keuangan di daerah, dan mekanismepenerapan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan.
  • 165Bab 10Ketentuan Peralihan dan PenutupPeraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerahmasih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturanpelaksanaan yang baru berdasarkan UU 33/2004.Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU 33/2004 sudahselesai selambat-lambatnya satu tahun sejak UU 33/2004diundangkan.Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dangas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e danhuruf f serta Pasal 20 UU 33/2004 dilaksanakan mulai tahunanggaran 2009.Sejak berlakunya UU 33/2004 sampai dengan tahun anggaran2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkandari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangikomponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan, dibagi dengan imbangan:1. 85% untuk Pemerintah.2. 15% untuk daerah.Sejak berlakunya UU 33/2004 sampai dengan tahun anggaran2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dariwilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponenpajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:1. 70% untuk Pemerintah.2. 30% untuk daerah.
  • Ketentuan Peralihan dan Penutup166Sejak berlakunya UU 33/2004 sampai dengan tahun anggaran2007 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% dariPendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam UU33/2004 dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008.Formula DAU digunakan mulai tahun anggaran 2006, tetapisampai dengan tahun anggaran 2007 alokasi DAU yangdiberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lebihkecil dari tahun anggaran 2005. Sampai dengan tahun anggaran2007 apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil dari tahunanggaran 2005, kepada provinsi yang bersangkutan dialokasikandana penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan danperekonomian negara.Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yangmerupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembagayang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurutperaturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secarabertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. Pengalihansecara bertahap tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturanpemerintah.Ketentuan PenutupPada saat UU 33/2004 mulai berlaku, maka:1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor3848) dinyatakan tidak berlaku.2. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasilsebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nangroe AcehDarussalam dan Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlakuselama tidak diatur lain.
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah167Daftar Istilah Penting1. PemerintahPusat(Pemerintah): Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahannegara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945.2. PemerintahanDaerah: Penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.3. PerimbangankeuanganantaraPemerintahdanPemerintahanDaerah: Suatu sistem pembagian keuangan yangadil, proporsional, demokratis,transparan, dan efisien dalam rangkapendanaan penyelenggaraandesentralisasi, denganmempertimbangkan potensi, kondisi,dan kebutuhan daerah, serta besaranpendanaan penyelenggaraandekonsentrasi dan tugas pembantuan.4. PemerintahDaerah: Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.5. Daerahotonom(daerah): Kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai batas-batas wilayahberwenang mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
  • Ketentuan Peralihan dan Penutup168dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.6. Kepala Daerah : Gubernur bagi daerah provinsi ataubupati bagi daerah kabupaten atauwalikota bagi daerah kota.7. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Lembaga perwakilan rakyat daerahsebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.8. Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintahanoleh Pemerintah kepada daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.9. Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari Pemerintahkepada gubernur sebagai wakilPemerintah.10. TugasPembantuan: Penugasan dari Pemerintah kepadadaerah dan/atau desa atau sebutan laindengan kewajiban melaporkan danmempertanggungjawabkanpelaksanaannya kepada yangmenugaskan.11. PenerimaanDaerah: Uang yang masuk ke kas daerah.12. PengeluaranDaerah: Uang yang keluar dari kas daerah.13. PendapatanDaerah: Hak pemerintah daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaanbersih dalam periode tahunbersangkutan.14. Belanjadaerah: Semua kewajiban daerah yang diakuisebagai pengurang nilai kekayaan
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah169bersih dalam periode tahun anggaranyang bersangkutan.15. Pembiayaan : Setiap penerimaan yang perlu dibayarkembali dan/atau pengeluaran yangakan diterima kembali, baik pada tahunanggaran yang bersangkutan maupuntahun-tahun anggaran berikutnya.16. APBN : Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara, Rencana keuangan tahunanpemerintahan negara yang disetujuioleh Dewan Perwakilan Rakyat.17. APBD : Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, Rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh Pemerintahdaerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dan ditetapkan denganperaturan daerah.18. PAD : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatanyang diperoleh daerah yang dipungutberdasarkan peraturan daerah sesuaidengan peraturan perundang-undangan.19. DanaPerimbangan: Dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan kepadadaerah untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaanDesentralisasi.20. Dana BagiHasil: Dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan kepadadaerah berdasarkan angka persentaseuntuk mendanai kebutuhan daerahdalam rangka pelaksanaanDesentralisasi.21. DAU : Dana Alokasi Umum, Dana yang
  • Ketentuan Peralihan dan Penutup170bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan dengan tujuan pemerataankemampuan keuangan antar-Daerahuntuk mendanai kebutuhan daerahdalam rangka pelaksanaanDesentralisasi.22. Celah fiskal : Dihitung berdasarkan selisih antarakebutuhan fiskal daerah dan kapasitasfiskal daerah.23. DAK : Dana Alokasi Khusus, Dana yangbersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan kepada daerah tertentudengan tujuan untuk membantumendanai kegiatan khusus yangmerupakan urusan daerah dan sesuaidengan prioritas nasional.24. Pinjamandaerah: Semua transaksi yang mengakibatkandaerah menerima sejumlah uang ataumenerima manfaat yang bernilai uangdari pihak lain sehingga daerah tersebutdibebani kewajiban untuk membayarkembali.25. ObligasiDaerah: Pinjaman daerah yang ditawarkankepada publik melalui penawaranumum di pasar modal.26. DanaDekonsentrasi: Dana yang berasal dari APBN yangdilaksanakan oleh gubernur sebagaiwakil Pemerintah yang mencakupsemua penerimaan dan pengeluarandalam rangka pelaksanaanDekonsentrasi, tidak termasuk danayang dialokasikan untuk instansivertikal pusat di daerah.27. Dana TugasPembantuan: Dana yang berasal dari APBN yangdilaksanakan oleh daerah yang
  • Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah171mencakup semua penerimaan danpengeluaran dalam rangka pelaksanaanTugas Pembantuan.28. Hibah : Penerimaan Daerah yang berasal daripemerintah negara asing,badan/lembaga asing, badan/lembagainternasional, Pemerintah,badan/lembaga dalam negeri atauperseorangan, baik dalam bentukdevisa, rupiah maupun barang dan/ataujasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihanyang tidak perlu dibayar kembali.29. Dana Darurat : Dana yang berasal dari APBN yangdialokasikan kepada Daerah yangmengalami bencana nasional, peristiwaluar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.30. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Dokumen perencanaan daerah provinsi,kabupaten, dan kota untuk periode satutahun.31. Renja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah, Dokumen perencanaan SatuanKerja Perangkat Daerah untuk periodesatu tahun.32. RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah, Dokumenperencanaan dan penganggaran yangberisi program dan kegiatan SatuanKerja Perangkat Daerah yangmerupakan penjabaran dari RencanaKerja Perangkat Daerah dan rencanastrategis Satuan Kerja PerangkatDaerah yang bersangkutan dalam satutahun anggaran, serta anggaran yangdiperlukan untuk melaksanakannya.
  • Ketentuan Peralihan dan Penutup17233. PenggunaAnggaran: Pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaran kementeriannegara/ lembaga/satuan kerja perangkatdaerah.34. PenggunaBarang: Pejabat pemegang kewenanganpenggunaan barang milik negara/daerah.
  • PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
  • 175Bab 11Pajak Daerah1. PendahuluanUntuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan danpemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatanpertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaansumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai.Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut,antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan,penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberiankeleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumberpenerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah. Perpajakandaerah ini diatur melalui Undang-undang No. 18/1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang No. 18/1997tersebut kemudian diubah menjadi Undang-undang No.34/2000tentang Perubahan atas Undang-undang No.18/1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah.Undang-undang No.34/2000 ditetapkan sebagai salah satuupaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, danbertanggung jawab. Penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan di daerah yang dapat dibiayai dari pendapatan aslidaerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah, dengandemikian dapat ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dapatdiwujudkan.Dengan berlakunya Undang-undang No.34/2000, maka PPNo. 19/1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubahmenjadi PP No. 64/1998 dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, dansebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 34/2000perlu ditetapkan PP pengganti. Dalam hubungan ini, PP No.65/2001 tentang Pajak Daerah mencabut PP No.19/1997 tentangPajak Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No.
  • Pajak Daerah17664/1998 dan PP No.21/1997 tentang Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor. Kedua PP yang disebutkan terakhir inidengan demikian dinyatakan tidak berlaku lagi. Penjelasanselanjutnya dalam Diktat Kuliah ini sebagian besar bersumber dariPP No. 65/2001 tentang Pajak Daerah. Untuk lebih jelasnya, dapatdilihat pada bagan 1 berikut:Bagan 1:Peraturan Pajak Daerah2. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air1. Pajak Kendaraan BermotorObjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikandan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objekPajak Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan bermotor yangdigunakan di semua jenis jalan darat, di kawasan Bandara,Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian,Pertambangan, industri, Perdagangan, dan sarana olah raga danrekreasi.UU 34/2000UU 18/1997 PP 19/1997PP 21/1997PP 64/1998PP 65/2001
  • Pajak Dan Retribusi Daerah177Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotoradalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotoroleh:1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal inikendaraan bermotor milik Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objekPajak Kendaraan Bermotor.2. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilanlembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak KendaraanBermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasionalberpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan,sebagaimana dapat dilihat pada kotak 1 berikut.Kotak 1Pengecualian Pengenaan PKB Bagi Perwakilan Lembaga-Lembaga InternasionalI. Badan-badan Internasional Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa1. ADB (Asian Development Bank)2. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)3. IDA (International Development Association)4. IFC (International Finance Corporation)5. IJJDF (Irian Jaya Joint Development Fund)6. IMF (International Monetary Fund)7. UNDP (United Nations Development Programme) meliputi:a. IAEA (International Atomic Energy Agency)b. ICAO (International Civil Aviation Organization)c. ITU (International Telecommunication Union)d. UNIDO (United Nations Industrial DevelopmentOrganizations)
  • Pajak Daerah178e. UPU (Universal Postal Union)f. WMO (World Meteorological Organization)g. UNU (United Nations University)h. UNV (United Nations Volunteer)i. UNCTAD (United Nations Conference on Trade andDevelopment)j. UNDTCD (United Nations Department for TechnicalCooperation and Development)k. UNEP (United Nations Environment Programme)l. UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement)m. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia andThe Pacific)n. UNFPA (United Nations Funds for Population Activities)o. WFP (World Food Programme)p. IMO (International Maritime Organization)q. WIPO (World Intellectual Property Organization)r. IFAD(International Fund for Agricultural Development)s. GATT(General Agreement on Tariffs and Trade)t. ITC (International Trade Centre)u. WTO (World Tourism Organization)8. FAO (Food and Agricultural Organization)9. ILO (International Labour Organization)10. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)11. UNIC (United Nations Information Centre)12. UNICEF (United Nations Childrens Fund)13. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and CulturalOrganization)14. WHO (World Health Organization)15. World Bank
  • Pajak Dan Retribusi Daerah179II. Colombo Plan1. Colombo Plan Australia2. Colombo Plan Canada3. Colombo Plan India4. Colombo Plan Inggris5. Colombo Plan Jepang yaitu JICA (Japan InternationalCooperations Agency)6. Colombo Plan New Zealand7. IPECC (Pakistan - RI)8. JBIC (Japan Bank for International Cooperation)III. Kerjasama Teknik1. Kerjasama Teknik Amerika Serikat-RI (USAID: United StatesAgency for International Development)2. Kerjasama Teknik Belgia-RI3. Kerjasama Teknik Denmark-RI4. Kerjasama Teknik Finlandia-RI5. Kerjasama Teknik Iran - RI6. Kerjasama Teknik Italia-RI7. Kerjasama Teknik Jerman Barat -RI8. Kerjasama Teknik Kerajaan Arab Saudi - RI9. Kerjasama Teknik Korea - RI10. Kerjasama Teknik Negeri Belanda-RI11. Kerjasama Teknik Negeri Polandia-RI12. Kerjasama Teknik Pakistan - RI13. Kerjasama Teknik Perancis - RI14. Kerjasama Teknik Philipina - RI
  • Pajak Daerah18015. Kerjasama Teknik Rusia-RI16. Kerjasama Teknik Swiss-RI17. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia - RI18. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura - RI19. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik RRC - RI20. Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam -RI21. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Tahiland - RI22. Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko - RIIV.Kerjasama Kebudayaan1. Kerjasama Kebudayaan Belanda - RI2. Kerjasama Kebudayaan Jepang - RI3. Kerjasama Kebudayaan Mesir/RPA - RI4. Kerjasama Kebudayaan Austria - RIV. Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya1. Asean Secretariat2. EEC (European Economic Community)3. SEAMEO (South East Asian Minister of EducationOrganization)4. ACE (The ASEAN Centre for Energy)5. NORAD (The Norwegian Agency for InternationalDevelopment)6. FPP Int. (Foster Parents Plan Int.)7. PCI (Project Concern International)8. Danish Save The Children Organization9. IDRC ( The International Development Research Centre)
  • Pajak Dan Retribusi Daerah18110. Kerjasama Teknik Di bidang Perkoperasian antaraDMTCI/CLUSA -RI11. WWF (The World Wildlife Fund)12. The Population Council - RI13. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)14. MCC (The Mennonite Central Committee Of AkronPensylvania USA) - Pemerintah RI.15. The Commission of The European Communities - PemerintahRI16. OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual andCultural Advancement International) - Pemerintah RI17. World Relief Cooperation - Pemerintah RI18. IFDC (The International Fertilizer Development Center) -Pemerintah RI19. The Damien Foundation20. APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)21. SIL (The Summer Institute of Linguistics , Inc.)22. IPC (The International Pepper Community)23. APCC (Asian Pacific Coconut Community)24. INTELSAT (International Telecommunication SatelliteOrganization)25. PROJECT HOPE (The People Health Foundation, Inc.)26. CIP (The International Potato Centre)27. USC CANADA (The Unitarian Service Committee of Canada)28. ICRC (The International Committee of Red Cross)29. Terre Des Hommes Netherlands30. INTERWARDER (Interwarder , East Asia Pacific ShorebirdStudy Programme)31. CIRAD (Le centre De Cooperation Internationale en RechercheAgronomique Pour Le Development)
  • Pajak Daerah18232. CIMMYT (The International Maize and Wheat ImprovementCentre)33. HKI (Helen Keller International, Inc.)34. Taipei Economic and Trade Office35. FADO (Felemish Organization for Assistance on Development)36. Sasakawa Memorial Health Foundati0on37. KAS (Konrad Adenauer Stiftung)38. SACFU (The South Australian CRANIO - FACIAL Unit)39. Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH40. ADC (Agriculture Development Council, Inc.)41. SCF (The Save The Children Federation / CommunityDevelopment Foundation)42. ICBP (The International Council for Bird Preservation)43. CIFOR (The Center for International Forestry Research)44. Islamic Development Bank45. Kyoto University- Jepang46. CCA (the Canadian Cooperative Association)47. ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry)48. Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation49. Winrock International50. Stichting Tropenbos51. Utrecht University - Netherlands52. The Moslem World League (Rabita)53. Research Division Komatsu Ltd54. EIB (European Investment Bank)VI.Organisasi Swasta International1. Asia Foundation
  • Pajak Dan Retribusi Daerah1832. The British Council3. CARE (Cooperative for American Relief EverywhereIncorporation)4. CCF (Christian Childrens Fund)5. CRS (Catholic World Service)6. CWS (Church World Service)7. The Ford Foundation8. Friedrich Ebert Stiftung9. FNS (Friedrich Neumann Stiftung)10. IECS (International Executive Service Cooperation)11. IRRI (International Rice Research Institute)12. Leprosy Mission13. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)14. Rockefeller Foundation15. MAF (Mission Aviation Fellowship)16. UFM International17. WE (World Education, Incorporated, USA)18. ACILS (American Center for International Labor Solidarity)VII Organisasi-organisasi International Lainnya1. NEDO (The New Energy and Indutrial TechnologyDevelopment Organization)2. HSF (Hans Seidel Foundation)3. DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst)4. IBF (The Inverso Baglivo)5. WCS (The Wildlife Conservation Society)6. BORDA (The Bremen Overseas Research and DevelopmentAssociation)
  • Pajak Daerah1847. Al-Haramain Islami Foundation8. ASEAN FoundationSumber: Kepmenkeu No. 574 /Kmk.04/20003. Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah,menyangkut antara lain, orang pribadi atau badan yangmemiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakanuntuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat, danBadan Usaha Milik Negara yang memiliki atau menguasaikendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluankeselamatan, misalnya mobil pemadam kebakaran danambulans.Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadiatau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraanbermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadiatau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal WajibPajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurusatau kuasa badan tersebut.Besarnya pajak kendaraan bermotor ditetapkanberdasarkan: (1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,dan (2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagaiperkalian dua unsur pokok:1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor.2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakanjalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaankendaraan bermotor.Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien =1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan olehkendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batastoleransi. Koefisien > 1, berarti penggunaan kendaraan bermotortersebut memberi pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan danpencemaran lingkungan.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah185Kotak 2Contoh Pengenaan Pajak Kendaraan BermotorNilai Jual Kendaraan Bermotormerek X tahun Y= Rp. 100.000.000,-Koefisien bobot ditentukan = 1,2Maka dasar pengenaan pajak darikendaraan bermotor tersebut adalah= Rp.100.000.000,- X 1,2 =Rp.120.000.000,-Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkanharga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Hargapasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumberdata, antara lain, Agen Tunggal Pemegang Merek, AsosiasiPenjual Kendaraan Bermotor.Nilai jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkanharga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahunpajak sebelumnya. Bila harga pasaran umum atas suatu kendaraanbermotor tidak diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotorditentukan berdasarkan faktor-faktor:1. Isi silinder dan/atau satuan daya.2. Penggunaan kendaraan bermotor.3. Jenis kendaraan bermotor.4. Merek kendaraan bermotor.5. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.6. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpangyang diizinkan.7. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.Faktor-faktor tersebut tidak harus semuanya dipergunakandalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
  • Pajak Daerah186Koefisien bobot selanjutnya dihitung berdasarkan faktor-faktor:1. Tekanan gandar, dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, danberat kendaraan bermotor.2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dibedakan antara lain,solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.3. Jenis, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraanbermotor, dibedakan antara lain, jenis mesin yang 2 tak atau 4tak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak KendaraanBermotor disusun dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh MenteriDalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan yangditinjau kembali setiap tahun, sebagaimana tabel 1 berikut.Adapun Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotorbukan umum.2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutangdihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak KendaraanBermotor di atas dengan Dasar Pengenaan Pajak KendaraanBermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang ini dipungutdi wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor tersebut terdaftar.Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulanberturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraanbermotor.Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satukesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotorlainnya. Khusus pemungutan pajak kendaraan bermotor untukalat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dilakukan hanyaoleh Pemerintah Daerah.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah187Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu dan lain hal masapajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi.Yang dimaksud dengan suatu dan lain hal antara lain, kendaraanbermotor didaftar di daerah lain, kendaraan bermotor yang rusakdan tidak dapat digunakan lagi karena force majeure. Tata carapelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.
  • Pajak Daerah188Tabel 1:Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan BermotorNo Jenis/Merek/TipeTahunPembuatanNilai JualKendaraanBermotorBobotDasarPengenaanPKBI. MOBIL PENUMPANGA SEDAN, SEDAN STATION, DAN SEJENISNYA22-07 Mitsubishi Galant 2.0 1993 65.600.000 1,35 88.560.000SOHC/VR MPI M/T 1999 CC 1994 72.900.000 1,30 94.770.0001995 81.000.000 1,25 101.250.0001996 90.000.000 1,20 108.000.0001997 100.000.000 1,15 115.000.00054-14 Suzuki SY 416 Baleno DX 1997 75.500.000 1,15 86.825.0001590 CC 1998 83.800.000 1,10 92.180.0001999 93.200.000 1,05 97.860.0002000 103.500.000 1,00 103.500.0002001 115.000.000 1,00 115.000.00057-22 Toyota Corolla 1.600 CC 1992 52.500.000 1,40 73.500.000GT/GTI 1993 58.300.000 1,35 78.705.0001994 64.800.000 1,30 84.240.0001995 72.000.000 1,25 90.000.0001996 80.000.000 1,20 96.000.000B JEEP DAN SEJENISNYA04-03 Daihatsu Hilyne GTS/F69 1994 40.300.000 1,30 52.390.0002765 CC 1995 44.800.000 1,25 56.000.0001996 49.700.000 1,20 59.640.0001997 55.300.000 1,15 63.595.0001998 65.000.000 1,10 71.500.00004-04 Daihatsu Hilyne GTS/F70 2000 100.000.000 1,45 145.000.0002001 120.000.000 1,00 120.000.000
  • Pajak Dan Retribusi Daerah189No Jenis/Merek/TipeTahunPembuatanNilai JualKendaraanBermotorBobotDasarPengenaanPKB08-04 Isuzu UBS 69/M/T Diesel 2000 175.000.000 1,00 175.000.0002001 195.000.000 1,00 195.000.00016-11 Suzuki SB 416 - 2 WD/ 1997 39.900.000 1,15 45.885.000Sidekick 1590 CC 1998 47.000.000 1,10 51.700.0001999 55.300.000 1,05 58.065.0002000 65.000.000 1,00 65.000.0002001 72.000.000 1,00 72.000.000C STATION WAGON, MINIBUS DAN SEJENISNYA02-03 STWG Eks Pick Up ChevroletLuv KBD 54 (4x4) 1991 29.200.000 1,45 42.340.0001992 32.400.000 1,40 45.360.0001993 36.000.000 1,35 48.600.0001994 40.000.000 1,30 52.000.00005-09 Minibus Daihatsu Zebra 1996 20.500.000 1,20 24.600.0001300 CC/S.91/Espass 1997 22.700.000 1,15 26.105.0001998 26.700.000 1,10 29.370.0001999 31.500.000 1,05 33.075.0002000 37.000.000 1,00 37.000.00022-12 Minibus Toyota Kijang Super 1997 52.500.000 1,15 60.375.000KF 70/72 Short Bensin 1998 59.600.000 1,10 65.560.0001999 67.800.000 1,05 71.190.0002000 77.000.000 1,00 77.000.0002001 86.000.000 1,00 86.000.000II. MOBIL BUSA MICROBUS
  • Pajak Daerah190No Jenis/Merek/TipeTahunPembuatanNilai JualKendaraanBermotorBobotDasarPengenaanPKB02-03 Microbus Isuzu NHR 55 1997 41.300.000 1,15 47.495.0001998 45.900.000 1,10 50.490.0001999 51.000.000 1,05 53.550.0002000 57.000.000 1,00 57.000.0002001 85.000.000 1,00 85.000.00005-09 Mitsubishi Colt Diesel FE 449 1993 30.200.000 1,35 40.770.0006 Ban (Ex Light Truck) 1994 33.500.000 1,30 43.550.0001995 37.300.000 1,25 46.625.0001996 41.400.000 1,20 49.680.0001997 46.000.000 1,15 52.900.00006-01 Microbus Toyota Dyna Rino 1997 41.900.000 1,15 48.185.0004 Ban RY 32/34 BY 1998 49.300.000 1,10 54.230.0001999 54.800.000 1,05 57.540.0002000 64.500.000 1,00 64.500.0002001 91.000.000 1,00 91.000.000B BUS DAN SEJENISNYA02-01 Hino AK 3 HM/HR, AK 3 1996 76.200.000 1,20 91.440.000HRKA 1997 89.600.000 1,15 103.040.0001999 112.000.000 1,05 117.600.0002000 140.000.000 1,00 140.000.0002001 180.000.000 1,00 180.000.00004-18 Mercedes Benz 1997 97.200.000 1,15 111.780.000OH 1521/60 OM 366 LA 1998 114.300.000 1,10 125.730.0001999 134.500.000 1,05 141.225.0002000 164.000.000 1,00 164.000.0002001 245.000.000 1,00 245.000.00005-03 Mitsubishi Fuso BM 117 L 1997 93.900.000 1,15 107.985.0001998 110.500.000 1,10 121.550.000
  • Pajak Dan Retribusi Daerah191No Jenis/Merek/TipeTahunPembuatanNilai JualKendaraanBermotorBobotDasarPengenaanPKB1999 130.000.000 1,05 136.500.0002000 150.000.000 1,00 150.000.0002001 200.000.000 1,00 200.000.000III. MOBIL BARANG/BEBANA PICK UP03-04 Daihatsu S 91/1300 CC/Zebra 1997 19.500.000 1,45 28.275.0001998 21.200.000 1,40 29.680.0001999 23.000.000 1,35 31.050.0002000 25.000.000 1,30 32.500.0002001 34.000.000 1,30 44.200.00004-03 Pick Up Isuzu Type TBR 1997 31.900.000 1,45 46.255.00054/ PRLC/ Panther/ 1998 37.600.000 1,40 52.640.000Bonet 2499 CC 1999 44.200.000 1,35 59.670.0002000 52.000.000 1,30 67.600.0002001 60.000.000 1,30 78.000.00011-01 Pick Up Suzuki Super Carry 1997 18.200.000 1,45 26.390.000ST 100 1998 20.300.000 1,40 28.420.0001999 22.500.000 1,35 30.375.0002000 25.000.000 1,30 32.500.0002001 27.500.000 1,30 35.750.000B LIGHT TRUCK01-01 Light Truck Diesel Daihatsu 1997 28.200.000 1,45 40.890.000DV26/ 1998 31.300.000 1,40 43.820.0001999 36.800.000 1,35 49.680.0002000 46.000.000 1,30 59.800.0002001 52.000.000 1,30 67.600.00003-01 Light Truck Isuzu NHR 55 1997 37.000.000 1,45 53.650.0001998 43.500.000 1,40 60.900.000
  • Pajak Daerah192No Jenis/Merek/TipeTahunPembuatanNilai JualKendaraanBermotorBobotDasarPengenaanPKB1999 47.000.000 1,35 63.450.0002000 50.000.000 1,30 65.000.0002001 70.000.000 1,30 91.000.00007-09 Mitsubishi Colt Diesel 1997 47.300.000 1,45 68.585.000FE 447/FE 447F (6 Ban) 1998 55.600.000 1,40 77.840.0001999 65.500.000 1,35 88.425.0002000 77.000.000 1,30 100.100.0002001 65.000.000 1,30 84.500.000C TRUCK01-01 Hino Econo Diesel 1997 77.400.000 1,45 112.230.000FF/AK 17 LA/MA/NA 1998 91.000.000 1,40 127.400.0001999 107.100.000 1,40 149.940.0002000 125.000.000 1,30 162.500.0002001 135.000.000 1,30 175.500.00005-02 Mercedes 917 S/32, 917/42, 1993 59.700.000 1,65 98.505.000917/42 LA, 1518/42 1994 66.300.000 1,60 106.080.0001995 73.700.000 1,55 114.235.0001996 81.900.000 1,50 122.850.0001997 91.000.000 1,45 131.950.00006-09 Mitsubishi Fuso FN 517 1997 89.100.000 1,45 129.195.000MRDK 37547 CC 1998 101.200.000 1,40 141.680.000Tronton (6x2)/FN 517 M (6x2) 1999 119.000.000 1,35 160.650.0002000 148.800.000 1,30 193.440.0002001 180.000.000 1,30 234.000.00008-02 Perkasa T 18 S 1999 88.000.000 1,35 118.800.0002000 110.000.000 1,30 143.000.0002001 121.000.000 1,30 157.300.000
  • Pajak Dan Retribusi Daerah193No Jenis/Merek/TipeTahunPembuatanNilai JualKendaraanBermotorBobotDasarPengenaanPKBIV. SEPEDA MOTORA SEPEDA MOTOR RODA DUA19-22 Harley Davidson FXDWG/ 1995 67.400.000 1,25 84.250.000DSFXDWG 1996 77.000.000 1,20 92.400.0001997 88.000.000 1,15 101.200.0001998 100.600.000 1,10 110.660.0001999 115.000.000 1,05 120.750.00025-15 Honda GL Pro 145 CC/GLP 4 1997 7.600.000 1,15 8.740.000GLP 5/ GLP II/ GLP III Sport 1998 8.400.000 1,10 9.240.0001999 9.400.000 1,05 9.870.0002000 11.000.000 1,00 11.000.0002001 11.600.000 1,00 11.600.00075-09 Yamaha RX-K 135 CC 1997 5.800.000 1,15 6.670.0001998 6.800.000 1,10 7.480.0001999 8.000.000 1,05 8.400.0002000 9.400.000 1,00 9.400.0002001 11.500.000 1,00 11.500.000B SEPEDA MOTOR RODA TIGA01-01 Bembie Angsa 2000 9.000.000 1,00 9.000.0002001 10.000.000 1,00 10.000.000Sumber:Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10/2001 Tentang Penghitungan DasarPengenaan PKB dan BBNKB Tahun 20012. Pajak Kendaraan di Atas AirObjek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikandan/atau penguasaan kendaraan di atas air, yang meliputi:1. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20M3atau kurang dari GT 7.
  • Pajak Daerah1942. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentinganpenangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari2 daya kuda (PK).3. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseoranganyang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship/jet ski.4. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairandaratan.Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan di Atas Airadalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas airoleh:1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal iniKendaraan di Atas Air milik Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objekPajak Kendaraan di Atas Air.2. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilanlembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik danberpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.3. Orang pribadi atau badan yang mengoperasikan kendaraan diatas jalur air perintis (kapal yang digunakan untuk pelayananangkutan perintis).4. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah,antara lain, Badan Usaha Milik Negara yang memiliki ataumenguasai kendaraan di atas air yang digunakan untukkeperluan keselamatan, seperti kapal pandu dan kapal tunda.Subjek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadiatau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan di atasair. Wajib Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi ataubadan yang memiliki kendaraan di atas air. Dalam hal WajibPajak yang berbentuk badan, kewajiban perpajakannya diwakilioleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah195Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitungberdasarkan Nilai jual Kendaraan di Atas Air, yang diperolehmenurut harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.Harga pasaran umum adalah harga rata-rata kendaraan di atas airdari sumber data, antara lain, dari tempat penjualan kendaraan diatas air.Nilai Jual Kendaraan di Atas Air tersebut ditetapkanberdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulanDesember tahun pajak sebelumnya. Apabila harga pasaran umumatas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, maka Nilai JualKendaraan di Atas Air ditentukan berdasarkan faktor-faktor,antara lain:1. Penggunaan kendaraan di atas air.2. Jenis kendaraan di atas air.3. Merek kendaraan di atas air.4. Tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air.5. Isi kotor kendaraan di atas air.6. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yangdiizinkan.7. Dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.Faktor-faktor tersebut tidak harus semuanya dipergunakandalam menghitung Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan di AtasAir dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh MenteriDalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan danditinjau kembali setiap tahun. Dasar pengenaan Pajak KendaraanAtas Air dapat ditetapkan lebih rendah dari Nilai Jual Kendaraandi Atas Air.Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air ditetapkan sebesar1,5%. Besarnya pokok Pajak Kendaraan di Atas Air yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasarpengenaan pajak. Pajak Kendaraan di Atas Air yang terutang
  • Pajak Daerah196dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan di atas air tersebutterdaftar.Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan untuk masa pajak12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraandi atas air. Pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air merupakansatu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan di atasair lainnya.Pajak Kendaraan di Atas Air dibayar sekaligus di muka.Pajak Kendaraan di Atas Air yang karena suatu dan lain hal masapajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi.Yang dimaksud dengan suatu dan lain hal, antara lain, kendaraanbermotor yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi karenaforce majeure. Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan olehGubernur.3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air1. Bea Balik Nama Kendaraan BermotorObjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalahpenyerahan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotoryang melebihi 12 bulan dianggap sebagai penyerahan, kecualipenguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukankendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap diIndonesia, kecuali:1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi (WNA/WNI) yangbersangkutan.2. Untuk diperdagangkan.3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.Pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabeanIndonesia.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah1974. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatanolah raga bertaraf internasional.Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik NamaKendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotorkepada:1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyerahankendaraan bermotor kepada Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objekpajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.2. Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuantentang pengecualian pengenaan Bea Balik Nama KendaraanBermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasionalberpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.3. Subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan PeraturanDaerah.Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerimapenyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual KendaraanBermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai JualKendaraan Bermotor sebagaimana yang tercantum dalamKetetapan Menteri Dalam Negeri.Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ataspenyerahan pertama ditetapkan sebesar:2. 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum.3. 10% untuk kendaraan bermotor umum.4. 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alatbesar.
  • Pajak Daerah198Tarif Bea Balik Nama kendaraan bermotor ataspenyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:1. 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum.2. 1% untuk kendaraan bermotor umum.3. 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alatbesar.Tarif Bea Balik Nama kendaraan bermotor ataspenyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:1. 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum.2. 0,1% untuk kendaraan bermotor umum.3. 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alatbesar.Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangterutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Bea Balik Namadengan Dasar Pengenaan Pajak. Bea Balik Nama KendaraanBermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempatkendaraan bermotor didaftarkan. Pembayaran Bea Balik NamaKendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajibmendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangkawaktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan. Orang Pribadiatau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkansecara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabatyang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari sejak saat penyerahan.Laporan tertulis tersebut, antara lain, berisi:1. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerimapenyerahan.2. Tanggal, bulan dan tahun penyerahan.3. Nomor polisi kendaraan bermotor.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah1994. Lampiran foto topi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNK).2. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas AirObjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Airadalah penyerahan kendaraan di atas air. Penguasaan kendaraanbermotor yang melebihi 12 bulan dianggap sebagai penyerahan,kecuali penguasaan kendaraan di atas air karena perjanjian sewabeli. Kendaraan di atas air meliputi:1. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20M32. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentinganpenangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari2 PK.atau kurang dari GT 7.3. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseoranganyang meliputi yacht/ pleasure ship/ sporty ship/jet ski.4. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairandaratan.Termasuk penyerahan kendaraan di atas air adalahpemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakaisecara tetap di Indonesia, kecuali:1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.2. Untuk diperdagangkan.3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.Pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabeanIndonesia.4. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatanolah raga bertaraf internasional.
  • Pajak Daerah200Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik NamaKendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan di atas airkepada:1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyerahankendaraan di atas air kepada Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objekPajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, dengandemikian harus dibeabaliknamakan.2. Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuantentang pengecualian pengenaan Bea Balik Nama Kendaraandi Atas Air bagi perwakilan lembaga-lembaga internasionalberpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.3. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.Yang dimaksud dengan kendaraan di atas air perintis adalahkapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.4. Subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan PeraturanDaerah.Subjek dan wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan diAtas Air adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerimapenyerahan kendaraan di atas air. Dasar pengenaan Bea BalikNama Kendaraan di Atas Air adalah Nilai Jual Kendaraan di AtasAir. Nilai jual kendaraan di atas air adalah nilai jual kendaraan diatas air yang tercantum dalam ketetapan Gubernur.Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air ataspenyerahan pertama ditetapkan sebesar 5%. Tarif Bea BalikNama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan kedua danselanjutnya ditetapkan sebesar 1%. Tarif Bea Balik NamaKendaraan di Atas Air atas penyerahan karena warisan ditetapkansebesar 0,1 %.Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasarpengenaan pajak. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang
  • Pajak Dan Retribusi Daerah201terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan di atas airdidaftarkan. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Airdilakukan pada saat pendaftaran.Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air wajibmendaftarkan penyerahan kendaraan di atas air dalam jangkawaktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan. Orang pribadiatau badan yang menyerahkan kendaraan di atas air melaporkansecara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabatyang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari sejak saat penyerahan.Laporan tertulis tersebut, antara lain, berisi:1. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerimapenyerahan.2. Tanggal, bulan dan tahun penyerahan.3. Pas Kapal.4. Nomor Pas Kapal.4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorObjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalahbahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggapdigunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yangdigunakan untuk kendaraan di atas air. Yang dimaksud dengandianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahanbakar yang diperoleh melalui, antara lain, Stasiun PengisianBahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan BakarUmum untuk Kendaraan di Atas Air. Bahan bakar kendaraanbermotor tersebut adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas.Termasuk dalam pengertian bensin adalah, antara lain, premium,premix, bensin biru, super TT.Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalahkonsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. PemungutanPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia
  • Pajak Daerah202bahan bakar kendaraan bermotor. Yang dimaksud denganpenyedia bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain, Pertaminadan produsen lainnya.Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotoradalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Yangdimaksud dengan nilai jual adalah harga jual sebelum dikenakanPajak Pertambahan Nilai.Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkansebesar 5%. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotordikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.Dengan demikian, harga eceran bahan bakar kendaraan bermotorsudah termasuk pajak ini. Besarnya pokok Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanahdan Air PermukaanObjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air BawahTanah dan Air Permukaan adalah:2. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Yangdimaksud dengan pengambilan air bawah tanah dan/ atau airpermukaan dalam ketentuan ini, antara lain, pengambilan airdalam sektor pertambangan migas.3. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Yangdimaksud dengan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau airpermukaan dalam ketentuan ini, antara lain, pemanfaatan airdalam bidang ketenagalistrikan.4. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau airpermukaan.Dikecualikan dan objek Pajak Pengambilan danPemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah:
  • Pajak Dan Retribusi Daerah2032. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan danpemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan olehPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak termasukyang dikecualikan sebagai objek Pajak Pengambilan danPemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalahpengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan danpemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan yangdilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan UsahaMilik Daerah.3. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan danpemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negaradan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untukmenyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaanpengairan serta mengusahakan penyediaan air bersih/minum.Contoh, Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.4. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan danpemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untukkepentingan pengairan pertanian rakyat. Pengecualian objekpajak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilandan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaanuntuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetapmemperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.5. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan danpemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untukkeperluan dasar rumah tangga. Pengecualian objek pajak ataspengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan danpemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untukkeperluan dasar rumah tangga ditetapkan dengan PeraturanDaerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungandan peraturan perundang-undangan yang berlaku.6. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan danpemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan lainnyayang diatur dengan Peraturan Daerah.
  • Pajak Daerah204Subjek dan Wajib Pajak Pengambilan dan PemanfaatanAir Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi ataubadan yang mengambil, memanfaatkan, atau mengambil danmemanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Dasarpengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air BawahTanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air. Nilaiperolehan air dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurutsebagian atau seluruh faktor-faktor:1. Jenis sumber air (air tanah dan/atau air permukaan).2. Lokasi sumber air.3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.4. Volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambildan dimanfaatkan.5. Kualitas air.6. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air.7. Musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilandan pemanfaatan air.8. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan olehpengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan danpemanfaatan air.Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengankondisi masing-masing Daerah. Yang dimaksud dengan musimpengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan danpemanfaatan air adalah musim kemarau atau musim hujan.Besarnya nilai perolehan air, sepanjang digunakan untukkegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerahyang memberikan pelayanan publik dan untuk kegiatanpertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan olehMenteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan BadanUsaha Milik Daerah adalah badan usaha yang menyediakanlayanan publik dengan tarif layanan yang ditetapkan olehPemerintah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah205Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindaripembebanan yang memberatkan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukandari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambanganminyak bumi dan gas alam.Tarif Pajak Pengambilan dan Permanfaatan Air BawahTanah dan Air ditetapkan sebagai berikut:1. Air bawah tanah sebesar 20%.2. Air permukaan sebesar 10%.Besarnya pokok Pajak Pengambilan dan Permanfaatan AirBawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. KhususBadan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidangketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnyaditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku, maka pokok pajak diperhitungkan dalam harga juallistrik di Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrikyang bersangkutan. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AirBawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat air berada.6. Pajak HotelObjek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hoteldengan pembayaran, termasuk:2. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.Dalam pengertian rumah penginapan ini termasuk rumah kosdengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakanfasilitas seperti rumah penginapan. Termasuk dalam kategorifasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, antaralain, gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata,pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
  • Pajak Daerah2063. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitaspenginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnyamemberikan kemudahan dan kenyamanan.4. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuktamu hotel, bukan untuk umum.5. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuandi hotel.Tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah:1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitastempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.2. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren. Pelayananpenunjang, antara lain, telepon, faksimile, teleks, fotokopi,pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yangdisediakan atau dikelola hotel.3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yangdipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain, pusat kebugaran(fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub,diskotek, yang disediakan atau dikelola hotel.4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakanoleh umum di hotel.5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hoteldan dapat dimanfaatkan oleh umum.Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan pembayaran kepada hotel. Wajib Pajak Hotel adalahpengusaha hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlahpembayaran yang dilakukan kepada hotel.Tarif Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Hotelditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokok PajakHotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengandasar pengenaan pajak. Pajak Hotel yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat hotel berlokasi.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah2077. Pajak RestoranObjek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakanrestoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek PajakRestoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanandan/atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaanpenjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah:1. Pelayanan usaha jasa boga atau katering.2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makanyang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yangditetapkan dengan Peraturan Daerah.Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badanyang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib PajakRestoran adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan PajakRestoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepadarestoran.Tarif Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10%. Tarif PajakRestoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokokPajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikantarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Restoran yang terutangdipungut di wilayah Daerah tempat restoran berlokasi.8. Pajak HiburanObjek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburanyang dipungut bayaran. Hiburan, antara lain, berupa tontonanfilm, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotek, karaoke, klabmalam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat,mandi uap dan pertandingan olah raga.
  • Pajak Daerah208Tidak termasuk objek pajak hiburan adalahpenyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, sepertihiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacaraadat, kegiatan keagamaan.Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badanyang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib PajakHiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakanhiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlahpembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menontondan/atau menikmati hiburan. Yang dimaksud dengan yangseharusnya dibayar termasuk di antaranya pemberian potonganharga dan tiket cuma-cuma.Tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35%. TarifPajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnyapokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Hiburanyang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat hiburandiselenggarakan.9. Pajak ReklameObjek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraanreklame. Termasuk dalam penyelenggaraan reklame, antara lain:1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron.2. Reklame kain.3. Reklame melekat (stiker).4. Reklame selebaran.5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.6. Reklame udara.7. Reklame suara.8. Reklame film/slide.9. Reklame peragaan.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah209Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio,warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.2. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan denganperaturan Daerah.Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badanyang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yangmenyelenggarakan reklame.Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orangpribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untukkepentingan sendiri, maka Wajib Pajak Reklame adalah orangpribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklamedilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya Perusahaan JasaPeriklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib PajakReklame.Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewareklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan denganmemperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktupenyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungannilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasilperhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusanKepala Daerah.Tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25%. TarifPajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnyapokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklameyang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklametersebut diselenggarakan.
  • Pajak Daerah21010. Pajak Penerangan JalanObjek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenagalistrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yangrekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini yangdimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah penggunaantenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah.2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakanoleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuantentang pengecualian pengenaan Pajak Penerangan Jalan bagiperwakilan lembaga-lembaga internasional berpedomankepada Keputusan Menteri Keuangan.3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLNdengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dariinstansi teknis terkait.4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur denganPeraturan Daerah.Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi ataubadan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak PeneranganJalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelangganlistrik dan/atau pengguna tenaga listrik.Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN makapemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak PeneranganJalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri denganpertimbangan Menteri Keuangan.Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai JualTenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran,maka Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya
  • Pajak Dan Retribusi Daerah211beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkandalam rekening listrik.2. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidakdipungut bayaran, maka Nilai Jual Tenaga Listrik dihitungberdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atautaksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yangberlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyakbumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebesar30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindaripembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakatdan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karenapembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasilpenerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dangas alam.Tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10%.Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan PeraturanDaerah. Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutangdihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaanpajak.Dalam hal Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLNmaka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlahrekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. PajakPenerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerahtempat penggunaan tenaga listrik.11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CObjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan Cadalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C darisumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untukdimanfaatkan, yang meliputi:1. Asbes. 19. Marmer.2. Batu tulis. 20. Nitrat.
  • Pajak Daerah2123. Batu setengah permata. 21. Opsidien.4. Batu kapur. 22. Oker.5. Batu apung. 23. Pasir dan kerikil.6. Batu permata. 24. Pasir kuarsa.7. Bentonit. 25. Perlit.8. Dolomit. 26. Phospat.9. Feldspar. 27.. Talk.10. Garam batu (halite). 28. Tanah scrap (fullers earth).11. Grafit. 29. Tanah diatome.12. Granit/andesit. 30. Tanah liat.13. Gips. 31. Tawas (alum).14. Kalsit. 32. Tras.15. Kaolin. 33. Yarosif.16. Leusit. 34. Zeolit.17. Magnesit. 35. Basal.18. Mika. 36. Trakkit.Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan Bahan GalianGolongan C adalah:1. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galiangolongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.Contoh, kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumahtangga, kegiatan pertambangan golongan a dan golongan b,pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas2. Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yangditetapkan dalam Peraturan Daerah.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah213Subyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan Cadalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galiangolongan C. Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan Cadalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakanpengambilan bahan galian golongan C.Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan GalianGolongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galiangolongan C. Nilai jual dihitung dengan mengalikanvolume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau hargastandar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Yangdimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlakudi lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabilanilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C sulitdiperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan olehinstansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahangalian golongan C.Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C palingtinggi sebesar 20%. Tarif Pajak Pengambilan Bahan GalianGolongan C ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnyapokok Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasarpengenaan pajak. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan Cyang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilanbahan galian golongan C.12. Pajak ParkirObjek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat(pelataran) parkir di luar badan jalan, baik yang disediakanberkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraanbermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.Tidak termasuk Objek Pajak Parkir adalah:1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh
  • Pajak Daerah214Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerahtidak dikecualikan sebagai objek Pajak Parkir.2. Penyelenggaraan Parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilannegara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasionaldengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualianpengenaan Pajak Parkir bagi perwakilan lembaga-lembagainternasional berpedoman kepada Keputusan MenteriKeuangan.3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur denganPeraturan Daerah.Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib Pajak Parkiradalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakantempat parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlahpembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaiantempat parkir.Tarif Pajak Parkir paling tinggi sebesar 20%. Tarif PajakParkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokokPajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifdengan dasar pengenaan pajak. Pajak Parkir yang terutangdipungut di wilayah Daerah tempat parkir berlokasi.13. Pajak Lain-lainSelain jenis pajak Kabupaten/Kota yang ditetapkan,dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak lainnyasesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Penetapanjenis pajak lainnya harus benar-benar bersifat spesifik danpotensial di Daerah.14. Penghapusan Piutang Pajak yang Kadaluwarsa danPelaksanaan Pemungutan PajakPiutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hakuntuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah215Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang PajakProvinsi yang sudah kadaluwarsa. Sedangkan Bupati atauWalikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang PajakKabupaten atau Kota yang sudah kadaluwarsa.Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudahkadaluwarsa di atur dengan Peraturan Daerah. Tara carapelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.15. Biaya PemungutanDalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapatdiberikan biaya pemungutan, dan digunakan untuk membiayaikegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan,dan pengawasan. Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggisebesar 5% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah. Persentasebesarnya biaya pemungutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah,Biaya Pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut.1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan (PKB dan BBN-KB)Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN-KB terdiri dari:1. 70% untuk Aparat Pemungut;2. 30% untuk Aparat Penunjang, terdiri dari:a. 2,5% untuk Tim Pembina Pusat;b. 7,5% untuk Kepolisian;c. 20% untuk Aparat penunjang lainnya.2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)Alokasi biaya pemungutan PBB-KB terdiri dari:
  • Pajak Daerah2161. 20% untuk Dinas/Instansi Pengelola;2. 60% untuk Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraanbermotor lainnya;3. 5% untuk Tim Pembina Pusat;4. 15% untuk aparat penunjang lainnya.3. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT.PLN terdiri dari:1. 54% untuk biaya pemungutan PT. PLN;2. 6% untuk Tim Pembina Pusat;3. 20% untuk Aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan denganpelaksanaan pemungutan;4. 20% untuk petugas PT. PLN setempat yang terkait padapelaksanaan pemungutan.16. Bagi Hasil Pajak1. Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Daerah Kabupaten/KotaHasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor danKendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada DaerahKabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan paling sedikit30%.Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotordan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah danAir Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota diProvinsi yang bersangkutan paling sedikit 70%.Bagian Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjutdengan Peraturan Daerah Provinsi dengan memperhatikan aspekpemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah217Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota ditetapkansepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada DesaHasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan palingsedikit 10% bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yangbersangkutan. Bagian Desa ditetapkan dengan Peraturan DaerahKabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensiantar Desa. Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya olehDesa yang bersangkutan.17. Peraturan Daerah Tentang Pajak DaerahPeraturan Daerah tentang Pajak diundangkan dalamLembaran Daerah yang bersangkutan. Dalam rangka pengawasan,Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah disampaikan kepadaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 harisetelah ditetapkan. Penetapan Jangka waktu 15 hari telahmempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerahdari daerah yang lokasinya tergolong jauh.Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengankepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undanganyang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbanganMenteri Keuangan membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan.Dalam hal ini Wajib Pajak tidak dapat mengajukan restitusikepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pembatalandilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya PeraturanDaerah dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulan dilakukandengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif daripembatalan Peraturan Daerah tersebut. Ketentuan tersebutdilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pajak Daerah218
  • 219Bab 12Retribusi Daerah1. PendahuluanPemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggalisumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerahdiatur melalui Undang-undang No.18/1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah yang kemudian telah diubah dengandiberlakukannya Undang-undang No.34/2000.Seperti halnya Pajak Daerah, dengan ditetapkannyaUndang-undang No.34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasaldari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dariretribusi daerah, dapat lebih ditingkatkan dalam mewujudkankemandirian Daerah.Dengan adanya Undang-undang No.34/2000, maka PPNo.20/1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubahmenjadi PP No.45/ 1998 sudah tidak sesuai lagi dan perluditetapkan PP pengganti, sebagai peraturan pelaksanaan dariUndang-undang tersebut. Oleh karena itu, ditetapkan PP No.66/2001 yang mencabut PP No.20/1997 tentang Retribusi Daerahsebagaimana diubah menjadi PP No.45/1998 tersebut. Penjelasanselanjutnya dalam Diktat Kuliah ini sebagian besar bersumber dariPP No. 66/2001 tentang Retribusi Daerah. Untuk lebih jelasnya,dapat dilihat pada bagan 2 berikut:2. Retribusi Jasa UmumObjek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yangdisediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olehorang pribadi atau badan.
  • Retribusi Daerah220Bagan 2:Peraturan Retribusi DaerahJenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan adalahpelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, danRumah Sakit Umum Daerah. Dalam Retribusi PelayananKesehatan ini, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pelayananpersampahan/kebersihan meliputi pengambilan,pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasipembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri, danperdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalanumum, dan taman.3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukdan Akte Catatan Sipil. Akte catatan sipil meliputi AkteKelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, AktePengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagiWarga Negara Asing, dan Akte Kematian.4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputipelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian danUU 34/2000UU 18/1997PP 20/1997PP 45/1998PP 66/2001
  • Pajak Dan Retribusi Daerah221pengurugan, pembakaran/ pengabuan mayat, dan sewa tempatpemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimilikiatau dikelola Pemerintah Daerah.5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pelayananparkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkirdi tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.Karena jalan menyangkut kepentingan umum, makapenetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepadaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.6. Retribusi Pelayanan Pasar. Pelayanan pasar adalah fasilitaspasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelolaPemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang,tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelayananpengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujiankendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah.8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pelayananpemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayananpemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerahterhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ataudipergunakan oleh masyarakat.9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Peta adalah petayang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar(garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis(struktur).10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Pelayanan pengujiankapal perikanan adalah pengujian terhadap kelayakan pakaikapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah.Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi ataubadan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang
  • Retribusi Daerah222bersangkutan. Subjek Retribusi Jasa Umum dapat merupakanWajib Retribusi Jasa Umum.3. Retribusi Jasa UsahaObjek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yangdisediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipkomersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerahdengan menganut prinsip komersial meliputi:1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaanDaerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapatdisediakan oleh pihak swasta, secara memadai.4. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pelayanan pemakaiankekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan,pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik Daerah. Tidak termasuk dalampengertian pelayanan pemakaian kekayaan Daerah adalahpenggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanahtersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupunpenanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalanumum.2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Pasar grosirdan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang,dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, atau yangdisediakan/diselenggarakan Pemerintah Daerah, namun tidaktermasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerahdan pihak swasta.3. Retribusi Tempat Pelelangan. Tempat pelelangan adalahtempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerahuntuk melakukan pelelangan berbagai komoditi seperti ikan,ternak, hasil bumi, dan hasil hutan; termasuk jasa pelelanganserta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah223Tempat pelelangan ini mencakup juga tempat yang dikontrakoleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikansebagai tempat pelelangan.4. Retribusi Terminal. Pelayanan terminal diberikan dalambentuk penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpangdan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, tidak dipungutretribusi peron.5. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pelayanan tempat khususparkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yangkhusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh PemerintahDaerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola olehBadan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila. Pelayanantempat penginapan/ pesanggrahan/ vila milik Daerah adalahpelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vilayang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidaktermasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan UsahaMilik Daerah dan pihak swasta.7. Retribusi Penyedotan Kakus. Pelayanan penyedotan kakusadalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukanoleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola olehBadan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.8. Retribusi Rumah Potong Hewan. Pelayanan rumah potonghewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumahpemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaankesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimilikidan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. Pelayanan pelabuhankapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanandan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelolaoleh Pemerintah Daerah, namun tidak termasuk yang dikelola
  • Retribusi Daerah224oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,dan pihak swasta.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Pelayanan tempatrekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, danolah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PemerintahDaerah.11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air. Pelayananpenyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberanganorang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas airyang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidaktermasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. Pelayanan pengolahanlimbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yangberasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yangdikelola dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidaktermasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah danpihak swasta.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Penjualanproduksi usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usahaPemerintah Daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibitternak, dan bibit/benih ikan, namun tidak termasuk penjualanproduksi, yang berasal dari usaha Badan Usaha Milik Negaraatau Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi ataubadan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yangbersangkutan. Subjek Retribusi Jasa Usaha dapat merupakanWajib Retribusi Jasa Usaha.5. Retribusi Perizinan TertentuObjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pemberian izinPemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk suatukegiatan tertentu yang berhubungan dengan upaya pembinaan,pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
  • Pajak Dan Retribusi Daerah225pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungikepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untukmengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian danpengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh PemerintahDaerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertibanumum dan tidak harus dipungut retribusi. Namun demikian karenauntuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerahmemerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadapperizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruhatau sebagian biaya pemberian izin tersebut.6. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Izin MendirikanBangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatubangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatanpeninjauan desain dan pemantauan pelaksanaanpembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknisbangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetapmemperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), KoefisienLuas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan(KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputipemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syaratkeselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Izintempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izinuntuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatutempat tertentu.3. Retribusi Izin Gangguan. Izin gangguan adalah pemberian izintempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dangangguan, namun tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang
  • Retribusi Daerah226telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau PemerintahDaerah.4. Retribusi Izin Trayek. Izin trayek adalah pemberian izinkepada orang pribadi atau badan untuk menyediakanpelayanan angkutan penumpang umum pada suatu ataubeberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh PemerintahDaerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah.Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadiatau badan yang memperoleh izin tertentu dari PemerintahDaerah. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu dapat merupakanWajib Retribusi Jasa Perizinan tertentu.7. Jenis dan Rincian RetribusiJenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi PerizinanTertentu untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kotaditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerahsebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Provinsi danDaerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayananyang diberikan oleh masing-masing Daerah. Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam Peraturan Daerah yangbersangkutan.8. Retribusi Lain-lainSelain jenis retribusi yang ditetapkan dalam PP 66/2001,dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnyasesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Jenisretribusi lainnya, antara lain, adalah Penerimaan Negara BukanPajak yang telah diserahkan kepada Daerah.
  • Pajak Dan Retribusi Daerah2279. Penghitungan dan Pelaksanaan Pemungutan RetribusiBesarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi ataubadan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitungdengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaanjasa.Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasaumum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah denganmemperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.Dengan ketentuan ini maka Daerah mempunyaikewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akandicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untukmenutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yangbersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampusesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian,prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umumdapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yangbersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh:1. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yangmampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapatmenutup biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangansampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurangmampu tarif ditetapkan lebih rendah;2. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumahsakit umum Daerah dapat ditetapkan lebih besar daripadabiaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidisilang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah;3. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawankemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalanumum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaranmengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidakmenghalangi kelancaran lalu lintas.Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarifRetribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
  • Retribusi Daerah228keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantasditerima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secaraefisien dan berorientasi pada harga pasar.Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif RetribusiPerizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupsebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yangbersangkutan.Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputipenerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakanhukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberianizin tersebut.Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 tahun sekali.Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan olehKepala Daerah. Sebagian penerimaan dari retribusi digunakanuntuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusitersebut oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjutmengenai penggunaan penerimaan retribusi ditetapkan denganPeraturan Daerah.10. Penghapusan Piutang Retribusi Yang KadaluwarsaPiutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapatdihapuskan. Gubernur menetapkan Keputusan PenghapusanPiutang Retribusi Daerah Provinsi yang sudah kadaluwarsa.Sedangkan Bupati/Walikota menetapkan Keputusan PenghapusanPiutang Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota yang sudahkadaluwarsa. Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudahkadaluwarsa diatur dengan Peraturan daerah.11. Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Kepada DesaHasil penerimaan jenis retribusi tertentu DaerahKabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa. Ketentuan inimengatur bahwa hanya jenis Retribusi Daerah Kabupaten tertentu
  • Pajak Dan Retribusi Daerah229yang sebagiannya diperuntukkan kepada Desa yang terlibatlangsung dalam pemberian pelayanan, seperti RetribusiPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AkteCatatan Sipil. Bagian Desa ditetapkan lebih lanjut denganPeraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspekketerlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut.Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa.12. Perda Tentang Retribusi DaerahPeraturan Daerah tentang Retribusi diundangkan dalamLembaran Daerah yang bersangkutan. Dalam rangkapengawasan, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerahdisampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan MenteriKeuangan paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Penetapanjangka waktu 15 hari telah mempertimbangkan administrasipengiriman Peraturan Daerah dari daerah yang lokasinyatergolong jauh.Dalam hal Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengankepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan MenteriKeuangan dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan.Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan restitusikepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pembatalantersebut dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanyaPeraturan Daerah dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulandilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampaknegatif dari pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
  • Retribusi Daerah230
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeridan Perjanjian Internasional
  • 233Bab 13Pendahuluan HUBLNIndonesia saat ini mengalami situasi apa yang disebutFisher Paradox dalam hubungannya dengan hutang luarnegerinya, yaitu situasi semakin banyak cicilan hutang luar negeridilakukan semakin besar akumulasi hutang luar negerinya. Inidisebabkan cicilan plus bunga hutang luar negeri secarasubstansial dibiayai oleh hutang baru. Oleh karena nilai cicilanplus bunga hutang luar negeri lebih besar dari nilai hutang baru,maka terjadilah apa yang disebut net transfer sumber-sumberkeuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing.Jumlah hutang pemerintah kepada bank-bank asing padatahun 1998 saja sudah mencapai US$ 145 miliar atau sekitar 92%dari GDP. Cicilan hutang setiap tahunnya menghabiskan 45% daritotal pendapatan pemerintah. Sudah jelas bahwa hutang itu takkanmampu dibayar kembali oleh Indonesia, apalagi jumlahnya setiaptahun berlipat-lipat karena bunga pinjaman.Oleh karena hutang luar negeri banyak bersifat apa yangdisebut project loan dan/atau program loan, yaitu hutang iniadalah dalam bentuk barang dan jasa-jasa dari negara pemberihutang, hal ini mengakibatkan bahwa Indonesia tidak bisamengetahui nilai sebenarnya dari barang-barang yangdihutangkan, demikian juga jasa-jasa yang diberikan. Terjadisuatu perbuatan overpricing atas barang-barang plus jasa-jasayang diperlukan untuk pinjaman proyek yang dibebankan kepadarakyat Indonesia. Ichizo Miyamoto telah mengemukakan studimeliputi periode 1967-1969 yang menunjukkan nilai nominalpinjaman proyek dari pihak asing berada 25 persen di atas nilairiilnya (Sritua Arief dan Adi Sasono, 1981). Baru-baru ini halyang sama telah diungkapkan oleh Jeffrey Winter (1999) yangmemperkirakan 30 persen hingga 33 persen pinjaman proyek dari
  • Pendahuluan HUBLN234Bank Dunia merupakan hasil perbuatan yang sengajameninggikan nilai pinjaman sehingga nilai nominal berada 30persen hingga 33 persen di atas nilai riilnya.Berkaitan dengan komposisi pinjaman, pinjaman yangdiberikan oleh pihak asing, misalnya pinjaman dari AsianDevelopment Bank sebesar US$ 1,5 miliar pada tahun 1998,sebagian besar (yaitu US$ 1,4 miliar) adalah untuk membiayaiimpor (yaitu barang plus jasa) dan sebanyak US$ 100 juta untuklainnya. Keadaan yang sama berlaku juga untuk pinjaman dariIMF. Ini bermakna hutang yang kita pinjam kembali sebagianbesar manfaatnya untuk pihak asing melalui impor yang padaronde-ronde berikutnya akan memperparah defisit perkiraanberjalan dalan neraca pembayaran.Berkaitan dengan Fisher Paradox, yaitu suatu keadaan dimana makin banyak kita mencicil hutang luar negeri yang kitaterima, makin besar akumulasi hutang luar negeri yang kitatanggung. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ini terjadioleh karena kita membayar hutang lama plus bunganya denganhutang baru. Dan hutang baru yang kita terima ini lebih kecil darihutang lama yang dicicil plus bunganya.Dalam pengertian dialektik hubungan ekonomi antaraktorekonomi, pemasok hutang luar negeri dan investor asing menjadilebih berkuasa dalam memeras rakyat Indonesia, terutama yangberada di strata bawah dalam masyarakat Indonesia. Jelas inimenunjukkan bahwa Indonesia dan rakyatnya akan kembalimenjadi koloni asing. Dan hutang luar negeri yang menumpuktelah berubah sifatnya dari perangkap menjadi bumerang (SrituaArief, 1999). Bumerang dalam pengertian mempermiskinIndonesia dan rakyatnya.Implikasi kebijakanSeluruh implikasi kebijaksanaan ini harus dilaksanakanatas landasan orientasi kemandirian. Yang dimaksud dengankemandirian di sini ialah terciptanya situasi di mana suatu negaramempunyai hutang luar negeri yang minimum, impor yang
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional235minimum dan pendapatan nasional sebagian besar berasal dariaktor-aktor ekonomi dalam negeri dan dialirkan kembali ke dalamnegeri. Dengan demikian pembangunan nasional akan lebihmerupakan pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunandi Indonesia.1. Stop hutang baru. Kalaupun terpaksa untuk berhutang, harusdilakukan dengan sangat selektif.2. Pembayaran hutang luar negeri pemerintah harus dimintakanuntuk diperingan atau dikurangi secara drastis diikuti denganpenjadwalan pembayaran sisanya. Ini harus dilakukan agarpengeluaran pemerintah dimungkinkan untuk mendukungbidang-bidang pemberdayaan ekonomi rakyat.3. Menolak penggunaan dana negara atau dana masyarakat untukmembayar hutang-hutang perusahaan-perusahaan swasta.Untuk mencegah jatuhnya perusahaan-perusahaan swasta inike pihak asing, maka Indonesia sebagai negara berdaulat harusdapat membuat peraturan-peraturan yang restriktif. Apalagidipercayai bahwa banyak dari hutang-hutang ini dijamin olehdana-dana yang diparkir di luar negeri.4. Meninjau kembali sistem pembiayaan pembangunan sehinggaketergantungan kepada pihak asing diminimumkan. Dalam halini bentuk pinjaman dan besar pinjaman dari pihak asinghendaklah kita tentukan sedemikian rupa sehingga kita tidakdikelabui.5. Permintaan efektif atau daya beli rakyat di dalam negeri harusmenjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwastrategi pembangunan pertumbuhan melalui pemerataan ataupertumbuhan dengan pemerataan yang berorientasi ke dalamnegeri. Dalam kaitan ini, Bung Hatta (1967) memberikanpatokan-patokan bagi hutang luar negeri, yaitu bahwa setiaphutang luar negeri harus secara langsung dikaitkan dengansemangat self-help dan self-reliance, di samping bunga harusrendah.6. Pendapatan nasional yang sebagian besar berasal daripembayaran-pembayaran akibat hubungan ekonomi di dalam
  • Pendahuluan HUBLN236negeri haruslah merupakan sasaran perencanaan nasionalsupaya suatu negara itu tidak terlampau diombang-ambingkanoleh ketidakstabilan ekonomi internasional apalagi spekulasiatau permainan aktor-aktor ekonomi internasional. Indonesiamempunyai potensi untuk dapat melaksanakan ini danmencapai sasarannya. Penguasaan asing dalam pemilikansosial unit-unit ekonomi di dalam negeri apalagi unit-unitekonomi kecil dan menengah harus dicegah.Pembangunan ekonomi tanpa hutang adalah pembangunanyang berprinsip kemandirian nasional, tidak harus diartikan secaraharfiah hutang yang sama sekali nol. Pembangunan tanpa hutanglebih merupakan proses perubahan substansial untuk melepaskanketerjebakan hutang, dari dependensi menuju self-sufficiency danindependensi. Tidak ada hutang luar negeri yang bebas ikatan dankepentingan, sehingga hutang luar negeri pada dasarnya dapatdiibaratkan sebagai madu beracun.Seluruh implikasi kebijaksanaan ini dilaksanakan ataslandasan orientasi kemandirian. Yang dimaksud dengankemandirian di sini ialah terciptanya situasi di mana suatu negaramempunyai hutang luar negeri yang minimum, impor yangminimum dan pendapatan nasional sebagian besar berasal dariaktor-aktor ekonomi dalam negeri dan dialirkan kembali ke dalamnegeri. Dengan demikian pembangunan nasional akan lebihmerupakan pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunandi Indonesia.Implikasi tekad kemandirian ini dari segi pembiayaanpembangunan mengundang enam tantangan:1. Hutang luar negeri harus secepatnya diposisikan kembalihanya sebagai pelengkap dan bersifat sementara seperti duluditetapkan waktu menyusun Repelita I dan Repelita II.2. Hutang luar negeri harus3. segera dijadwal ulang dengan keinginan bunga dan pokokmelalui global diplomacy and cooperation.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional2374. Hutang luar negeri harus dikaitkan secara langsung dengansemangat self-help dan self-reliance dengan bunga rendah,menghindari sindroma madu beracun (Fisher Paradox).5. Pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber di dalamnegeri berupa deficit financing plus obligasi negara yangdijual kepada rakyat. Deficit financing dengan mencetakuang tidak perlu dikhawatirkan apabila diikuti secaralangsung dengan kegiatan-kegiatan produktif di sektor riilsehingga inflasi yang tidak terkontrol dapat dicegahterutama akibat pengaruh uang yang beredar.6. Meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektorperpajakan. Pajak merupakan insentif produksi dandisinsentif konsumsi mewah. Basis pajak perlu diperluas dansistem pajak ultra progresif dikenakan terhadapkekayaan/pemilikan barang-barang mewah.7. Merestruktur pola industri nasional ke arah resource-basedindustry dengan ketergantungan minimal dari komponenluar negeri dan meningkatkan secara maksimal penggunaankomponen dalam negeri menuju self-reliance. Dengansekaligus melaksanakan restrukturisasi industri nasionalsecara mapan (baik meliputi restrukturisasi ekonomis,institusi maupun managemen), maka perekonomian nasionalakan berakar di dalam negeri dan sekaligus pula akan dapatmemperkukuh fundamental ekonomi nasional.8. Investasi luar negeri harus diterima secara lebih selektif, onour own terms, sehingga rakyat dapat ikut berpartisipasisecara emansipatif dalam pembangunan dan menerima nilai-tambah ekonomi secara optimal.9. Pengawasan efektif lalu lintas devisa untuk menghindarkancapital flight secara spekulatif.10. Pemberantasan KKN untuk menyumbat kebocoran-kebocoran dana dan menghindari high-cost economy.11. Indonesia harus punya posisi tawar yang lebih kuat dihadapan bank-bank asing dan lembaga keuangan
  • Pendahuluan HUBLN238internasional, agar Indonesia bisa menyuarakankepentingannya sendiri bukan mengekor kepadakepentingan mereka.
  • 239Bab 14Pemanfaatan Pinjaman Luar NegeriPendahuluanBerdasarkan SKB Menkeu dan Kepala Bappenas No.185/KMK.03/1995 KEP.031/KET/5/1995, Pinjaman LN adalahpenerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yangdirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentukjasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman LN yang harus dibayarkembali dengan persyaratan tertentu.1. Kebijakan dalam pengelolaan pinjamana. GBHN 1999 – 20041) Kebijakan fiskal perlu dikembangkan denganmemperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan,efisiensi, dan efektifitas untuk menambah penerimaannegara serta mengurangi ketergantungan dana dari luarnegeri.2) Pinjaman LN pemerintah perlu dioptimalkan untukkegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secaratransparan efektif, dan efisien dengan mekanisme danprosedur pinjaman LN yang disetujui DPR dan diaturdengan undang-undang.3) APBN perlu disehatkan dengan mengurangi defisitanggaran melalui peningkatan disiplin anggaran,pengurangan subsidi dan pinjaman LN secara bertahap,peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil danjujur serta penghematan keuangan negara.
  • Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri240b. Tap MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomndasi Kebijakanuntuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (Bab IIIbutir 4.c)Melakukan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan posisitawar dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga keuanganinternasional dan negara pemberi kredit agar tidak semakinterjebak dalam ketergantungan kepada negara donor, sertamembuat strategi komprehensif dalam pengelolaan utang LNtermasuk melakukan negosiasi ulang perjanjian utang dalambentuk restrukturisasi, penjadwalan utang dan konversi sertabentuk yang lain.c. Berkaitan dengan Pinjaman Daerah sebagaimana dalam PPNo. 107 Tahun 2000 dan selanjutnya dijabarkan melaluiKeputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 35/KMK.07/2003mengenai Perencanaan, Pelaksanaan/ Penantausahaan, danPemantauan Penerusan Pinjaman LN.Dalam KMK ini, dana pinjaman pemerintah diteruskan kepadadaerah dalam bentuk Pinjaman atau Hibah. Jenis proyekdibedakan menjadi proyek cost recovery atau proyek saranadan prasarana yang menghasilkan penerimaan dan proyeknon-cost recovery yang tidak menghasilkan penerimaan.Proyek non-cost recovery diupayakan dibiayai melalui hibah,sedangkan proyek cost recovery dibiayai melalui pinjaman.Besarnya porsi hibah dan pinjaman tergantung dari kapasitasfiskal daerah.2. Lembaga Kreditor/Donora. Multilateral (World Bank, ADB, IDB, UNDP, EuropeanUnion, KFAED, dll)b. Bilateral (Jepang, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Kanada,Australia, dll)c. Perbankan/lembaga keuangan/institusi keuangan lain.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional2413. Jenis-jenis Pinjamana. Program loan: pinjaman yang bertujuan untuk mendukungneraca pembayaran dan anggaran pembangunan.b. Sector program loan: pinjaman untuk membiayai banyakproyek atau sub-proyek dalam satu sektor atau subsektortertentu.c. Project loan: pinjaman untuk membiayai satu proyek atau satusub-proyek secara khusus dalam satu sektor atau subsektortertentu.4. Permasalahan Umuma. Tahap persiapan (perhitungan project cost, lemahnyaquality of entry, penyiapan dokumen pelelangan dankemampuan SDM).b. Tahap pelaksanaan (keterbatasan dana pendamping,koordinasi antar instansi kemampuan SDM yang kurangmemadai).Tahap Penyiapan Proyek1. Facts finding s/d Appraisala. Perhitungan project cost yang kurang akurat sehinggabiasanya diperlukan adanya realokasi dan atau pembatalanpada komponen pembiayaan pada saat pelaksanaan.b. Lemahnya quality of entryc. Pembebasan tanah belum tuntas, desain proyek belumdisepakati oleh semua pihak dan belum siapnya organisasiproyek.
  • Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri2422. Tahap Perundingan s/d Pinjaman Efektifa. Advance Procurement Action: penyiapan dokumenpelelangan untuk tahun pertama yang tidak dipersiapkansebelum perundingan.b. Perbedaan waktu efektif PLN dengan waktu prosespenyiapan dokumen anggaran: waktu loan efektif danwaktu pelaksanaan pinjaman sulit disesuaikan dengantahun anggaran pemerintah.Tahap Pelaksanaan1. Permasalahan dalam proses penerbitan dokumenanggaranPemrosesan dokumen anggaran memerlukan waktu yangcukup lama akibat pembahasan proyek yang belum finalsehingga masih banyak memerlukan penyesuaian baik dari sisianggaran maupun substansi proyek.2. Ketersediaan dana rupiah pendampingAkibat adanya keterbatasan anggaran baik pemerintah pusatmaupun pemerintah daerah dan keterlambatan pengalokasianpada tahun anggaran karena ketidaksiapan proyek.3. Masalah koordinasi antar intansiPelaksanaan koordinasi khususnya dalam era otonomi sulituntuk dilaksanakan karena prosedur/ketentuan mekanismekoordinasi yang ada belum dilaksanakan dengan optimal.4. Kemampuan SDMTerbatasnya kemampuan SDM, khususnya pada proyek yangdilaksanakan di daerah. Hal ini mengakibatkan kurangdipahaminya prosedur dan mekanisme pelaksanakan proyekseperti prosedur pengadaan, pemrosesan dokumen anggaran,dll.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional243Beban –Beban Tambahan(akibat keterlambatan pelaksanaan dan lemahnya sistemadministrasi)1. Commitment FeeDikenakan per tahun terhadap dana pinjaman yang belumterserap yang besarnya sesuai dengan aturan pemberipinjaman, contoh:IBRD : 0,75% dari sisa keseluruhan total pinjaman yangbelum terserap.ADB : Tahun pertama 15%; Tahun kedua 45%; Tahunketiga 85% dan Tahun keempat 100%.Karena adanya keterlambatan, pemerintah membayarcommitment fee yang lebih besar.2. Beban bunga atas initial deposit:a. Adalah dana awal untuk keperluan proyek yang ditarikoleh Ditjen Anggaran – Depkeu ke dalam rekeningkhusus (R/K). Dana yang telah ditarik sering tidaksegera dimanfaatkan dan tetap tertahan dalam rekeningkhusus. Dana tersebut sudah terkena bunga pinjamanyang nilainya lebih besar dari commitment fee.b. Bunga yang harus dibayarkan pemerintah dalam periodepelaksanaan proyek (untuk pekerjaan yang telahdilaksanakan) disebut dengan Interest DuringCosntruction (IDC).3. Penggunaan rekening BUN akibat backlog replenishmentR/K.Backlog replenishment R/K terjadi karena pengeluaran yangsudah membebani R/K namun belum jelas diajukanreplenishment-nya kepada pemberi pinjaman.
  • Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri244Upaya untuk Mengoptimalkan Pinjaman Luar Negeri1. Penerapan kriteria persiapanSesuai dengan kesepakatan Country Portfolio PerformanceReview (CPPR) tahun 2002, kriteria kesiapan proyek yangharus dipenuhi antara lain:a. Indikator-indikator target pelaksanaan, monitoring danevaluasi proyek sudah tersedia.b. Dana pendamping untuk tahun pertama telah tersedia.c. Pembebasan tanah dan pemindahan penduduk telah siapdilaksanakan.d. Project Management Unit telah dibentuk.e. Draft TOR manajemen proyek, procurement, financingplan telah siap.f. Rencana pengadaan, dokumen tender dan TORkonsultansi telah disusung. Financing plan sudah dibahas dan disetujui Bappenasdan Departemen Keuangan.h. Sudah adanya komitmen dari pemerintah daerah untukikut berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek (apabiladilaksanakan di daerah).2. Pendekatan pinjamanPada umumnya pendekatan pinjaman melalui Sector ProgramLoan mencakup pekerjaan yang luas dan biaya besar. Karenaluasnya cakupan proyek, biasanya persiapannya tidak dapatdilaksanakan dengan memadai. Hal ini mengakibatkan bebanyang ditanggung oleh pemerintah sangat besar karenaketerlambatan pelaksanaan proyek dan penyerapan proyekpada tahun I dan II yang rendah.Pendekatan lain yang dapat dipergunakan adalah pendekatanProject Loan di mana pinjaman hanya dilakukan untukproyek-proyek yang benar-benar siap saja dan pinjamandilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional245a. Dana pinjaman diberikan untuk proyek yang benar-benarsiap dilaksanakan dan untuk persiapan proyek yang akandilaksanakan kemudian.b. Pelaksanaan kegiatan proyek yang persiapannya telahdilaksanakan pada tahap pertama.Kesimpulan dan Penutupc. Sumber inefisiensi pada pemanfaatan pinjaman luar negeriantara lain adalah kurangnya persiapan dan adanyapermasalahan sistemik antara lain seperti prosespenerbitan dokumen anggaran, dana pendamping,koordinasi antar instansi dan kemampuan SDM.d. Perlu persiapan proyek yang lebih baik sehingga bebanyang timbul akibat komponen commitment charge,physical contingencies, consultant services dan dana un-allocated dapat diperkecil.e. Pendekatan pinjaman diupayakan melalui project loansehingga pemanfaatannya lebih optimal.f. Pada saat ini jumlah sisa pinjaman pemerintah adalahsekitar US$ 8,9 miliar dengan daya serap adalah sekitarUS$ 3 miliar oleh karena itu dalam 2-3 tahun mendatangpemanfaatan sisa pinjaman harus lebih optimal denganpersiapan proyek yang lebih baik.
  • Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri246
  • 247Bab 15Pinjaman Daerah1. PendahuluanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerahmenetapkan bahwa Pinjaman Daerah adalah sebagai salah satusumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaanDesentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumberpenerimaan Daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayaipengadaan prasarana Daerah atau harta tetap lain yang berkaitandengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yangdapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, sertamemberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu,Daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuanlain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitandengan arus kas Daerah.Pinjaman Daerah perlu disesuaikan dengan kemampuanDaerah, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya yang cukup beratsehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat Daerahdalam mengelola Pinjaman Daerah.Untuk meningkatkan kemampuan obyektif dan disiplinPemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembalian pinjaman,maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaanPinjaman Daerah. PP No. 107/2000 tentang Pinjaman Daerahbertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkutPinjaman Daerah, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan
  • Pinjaman Daerah248serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankankondisi kesehatan dan kesinambungan perekonomian nasional.2. Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah(1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :a. Dalam negeri.b. Luar negeri.(2) Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari :a. Pemerintah Pusat. Ketentuan-ketentuan mengenaipinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusatseperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang,tingkat bunga, cara penghitungan dan cara pembayaranbunga, pengadministrasian dan penyaluran danapinjaman, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.b. Lembaga Keuangan Bank. Pelaksanaan PinjamanDaerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bankmengikuti ketentuan Peraturan perundang-undanganyang berlaku.c. Lembaga Keuangan Bukan Bank. PelaksanaanPinjaman Daerah yang bersumber dari LembagaKeuangan bukan Bank mengikuti ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.d. Masyarakat. Pinjaman Daerah yang bersumber darimasyarakat antara lain melalui penerbitan ObligasiDaerah. Pelaksanaan penerbitan dan pembayarankembali Obligasi Daerah mengikuti ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.e. Sumber Lainnya, Pinjaman Daerah selain sumbertersebut di atas, misalnya Pinjaman Daerah dariPemerintah Daerah lain.(3) Pinjaman Daerah dari luar negeri dapat berupa pinjamanbilateral atau pinjaman multilateral.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional249Pinjaman Daerah terdiri dari 2 jenis:a. Pinjaman Jangka Panjang.b. Pinjaman Jangka Pendek.3. Penggunaan Pinjaman Daerah(1). Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untukmembiayai pembangunan prasarana yang merupakan asetDaerah dan dapat menghasilkan penerimaan untukpembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaatbagi pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan“menghasilkan penerimaan” adalah hasil penerimaan yangberkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai daripinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung danatau yang tidak langsung.(2). Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untukmembiayai belanja administrasi umum serta belanjaoperasional dan pemeliharaan.Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek gunapengaturan kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah. PinjamanJangka Pendek dapat digunakan untuk:a. Membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangkapendek.b. Dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayaidengan Pinjaman Jangka Panjang, setelah ada kepastiantentang tersedianya Pinjaman Jangka Panjang yangbersangkutan.4. Persyaratan Pinjaman Daerah1) Batas Maksimum Jumlah Pinjaman DaerahKetentuan ini bertujuan memberikan pedoman kepada Daerahagar dalam menentukan jumlah Pinjaman Jangka Panjang perlumemperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi semua
  • Pinjaman Daerah250kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah.Pinjaman Jangka Panjang yang dilakukan oleh Daerah wajibmemenuhi 2 ketentuan sebagai berikut:1) Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayartidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBDtahun sebelumnya. Ketentuan ini merupakan batas palingtinggi jumlah Pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadibeban APBD.Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayaradalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar(termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi),ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterimadalam tahun tersebut.Penerimaan Umum APBD adalah seluruh Penerimaan APBDtidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, danapinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannyadibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. PenerimaanUmum APBD dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:PU = PD – (DAK + DD + DP + PL)PU = Penerimaan Umum APBDPD = Jumlah Penerimaan DaerahDAK = Dana Alokasi KhususDD = Dana DaruratDP = Dana PinjamanPL = Penerimaan lain yang penggunaannyadibatasi untuk membiayai pengeluarantertentu
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional2512) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerahtahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt ServiceCoverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandinganantara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerahdari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya alam, danbagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilanperseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangiBelanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga,dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Debt ServiceCoverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagaiberikut:DSCR =(PAD + BD + DAU) – BW> 2,5P + B + BLDSCR = Debt Service Coverage RatioPAD = Pendapatan Asli DaerahBD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, danpenerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerahlainnya seperti dari Pajak Penghasilan perseoranganDAU = Dana Alokasi UmumBW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yangbersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti belanjapegawaiP = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo padatahun anggaran yang bersangkutanB = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahunanggaran yang bersangkutan
  • Pinjaman Daerah252BL = Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo.Untuk dapat memperoleh Pinjaman Jangka Panjang, keduapersyaratan tersebut harus dipenuhi oleh Daerah. Jumlahmaksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam)dari jumlah biaya belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkankecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembalipinjaman tersebut pada waktunya.Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikandalam tahun anggaran yang berjalan, yaitu tahun anggaran saatDaerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek. Hal ini berartibahwa Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukanuntuk membiayai defisit kas pada akhir tahun anggaran.Batas maksimum kumulatif jumlah pinjaman semuaDaerah disesuaikan dengan kebijaksanaan perekonomian nasional.Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar kumulatif jumlahpinjaman semua Daerah tidak melampaui batas-batas yangdianggap masih aman bagi perekonomian nasional. Batas-batastersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, MenteriKeuangan dapat menetapkan pengendalian lebih lanjut atasPinjaman Daerah. Pertimbangan kepentingan nasional antara lainbila terjadi keadaan moneter nasional yang menunjukkan perlunyamelakukan pengendalian yang lebih ketat atas jumlah PinjamanDaerah2) Batas Maksimum Jangka Waktu Pinjaman DaerahBatas maksimum jangka waktu Pinjaman Jangka Panjangdisesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai daripinjaman tersebut. Batas jangka waktu pinjaman disesuaikandengan umur ekonomis aset yang bersangkutan, dengan jangka
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional253waktu paling lama 30 tahun termasuk Masa Tenggang.Batas maksimum Masa Tenggang disesuaikan denganmasa konstruksi proyek. Masa Tenggang adalah suatu masa padaawal jangka waktu pinjaman yang dapat ditetapkan dalamperjanjian pinjaman sehingga dalam masa tersebut pinjaman tidakmembayar angsuran pengembalian pokok pinjaman. PenentuanMasa Tenggang hanya ditetapkan jika benar-benar diperlukan danmasa pengadaan harta atau masa konstruksi proyek yangbersangkutan, paling lama 5 tahun. Hal ini dimaksudkan antaralain untuk menghindarkan beban biaya pinjaman yang lebih besar.Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjangyang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu pinjamandan Masa Tenggang ditetapkan Daerah dengan persetujuanDPRD.Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjangyang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjamandan Masa Tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjamanluar negeri yang bersangkutan.3) Larangan PenjaminanDaerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifatpenjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkanbeban atas keuangan Daerah. Yang dimaksud dengan“penjaminan terhadap pinjaman pihak lain” adalah pinjamanDaerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerahdan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyekDaerah.Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayanikepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalammemperoleh Pinjaman Daerah. Barang milik Daerah yangdigunakan untuk melayani kepentingan umum antara lain rumahsakit, sekolah dan pasar. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebutdikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
  • Pinjaman Daerah2545. Prosedur Pinjaman DaerahSetiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuanDPRD. Pinjaman Jangka Pendek untuk membantu kelancaran aruskas dari ketentuan ini. Persetujuan DPRD terhadap usulanPemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukansecara seksama dengan mempertimbangkan, antara lainkemampuan Daerah untuk membayar, batas maksimumpinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman,jangka waktu pinjaman, Masa Tenggang pengembalian pokokpinjaman, dan tingkat bunga.Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut, Daerahmengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman. Dalam halpinjaman bersumber dari luar negeri, yang dimaksud dengan“pemberi pinjaman” adalah yang ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjianpinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman. Perjanjianpinjaman tersebut ditandatangani atas nama Daerah oleh KepalaDaerah dan pemberi pinjaman. Agar setiap orang dapatmengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan olehDaerah diumumkan dalam Lembaran Daerah. Ketentuan inidimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawabanyang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjamantersebut.Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dariPemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada MenteriKeuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dandokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukanevaluasi. Dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumenyang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuanDaerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembalipinjaman. Perjanjian pinjaman yang bersumber dari PemerintahPusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional255Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeridilakukan melalui Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan“dilakukan melalui Pemerintah Pusat” adalah Menteri Keuanganmemberikan persetujuan atas sumber, penggunaan, jumlah dana,dan persyaratan tiap-tiap Pinjaman Daerah yang bersumber dariluar negeri yang bersangkutan serta mengatur tentang tata carapenyediaan, penyaluran, dan pengembalian dana pinjamantersebut.Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dariluar negeri tersebut, Daerah mengajukan usulan pinjaman kepadaPemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studikelayakan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.Dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antaralain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerahdalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.Terhadap usulan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luarnegeri, Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspekuntuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut.Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan setelahberkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan instansi terkaitmelakukan evaluasi atas usulan tiap-tiap pinjaman yang diajukanDaerah. Evaluasi tersebut antara lain meliputi kesesuaian jenisproyek yang akan dibiayai dengan penggunaan dana pinjaman,dan kemampuan keuangan Daerah dalam melakukan pinjamanserta kemampuan keuangan Daerah untuk membayar kembalipinjaman tersebut.Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan hasilevaluasi mengenai pengajuan tiap-tiap pinjaman luar negerikepada Daerah yang bersangkutan. Penyampaian hasil evaluasitersebut dapat berisi memberi persetujuan atau tidak memberipersetujuan terhadap usul pinjaman tersebut. Apabila PemerintahPusat telah memberikan persetujuan tersebut, Pemerintah Daerahmengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yanghasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan PemerintahPusat.
  • Pinjaman Daerah256Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yangbersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapatpersetujuan dari Pemerintah Pusat. Dengan ketentuan ini, makaDaerah tidak dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumberdari luar negeri apabila tidak memperoleh persetujuan terlebihdahulu dari Pemerintah Pusat. Perjanjian Pinjaman Daerah yangbersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Kepala Daerahdengan pemberian pinjaman luar negeri.6. Pembayaran Kembali Pinjaman DaerahSemua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yangjatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dandianggarkan dalam pengeluaran APBD. Kewajiban atas pinjamanyang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjamanditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biayabank, dan biaya komitmen.Dengan menempatkan kewajiban Daerah atas PinjamanDaerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalampengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebutdimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar denganpengeluaran lain yang harus diprioritaskan Daerah, misalnyapengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkankerawanan sosial. Dengan demikian pemenuhan kewajiban atasPinjaman Daerah tidak dapat dikesampingkan apabila targetpenerimaan APBD tidak tercapai.Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumberdari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuaiyang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri. Ketentuanlebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembaliPinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditetapkan olehMenteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajibanpembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari luarnegeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional257pinjaman. Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi kewajibanpembayaran atas Pinjaman Daerah” adalah tidak dipenuhinyakewajiban pembayaran angsuran pokok dan biaya pinjamanseperti pinjaman bunga, biaya bank, dan biaya komitmen sesuaidengan jadwal waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalamperjanjian pinjaman.Sesuai dengan ketentuan, semua kewajiban pembayarankembali Pinjaman Daerah adalah menjadi tanggung jawabDaerah. Pemerintah Pusat tidak menanggung pembayaran kembalipinjaman yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Daerah.7. Pembukuan dan PelaporanSemua penerimaan dan kewajiban dalam rangka PinjamanDaerah dicantumkan dalam APBD dan dibekukan sesuai denganstandar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah. Dalam hal belumada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, makaPemerintah Daerah melakukan pembukuan dalam rangkaPinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan tentang semua PinjamanJangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.Lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBDsehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat.Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkaladengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentangperkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan tentangpelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yangtelah jatuh tempo. Laporan Kepala Daerah kepada DPRDdilakukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban keuanganDaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku8. Dana DaruratUntuk keperluan mendesak kepada Daerah tertentudiberikan Dana Darurat yang berasal dari APBN. Yang dimaksud
  • Pinjaman Daerah258dengan keperluan mendesak adalah terjadinya keadaan yangsangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerahdengan pembiayaan dari APBD, yaitu bencana alam dan/atauperistiwa lain yang dinyatakan Pemerintah Pusat sebagai bencananasional. Prosedur dan tata cara penyaluran Dana Darurat sesuaidengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.
  • 259Bab 16Hubungan Luar Negeri1. PendahuluanDalam memperjuangkan dan mempertahankankepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warganegara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakupkegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskanketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut darifalsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.Dasar pemikiran yang melandasi Undang-undang No.37/99 tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwapenyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politikluar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelasmengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanismepelaksanaan kegiatan tersebut.Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibatpesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secaraglobal, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antar bangsa, maka makin meningkat pula hubunganinternasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagaibidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia diberbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnyakegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintahmaupun swasta/perseorangan, membawa akibat perluditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara danwarga negara.Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraanhubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang adasebelum dibentuknya UU37/99 baru mengatur beberapa aspek
  • Hubungan Luar Negeri260saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaanpolitik luar negeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu.Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuatyang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagipenyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politikluar negeri, termasuk koordinasi antar instansi pemerintah danantar unit yang ada di Departemen Luar Negeri.Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri danpelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakandasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Oleh karena ituUndang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat pentingartinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentangHubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, NewYork 1969.UU37/99 merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasaryang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luarnegeri. Undang-undang No. 37/99 mengatur segala aspekpenyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politikluar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya,perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri danaparatur hubungan luar negeri.Pokok-pokok materi yang diatur di dalam UU37/99 adalah:1. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaanpolitik luar negeri, termasuk sarana dan mekanismepelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan,wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraanhubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.2. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenaipembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yangpengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjianinternasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional261Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undangtersendiri.3. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasukpemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanankonsuler.4. Aparatur hubungan luar negeri.Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaanpolitik luar negeri melibatkan berbagai lembaga negara danlembaga pemerintah beserta perangkatnya. Agar tercapai hasilyang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri.Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas serta menjaminkepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri danpelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.UU37/99 memberikan landasan hukum yang kuat bagipenyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politikluar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraanhubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkanpada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garisBesar Haluan Negara. Pelaksanaan politik luar negeri RepublikIndonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa.Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasanidiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeriRepublik Indonesia.Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tidakdapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan Nasional. KetahananNasional adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkanWawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal dandaya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkunganpada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjaminkelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa
  • Hubungan Luar Negeri262Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatumasyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila.Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yangdiabdikan untuk kepentingan nasional. Yang dimaksud dengan"bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnyabukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeriyang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadappermasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secaraapriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikansumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasiaktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa danpermasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilansosial.Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingannasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan gunamendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yangkreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguhdalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalampendekatan. Diplomasi sebagaimana dimaksud menggambarkanjati diri diplomasi Indonesia. Diplomasi yang tidak sekedarbersifat "rutin", dapat menempuh cara-cara "non konvensional",cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokolerataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-normadasar dalam tata krama diplomasi internasional.2. Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan PelaksanaanPolitik Luar NegeriHubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai denganPolitik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional danhukum serta kebiasaan internasional. Ketentuan ini berlaku bagisemua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional263maupun nonpemerintah, yang mencakup perseorangan danorganisasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lazim disebutdan dikategorikan sebagai non governmental organization (NGO),termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri danpelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesiaberada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakanperang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara laindiperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. KewenanganPresiden ini, sepanjang yang menyangkut pernyataan perang,pembuatan perdamaian, dan perjanjian dilaksanakan denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan Pasal 11Undang-Undang Dasar 1945.Presiden dapat melimpahkan kewenanganpenyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan PolitikLuar Negeri kepada Menteri Luar Negeri. Agar Menteri LuarNegeri dapat membantu Presiden, kepada Menteri Luar Negeriperlu dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luarnegeri dan politik luar negeri oleh Presiden. Ketentuan ini sesuaidengan fungsi Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presidenyang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan hubunganluar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.Menteri Luar Negeri dapat mengambil langkah-langkahyang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sesuai denganPolitik Luar Negeri. Dalam penyelenggaraan hubungan luarnegeri mungkin terjadi tindakan-tindakan atau terdapat keadaan-keadaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luarnegeri, perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaaninternasional. Tindakan dan keadaan demikian harus dihindarkan.Oleh karena itu Menteri Luar Negeri perlu mempunyai wewenanguntuk menanggulangi terjadinya tindakan-tindakan atauterdapatnya keadaan-keadaan tersebut dengan mengambillangkah-langkah yang dipandang perlu.Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri LuarNegeri dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasitentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri,
  • Hubungan Luar Negeri264permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, dansebagainya. Langkah-langkah itu dapat juga bersifat represif,seperti peringatan kepada pelaku hubungan luar negeri yangtindakannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakanpolitik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasionaldalam penyelenggaraan hubungan luar negerinya, mencegahtindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelakuhubungan luar negeri di Indonesia dengan mitra asingnya,mengusulkan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahyang berwenang untuk melakukan tindakan administratif kepadayang bersangkutan, dan sebagainya.Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain MenteriLuar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untukmenyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentudengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan MenteriLuar Negeri.Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeridiperlukan untuk mencegah terjadinya implikasi yangbertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri RepublikIndonesia dan kebijakan pemerintah mengenai masalah-masalahtertentu yang menyangkut hubungan luar negeri.Menteri Luar Negeri, atas usul pimpinan departemen ataulembaga pemerintah non departemen, dapat mengangkat pejabatdari departemen atau lembaga yang bersangkutan untukditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia gunamelaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenangdepartemen atau lembaga tersebut. Kemungkinan penempatanpejabat ini adalah sesuai dengan Konvensi Wina mengenaiHubungan Diplomatik, 1961. Pejabat tersebut secara operasionaldan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPerwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luarnegeri.Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik ataukonsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional265keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presidendengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler mencakuppembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler.Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler mencakuppenghentian untuk sementara kegiatan diplomatik atau konsulerdengan atau di negara yang bersangkutan.Pembukaan atau pembukaan kembali hubungandiplomatik atau konsuler dilakukan menurut tata cara yang lazimdianut dalam praktek internasional.Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatikatau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan padaorganisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaianditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat DewanPerwakilan Rakyat. Sebagai sumbangan pada upaya pemeliharaanperdamaian internasional, sejak 1956 Indonesia telah berkali-kalimengirimkan pasukan atau misi pemeliharaanperdamaian, terutama dalam rangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.Peran serta Indonesia dalam kegiatan internasional itu sesuaidengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yangmenyatakan antara lain bahwa salah satu tujuan PemerintahNegara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Karena pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaianmerupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam mengambilkeputusan, Presiden memperhatikan pertimbangan Menteri LuarNegeri. Di samping itu karena pelaksanaan pengiriman pasukanatau misi perdamaian itu melibatkan berbagai lembagapemerintah, maka pengiriman pasukan atau misi perdamaiandemikian ditetapkan dengan Keputusan Presiden.Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeridapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan,badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luarnegeri. Lembaga ini adalah organisasi yang lazim menggunakan
  • Hubungan Luar Negeri266nama "Lembaga" dan yang bertujuan meningkatkan salingpengertian dan mempererat hubungan antar bangsa, misalnya"Lembaga Persahabatan" dan "Lembaga Kebudayaan".Sedangkan "Badan Indonesia" adalah badan, dengan nama apapun, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta, yangbertujuan meningkatkan perhatian masyarakat internasional padaberbagai potensi yang dimiliki Indonesia, misalnya di bidanginvestasi dan pariwisata. Pendirian lembaga dan atau badantersebut dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulisdari Menteri Luar Negeri.Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeridapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan,dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.3. Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian InternasionalLembaga Negara dan lembaga pemerintah, baikdepartemen maupun non departemen, yang mempunyai rencanauntuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulumelakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan MenteriLuar Negeri.Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupunnon departemen, yang akan menandatangani perjanjianinternasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesiadengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atausubyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasadari Menteri Luar Negeri. Surat Kuasa (Full Powers) adalah suratyang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atas nama PemerintahRepublik Indonesia yang memberi kuasa kepada satu ataubeberapa orang yang mewakili Pemerintah atau Negara RepublikIndonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjianyang menyatakan persetujuan Pemerintah Negara RepublikIndonesia untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjianinternasional.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional2674. Kekebalan, Hak Istimewa, dan PembebasanPemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan darikewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler,misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilanbadan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasiinternasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaaninternasional.Kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajibantertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yangditentukan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang telahdisahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.Berdasarkan pertimbangan tertentu Pemerintah RepublikIndonesia dapat memberikan pembebasan dari kewajiban tertentu,seperti pajak, bea masuk, dan asuransi sosial kepada pihak-pihakyang tidak ditentukan atas dasar kasus demi kasus, demikepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan nasional.5. Perlindungan Kepada Warga Negara IndonesiaPemerintah Republik Indonesia melindungi kepentinganwarga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapipermasalahan hukum dengan perwakilan negara asing diIndonesia. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatikdan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, sepertiyang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia,seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidahhukum dan kebiasaan internasional, antara lain denganpenggunaan sarana-sarana diplomatik.Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badanhukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akanberhubungan dengan Departemen Luar Negeri untukmendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar
  • Hubungan Luar Negeri268Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihathukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukumIndonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan denganaspek hukum dan kebiasaan internasional. Pemberianperlindungan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dankebiasaan internasional.Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :1. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warganegara Indonesia di luar negeri.2. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukumbagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri,sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional sertahukum dan kebiasaan internasional.Perlindungan dan bantuan hukum dalam hal ini termasukpembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesiayang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara ataubadan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan RepublikIndonesia berkewajiban membantu menyelesaikannyaberdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yangberlaku.Salah satu fungsi perwakilan Republik Indonesia adalahmelindungi kepentingan negara dan warga negara RepublikIndonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberianperlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan RepublikIndonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yangdiperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Dalampemberian perlindungan itu, perwakilan Republik Indonesiamengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat.Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum,baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupunhukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentukpemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yangbersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secarakekeluargaan.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional269Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata,Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikanperlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayahyang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka keIndonesia atas biaya negara. Yang dimaksud dengan "bahayanyata" dapat berupa antara lain bencana alam, invasi, perangsaudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupasehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadapkeselamatan umum.Usaha pemulangan warga negara Indonesia di negara yangdilanda bahaya nyata tersebut dilakukan secara terkoordinasi.Upaya-upaya ini akan dilakukan oleh Perwakilan RepublikIndonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untukdapat melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan,keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanyawilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasukdana, dan sebagainya.Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungandiplomatik dengan suatu negara, Menteri Luar Negeri atau pejabatlain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untukmengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasukwarga negara Indonesia. Pelaksanaan ini dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasiinternasional yang terkait.Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untukmencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenaikelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negaraRepublik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnyadi wilayah akreditasinya. Surat-surat yang dapat dikeluarkantersebut antara lain akta kelahiran, buku nikah yang memuat puladi dalamnya kutipan akta perkawinan, keterangan tentangperceraian, kematian, dan hal-hal lain yang menyangkut masalahkonsuler, misalnya legalisasi dokumen-dokumen, clearance, dansebagainya.Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan danpembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua
  • Hubungan Luar Negeri270hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesiayang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuanasing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam hal perkawinan dan perceraian,pencatatan dan pemberian surat keterangan hanya dapatdilakukan bilamana perkawinan dan perceraian itu telah dilakukanmenurut hukum di negara tempat perkawinan dan perceraian itudilangsungkan dan sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuanasing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuanhukum Indonesia yang mengatur hal ini.6. Pemberian Suaka dan Masalah PengungsiKewenangan pemberian suaka kepada orang asing beradadi tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan MenteriLuar Negeri. Pelaksanaan kewenangan ini diatur denganKeputusan Presiden. Pemberian suaka kepada orang asingdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, danpraktek internasional.Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dariluar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri LuarNegeri. Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsiadalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukandengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubunganbaik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesiamemberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalamupaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.7. Aparatur Hubungan Luar NegeriMenteri Luar Negeri menyelenggarakan sebagian tugasumum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang HubunganLuar Negeri dan Politik Luar Negeri. Koordinasi dalampenyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan PolitikLuar Negeri diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional271Koordinasi yang pelaksanaannya menjadi tugasDepartemen Luar Negeri merupakan sarana untukmenjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penyelenggaraanhubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabatnegara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selakuKepala Negara. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuhmewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadiPresiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatuorganisasi internasional. Duta Besar Luar Biasa dan BerkuasaPenuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hakkeuangan dan administratif yang diatur dengan PeraturanPemerintah. Hak keuangan dan administratif ini adalah hakpensiun sebagai pejabat negara bagi Duta Besar Luar Biasa danBerkuasa Penuh yang telah menyelesaikan tugasnya, termasukjanda, duda, dan anaknya.Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus,Presiden dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar.Merupakan praktek yang dianut oleh banyak negara untukmengangkat seseorang dengan gelar Duta Besar guna menanganimasalah tertentu dalam hubungan luar negeri. Pengangkatanpejabat setingkat Duta Besar yang antara lain Duta Besar Kelilingdilakukan karena sangat pentingnya masalah yang bersangkutan.Gelar Duta Besar itu diberikan untuk memudahkanhubungan yang bersangkutan dengan pihak-pihak di negara lainatau di organisasi internasional pada tingkat yang setinggimungkin. "Bidang khusus" sebagaimana dimaksud menyangkutantara lain bidang Kelautan, Gerakan Non Blok (GNB), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untukbertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RepublikIndonesia. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat FungsionalDiplomat.
  • Hubungan Luar Negeri272Pejabat Dinas Luar Negeri diberi status "PejabatFungsional" dan disebut "Pejabat Fungsional Diplomat" sebagaipengakuan atas pengetahuan dan kemampuan khusus yangmereka miliki di bidang diplomasi. Diplomasi sebagai cabangprofesi mempunyai sifat khusus yang memerlukan pengetahuandan pengalaman khusus pula, terutama yang menyangkuthubungan luar negeri.Jika diperlukan, maka Pejabat Fungsional Diplomat dapatmemegang jabatan struktural, baik di Pusat maupun di PerwakilanRepublik Indonesia, tanpa menanggalkan status dan hak-haknyasebagai Pejabat Fungsional Diplomat.Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeridan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diaturdengan Keputusan Menteri Luar Negeri. Sesuai ketentuanKongres Wina, 1815, Kongres Aken, 1818, Konvensi Winamengenai Hubungan Diplomatik, 1961, dan praktek internasional,jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik tersebut adalah sebagaiberikut:1. Duta Besar.2. Minister.3. Minister Counsellor.4. Counsellor.5. Sekretaris Pertama.6. Sekretaris Kedua.7. Sekretaris Ketiga.8. Atase.8. Pemberian dan Penerimaan Surat KepercayaanPresiden memberikan Surat Kepercayaan kepada DutaBesar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuksuatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional.Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara asing
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional273bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuhnegara tersebut untuk Indonesia.Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili NegaraRepublik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, jikadisyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan SuratKepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.Surat Kepercayaan (credentials) untuk menghadiriperistiwa tertentu di luar negeri seperti upacara-upacarakenegaraan, pelantikan Kepala Negara, upacara pemakaman, danlain-lain ditandatangani oleh Presiden. Dalam hal seseorangditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalamsuatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orangyang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatanganioleh Menteri Luar Negeri. Ketentuan ini sesuai dengan praktekinternasional di mana Surat Kepercayaan ditandatangani olehMenteri Luar Negeri.Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorangKonsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkatguna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentupada suatu negara asing. Surat Tauliah, yang dalam bahasa asingdisebut letter of commission, adalah surat yang menetapkan gelardan wilayah kerja seorang konsul, yang dikeluarkan olehpemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepadapemerintah negara tempat konsul itu bertugas.Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderalatau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkaneksekuatur untuk memulai tugasnya. Presiden menandatanganiSurat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atauKonsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat gunamelaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu padasuatu negara asing. Presiden menerima Surat Tauliah seorangKonsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yangbertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekuatur.
  • Hubungan Luar Negeri274
  • 275Bab 17Perjanjian Internasional1. PendahuluanDalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikankepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesiamelakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjianinternasional dengan negara lain, organisasi internasional, dansubjek-subjek hukum internasional lain.Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnyakemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkanintensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalandengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkatpula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragambentuk perjanjian internasional.Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasionalmelibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintahberikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal,diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yangbersangkutan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatuperaturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas danmenjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan danpengesahan perjanjian internasional.Pengaturan mengenai pembuatan dan pengesahanperjanjian internasional yang ada sebelum disusunnya undang-undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional tidakdituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang jelassehingga dalam prakteknya menimbulkan banyakkesimpangsiuran.Pengaturan sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspekpengesahan perjanjian internasional. Oleh karena itu, diperlukanadanya suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup
  • Perjanjian Internasional276aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional demikepastian hukum.UU 24/2000 merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepadaPresiden untuk membuat perjanjian internasional denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ringkas sehinggamemerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatuperangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikankewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatandan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lainyang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamisantara kedua lembaga tersebut.Perjanjian internasional yang dimaksud dalam UU24/2000 adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diaturoleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengannegara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasionallain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam prakteknyacukup beragam, antara lain: treaty, convention, agreement,memorandum of understanding, protocol, charter, declaration,final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes,summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter ofintent. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkanbahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobotkerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secarahukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajibanpara pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjianinternasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksudpara pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihaktersebut.Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatanperjanjian, pengesahan perjanjian internasional perlu mendapatperhatian mendalam mengingat pada tahap tersebut suatu negarasecara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu. Dalamprakteknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori,
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional277yaitu (a). ratifikasi (ratification) apabila negara yang akanmengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatanganinaskah perjanjian. (b). aksesi (accesion) apabila negara yang akanmengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turutmenandatangani naskah perjanjian. (c). penerimaan (acceptance)dan penyetujuan (approval) adalah pernyataan menerima ataumenyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjianinternasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut.Selain itu, juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yangtidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelahpenandatanganan.Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasionaldi Indonesia selama ini dijabarkan dalam Surat Presiden No.2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua DewanPerwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam prosespengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melaluiundang-undang atau keputusan presiden, bergantung kepadamateri yang diaturnya. Namun demikian, dalam praktek selamaini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakansurat presiden tersebut, sehingga perlu diganti dengan Undang-undang tentang Perjanjian Internasional.Menteri Luar Negeri memberikan pertimbangan politisdan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalampembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, denganberkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yangmenyangkut kepentingan publik. Sesuai dengan tugas danfungsinya, Menteri Luar Negeri memberikan pendapat danpertimbangan politis dalam membuat dan mengesahkan perjanjianinternasional berdasarkan kepentingan nasional. Sebagaipelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, MenteriLuar Negeri juga terlibat dalam setiap proses pembuatan danpengesahan perjanjian internasional, khususnya dalammengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untukmelaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjianinternasional.
  • Perjanjian Internasional278Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri padaperjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :1. Penandatanganan.2. Pengesahan.3. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik.4. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalamperjanjian internasional.Cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak (misalnyasimplified procedure) adalah keterikatan secara otomatis padaperjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidakmenyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannyapada suatu perjanjian internasional.Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjianinternasional dengan satu negara atau lebih, organisasiinternasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkankesepakatan. dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakanperjanjian tersebut dengan iktikad baik. Subjek hukuminternasional lain dalam hal ini adalah suatu entitas hukum yangdiakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitasmembuat perjanjian internasional dengan negara.2. Pembuatan Perjanjian InternasionalDalam pembuatan perjanjian internasional, PemerintahRepublik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional danberdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, salingmenguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasionalmaupun hukum internasional yang berlaku.Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baikdepartemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah,yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjianinternasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dankoordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri LuarNegeri.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional279Lembaga Negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat,Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan DewanPertimbangan Agung yang fungsi dan wewenangnya diatur dalamUndang-Undang Dasar 1945.Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasukpresiden, departemen/instansi dan badan-badan pemerintah lain,seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan TenagaAtom Nasional, yang menyelenggarakan kekuasaanpemerintahan. Badan-badan independen lain yang dibentuk olehpemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tidaktermasuk dalam pengertian lembaga pemerintah.Mekanisme konsultasi dengan Menteri Luar Negeri sesuaidengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana hubungan danpolitik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingannasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjianinternasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luarnegeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuaidengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-undang tentangPerjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapatdilakukan melalui rapat antar departemen atau komunikasi suratmenyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen LuarNegeri untuk meminta pandangan politis/yuridis mengenairencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkanpembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harusmenetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yangdituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar terciptakeseragaman posisi delegasi Republik Indonesia dan koordinasiantar departemen/ lembaga pemerintah di dalam membuatperjanjian internasional. Pedoman tersebut harus disetujui olehpejabat yang berwenang, yaitu Menteri Luar Negeri yangbertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri.Pedoman tersebut pada umumnya dibuat dalam rangkasidang multilateral. Namun demikian, pedoman itu juga dibuatdalam rangka perundingan bilateral untuk membuat perjanjian
  • Perjanjian Internasional280internasional dengan negara lain. Diwajibkan kepada delegasiRepublik Indonesia ke setiap perundingan baik multilateralmaupun bilateral, untuk membuat pedoman yang mencerminkanposisi delegasi Republik Indonesia sebagai hasil koordinasi antardepartemen/instansi terkait dengan mempertimbangkankepentingan nasional.Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlumendapat persetujuan Menteri Luar Negeri, memuat hal-halsebagai berikut:1. Latar belakang permasalahan.2. Analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridisserta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingannasional Indonesia.3. Posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukanuntuk mencapai kesepakatan.Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapatpersetujuan Menteri Luar Negeri sebagai pelaksana hubungan danpolitik luar negeri. Hal ini diperlukan bagi terlaksananyakoordinasi yang efektif di dalam membuat dan mengesahkanperjanjian internasional. Materi yang dimuat dalam pedomandelegasi RI tersebut disusun atas kerja sama lembaga negara danlembaga pemerintah terkait yang menangani substansinya, danDepartemen Luar Negeri yang memberikan pertimbanganpolitisnya.Perundingan rancangan suatu perjanjian internasionaldilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin olehMenteri Luar Negeri atau pejabat lain sesuai dengan materiperjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. Pejabat lainadalah Menteri atau pejabat instansi terkait sesuai dengankewenangan masing-masing.Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melaluitahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan,dan penandatanganan.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional2811. Tahap Penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukanoleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinandibuatnya suatu perjanjian internasional.2. Tahap Perundingan merupakan tahap kedua untukmembahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akandisepakati dalam perjanjian internasional.3. Tahap Perumusan Naskah merupakan tahap merumuskanrancangan suatu perjanjian internasional.4. Tahap Penerimaan merupakan tahap menerima naskahperjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh parapihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskahawal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yangbiasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau parafpada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasimasing-masing. Dalam perundingan multilateral, prosespenerimaan (acceptance/approval) biasanya merupakantindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahanperjanjian internasional.5. Tahap Penandatanganan merupakan tahap akhir dalamperundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskahperjanjian internasional yang telah disepakati oleh keduapihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatangananperjanjian internasional bukan merupakan pengikatan dirisebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjianinternasional dapat dilakukan melalui pengesahan(ratification/accession/-acceptance/approval).Penandatanganan suatu perjanjian internasionalmerupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasionaltersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataanuntuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatanpara pihak. Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidaksekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjiantersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yangmemerlukan pengesahan, tidak mengikat para pihak sebelumperjanjian tersebut disahkan.
  • Perjanjian Internasional282Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia,dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatuperjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional,memerlukan Surat Kuasa. Surat Kuasa (Full Powers) dikeluarkanoleh Menteri Luar Negeri sesuai dengan praktek internasionalyang telah dikukuhkan oleh Konvensi Wina 1969. Pejabat yangtidak memerlukan Surat Kuasa adalah Presiden, dan Menteri LuarNegeri.Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepalanegara/kepala pemerintahan dan kedudukan Menteri Luar NegeriLuar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakantugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri,Presiden dan Menteri Luar Negeri Luar Negeri tidak memerlukanSurat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional.Pejabat negara selain Presiden dan Menteri Luar Negeri LuarNegeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam praktek dewasa ini, SuratKuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri Luar Negerikepada pejabatIndonesia, termasuk Duta Besar Luar Biasa dan BerkuasaPenuh Republik Indonesia, dalam menandatangani, menerimanaskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diripada perjanjian dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukandalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal pinjamanluar negeri, Menteri Luar Negeri mendelegasikan kepada MenteriKeuangan.Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan,dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional,memerlukan Surat Kepercayaan. Surat Kuasa dapat diberikansecara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan,sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatuperjanjian internasional atau pertemuan internasional.Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaanbiasanya terjadi dalam prosedur pembuatan dan pengesahanperjanjian multilateral yang diikuti oleh banyak pihak. Prakteksemacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati dalam
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional283konferensi yang menerima (adopt) suatu perjanjian internasionaldan ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut.Penandatanganan suatu perjanjian internasional yangmenyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjianyang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkupkewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baikdepartemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukanSurat Kuasa.Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukanpensyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalamperjanjian internasional tersebut. Pensyaratan dan Pernyataandilakukan atas perjanjian internasional yang bersifat multilateraldan dapat dilakukan atas suatu bagian perjanjian internasionalsepanjang pensyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangandengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut.Pensyaratan hanya dapat dilakukan apabila tidak dilarang olehperjanjian internasional tersebut. Dengan pensyaratan ataupernyataan terhadap suatu ketentuan perjanjian internasional,Pemerintah Republik Indonesia secara hukum tidak terikat padaketentuan tersebut.Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saatpenandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskankembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut. Penegasankembali tersebut dituangkan dalam instrumen pengesahan sepertipiagam ratifikasi atau piagam aksesi. Pensyaratan dan pernyataanyang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarikkembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tatacara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.Pengesahan perjanjian internasional oleh PemerintahRepublik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan olehperjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjianinternasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakatioleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan3. Pengesahan Perjanjian Internasional
  • Perjanjian Internasional284pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedurpengesahan. Pengesahan perjanjian internasional dilakukandengan undang-undang atau keputusan presiden.Pengesahan dengan undang-undang memerlukanpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengankeputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada DewanPerwakilan Rakyat.Pengesahan perjanjian internasional dilakukan denganundang-undang apabila berkenaan dengan:1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanannegara.2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negaraRepublik Indonesia.3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara.4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.5. Pembentukan kaidah hukum baru.6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukanberdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian.Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar terciptakepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahanperjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme danprosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri besertapersetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diaturdengan undang-undang tersendiri.Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidaktermasuk materi sebagaimana butir 1 s/d 6 di atas, dilakukandengan keputusan presiden. Pengesahan perjanjian melaluikeputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkanadanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian,tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukanpenerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional285perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yangtermasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian indukyang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan danteknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaranniaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindunganpenanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinansetiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjianinternasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadapPemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelumpembuatan perjanjian internasional tersebut karena padaumumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanyadilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalammelaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyatdapat meminta pertanggung- jawaban atau keterangan Pemerintahmengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabiladipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjianinternasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan DewanPerwakilan Rakyat.Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional,lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara danlembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen,menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancanganundang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentangpengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Di dalam menyiapkan rancanganundang-undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasionalperlu memperhatikan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang.Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negaradan lembaga pemerintah, baik departemen maupunnondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangandan/atau materi permasalahan yang pelaksanaannya dilakukanbersama dengan pihak-pihak terkait.
  • Perjanjian Internasional286Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasionaldilakukan melalui Menteri Luar Negeri untuk disampaikan kepadaPresiden. Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentangpengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam LembaranNegara Republik Indonesia. Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalamlembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahuiperjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warganegara Indonesia.Menteri Luar Negeri menandatangani piagam pengesahanuntuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatuperjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihakatau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan padaorganisasi internasional. Lembaga penyimpan (depositary)merupakan negara atau organisasi internasional yang ditunjukatau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpanpiagam pengesahan perjanjian internasional. Praktek ini berlakubagi perjanjian multilateral yang memiliki banyak pihak.Lembaga penyimpan selanjutnya memberitahukan semua pihakpada perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahandari salah satu pihak.Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan denganundang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah RepublikIndonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlakusetelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/notadiplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakatioleh para pihak pada perjanjian tersebut.4. Pemberlakuan Perjanjian InternasionalPerjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanyapengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuatmateri yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknisatas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelahpenandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatikatau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional287pihak pada perjanjian internasional. Perjanjian yang termasukdalam kategori tersebut di antaranya adalah perjanjian yang secarateknis mengatur kerja sama di bidang pendidikan, sosial, budaya,pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian,kehutanan, serta kerja sama antar Provinsi dan antarkota.Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikatpara pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkandalam perjanjian tersebut. Pemerintah Republik Indonesiamelakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjianinternasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalamperjanjian tersebut. Perubahan perjanjian internasional mengikatpara pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalamperjanjian tersebut. Perubahan atas suatu perjanjian internasionalyang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesiadilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifatteknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebutdilakukan melalui prosedur sederhana.Perubahan yang bersifat teknis administratif adalahperubahan yang tidak menyangkut materi pokok perjanjian,misalnya perubahan mengenai penambahan anggota suatudewan/komite atau penambahan salah satu bahasa resmiperjanjian internasional. Perubahan semacam ini tidakmemerlukan pengesahan dengan peraturan perundang-undanganyang setingkat dengan pengesahan perjanjian yang diubahtersebut. Sedangkan prosedur sederhana adalah pengesahan yangdilakukan melalui pemberitahuan tertulis di antara para pihak ataudidepositkan kepada negara/pihak penyimpan perjanjian.Menteri Luar Negeri bertanggung jawab menyimpan danmemelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat olehPemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskahresmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjianinternasional. Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional5. Penyimpanan Perjanjian Internasional
  • Perjanjian Internasional288disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah,baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.Menteri Luar Negeri memberitahukan dan menyampaikansalinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telahdibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariatorganisasi internasional yang di dalamnya Pemerintah RepublikIndonesia menjadi anggota. Menteri Luar Negerimemberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahanperjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuksebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional,Menteri Luar Negeri menerima dan menjadi penyimpan piagampengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.Perjanjian internasional berakhir apabila :6. Pengakhiran Perjanjian Internasional1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yangditetapkan dalam perjanjian.2. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai.3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhipelaksanaan perjanjian.4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggarketentuan perjanjian.5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjianlama.6. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional.7. Objek perjanjian hilang.8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salahsatu butir tersebut sudah terjadi. Hak dan kewajiban para pihak
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional289dalam perjanjian internasional akan berakhir pada saat perjanjianinternasional tersebut berakhir.Hilangnya objek perjanjian sebagaimana dimaksud padabutir 7 dapat terjadi apabila objek dari perjanjian tersebut sudahtidak ada lagi. Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud padabutir 8 harus diartikan sebagai kepentingan umum (publicinterest), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, danyurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia.Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya,berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhipenyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjiandan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnyaperjanjian tersebut. Perjanjian internasional tidak berakhir karenasuksesi negara, tetapi tetap berlaku selama negara penggantimenyatakan terikat pada perjanjian tersebut.
  • Perjanjian Internasional290
  • 291Bab 18Manajemen Utang Luar Negeri PemerintahPendahuluanDewasa ini utang luar negeri (LN) pemerintah (publicforeign debt) sudah menjadi salah satu sumber ancaman bagistabilitas ekonomi makro kita, baik melalui tekanan defisit fiskal,ketimpangan distribusi sosial dalam APBN maupun tekanan atascadangan devisa. Sayangnya, manajemen utang Indonesia tetaptidak berubah. Keberhasilan meyakinkan kreditor untukmengucurkan ataupun menjadwal-ulangkan utang seolah-olahmenjadi tolok ukur “keberhasilan” tim ekonomi. Tidak ada upayatotal untuk mengurangi tingkat utang (debt stock). Padahal,tingkat utang yang terlalu besar adalah pertanda negeri inimempunyai beban berat di masa mendatang.Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakahupaya yang harus ditempuh agar menajemen utang luar negeri(LN) pemerintah bisa lebih optimal? Optimal di sini dilihat daritiga tolok ukur utama. Pertama adalah dari sisi tingkat utang.Tolok ukurnya, apakah tingkat utang dikurangi sedemikian rupasehingga utang LN Indonesia menjadi lebih terkendali(sustainable)?Kedua, dari sisi distribusi manfaat dan biaya ekonomiAPBN. Maksudnya, apakah tingkat utang dan termpembayarannya sudah diupayakan sedemikian rupa sehinggabeban pembayaran utang (debt service) tidak menimbulkanketimpangan distribusi sosial dalam APBN.Ketiga, dari sisi efektifitas pemanfaatan utang. Artinya,apakah utang LN memang benar-benar dimanfaatkan untukpembangunan sektor-sektor yang mempunyai multiplier output,
  • Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah292pendapatan dan kesempatan kerja yang terbesar? Dan apakahkebocoran utang sudah ditekan semaksimal mungkin?Beban Utang Luar Negeri PemerintahUntuk mengkaji ketiga butir di atas secara objektif, marikita lihat fakta-fakta berikut. Pertama, pembayaran utang LNpemerintah ternyata memakan porsi yang terbesar dari APBN.Pada tahun 2000, sekitar 15,4% penerimaan dalam negeripemerintah dipakai untuk membayar pokok dan bungan utang LN,setelah dikurangi dengan nilai utang yang dijadwal ulang. Padaperiode 2001-2003, rasio ini tidak mengalami penurunan yangsignifikan, berkisar 13 – 15%. Sementara itu, sebagai porsi daritotal penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahannilai (PPN), foreign debt service tetap berada pada level 20-26%,atau sekitar 1/5 hingga ¼ dari PPh dan PPN.Perlu dicatat, sejak 2003 semakin banyak utang yangdijadwal ulang melalui Paris Club 1 (September 1998) dan ParisClub 2 (April 2000) yang habis masa jeda bayar utangnya (graceperiod). Pada tahun 2005, utang yang dijadwalkan ulang melaluiParis Club 3 juga mulai habis masa grace period-nya.Konsekwensinya beban pembayaran pokok utang pada tahun-tahun mendatang akan meningkat. Dengan demikian, tanpaperubahan manajemen utang LN secara radikal, sulit diharapkanrasio di atas akan membaik secara signifikan.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional293Tabel 2.Beban Pembayaran Utang (Debt Service)Sebagai Rasio Terhadap Penerimaan Dalam Negeri, 2001 -2003PBN 2001 2002 2003Bunga Utang LN 28.9 29.0 25.8Pembayaran Netto 10.2 16.7 16.7Total A+B 39.1 45.7 42.5Penerimaan DN 300.5 301.9 327.8PPh + PPN 176.0 174.6 206.8Rasio C/D 13.0% 15.1% 13.0%Rasio C/E 22.2% 26.2% 20.5%Sumber: Wibowo (2003) “Optimalisasi Manajemen Utang Luar NegeriPemerintah”Catatan: pembayaran netto adalah selisih antara utang jatuh tempo dengannilai yang dijadwal ulang.Kedua, besarnya utang dalam negeri, di masa mendatangkemampuan pemerintah membayar utang-utangnya cenderungmenurun atau pemerintah semakin tergantung kepadapenjadwalan ulang melalui Paris Club.Tahun 2003 misalnya, pemerintah merencanakan alokasiRp116,3 trilyun untuk membayar pokok dan bunga utang LNditambah dengan bunga utang dalam negeri (termasuk obligasirekap), pembayaran pokok dan pembelian kembali (buy back). Inisetara dengan 56,2% dari penerimaan PPh dan PPN. Dengan katalain, lebih dari separuh PPh dan PPN yang susah payahdibebankan kepada masyarakat harus dihabiskan hanya untuk
  • Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah294membayat utang pemerintah. Padahal, hasil London Club, ParisClub 1-3, dan reprofilling obligasi rekap sudah dimasukkan.Karena pemerintah mengandalkan penjadwalan utangterus menerus, gambaran di atas tampaknya akan terus dirasakanIndonesia hingga beberapa tahun mendatang. Bahkan denganreprofilling, kondisi di atas akan terjadi hingga tahun 2018. iniberarti, ketimpangan distribusi sosial dalam APBN akan terusdialami Indonesia hingga 15 tahun ke depan. Kesalahanmanajemen utang pada masa sekarang membuat dua generasibangsa Indonesia harus menanggungnya.Mungkin kita dapat mengandalkan pertumbuhan PDBuntuk mengurangi beban rasio debt service di atas. Namun, yangsering dilupakan adalah dengan beban rasio debt service yangtinggi, APBN tidak lagi optimal sebagi pemicu pertumbuhanekonomi. Bahkan tingkat penyedotan dana (withdrawals) yangbesar dari masyarakat baik melalui penarikan pajak maupunpengurangan subsidi justru ikut menekan potensi pertumbuhanekonomi. Akibatnya, kuat dugaan bahwa beban debt service justrutelah memperbesar kesenjangan PDB (GDP gap) antara PDBpotensial dan aktual.Ketiga, tingkat utang LN jangka panjang Indonesiaternyata sudah melampaui batas aman. Angka psikologis amanadalah 30-40% PDB. Sebelum krisis, tahun 1996 kondisi kitasudah buruk (57%) lalu naik menjadi 113% dan turun menjadisekitar 71% pada tahun 2002.Sebagai perbandingan, utang jangka panjang negara-negara Amerika Latin pada saat puncak krisis “hanyalah” 43%PDB (1983-85). Padahal mereka tertolong oleh FDI yang positif5,5% - 11,3% PDB. Sementara Indonesia justru mengalami defisitFDI yang mungkin mencapai sekitar 1,5 – 2% PDB.Keempat, Indonesia perlu waktu puluhan tahun untukmelunasi utang LN pemerintahnya. Saat ini tingkat utang sekitarUS$ 67 miliar, atau kurang lebih Rp600 trilyun. Kemampuanpemerintah membayar cicilan utang LN antara 15-20 trilyun pertahun. Artinya, diperlukan 30 – 40 tahun lagi agar seluruh utang
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional295tersebut lunas. Ini pun dengan asumsi yang “muskil”, yaitupemerintah tidak wajib membayar bunga dan tidak menambahutang baru.Kelima, utang LN pemerintah memakan porsi yang besardari cadangan devisa. Setiap tahun, tanpa penjadwalan ulang,utang LN pemerintah yang jatuh tempo mencapai sekitar US$ 4-5miliar. Ditambah dengan beban utang swasta, total kewajiban LNjangka pendek Indonesia diperkirakan mencapai US$ 7-9 miliarper tahun. Ini setara dengan 1/3-1/4 cadangan devisa Indonesia.Akibatnya, terdapat potensi tekanan permintaan valas yang cukupkuat. Ini membuat rentan stabilitas makro Indonesia.Keenam, selama 1995-97 (sebelum krisis) sebenarnyautang LN sudah menjadi net capital drain out. Artinya, nilai utangyang diterima sudah di bawah pembayaran pokok dan bunganya.Ini tercermin dari negatifnya lalu lintas modal publik sebesarUS$200-800 juta/tahun.Jadi, tingkat utang LN pemerintah Indonesia memangsudah pada tingkat yang sulit kelola. Lalu apakah strategipenjadwalan ulang cukup memadai untuk mengatasinya? Jelastidak. Penjawalan ulang hanya memindahkan persoalan ke waktuyang lebih lama tapi bebannya tetap saja sama. Sebagai misal,Jepang setuju menjadwal ulang utang senilai US$2,8 miliarhingga setidaknya tahun 2016. Padahal selama 2016-2018terdapat beban utang dalam negeri sekitar Rp140 trilyun/tahun.Jelas ini membuat beban hutang APBN tahun tersebutmembengkak. Oleh sebab itu, selain penjadwalan ulangdiperlukan strategi lain yang lebih radikal agar manajemen utangLN pemerintah bisa lebih optimal.Manajemen Utang KlasikSecara teoretis, ekonomi makro klasik mengenal konsepyang disebut Ricardian Equivalence (RE). Premis dasarnya, utangpemerintah bersifat netral, tidak mempunyai efek terhadap sukubunga, investasi, perdagangan, inflasi, dan Produk DomestikBruto (PDB). Konsekwensinya, tidak terdapat efek redistribusi
  • Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah296pendapatan. Ini memunculkan femeo “there is no burden ofnational debt.”Dalam konteks utang LN, teori ini berpandangan kalaupembangunan tidak dibiayai utang LN maka sumber daya diambildari dalam negeri. Artinya, masyarakat harus membayar pajaklebih tinggi sehingga pendapatan disposabel merosot. Akibatnya,kosumsi domestik berkurang. Karena konsumsi menyumbang 50-70% pertumbuhan maka pertumbuhan pun terhambat.Secara teori argumen di atas dibantah oleh analisis “thereis a burden of the national debt”. Maksudnya, utang pemerintahmencerminkan pengeluaran yang dibiayai defisit anggaransehingga konsumsi domestik naik berlebihan. Ketika konsumsidomestik melebihi tingkat lestari, suku bunga dan inflasi jangkapanjang akan naik. Selain itu, investasi lebih rendah, defisitperdagangan meningkat dan potensi PDB lebih rendah.Karena good governance tidak berjalan, sementara parakreditor terutama Bank Dunia gagal menerapkan prinsipprudensial, tingkat kebocoran tinggi. Akibatnya, untuk negaramiskin seperti Indonesia, RE cenderung tidak cocok.Manajemen Utang LN a la IMF dan Bank Dunia.Kepercayaan terhadap RE melahirkan manajemen utang klasik ala IMF dan Bank Dunia. Secara ringkas manajemen klasik inimengandung beberapa butir kunci, yaitu:1. Percepatan pertumbuhan ekonomi, baik melaluipenambahan utang baru, penjagaan stabilitas makro (tanpamemperhatikan efek sosialnya), dan perbaikan iklim investasi.Dengan pertumbuhan ekonomi, debt ratio (rasio utangterhadap PDB) diharapkan turun dan utang menjadi lebihsustainable.2. Peningkatan Surplus Primer. Ini ditempuh melaluipeningkatan penerimaan pajak, pengurangan subsidi besar-besaran, dan perbaikan efisiensi dalam pengeluaranpembangunan. Dengan kata lain, net withdrawal darimasyarakat.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional2973. Maksimisasi pembiayaan di luar utang (non-debt finacing).Ini meliputi sumber pembiayaan dari privatisasi dan penjualanaset-aset lainnya, termasuk aset BPPN dalam kasus Indonesia.4. Pengelolaan profil pembayaran utang, melalui terutamapenjadwalan ulang dan reprofilling.5. Pengelolaan resiko fiskal, terutama yang bersumber dari sisipengeluaran seperti kewajiban non-bujeter dan Dana AlokasiUmum dan Khusus dalam rangka desentralisasi.Dalam rangka manajemen klasik, tolok ukur yang dipakaipun klasik, yaitu debt ratio. Intinya, jika debt ratio terlalu tinggi,maka utang lama dijadwal ulang. Tapi untuk menutup defisitfiskal dibuat utang baru lewat forum CGI. Prakondisinya,stabilitas makro harus dijamin.Gaya manajemen di atas diklaim Menteri Keuangan, IMF,dan Bank Dunia berhasil menurunkan debt ratio menjadi 71%.Jadi, klaim mereka utang pemerintah lebih sustainable, sehinggamanajemen pemerintah sudah benar. Bahasa teorinya, sudahoptimal dan memenuhi RE.Klaim di atas sangat tidak sahih karena beberapa alasan.Pertama, bukan manajemen utang yang berperan besarmenurunkan debt ratio, tapi apresiasi Rupiah terhadap US Dollar.Ini adalah resultant dari stabilitas politik dan depresiasi US Dollarterhadap mata uang lain selama 2002.Kedua, “prestasi” di atas dicapai dengan biaya sosial yangtinggi. Ini merupakan konsekwensi intrinsik dari manajemenutang klasik. Sebagai contoh, agar peningkatan surplus primertercapai, anggaran untuk sektor sosial (pendidikan dan kesehatan),sektor stratejik (pertahanan dan keamanan) dan sektor produksiriil (pertanian, kehutanan, dsb) harus dijadikan korban. Ini terlihatdari jumlah pembayaran pokok dan bunga utang yang hampir duakali lipat anggaran pembangunan dan memakan lebih dari separuhpenerimaan pajak.Contoh lain, “prestasi” di atas juga dicapai denganmenjual obral saham BUMN dan aset BPPN yang sangat merusak
  • Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah298future earnings Indonesia dan mengganggu kepentingan stratejik.Ini cerminan dari butir “c” yaitu memaksimumkan non-debtfinacing. Selain itu, pengurangan subsidi besar-besaran denganresiko merusak modal utama berupa stabilitas politik.Optimalisasi Manajemen UtangManajemen utang klasik sebenarnya tidak sepenuhnyasalah. Yang salah adalah fokus yang berlebihan terhadapkomponen-komponen manajemen utang klasik tersebut tanpamemperhatikan efek distribusi sosialnya. Ini diperburuk olehkecenderungan pendukungnya untuk menapikan alternatif lainyang dianggap seolah-olah “tidak mempunyai landasan teori.”Di sinilah letak kesalahan utamanya. Fanatisme terhadapmanajemen utang klasik membutakan pendukungnya terhadapkreatifitas alternatif. Padahal, kreatifitas tersebut bukannya tanpapreseden empirik karena bentuk dasar dari kreatifitas itu sudahpernah diterpkan di negara lain dan/atau di dalam kasus utangswasta.Fanatisme di atas juga membuat pendukungnyamempunyai spektrum yang sempit dalam renegosiasi utangdengan para kreditor. Ini karena mereka hanya mengandalkanargumen-argumen teknis ekonomis saja. Padahal dalam praktik,negara-negara yang memperoleh keringanan utang LN yangsangat besar justru mereka yang menggunakan argumengeopolitik dan stratejik.Dengan argumen di atas, agar manajemen utang LNpemerintah lebih optimal, beberapa butir berikut perlu dilakukan.1. Indikator TambahanManajemen klasik biasanya menggunakan rasio darioutstanding utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ataudebt ratio sebagai indikator utamanya. Ini berlaku bagi utangjangka pendek, jangka panjang, domestik maupun luar negeri.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional299Untuk pengubah “kemampuan membayar utang” dipakai debtservice ratio yang membandingkan kewajiban pembayaran utangbaik pokok dan bunganya dengan penerimaan ekspor.Pendekatan di atas biasanya mengabaikan fakta bahwapembayaran utang pemerintah mempunyai konsekwensi keadilansosial baik antar kelompok masyarakat dalam satu generasi (intra-generational equity) maupun antar generasi sekarang dengangenerasi mendatang (inter-generational equity). Setiap Rupiahyang dialokasikan untuk membayar pokok dan bungan utangmempunyai biaya oportunitas sosial (social opportunity costs). Inikarena setiap Rupiah tersebut direalokasikan untuk program padatkarya, kesehatan, pendidikan, investasi infrastruktur, penguranganpajak dan berbagai alternatif pos penerimaan dan pengeluaranfiskal lainnya. Trade off atau efek distribusi dari pembayaranutang ini sama sekali diabaikan.Oleh sebab itu, sejak Desember 2001 penulis mulaimenggunakan sebuah indikator tambahan yaitu rasio antarakewajiban pembayaran pokok dan bunga utang (debt service)terhadap penerimaan pajak atau penerimaan APBN. Inimerupakan debt service ratio to fiscal revenues (DSRFR). Kalaurasio ini dibandingkan dengan proposisi pos penerimaan dan/ataupengeluaran fiskal lainnya, maka diperoleh gambaran mengenaiseberapa terakomodasinya aspek keadilan sosial dalammanajemen utang. Untuk kasus Indonesia, rasio ini juga semakinmenunjukkan perlunya reorientasi manajemen utang pemerintah,dengan re-fokus kepada pengurangan debt stock bukan pengalihanutang ke generasi mendatang dan/atau penambahan utang baru.Ini juga membawa konsekwensi tambahan yaitu utangbaru seyogyanya tidak digunakan untuk sisi konsumsi dalamAPBN. Tapi lebih difokuskan untuk pembangunan infrastrukturseperti listrik, jalan, dan komunikasi.
  • Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah3002. Pengurangan Pokok UtangBeberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:a. Penghapusan utang melalui kombinasi rekayasakeuangan dan renegosiasi komersial dengan kreditor.Salah satu cara yang bisa dipakai adalah melalui berbagaibentuk rekayasa keuangan seperti debt to equity swap. Sebagaicontoh, sebuah perusahaan asing akan menanam modal senilaiUS$ 70 juta. Melalui renegosiasi komersial, utang pemerintah bisadiperdagangkan di pasar sekunder dengan diskon, katakanlah30%. Broker perusahaan tersebut akan membeli utang pemerintahsenilai US$ 100 juta dengan harga US$ 70 juta (diskon 30%).Pemerintah setuju membayar Rupiah senilai, katakanlah US$ 80juta kepada perusahaan. Bisa juga hanya senilai US$ 70 juta tapidikompensasi dengan kemudahan pajak.Hasilnya, utang senilai US$ 100 juta terbayar, FDI masuksenilai US$ 70-80 juta, sementara utang pemerintah terhapus 20-30%. Memang ada resiko inflatoir terutama kalau danapemerintah diperoleh dari pencetakan uang. Makanya, kita perluBI yang independen sehingga hal ini tidak terjadi.Solusi di atas memang perlu renegosiasi yang ruwet tapiada baiknya kita belajar dari krisis utang Meksiko Agustus 1982.Solusi awal yang diusulkan mirip dengan strategi IMF diIndonesia yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi melaluipenyesuaian struktural dan reformasi ekonomi. Kue PDB yangmembesat diharapkan menurunkan rasio utang/PDB sehinggadebitor lebih layak kredit dan bisa memperoleh kucuran utanglagi. Konsep yang dikenal “Rencana Baker 1985” ini gagal totalkarena gagalnya reformasi ekonomi serta adanya time lag antarareformasi dengan pertumbuhan PDB.Rencana Baker diganti dengan “Rencana Brady” di manakreditor AS dapat menghapus utang ditukar obligasi Brady.Teknik swap ini membuat Meksiko bisa menghapus utang US$29,4 miliar dan menghemat pembayaran utang US$ 3,8 miliar pertahun. Tentunya, selain dengan obligasi utang bisa ditukar denganekuitas, likuiditas mata uang domestik atau konservasi sumber
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional301daya alam (debt-for-nature swap). Konversi utang menjadimenjadi ekuitas bisa dilakukan dalam kerangka privatisasisehingga diperoleh sinergi yang mampu mendongkrak pasar.Salah satu usulan Tim Independen tentang Obligasi Rekapadalah tukar guling antara utang LN dengan obligasi rekap. Dalamkasus ini utang LN tetap tidak berkurang hanya difokuskan padapembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah memperolehkeuntungan berupa berkurangnya public domestic debt stocks.b. Pengurangan debt stock melalui arbitrase internasionalSolusi ini memerlukan sinergi dan pembangunan jaringanyang kuat dengan NGOs di negara-negara maju. Ide dasarnya,pihak kreditor multilateral (Bank Dunia dll) dan bilateral ikutbertanggung jawab atas kegagalan mereka menjamin tercapainyagood governance dalam manajemen utang para debitor. Sehinggamuncullah wacana mengenai odious debt atau utang najis di manakreditor memberikan kemudahan dan hair cut untukmengkompensasi utang najis tersebut.Kalangan NGOs dalam dan luar negeri sangat antusiasdengan alternatif ini. Walaupun belum ada preseden yangsignifikan tidak ada salahnya negara-negara debitor sepertiIndonesia mencoba alternatif ini.c. Negosiasi utang LN pemerintah pada level geopolitik danstratejikIde dasar alternatif ini sudah disampaikan dalam LaporanTim Indonesia Bangkit di mana saya adalah salah satu penulisnya.Untuk lebih jelasnya mari kita lihat hasil Paris Club.Pemerintah dan Bank Dunia mengklaim Indonesiamemperoleh terms yang semakin baik dalam Paris Club (PC) 3dibandingkan PC1. Masa jatuh tempo misalnya naik dari 11 tahunke 18 tahun untuk utang non-ODA. Masa tenggang (grace period)naik dari 5 tahun ke 10 tahun untuk ODA dan ada penjadwalanulang terhadap bunga.Namun, berdasarkan laporan European Network on Debtand Development (EURODAD) terms yang diperoleh Indonesia
  • Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah302lebih jelek dari negara lain. Indonesia hanya diberikan HoustonTerm. Padahal kalau memperoleh Naples Term, Indonesia bisameminta pengampunan hingga 67% dari total utang non-ODA.Untuk utang ODA bahkan bisa memperoleh masa tenggang 16tahun dengan tingkat bunga yang didiskon selama 40 tahun.Sebagai bandingan, Pakistan memperoleh potongan 30%dari net present value (NPV) utang ODA dan non-ODA. Sisautang ODA jadwal ulang 38 tahun dengan masa tenggang 15tahun. Yugoslavia memperoleh potongan 66,7% dari NPVutangnya, sementara Polandia dikurangi 50% dari total utang.Kenapa demikian? Alasan utamanya Indonesia terjebakdalam argumen teknis ekonomis, sementara negara-negara di atasmenggunakan argumen geopolotik dan stratejik. Jadi, kita harusmengubah strategi negosiasi utang dengan memanfaatkanberbagai faktor non-teknis ekonomis.d. Renegosiasi bilateral, terutama dengan JepangSekitar 1/3 dari debt outstanding Indonesia adalah denganJepang. Kepentingan stratejik Jepang baik dalam membendungambisi geopolitk China, dalam restrukturisasi multinasionalnyahingga keinginan menahan serbuan produk China ke pasardomestik Indonesia, merupakan potensi negosiasi. Jepang bahkanberpotensi untuk berperan seperti AS terhadap Meksiko kalauskema serupa Brady Bonds diterapkan bagi Indonesia.Kesalahan Indonesia adalah belum apa-apa sudah memintahair cut. Ini dilakukan tanpa terlebih dahulu mengembangkanskema-skema rekayasa keuangan yang mengkombinasikanberbagai bentuk swap dengan kepentingan geopolitik, stratejik,dan ekonomi Jepang di kawasan Asia Tenggara. Padahal, kitasemestinya bisa mendesain skema penyelesaian utang bilateralyang dikaitkan dengan, katakanlah, insentif investasi dan pasarbagi multinasional Jepang relatif terhadap China.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional3033. Pengendalian debt service sebagai rasio penerimaannegaraDalam era globalisasi saat ini, tidak sedikit negara yangberlindung di balik undang-undang dalam negeri untukmelindungi kepentingannya. Sebagai misal, AS tidak jarangmengancam penggunaan undang-undang yang dikenal sebagaiSuper 301 untuk membatasi impor dari negara-negara yangdianggap merugikan kepentingan AS. UU Bioterorisme adalahcontoh lain.Negara-negara Eropa juga sering berlindung di balikundang-undang tentang lingkungan, misalnya tentang produktransgenetik untuk memproteksi produk-produk pertaniannya.Dengan tingkat utang yang sangat tinggi, sementara di lainpihak terdapat pasar domestik yang sangat besar, tingkat upahyang kompetitif dan sumber daya alam yang besar, Indonesiasebenarnya memiliki posisi tawar yang tinggi. Tingkat utang yangterlalu besar membuat credit exposure dan default risks kreditorutama Indonesia sangat tinggi. Ini sangat relevan bagi Jepangyang merupakan kreditor terbesar Indonesia dengan tingkatpiutang USD 45 miliar dan kepentingan ekonomi regional yangbesar.Pemberlakuan batas maksimum bagi pembayaran utangpemerintah, terutama utang LN jelas akan membuat sumber dayadan dana yang tersedia bagi perekonomian domestik makin besar.Seandainya pembayaran utang LN pemerintah dipasok maksimum10% dari total penerimaan negara, maka pada tahun 2002setidaknya terdapat Rp 42,94 triliun dana RAPBN 2002 yangbelum dipakai.Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan dengantranspransi maskimum dan diawasi oleh sebuah Forum Multi-Stakeholders yang melibatkan publik secara luas. Dana tersebutbisa tetap menjadi bagian dari APBN atau dimasukkan ke dalamsebuah Trust Fund yang tidak boleh digunakan untuk berinvestasidi pasar modal dan pasar uang.
  • Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah304Dana tersebut seyogyanya diprioritaskan untuk (antaralain):1. program padat karya di pedesaan2. subsidi kredit program bagi pemulihan sektor riil yangberbasis pada UKM dan sektor-sektor prioritas terutamainfrastruktur, pertanian dan industri dengan multiplier tinggidan/atau yang meningkatkan kapasitas teknologi bangsa.3. pembiayaan sektor sosial terutama pendidikan dankesehatan.Penetapan batas maksimum di atas perlu didasarkan padasebuah undang-undang sehingga pemerintah bisamenggunakannya sebagai dasar hukum dan sekaligus alatnegosiasi dengan para kreditor. Butir-butir utamanya antara lain:1. Pembatasan jumlah maksimum pembayaran utang LNpemerintah dalam setiap tahun anggaran, misalnya 10% daritotal penerimaan negara yang berasal dari pajak dan non-pajak. Hal yang sama bisa diberlakukan bagi utangdomestik.2. Pengaturan terms yang harus digunakan pemerintah dalamnegosiasi dengan para kreditor.3. Pengaturan mengenai pengelolaan dana yang semestinyadipakai untuk membayar utang LN baik dalam APBNmaupun trust fund. Transparansi maksimum dan ForumMulti-Stakeholders menjadi bagian tak terpisahkan daripengelolaan dana ini.4. Pengaturan mengenai prioritas penggunaan dana tersebut.5. Pengaturan mengenai pembatasan jumlah utang baru yangboleh diambil pemerintah dikaitkan dengan cash flowpemerintah pada saat utang jatuh tempo.6. Pengaturan mengenai tingkat maksimum kenaikan pajak danpenurunan subsidi sehingga total penerimaan negara benar-benar dihitung secara reasonable. Ini memperkecil peluangbagi IMF dan Bank Dunia untuk menekan pemerintah agar
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional305memperbesar jumlah pembayaran utang dengan jalanmemperbesar target penerimaan negara.Ide alternatif di atas bukannya tanpa resiko dan potensidampak negatif. Komunikasi dan negosiasi insentif dengankreditor utama, khususnya Jepang, diharapkan dapat memperkecilresiko dan dampak negatif tersebut. Karena itu, pemerintah perlulebih pro-aktif dalam melakukan negosiasi ekonomi tapi dengantujuan yang berbeda dengan pada masa lalu. Di masa lalu,tujuannya adalah memperoleh utang baru. Dengan UU ini,tujuannya adalah untuk membatasi pembayaran utang sehinggautang baru dari CGI mungkin tidak dibutuhkan lagi.PenutupAlternatif di atas sebenarnya masih bisa dikembangkandengan berbagai variasi. Sayangnya, UU Keuangan Negara yangbaru disetujui DPR kembali menggunakan paradigma klasikdalam manajemen utang. Di sini, indikator yang digunakan hanyadebt ratio yang dibatasi 60% PDB. Padahal, UU ini semestinyabisa memasukkan pembatasan debt service sebesar masing-masing 10% penerimaan negara untuk utang luar dan dalamnegeri dengan konsep yang diuraikan di atas.
  • Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah306
  • 307Bab 19Penerusan Pinjaman Luar Negeri PemerintahKepada DaerahSumber dana Pinjaman Pemerintah661. Lembaga Multilateral.berasal dari:2. Negara lain secara bilateral.3. Perbankan/lembaga keuangan/lembaga internasionallainnya.Dana Pinjaman Pemerintah diteruskan kepada daerah dalambentuk Pinjaman67atau Hibah681. Daerah menyediakan dana pendamping dan persyaratanlainnya yang dipersyaratkan..Persyaratan Pengajuan Usulan ProyekDaerah mengajukan usulan proyek yang dibiayai melaluiPinjaman Pemerintah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:66Pinjaman Luar Negeri Pemerintah selanjutnya disebut Pinjaman Pemerintahadalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, barang dan atau jasayang di terima dari pemerintah negara asing, badan/lembaga negara asing, ataubadan/lembaga keuangan internasional yang harus dibayar kembali denganpersyaratan yang telah disepakati, termasuk pinjaman pembayaran yang dapatmenimbulkan kewajiban pembayaran kembali di kemudian hari.67Pinjaman adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah dalambentuk Pinjaman dengan kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjamantersebut.68Hibah adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah tanpakewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
  • Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah3082. Daerah pengusul tidak mempunyai tunggakan pinjaman atauakan melunasi seluruh tunggakan pinjamannya yangditunggakkan dalam APBD Daerah bersangkutan.3. Jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajibdibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunsebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, DanaDarurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yangpenggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluarantertentu.4. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunanselama jangka waktu pinjaman, Debt Service CoverageRatio (DSCR) atau perbandingan antara penjumlahanPendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumidan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagiandaerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, sertaDana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib,dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga,dan biayapinjaman lainnya yang jatuh tempo, paling sedikit 2,5 (duasetengah).5. Memenuhi kriteria usulan proyek Daerah, yaitu:a. Merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah.b. Dapat memberikan manfaat bagi pelayananmasyarakat Daerah setempat.c. Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunanyang berlaku di Daerah yang bersangkutan, sertasejalan dengan Program Pembangunan Nasional(Propenas).d. Merupakan proyek yang menghasilkan penerimaanbaik langsung maupun tidak langsung sehingga dapatdipergunakan untuk mengembalikan pinjaman.e. Telah mendapat persetujuan dari Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) bersangkutan.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional309Prosedur Pengajuan Usulan Proyek Kepada PemerintahDaerah mengajukan usulan proyek yang dibiayai melaluiPinjaman Pemerintah kepada Menteri Keuangan dan MenteriNegara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada menteridepartemen teknis, dengan melampirkan:1. Kerangka acuan proyek.2. Studi kelayakan.3. Dokumen pendukung lainnya, antara lain AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dokumenperencanaan pembangunan daerah.Penilaian Usulan ProyekMenteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/KepalaBappenas membentuk Tim Penilai 691. Proyek yang diusulkan Daerah sejalan dengan ProgramPembangunan Nasional (Propenas)., untuk melaksanakanpenilaian atas usulan proyek.Terhadap usulan proyek yang diajukan oleh Daerah, Timakan melakukan penilaian terhadap hal-hal sebagai berikut:2. Proyek yang diusulkan Daerah mempunyai prioritas yangtinggi dan memberikan dampak yang luas bagi kepentinganmasyarakat di Daerah yang bersangkutan maupun daerahsekitarnya.3. Kelayakan proyek, antara lain meliputi:a. Ruang lingkup proyek.69Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan MenteriNegeri PPN/Kepala Bappenas yang terdiri dari unsur Departemen Keuanganyaitu Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,Ditjen Keuangan, Deputi Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang OtonomiDaerah dan Pengembangan Regional, dan Deputi sektor terkait – Bappenas,wakil menteri/pimpinan lembaga teknis terkait.
  • Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah310b. Kelayakan ekonomi, keuangan, teknis dan sosiallingkungan.c. Keterkaitan dengan proyek lain.d. Penyediaan dana pendampingan.e. Kesiapan instansi pelaksanaan. danf. Kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.4. Kategori jenis proyek yang diusulkan Daerah menjadikategori proyek Cost Recovery/Revenue Generating70danNon-cost Recovery/Non-Revenue Generating berdasarkanPeta Jenis Proyek715. Kemampuan fiskal Daerah berdasarkan Peta KapasitasFiskal.726. Kinerja Daerah dalam melakukan pinjaman dari Pemerintahberdasarkan Peta Kinerja Pinjaman Daerah.73Peta Kapasitas Fiskal dan Peta Kinerja Pinjaman Daerahdiperbaharui secara periodik.Dalam melakukan penilaian atas usulan proyek yangdiajukan Daerah, Tim penilai dapat meminta pendapat teknismengenai proyek kepada departemen teknis terkait. Berdasarkanpenilaian tersebut, Tim Penilai menyusun dan menyampaikanlaporan hasil penilaian kelayakan proyek dan bentuk penerusanPinjaman Pemerintah kepada Menteri Keuangan dan Menteri70Proyek Cost Recovery/ Revenue Generating adalah proyek-proyekpembangunan sarana dan prasarana yang menghasilkan penerimaan.71Peta Jenis Proyek adalah peta yang menggolongkan jenis proyek menjadiproyek cost recovery/revenue generating dan proyek non-cost recovery/non-revenue generating.72Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan fiskal Daerah yangdicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana PinjamanLama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayaipengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai.73Peta Kinerja Pinjaman Daerah adalah gambaran historik kinerja pinjamandaerah dalam melakukan pinjaman, berupa data tunggakan dan sejarahpembayaran kembali pinjaman yang dilakukan daerah.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional311Negara PPN/Kepala Bappenas,Menteri Keuangan memberikan persetujuan setelahmendapat pertimbangan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.Pengajuan Usulan Proyek Kepada PPLN74Perundingan dan Penandatanganan NPPLNMenteri Negara PPN/Kepala Bappenas mengusulkandaftar usulan proyek daerah yang telah disetujui kepada calonPPLN dengan tembusan Menteri Keuangan. Hasil penilaian calonPPLN akan dijadikan dasar pertimbangan Menteri keuangandalam pengambilan keputusan pelaksanaan proyek danperundingan dengan PPLN.75Salinan NPPLN yang telah ditandatangani oleh keduabelah pihak disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelahpenandatanganan kepada Menteri Koordinator Perekonomian,Perundingan dengan calon PPLN dilakukan oleh TimPerunding yang unsur-unsurnya terdiri dari DepartemenKeuangan, Bappenas, departemen/lembaga teknis terkait danPemerintah Daerah. Tim Perunding dibentuk oleh MenteriKeuangan.Hasil perundingan dituangkan dalam laporan tertulis dandisampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri NegaraPPN/Kepala Bappenas, dengan tembusan disampaikan kepadaMenteri Luar Negeri, menteri/pimpinan lembaga teknis terkait danKepala Daerah pengusul.NPPLN ditandatangani oleh PPLN dan Menteri Keuanganatau pejabat yang dibentuk oleh Menteri Keuangan setelah Daerahmemenuhi persyaratan kesiapan proyek.74Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN) adalah pemerintah negara asing,badan/lembaga negara asing, atau badan/lembaga keuangan internasional.75Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) adalah naskah perjanjianpinjaman antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
  • Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah312Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas,Menteri/Pimpinan lembaga teknis terkait, Bank76Persyaratan Pinjaman dalam PPLN menjadi acuan dalammenetapkan persyaratan pinjaman dalam NPPP, Kepala BPKPdan Kepala Daerah penerima pinjaman.Persyaratan Pinjaman771. Pokok pinjaman.Mata uang yang digunakan dalam NPPP dapat berupamata uang rupiah atau mata uang asing.Persyaratan dalam NPPLN, antara lain:2. Besaran suku bunga pinjaman.3. Biaya-biaya4. Jangka waktu pengembalian pinjaman.5. Masa tenggangDalam hal mata uang yang digunakan dalam NPPP adalahmata uang rupiah, Pemerintah c,q. Menteri Keuanganmenanggung risiko atas terjadinya perubahan nilai tukar matauang Rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan dalamNPPLN dengan mengenakan tambahan nilai tingkat bungapinjaman.Menteri Keuangan menetapkan tambahan nilai tingkatbunga pinjaman berdasarkan usulan Direktur Jenderal LembagaKeuangan.76Bank adalah Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk olehMenteri Keuangan untuk menyalurkan dana Pinjaman Pemerintahan dan ataumenerima pengembalian pinjaman dari Daerah melalui rekening penyalurandan atau rekening penampungan untuk dana Pinjaman Pemerintah yangditeruspinjamkan atau diterushibahkan kepada Daerah.77Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) adalah naskah perjanjianpenerusan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk pinjaman antara Pemerintahdengan Daerah.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional313Tambahan nilai tingkat bunga pinjaman ditinjau secaraberkala oleh Menteri Keuangan untuk menyesuaikan nilaitambahan tingkat satu bunga dengan memperhatikanperkembangan nilai tukar.Dalam hal mata uang yang digunakan dalam NPPP adalahmata uang asing, tingkat bunga dalam NPPP ditetapkan sesuaitingkat suku bunga dalam NPPLN ditambah 0,50 % (setengahpersen) per tahun dan atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangansebagai biaya administrasi.Penandatanganan NPPPMenteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal LembagaKeuangan menandatangani NPPP dengan Kepala Daerahpenerima pinjaman. Penandatanganan NPPP tersebut dilakukansetelah penandatanganan NPPLN selambat-lambatnya sampaidengan tanggal efektif pinjaman sesuai dengan NPPLN.Salinan NPPP yang telah ditandatangani disampaikankepada Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Negara PPN/KepalaBappenas, Menteri/Pimpinan lembaga teknis terkait, Bank, danBPKP.NPPLN merupakan satu kesatuan dokumen yang tidakdapat dipisahkan dari NPPP. Atas dasar NPPP,Daerah/Pemimpinan Proyek menandatangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa (KPBJ).Perubahan NPPPDalam hal terdapat keinginan perubahan terhadap NPPPtentang realokasi, pembatalan dan atau perpanjangan masaberlaku, Kepala Daerah mengajukan usul perubahan NPPP kepadaMenteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas,dilengkapi dengan dokumen yang diisyaratkan dan alasanperubahan.Berdasarkan usul perubahan tersebut, Menteri Negara
  • Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah314PPN/Kepala Bappenas memberi pertimbangan kepada MenteriKeuangan.Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjukmengusulkan perubahan NPPP setelah memperoleh pertimbangandari Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.Penarikan dan Penyaluran PinjamanBerdasarkan NPPP, Direktorat Jenderal Anggaranmenerbitkan Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPP-LN) sebagai dasar pencairan dan penyaluran dana PinjamanPemerintah yang diteruskan kepada daerah dalam bentukpinjaman.Berdasarkan DIPP-LN tersebut Pemerintah Daerahmenerbitkan DIPDA atau dokumen lain yang dipersamakan,sebagai dasar pelaksanaan kegiatan proyek yang dibiayai daripinjaman luar negeri.Atas dasar DIPDA, Daerah/Pemimpin Proyekmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ).Penarikan Pinjaman dapat dilakukan melalui tata carasebagai berikut:1. Pembayaran Langsung (Direct Payment).2. Pembiayaan Pendahuluan (Pre Financing).Dalam hal penarikan Pinjaman dilakukan melaluiPembayaran Langsung, tata cara penarikan Pinjaman adalahsebagai berikut:1. Pemimpin proyek mengajukan persetujuan kontrak kepadaPPLN.2. Atas dasar persetujuan kontrak dari PPLN pemimpin proyekmenyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepadaPPLN melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengantembusan ke pada Bank.3. Berdasarkan APD tersebut, PPLN melakukan pembayaran
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional315langsung kepada rekening proyek/rekanan, sertamengirimkan asli Debet Advice kepada Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Anggaran.4. Atas dasar Debet Advice tersebut, Direktur JenderalAnggaran menindaklanjuti dengan:a. Menerbitkan SPM Pengesahan sebagai dasar pembukuanpengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilaiekuivalen rupiah kepada Bank.b. Menyampaikan copy debet advice dan copy SPMpengesahan kepada pemerintahan daerah/proyekbersangkutan untuk dibukukan di dalam APBD.5. Berdasarkan SPM pengesahan, Bank membuat NotaPerhitungan dan membukukan:Debet : Rekening BUNKredit : Rekening BUNDalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggalSPM.6. Nota Perhitungan tersebut disampaikan paling lambat 5 harikerja kepada Direktur Jenderal Anggaran yang selanjutnyamenyampaikan copy kepada Direktur Jenderal LembagaKeuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah, dan pemimpin proyek.Kegiatan proyek yang dapat dilakukan pembayarannyamelalui Pembiayaan Pendahuluan oleh kas daerah adalah untukkegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam NPPLN.Dalam hal penyaluran pinjaman dilakukan melaluiPembayaran Pendahuluan, tata cara penarikan pinjaman adalahsebagai berikut:1. Pemimpin proyek mengajukan APD kepada PPLN melaluiDirektur Jenderal Anggaran dengan dilampiri bukti-bukti/dokumen pengeluaran proyek sebagaimana yangdipersyaratkan oleh PPLN.
  • Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah3162. Berdasarkan APD tersebut, PPLN melakukan transferpenggantian (reimbursement) kepada kas daerah, sertamengirimkan asli Debet Advice kepada Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Anggaran.3. Atas dasar Debet advice tersebut, Direktur JenderalAnggaran menindaklanjuti dengan:a. Menerbitkan SPM Pengesahan sebagai dasar pembukuanpengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilaiekuivalen rupiah kepada Bank.b.Menyampaikan copy debet advice dan copy SPMpengesahan kepada pemerintah daerah/proyekbersangkutan untuk dibukukan di dalam APBD.4. Berdasarkan SPM tersebut, Bank membuat NotaPerhitungan dan membukukan:Debet : Rekening BUNKredit : Rekening BUNDalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggalSPM.5. Nota perhitungan tersebut, disampaikan paling lambat 5 harikerja kepada Direktur Jenderal Anggaran, yang selanjutnyamenyampaikan copy kepada Direktur Jenderal LembagaKeuangan, Direktur Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah, dan Pemimpin Proyek.Pembayaran Kembali PinjamanPembayaran kembali Pinjaman oleh Daerah dilakukansesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPP.Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal LembagaKeuangan membuka rekening penampungan pada Bank untukmenampung pembayaran kembali Pinjaman dari Daerah.Daerah melaksanakan kewajiban pembayaran kembaliPinjaman dan menyetorkan ke rekening penampungan denganmenggunakan formulir setoran yang ditetapkan oleh Direktorat
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional317Jenderal Lembaga Keuangan setelah berkoordinasi denganDirektorat Jenderal Anggaran.Daerah menyampaikan bukti setor pembayaran kembaliPinjaman kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tanggal penyetoran.Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menyetorkanseluruh dana yang tersimpan dalam rekening penampungan,kepada Rekening BUN pada setiap akhir bulan.Dalam hal Daerah tidak melaksanakan kewajibanpembayaran Pinjaman sebagaimana di atur dalam NPPP, DirekturJenderal Lembaga Keuangan menyampaikan pemberitahuanketerlambatan pembayaran tersebut kepada Kepala Daerahpeminjam, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur JenderalPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Berdasarkan tersebut, Direktur Jenderal Anggaran danJenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah akanmelakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)dan atau Dana Bagi Hasil Daerah bersangkutan.Pemantauan dan Pelaporan PinjamanDepartemen Keuangan, Bappenas dan Departemen/lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas kinerjapelaksana proyek dan pinjaman dalam pencapaian target dansasaran yang telah ditetapkan dalam NPPP.Kepala Daerah melaporkan realisasi fisik, penyerapandana, dan permasalahan pelaksanaan proyek serta perkembanganpenyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa (KPBJ) kepalaMenteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepadaMenteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangansecara tiga bulanan.Bank melaporkan secara mingguan kepada MenteriKeuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas mengenai:1. Jumlah pinjaman pemerintah yang telah direalisasikan
  • Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah318berdasarkan NPPLN, proyek dan sumber dana.2. Realisasi penarikan dana valuta asing dalam rangkaPinjaman Pemerintah.3. Kewajiban pembayaran pemerintah kepada PPLN.Bank menyampaikan laporan bulanan kepada MenteriKeuangan mengenai posisi Pinjaman per daerah dan per jenispinjaman.Persyaratan HibahProyek yang dibiayai dari penerusan Pinjaman Pemerintahdalam bentuk Hibah adalah Proyek Non-cost Recovery/Non-Revenue Generating 78, dan proyek yang memenuhi kriteriasebagaimana diatur dalam Pasal 5 kecuali huruf d KMK35/20037978Proyek Non-cost Recovery/ Non-Revenue Generating adalah proyek-proyekyang tidak termasuk proyek cost-recovery/revenue generating, yaitu proyekpembangunan sarana dan prasarana yang tidak menghasilkan penerimaan79Pasal 5 KMK 35/2003:.Untuk dapat menerima Hibah, Daerah wajib menyediakandana pendamping dan kewajiban lain yang dipersyaratkan dalamNPPLN. Proposal besarnya Hibah kepada Daerah ditentukanberdasarkan kapasitas fiskal Daerah. Besarnya Hibah untukmasing-masing Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atasusulan Tim Penilai.Usulan Tim Penilai tersebut, berdasarkan ketentuansebagai berikut:a. merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah;b. Dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat Daerahsetempat;c. Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku diDaerah yang bersangkutan, serta sejalan dengan Program PembangunanNasional (Propenas);d. Merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsungmaupun tidak langsung sehingga dapat dipergunakan untukmengembalikan pinjaman; dane. Telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) bersangkutan.
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional3191. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi mendapatkan porsiHibah sebesar 30% dari total nilai proyek.2. Daerah dengan kapasitas fiskal sedang mendapatkan porsiHibah sebesar 60% dari total nilai proyek.3. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah mendapatkan porsiHibah sebesar 90% dari total nilai proyek.Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah8080Naskah Perjanjian Hibah (NPH) adalah naskah perjanjian penerusanPinjaman Pemerintah dalam bentuk Hibah antara Pemerintah dengan Daerah.Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaranmenandatangani NPH dengan Kepala Daerah penerima Hibah.Penandatanganan NPH tersebut, dilakukan bersamaanpenandatanganan NPPLN.Salinan NPPH yang telah ditandatangani disampaikankepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri teknisterkait, Bank, dan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan. NPPLN merupakan satu kesatuan dokumen yangtidak dapat dipisahkan dari NPH.Penarikan dan Penyaluran HibahBerdasarkan NPH Direktorat Jenderal Anggaranmenerbitkan daftar isian penerusan pinjaman yang dihibahkankepada Daerah, sebagai dasar pencarian dan penyaluran danaPinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada daerah dalambentuk hibah.Berdasarkan daftar isian penerusan pinjaman yangdihibahkan kepada Daerah Pemerintah Daerah menerbitkanDIPDA atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagai dasarpelaksanaan kegiatan proyek yang dibiayai dari pinjaman luarnegeri
  • Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah320Atas dasar DIPDA, Daerah/Pemimpin Proyekmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ).Penarikan/Penyaluran Hibah dapat dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:1. Pembayaran Langsung (Direct Payment).2. Pembayaran Pendahuluan (Pre Financing).Dalam hal penarikan Hibah dilakukan melalui PembayaranLangsung (Direct Payment), tata cara penarikan Hibah adalahsebagai berikut:1. Pemimpin proyek mengajukan persetujuan kontrak kepadaPPLN.2. Atas dasar persetujuan kontrak dari PPLN pemimpin proyekmenyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepadaPPLN melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengantembusan kepada Bank.3. Berdasarkan APD tersebut, PPLN melakukan pembayaranlangsung kepada rekening proyek/rekanan, sertamengizinkan asli Debet Advice kepada Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Anggaran.4. Atas dasar Debet Advice tersebut, Direktur JenderalAnggaran menindaklanjuti dengan:a. Menerbitkan SPM Pengesahan sebagai dasar pembukuanpengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilaiekuivalen rupiah kepada Bank.b. Menyampaikan copy Debet Advice dan copy SPMpengesahan kepada pemerintah daerah/proyekbersangkutan untuk dibukukan di dalam APBD.5. Berdasarkan SPM pengesahan tersebut, Bank membuat NotaPerhitungan dan membukukan:Debet : Rekening BUNKredit : Rekening BUN
  • Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional321Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggalSPM.6. Nota perhitungan tersebut disampaikan paling lambat 5 harikerja kepada Direktur Jenderal Anggaran yang selanjutnyamenyampaikan copy kepada Direktur Jenderal LembagaKeuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah, dan pemimpin proyek.Kegiatan proyek yang dapat dilakukan pembayarannyamelalui Pembiayaan Pendahuluan oleh kas daerah adalah untukkegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam NPPLN.Dalam hal penyaluran Hibah dilakukan melaluiPembayaran Pendahuluan, tata cara penarikan Hibah adalahsebagai berikut:1. Pemimpin proyek mengajukan APD kepada PPLN melaluiDirektur Jenderal Anggaran dengan dilampiri bukti-bukti/dokumen pengeluaran proyek sebagaimana yangdipersyaratkan oleh PPLN.2. Berdasarkan APD dimaksud, PPLN melakukan transferpenggantian (reimbursement) kepada kas daerah, sertamengirimkan asli Debet Advice kepada Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Anggaran.3. Atas dasar Debet Advice tersebut Direktur JenderalAnggaran menindaklanjuti dengan:a. Menerbitkan SPM Pengesahan sebagai dasar pembukuanpengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilaiekuivalen rupiah kepada Bank.b. Menyampaikan copy Debet Advice dan copy SPMPengesahan kepada pemerintah daerah/proyekbersangkutan untuk dibukukan di dalam APBD.4. Berdasarkan SPM pengesahan tersebut Bank membuat NotaPerhitungan dan membukukan:Debet : Rekening BUNKredit : Rekening BUN
  • Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah322Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggalSPM.5. Nota Perhitungan tersebut disampaikan paling lambat 5 harikerja kepada Direktur Jenderal Anggaran yang selanjutnyamenyampaikan copy kepada Direktur Jenderal LembagaKeuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah, Pemimpin Proyek.Pemantauan dan Pelaporan HibahDepartemen Keuangan, Bappenas dan Departemen/Lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas kinerjapelaksanaan proyek dan Hibah dalam pencapaian target dansasaran yang telah ditetapkan dalam NPH.Kepala Daerah melaporkan realisasi fisik, penyerapandana, dan permasalahan pelaksanaan proyek serta perkembanganpenyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) kepadaMenteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri NegaraPPN/Kepala Bappenas secara tiga bulanan.
  • 323Daftar PustakaBappenas (2004) “Keberadaan dan Peran Consultative Group forIndonesia (CGI)”, Direktorat Pendanaan Luar NegeriBilateral, JakartaBratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin (2001) “OtonomiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” GramediaPustaka Utama, JakartaKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 TentangPedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak DaerahKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 10/2001 TentangPenghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun2001Keputusan Menteri Keuangan No. 35/2003 tentang PenerusanPinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada DaerahKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.538/KMK.07/2003 tentang Peta Kapasitas Fiskal DalamRangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri PemerintahKepada Daerah dalam Bentuk HibahKeputusan Menteri Keuangan No. 574 /Kmk.04/2000Kunarjo dan Dadang Solihin (editor) (2003) “Anggaran Negara diEra Otonomi Daerah”, ISMEE, JakartaPeraturan Pemerintah No. 65/2001 Tentang Pajak DaerahPeraturan Pemerintah No. 66/2001 Tentang Retribusi DaerahSolihin, Dadang (2002) Kamus Istilah Otonomi Daerah, Edisi II,ISMEE, JakartaSolihin, Dadang dan Putut Marhayudi (2002) “Panduan LengkapOtonomi Daerah”, ISMEE, JakartaSwasono, Sri Edi & Sritua Arief (1999)“Pembangunan TanpaUtang: Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia”Harian Umum Republika, 15 Desember
  • 324Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-GarisBesar Haluan Negara Tahun 1999-2004Tap MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi AtasLaporan Pelaksanaan Putusan MPR Republik Indonesiaoleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, pada SidangTahunan MPR-RI Tahun 2002Tap MPR Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan PelaksanaanPutusan MPR Republik Indonesia oleh Lembaga TinggiNegara pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001Undang – Undang Dasar 1945Undang – Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang – Undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan NegaraUndang – Undang No. 17 /2003 tentang Keuangan NegaraUndang – Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang – Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian InternasionalUndang – Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan DaerahUndang – Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang – Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.Undang – Undang No. 34/2000 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah.Undang – Undang No. 37/1999 tentang Hubungan Luar NegeriWibowo, Dradjad H (2003) “Optimalisasi Manajemen UtangLuar Negeri Pemerintah” Seminar Inefisiensi dalamPemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Jakarta, 12 MaretWidjojo, Prasetijono MJ (2003) “Overview PemanfaatanPinjaman Luar Negeri di Indonesia” Seminar Inefisiensi
  • 325dalam Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Jakarta, 12Maret
  • LAMPIRAN
  • Lampiran329Kapasitas FiskalKapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan suatuDaerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana AlokasiKhusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lainyang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluarantertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan yang dikaitkandengan Belanja Pegawai dan Jumlah Penduduk Miskin.Peta Kapasitas Fiskal adalah pengelompokan Daerahberdasarkan Kapasitas Fiskal menjadi tiga kelompok yaitu Daerahberkapasitas fiskal Tinggi, Sedang dan Rendah. Peta KapasitasFiskal dipergunakan untuk menetapkan porsi besaran Hibah, yangdihitung dari porsi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yangditeruskan kepada Daerah.Peta Kapasitas Fiskal disusun melalui 2 tahapan yaitu:Penghitungan Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah, danPengelompokan Daerah, dengan didasarkan pada formula sebagaiberikut :KF =(PAD + BH + DAU + PL) - BPJumlah penduduk miskinKF = Kapasitas FiskalPAD = Pendapatan Asli DaerahBH = Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak(Sumber Daya Alam)DAU = Dana Alokasi UmumPL = Penerimaan Lain-lain yang Sah kecuali Dana AlokasiKhusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama danpenerimaan lainnya yang dibatasi penggunaannyaBP = Belanja Pegawai
  • Lampiran330Penghitungan Kapasitas Fiskal menggunakan dataPerhitungan APBD tahun 2002. Dalam hal data PerhitunganAPBD tahun 2002 tidak tersedia, digunakan data PerhitunganAPBD tahun terakhir.Pengelompokan Daerah dilakukan dengan menyusunperingkat Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah dari yangtertinggi ke yang terendah, kemudian daftar ini dibagi menjadi 10kelompok (decile). Berdasarkan pengelompokan tersebut,ditetapkan kategori Daerah sebagai berikut:1. Daerah yang termasuk dalam kelompok (decile) 1, dan 2merupakan Daerah yang mempunyai kategori kapasitasfiskal Tinggi;2. Daerah yang termasuk dalam kelompok (decile) 3, 4, dan 5merupakan Daerah yang mempunyai kategori kapasitasfiskal Sedang;3. Daerah yang termasuk dalam kelompok (decile) 6, 7, 8, 9dan 10 merupakan Daerah yang mempunyai kategorikapasitas fiskal Rendah.Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas FiskalProvinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota. Penetapankategori Kapasitas Fiskal bagi Daerah pemekaran yang belummemiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengikutikategori Kapasitas Fiskal Daerah induk.
  • Lampiran331Peta Kapasitas Fiskal Provinsi(Dalam Ribuan Rupiah-2002)No. Provinsi Kapasitas Fiskal1 2 3Daerah Berkapasitas Fiskal Tinggi :1 DKI Jakarta 16.451.9952 Kalimantan Timur 3.879.1883 Bali 2.005.6144 Riau 1.846.1575 Bangka Belitung 1.688.3216 Maluku Utara 1.194.739Daerah Berkapasitas Fiskal Sedang:7 Nanggroe Aceh Darussalam 1.176.0128 Kalimantan Selatan 941.5059 Banten 825.43910 Kalimantan Tengah 796.19011 Sulawesi Utara 519.29412 Sumatra Barat 496.65213 Gorontalo 456.19114 Jambi 455.21815 Kalimantan Barat 435.666Daerah Berkapasitas Fiskal Rendah:16 Jawa Barat 357.11917 Papua 348.12218 Maluku 318.95119 Sumatra Selatan 314.96520 Sumatra Utara 299.20221 Yogyakarta 272.42722 Sulawesi Selatan 266.30223 Bengkulu 243.10424 Sulawesi Tengah 222.67925 Sulawesi Tenggara 215.10726 Jawa Timur 198.848
  • Lampiran332No. Provinsi Kapasitas Fiskal1 2 327 Jawa Tengah 194.16128 Nusa Tenggara Barat 187.00629 Lampung 183.34230 Nusa Tenggara Timur 145.103
  • Lampiran333Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota(Dalam Ribuan Rupiah-2002)No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 3Daerah Berkapasitas Fiskal Tinggi :1 Kab. Natuna 97.418.6422 Kab. Karimun 28.251.3423 Kota Bontang 28.122.7334 Kab. Malinau 24.873.8515 Kab. Siak 20.336.6596 Kota Padang Panjang 20.221.1697 Kab. Kutai 19.606.8268 Kab. Badung 18.445.6369 Kab. Kutai Timur 17.383.98010 Kota Tarakan 16.973.42611 Kota Balikpapan 16.192.04012 Kota Sawahlunto 15.748.71713 Kab. Berau 15.339.09714 Kota Bukit Tinggi 13.117.92415 Kab. Nunukan 12.478.00916 Kab. Bengkalis 12.354.79517 Kab. Bulungan 11.202.58718 Kab. Kutai Barat 11.121.23419 Kota Sabang 11.028.17320 Kota Ternate 10.774.23721 Kota Solok 10.489.71222 Kota Batam 9.752.68923 Kab. Rokan Hilir 9.196.63524 Kota Banjar Baru 8.521.97225 Kota Dumai 7.830.37526 Kota Payakumbuh 7.817.72327 Kota Denpasar 7.609.01128 Kab. Kepulauan Mentawai 7.511.83329 Kota Sibolga 7.414.99330 Kab. Pasir 7.360.563
  • Lampiran334No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 331 Kota Madiun 7.234.29032 Kab. Mimika 7.217.66433 Kab. Riau Kepulauan 6.845.33134 Kota Tanjung Pinang 6.454.00235 Kota Pangkal Pinang 6.175.54836 Kota Samarinda 6.014.77737 Kab. Soppeng 5.733.61638 Kota Metro 5.666.18039 Kota Mojokerto 5.262.58440 Kota Palangka Raya 5.211.62241 Kota Bitung 5.151.25442 Kab. Simeuleu 5.085.63243 Kab. Kota Waringin Timur 4.999.22344 Kab. Gianyar 4.744.90245 Kota Pekanbaru 4.667.74446 Kota Cilegon 4.654.96047 Kota Tegal 4.627.17048 Kab. Indragiri Hulu 4.484.57849 Kota Tebing Tinggi 4.386.86550 Kota Banjarmasin 4.344.41551 Kab. Tabalong 4.306.35252 Kab. Pelalawan 4.295.39353 Kab. Barito Utara 4.196.67554 Kota Semarang 4.184.73655 Kota Manado 4.153.31656 Kota Tanjung Balai 4.049.88857 Kab. Kota Waringin Barat 4.045.25358 Kab. Kampar 4.012.94759 Kota Binjai 3.909.83160 Kab. Klungkung 3.879.96061 Kota Bandung 3.819.81362 Kab. Paniai 3.743.43163 Kab. Kota Baru 3.715.66364 Kab. Fak-Fak 3.572.800
  • Lampiran335No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 365 Kab. Jayapura 3.488.74866 Kota Cirebon 3.374.25667 Kab. Tanah Laut 3.364.14268 Kota Blitar 3.362.21469 Kab. Merauke 3.345.81770 Kota Banda Aceh 3.305.945Daerah Berkapasitas Fiskal Sedang:71 Kab. Tanjung Jabung Timur 3.295.77672 Kota Bekasi 3.287.31973 Kab. Halmahera Tengah 3.287.02974 Kota Pare-Pare 3.246.20575 Kab. Sorong 3.232.73576 Kab. Kapuas Hulu 3.186.82677 Kota Tangerang 3.100.70378 Kota Magelang 3.053.86579 Kab. Aceh Utara 2.978.75880 Kab. Barito Selatan 2.972.60881 Kota Medan 2.948.42382 Kota Pasuruan 2.942.49083 Kota Gorontalo 2.827.52384 Kab. Bangli 2.788.29085 Kab. Tapin 2.769.79386 Kab. Jembrana 2.743.62987 Kab. Tabanan 2.738.59288 Kota Pontianak 2.726.21289 Kab. Kuantan Singingi 2.721.12490 Kab. Muaro Jambi 2.695.96891 Kab. Bantaeng 2.694.85392 Kota Jambi 2.686.55993 Kab. Barito Kuala 2.615.17594 Kab. Barru 2.607.13095 Kab. Nabire 2.594.15196 Kota Sukabumi 2.569.956
  • Lampiran336No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 397 Kab. Puncak Jaya 2.561.16098 Kota Salatiga 2.409.87799 Kota Padang 2.406.614100 Kab. Selayar 2.362.443101 Kab. Indragiri Hilir 2.286.575102 Kab. Rokan Hulu 2.200.454103 Kab. Tebo 2.189.681104 Kab. Batanghari 2.173.001105 Kota Pekalongan 2.169.956106 Kab. Kerinci 2.145.713107 Kab. Karangasem 2.125.481108 Kab. Lembata 2.123.365109 Kota Depok 2.112.237110 Kota Jayapura 2.099.996111 Kab. Bungo 2.095.261112 Kota Pematang Siantar 2.067.802113 Kab. Banjar 2.053.163114 Kab. Hulu Sungai Utara 2.041.451115 Kab. Aceh Singkil 2.030.342116 Kab. Flores Timur 2.027.839117 Kab. Belitung 2.027.294118 Kab. Hulu Sungai Selatan 2.024.080119 Kab. Tanjung Jabung Barat 1.981.251120 Kab. Sidenreng Rappang 1.908.597121 Kota Kendari 1.879.270122 Kota Lhokseumawe 1.872.829123 Kab. Tanah Datar 1.864.130124 Kab. Merangin 1.842.717125 Kab. Hulu Sungai Tengah 1.836.155126 Kab. Pinrang 1.791.729127 Kota Surabaya 1.772.945128 Kab. Aceh Tenggara 1.747.454129 Kab. Buol 1.734.941130 Kab. Aceh Timur 1.722.415
  • Lampiran337No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 3131 Kab. Maluku Utara 1.707.550132 Kab. Sarolangun 1.706.010133 Kab. Wajo 1.694.514134 Kota Sorong 1.686.941135 Kab. Ngada 1.673.567136 Kab. Kapuas 1.655.619137 Kab. Morowali 1.633.692138 Kab. Manokwari 1.618.210139 Kab. Bangka 1.616.625140 Kab. Bengkayang 1.615.810141 Kab. Lampung Barat 1.555.028142 Kota Palu 1.549.703143 Kab. Bekasi 1.548.581144 Kota Pagar Alam 1.525.543145 Kab. Sinjai 1.508.291146 Kab. Majene 1.506.863147 Kab. Muara Enim 1.502.984148 Kota Bogor 1.474.373149 Kota Mataram 1.468.490150 Kab. Ketapang 1.462.278151 Kab. Sanggau 1.442.054152 Kota Makassar 1.421.027153 Kab. Luwu Utara 1.412.771154 Kab. Mamuju 1.407.786155 Kab. Toli-Toli 1.406.282156 Kab. Belu 1.362.614157 Kab. Enrekang 1.357.108158 Kota Bengkulu 1.349.326159 Kota Bandar Lampung 1.349.036160 Kab. Maluku Tenggara Barat 1.345.922161 Kab. Sambas 1.344.636162 Kab. Sikka 1.316.959163 Kab. Sawah Lunto Sijunjung 1.312.365164 Kab. Tangerang 1.306.945
  • Lampiran338No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 3165 Kota Surakarta 1.304.030166 Kab. Jayawijaya 1.294.328167 Kab. Bulukumba 1.291.691168 Kab. Alor 1.279.878169 Kab. Timor Tengah Utara 1.270.042170 Kota Probolinggo 1.253.647171 Kab. Maluku Tenggara 1.249.082172 Kab. Aceh Selatan 1.244.206173 Kab. Pulau Buru 1.236.307174 Kota Cimahi 1.229.493Daerah Berkapasitas Fiskal Rendah:175 Kab. Sangihe Talaud 1.224.254176 Kab. Poso 1.223.918177 Kab. Takalar 1.221.226178 Kota Ambon 1.208.423179 Kab. Boalemo 1.206.463180 Kota Kupang 1.189.167181 Kota Batu 1.164.664182 Kab. Banggai 1.135.843183 Kab. Aceh Besar 1.130.707184 Kab. Sintang 1.128.747185 Kota Malang 1.115.539186 Kota Yogyakarta 1.094.375187 Kab. Yapen Waropen 1.090.589188 Kab. Sumbawa 1.085.333189 Kab. Biak Numfor 1.072.787190 Kab. Aceh Tengah 1.050.739191 Kota Langsa 1.050.070192 Kab. Luwu 1.034.475193 Kab. Pesisir Selatan 1.028.305194 Kab. Tapanuli Tengah 1.003.944195 Kab. Buleleng 1.001.362196 Kab. Ende 999.923
  • Lampiran339No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 3197 Kab. 50 Kota 997.590198 Kab. Tapanuli Selatan 991.489199 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 988.407200 Kota Palembang 981.464201 Kab. Pasaman 974.769202 Kab. Sumba Timur 974.279203 Kab. Jepara 968.772204 Kab. Kolaka 959.097205 Kab. Mandailing Natal 953.328206 Kota Kediri 951.464207 Kab. Tapanuli Utara 929.680208 Kab. Purwakarta 918.911209 Kab. Toba Samosir 914.030210 Kab. Landak 913.167211 Kab. Muna 887.251212 Kab. Bireuen 875.075213 Kab. Aceh Barat 864.816214 Kab. Dairi 861.874215 Kab. Tana Toraja 856.113216 Kota Prabumulih 853.153217 Kab. Musi Banyuasin 851.945218 Kab. Sumenep 851.634219 Kota Bau-Bau 844.725220 Kab. Serang 841.305221 Kab. Bogor 840.528222 Kab. Dompu 838.402223 Kab. Maros 829.829224 Kab. Musi Rawas 824.516225 Kota Singkawang 817.618226 Kab. Sidoarjo 811.958227 Kab. Solok 810.214228 Kab. Pontianak 808.704229 Kab. Bolmang 804.036230 Kab. Pasuruan 801.823
  • Lampiran340No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 3231 Kab. Kulon Progo 796.234232 Kab. Asahan 781.301233 Kab. Jeneponto 768.852234 Kab. Agam 763.683235 Kab. Kudus 759.649236 Kab. Temanggung 754.045237 Kab. Kupang 751.344238 Kab. Labuhan Batu 744.129239 Kab. Situbondo 743.595240 Kab. Simalungun 727.941241 Kota Lubuk Linggau 720.088242 Kab. Kendal 713.328243 Kab. Tanah Karo 710.770244 Kab. Magetan 699.667245 Kab. Gowa 698.496246 Kab. Blora 697.165247 Kab. Karawang 679.757248 Kab. Rejang Lebong 668.953249 Kota Padang Sidempuan 661.724250 Kab. Bandung 661.292251 Kab. Karanganyar 652.087252 Kab. Tulang Bawang 641.681253 Kab. Semarang 637.796254 Kab. Langkat 634.976255 Kab. Banggai Kepulauan 629.025256 Kab. Deli Serdang 621.712257 Kab. Batang 621.350258 Kab. Ogan Kemiri Ilir 609.542259 Kab. Mojokerto 608.061260 Kab. Buton 603.977261 Kab. Pidie 601.214262 Kab. Kendari 597.449263 Kab. Way Kanan 590.901264 Kab. Bima 584.067
  • Lampiran341No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 3265 Kab. Indramayu 561.779266 Kab. Sumedang 545.029267 Kab. Ogan Kemiri Ulu 542.540268 Kab. Timor Tengah Selatan 542.373269 Kab. Lebak 530.465270 Kab. Bengkulu Utara 529.090271 Kab. Pacitan 527.646272 Kab. Pandeglang 525.835273 Kab. Lampung Tengah 509.778274 Kab. Lahat 503.851275 Kab. Nias 498.825276 Kab. Sukoharjo 483.888277 Kab. Bengkulu Selatan 478.136278 Kab. Madiun 475.980279 Kab. Ponorogo 471.117280 Kab. Lampung Utara 463.244281 Kab. Banyuwangi 450.303282 Kab. Jember 446.841283 Kab. Padang Pariaman 446.319284 Kab. Maluku Tengah 444.598285 Kab. Tulungagung 444.049286 Kab. Probolinggo 443.380287 Kab. Sumba Barat 436.570288 Kab. Pekalongan 435.833289 Kab. Lombok Tengah 431.260290 Kab. G. Kidul 425.906291 Kab. Lumajang 421.857292 Kab. Donggala 419.581293 Kab. Purbalingga 418.722294 Kab. Trenggalek 406.834295 Kab. Cianjur 405.903296 Kota Tasikmalaya 402.680297 Kab. Malang 401.307298 Kab. Subang 398.294
  • Lampiran342No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 3299 Kab. Jombang 396.165300 Kab. Kediri 392.930301 Kab. Pati 391.775302 Kab. Sukabumi 390.346303 Kab. Magelang 379.710304 Kab. Tegal 378.166305 Kab. Garut 374.897306 Kab. Lombok Timur 365.611307 Kab. Rembang 361.676308 Kab. Majalengka 360.937309 Kab. Boyolali 351.449310 Kab. Lombok Barat 350.974311 Kab. Ngawi 347.237312 Kab. Manggarai 347.227313 Kab. Blitar 330.769314 Kab. Sleman 328.388315 Kab. Gresik 327.515316 Kab. Gorontalo 323.114317 Kab. Cilacap 319.551318 Kab. Lampung Selatan 317.310319 Kab. Tanggamus 316.056320 Kab. Bone 315.682321 Kab. Cirebon 312.672322 Kab. Bondowoso 311.745323 Kab. Bojonegoro 307.205324 Kab. Pemalang 306.208325 Kab. Kuningan 304.795326 Kab. Purworejo 304.033327 Kab. Polewali Mamasa 302.252328 Kab. Grobogan 300.760329 Kab. Wonosobo 289.306330 Kab. Pamekasan 286.128331 Kab. Tuban 270.305332 Kab. Bantul 270.091
  • Lampiran343No. Kabupaten/Kota Kapasitas Fiskal1 2 3333 Kab. Demak 268.081334 Kab. Banyumas 265.407335 Kab. Wonogiri 260.502336 Kab. Nganjuk 258.487337 Kab. Sragen 247.526338 Kab. Brebes 230.411339 Kab. Banjarnegara 229.752340 Kab. Bangkalan 228.469341 Kab. Ciamis 220.763342 Kab. Lampung Timur 216.850343 Kab. Minahasa 211.661344 Kab. Klaten 210.201345 Kab. Kebumen 197.515346 Kab. Lamongan 196.494347 Kab. Tasikmalaya 183.554348 Kab. Sampang 156.071
  • Lampiran344Peta Kapasitas Fiskal Daerah Pemekaran 2002(Dalam Ribuan Rupiah)Rank Daerah PemekaranDaerah IndukNamaKapasitasFiskalKategori1 2 3 4 5Daerah Provinsi1 Riau Kepulauan Riau 1.846.157 TinggiDaerah Kabupaten / Kota1 Kab. Penajam PaserUtaraKab. Pasir 7.360.563 Tinggi2 Kab. Katingan Kab. Kota Waringin Timur 4.999.223 Tinggi3 Kab. Seruyan Kab. Kota Waringin Timur 4.999.223 Tinggi4 Kab. Murung Raya Kab. Barito Utara 4.196.675 Tinggi5 Kab. Sukamara Kab. Kota Waringin Barat 4.045.253 Tinggi6 Kab. Lamandau Kab. Kota Waringin Barat 4.045.253 Tinggi7 Kab. Tanah Bumbu Kab. Kota Baru 3.715.663 Tinggi8 Kab. Kaimana Kab. Fak-Fak 3.572.800 Tinggi9 Kab. Sarmi Kab. Jayapura 3.488.748 Tinggi10 Kab. Keerom Kab. Jayapura 3.488.748 Tinggi11 Kab. Boven Digoel Kab. Merauke 3.345.817 Tinggi12 Kab. Mappi Kab. Merauke 3.345.817 Tinggi13 Kab. Asmat Kab. Merauke 3.345.817 Tinggi14 Kab. HalmaheraTimurKab. Halmahera Tengah 3.287.029 Sedang15 Kota TidoreKepulauanKab. Halmahera Tengah 3.287.029 Sedang16 Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong 3.232.735 Sedang17 Kab. Raja Ampat Kab. Sorong 3.232.735 Sedang18 Kab. Barito Timur Kab. Barito Selatan 2.972.608 Sedang19 Kab. Balangan Kab. Hulu Sungai Utara 2.041.451 Sedang20 Kab. Belitung Timur Kab. Belitung 2.027.294 Sedang21 Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tenggara 1.747.454 Sedang22 Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Timur 1.722.415 Sedang
  • Lampiran345Rank Daerah PemekaranDaerah IndukNamaKapasitasFiskalKategori1 2 3 4 523 Kab. HalmaheraSelatanKab. Maluku Utara 1.707.550 Sedang24 Kab. Kepulauan Sula Kab. Maluku Utara 1.707.550 Sedang25 Kab. HalmaheraUtaraKab. Maluku Utara 1.707.550 Sedang26 Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas 1.655.619 Sedang27 Kab. Pulang Pisau Kab. Kapuas 1.655.619 Sedang28 Kab. Teluk Bintuni Kab. Manokwari 1.618.210 Sedang29 Kab. Teluk Wondama Kab. Manokwari 1.618.210 Sedang30 Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka 1.616.625 Sedang31 Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka 1.616.625 Sedang32 Kab. Bangka Barat Kab. Bangka 1.616.625 Sedang33 Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara 1.412.771 Sedang34 Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju 1.407.786 Sedang35 Kab. Peg. Bintang Kab. Jayawijaya 1.294.328 Sedang36 Kab. Yahukimo Kab. Jayawijaya 1.294.328 Sedang37 Kab. Tolikara Kab. Jayawijaya 1.294.328 Sedang38 Kab. Aceh BaratDayaKab. Aceh Selatan 1.244.206 Sedang39 Kab. KepulauanTalaudKab. Sangihe Talaud 1.224.254 Rendah40 Kab. Pohuwato Kab. Boalemo 1.206.463 Rendah41 Kab. Waropen Kab. Yopen Waropen 1.090.589 Rendah42 Kota Palopo Kab. Luwu 1.034.475 Rendah43 Kab. HumbangHasundutanKab. Tapanuli Utara 929.680 Rendah44 Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat 864.816 Rendah45 Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Barat 864.816 Rendah46 Kab. Pakpak Bharat Kab. Dairi 861.874 Rendah47 Kab. Banyuasin Kab. Musi Banyuasin 851.945 Rendah48 Kab. Rote-Ndao Kab. Kupang 751.344 Rendah49 Kab. Konawe Selatan Kab. Kendari 597.449 Rendah50 Kota Bima Kab. Bima 584.067 Rendah51 Kab. Muko Muko Kab. Bengkulu Utara 529.090 Rendah52 Kab. Nias Selatan Kab. Nias 498.825 Rendah
  • Lampiran346Rank Daerah PemekaranDaerah IndukNamaKapasitasFiskalKategori1 2 3 4 553 Kab. Seluma Kab. Bengkulu Selatan 478.136 Rendah54 Kab. Kaur Kab. Bengkulu Selatan 478.136 Rendah55 Kota Pariaman Kab. Padang Pariaman 446.319 Rendah56 Kab. Parigi Moutung Kab. Donggala 419.581 Rendah57 Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai 347.227 Rendah58 Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo 323.114 Rendah59 Kab. Mamasa Kab. Polewali Mamasa 302.252 Rendah60 Kota Banjar Kab. Ciamis 220.763 Rendah61 Kab. MinahasaSelatanKab. Minahasa 211.661 Rendah62 Kota Tomohon Kab. Minahasa 211.661 Rendah Daerah pemekaran adalah daerah-daerah yang terbentuk sejak 2001.