Your SlideShare is downloading. ×
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

865

Published on

LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013

LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
865
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013 PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU BUKU 2 BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR : SPRIN / 595 / IV / 2013 TANGGAL : 2 April 2013
  • 2. iiiPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU KATA PENGANTAR Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bisa menyelesaikan Buku I ini sebagai Laporan Pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 26 Juli 2013. Pelaksanaan SSDN di Provinsi Bengkulu tersebut berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor Sprin/595/IV/2013 tanggal 2 April 2013, yang berisi tentang Kondisi “Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu”. PadakesempataninikamisegenapanggotaKelompokSSDNdiProvinsiBengkulu, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan SSDN ke Provinsi Bengkulu. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Mayjen TNI Edy Susanto sebagai Pimpinan Rombongan, Drs. Edijan Tandjung, M.Si sebagai Tenaga Ahli I, H.Ario W, SH, MSc, sebagai Tenaga Ahli II dan Laksma TNI Petrus Padmardjo sebagai Liaison Officer, Drs. Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Sekretaris Rombongan. Kami telah berupaya menyusun laporan Buku II Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Bengkulu ini sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu yang sangat terbatas dan menggunakan sumber data yang ada, namun demikian kami sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi upaya kita mewujudkan pembangunan Nasional, demi kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya. Jakarta, Agustus 2013 Kombes Pol Drs. Lutfi Lubihanto, MM KETUA KELOMPOK SSDN PROVINSI BENGKULU
  • 3. vPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Kata Pengantar iii Daftar Isi iv PENDAHULUAN 1. Umum 2 2. Maksud dan Tujuan. 5 3. Ruang Lingkup dan Sistematika. 5 4. Metode dan Pendekatan. 6 KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 5. Umum 10 6. Kondisi Ketahanan Nasional 10 ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 7. Umum 44 8. Gatra Geografi 44 9. Gatra Demografi 48 10. Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA) 50 11. Gatra Ideologi 54 12. Gatra Politik 62 13. Gatra Ekonomi 68 14. Gatra Sosial Budaya 73 15. Gatra Pertahanan dan Keamanan 77 PENUTUP 85 16. Kesimpulan 86 17. Saran 86 DAFTAR ISI
  • 4. BAB 1 - PENDAHULUAN vi LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 5. PENDAHULUAN 1 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 6. BAB 1 - PENDAHULUAN 2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 1. UMUM Ketahanan Nasional di daerah sangat penting untuk menunjang ketahanan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional di daerah, salah satunya Provinsi Bengkulu, perlu dijaga agar proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses. Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah Provinsi Bengkulu meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km2 , terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Cu rup) yang terdiri
  • 7. 3PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran kabupaten. Sampai  tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan total luas wilayah mencapai kurang lebih 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi. Ditinjau dari letak geografisnya, Provinsi Bengkulu terletak di antara 1010 01’– 1030 41’ BT dan 20 16’ – 30 31’ LS disebelah barat pegunungan Bukit Barisan serta memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung sepanjang lebih kurang 567 kilometer. Provinsi Bengkulu di sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan
  • 8. BAB 1 - PENDAHULUAN 4 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 berjumlah 1.742.080.  Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Keadaan sosial penduduk Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa variabel, antara lain : pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama dan fasilitas layanan sosial. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 39,84 % (Rp 8,4 triliun) terhadap PDRB Provinsi Bengkulu. Sektor pertanian tersebut mencakup: pertanian tanaman bahan makanan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu  relatif rendah. Selama kurun waktu 2000-2011 peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB kurang dari 5 % per tahun. Di Provinsi Bengkulu terdapat 33 buah industri besar/ sedang yang mencakup industri makanan, minuman, dan tembakau, industri pengolahan kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenis, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri produk dari batubara dan pengilangan minyak  bumi, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang logam, bukan mesin dan perlengkapannya. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu mengingat perannya dalam menjembatani para produsen dan konsumen.  Peranan sektor ini cukup dominan mengingat banyak wilayah di Provinsi Bengkulu yang menghasilkan komoditi berupa hasil pertanian, antara lain sayur-sayuran dan buah-buahan, beras serta hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan aneka komoditi lainnya, termasuk barang hasil galian/tambang dan barang-barang industri. Selama kurun waktu 2000 – 2011, peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam PDRB Provinsi Bengkulu cukup dominan, yaitu berkisar antara 19-21 % per tahun ditambah dengan relatif tingginya pertumbuhan sektor ini dimana
  • 9. 5PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU pertumbuhan yang berada dalam kisaran 4-6 %. Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain terdiri dari : batubara, karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2011 total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton, dengan nilai 265,56 milyar US dolar.  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %. Berdasarkan kondisi di atas, jelaslah bahwa Provinsi Bengkulu memiliki arti penting bagi ketahanan nasional Indonesia sehingga perlu ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu perlu dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan nasional. 2. MAKSUD DAN TUJUAN. a. Maksud. Maksud penulisan laporan SSDN ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tingkat ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu, selanjutnya menyajikan hasil observasi lapangan tentang aspek-aspek pendukung serta hasil validasi pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. b. Tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu serta sebagai bahan dan feedback bagi Labkurtanas guna melakukan survey pembangunan Daerah dan Nasional. 3. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA. Ruang lingkup penyusunan laporan ini meliputi potensi yang dimiliki daerah beserta permasalahannya dan pembahasan ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu
  • 10. BAB 1 - PENDAHULUAN 6 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI pada aspek Astagatra serta implikasinya pada ketahanan nasional. Adapun sistematika penulisan laporan dapat dijabarkan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, serta metode dan pendekatan. Bab II Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. Bab ini memuat secara umum kondisi Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu dari aspek Astagatra. Bab III Analisa Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu Tahun 2013. Bab ini berisi analisa tiap gatra diprioritaskan pada penentuan isu-isu strategis daerah serta implikasinya pada ketahanan nasional di daerah dan ketahanan nasional. Bab IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran guna mendukung Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. 4. METODE DAN PENDEKATAN. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode deskriptif analisis yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik bedasakan Astagatra. Sumber data primer dalam penulisan laporan ini didapat dari peninjauan langsung di lapangan dalam bentuk kegiatan pertemuan dan wawancara dengan Pemda, instansi daerah, lembaga legislative, TNI/Polri, dan Perguruan tinggi. Selain itu, penulisan ini juga dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari studi pustaka, internet, media dan sumber-sumber lainnya.
  • 11. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 8 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 12. KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 13. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 10 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 5. UMUM Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Asta Gatra yang meliputi Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial). Oleh karena itu, untuk menganalisa kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu, perlu diketahui aspek Astragatra Provinsi Bengkulu yang meliputi gatra geografi, gatra demografi, gatra sumber kekayaan alam (SKA), gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan (hankam). 6. KONDISI KETAHANAN NASIONAL a. Gatra Geografi 1.) Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi Bengkulu secara geografis terletak antara 1010 01’– 1030 41’ BT dan 20 16’ – 30 31’ LS. Provinsi Bengkulu dibatasi: • Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat • Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. • Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung . • Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Propinsi Bengkulu yang berada di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dengan luas wilayah sebesar ± 1.978.870 Ha atau 19.788,7 Km 2 . Wilayah administrasi Propinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat sampai dengan perbatasan Propinsi Lampung yang jaraknya lebih kurang 567
  • 14. 11PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU kilometer. Propinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 433 kilometer. Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diseling oleh daerah yang bergelombang. Secara administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota, yang terdiri dari 124 kecamatan. Luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu digambarkan pada table di bawah. Tabel: Luas Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu No Kabupaten Luas Wilayah (Km2 ) 1 Kabupaten Bengkulu Selatan 1.185,70 2 Kabupaten Rejang Lebong 1.515,76 3 Kabupaten Bengkulu Utara 4.424,60 4 Kabupaten Kaur 2.363,00 5 Kabupaten Seluma 2.400,44 6 Kabupaten Muko – Muko 4.036,70 7 Kabupaten Lebong 1.929,24 8 Kabupaten Kepahiang 664,80 9 Kabupaten Bengkulu Tengah 1.123,94 10 Kota Bengkulu 144,52 Jumlah 19.788,70 Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, 2013 2.) Topografi Berdasarkan keadaan alam dan letaknya, maka wilayah Propinsi Bengkulu mempunyai ketinggian dari permukaan laut yang berbeda-beda. Keadaan ketinggian wilayah Propinsi ini sangat bervariasi mulai dari 0 – 100 m, 100 – 500 m, 500 – 1000 m dan lebih besar 1000 m. Bagian timur Provinsi Bengkulu berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diselingi oleh daerah yang
  • 15. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 12 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI bergelombang. Pembagian kelas ketinggian tersebut digambarkan sebagai berikut: a. Daerah yang terletak pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut (daerah low land) mencapai 708,435 hektar atau 35,80 % dari luas wilayah Provinsi Bengkulu. b. Daerah yang terletak pada ketinggian 100 - 1000 meter di atas permukaan laut yang merupakan lereng pegunungan Bukit Barisan (Bukit Range) yaitu dengan ketinggian antara 100 – 500 meter mencapai 625.323 hektar atau 31,60 % dan pada ketinggian 500 – 1000 meter lencapai 405.688 hektar atau 20,50 % dari luas wilayah Provinsi Bengkulu. c. Daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter  di atas permukaan laut, posisinya sampai puncak pegunungan Bukit Barisan yang umumnya daerah kegiatan vulkanis dan tektonis yang mencapai 239,924 hektar atau 12,10 %. Berdasarkan kondisi Geologisnya Propinsi Bengkulu terdiri dari 5 formasi, yaitu: Formasi Batuan Andesit, Formasi Telisa Atas, Formasi Telisa Bawah, Formasi Kristalin, Formasi Neogen, Formasi Alluvial. 3.) Morfologi Secara geomorfologi atau bentuk permukaan bumi di Propinsi Bengkulu dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian bentuk daerah, yaitu: a. Dataran Pantai. Dataran ini terdapat disepanjang pantai, yang membentang dari muko-muko sampai padang Guci umumnya daerah ini sempit dan terdapat cejungan dan rawa-rawa. b. Dataran Alluvial. Dataran ini berada memanjang di belakang dataran pantai yang mempunyai lebar berkisar antara 5 – 10 Km, umumnya daerah ini mempunyai kesuburan tanah cukup tinggi. c. Dataran Lipatan. Daerah ini hampir memanjang sejajar dengan dataran alluvial dengan ketinggian antara 100 – 400 meter diatas permukaan laut. Daerah ini antara lain meliputi Lumbuk Pinang, Beringin Tambun dan Hulu Sungai Ipuh. d. Daerah Vulkanik. Daerah ini menempati sebagian besar pegunungan Bukit
  • 16. 13PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Barisan yang merupakan jalur pegunungan patahan dan kompleks vulkanik dengan pusat erupsi di luar Propinsi Bengkulu. 4.) Klimatologi Iklim di Provinsi Bengkulu ditandai dengan jumlah curah hujan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 100 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan antara 100 – 250 hari/tahun. Hari Hujan rata-rata 20 hari/bulan, dengan hari hujan terendah 18 hari terjadi pada bulan Mei dan September, sedangkan hari hujan tertinggi selama 23 hari terjadi pada bulan November dan Desember. 5.) Hidrologi Pada saat ini telah diidentifikasi lebih kurang 22.647 Ha lahan di wilayah Propinsi Bengkulu mengalami erosi yang tersebar pada tiap Kabupaten, Erosi yang cukup besar terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Hilangnya lapisan atas tanah (degradasi) ini disebabkan antara lain oleh longsoran Air Hujan, Sungai, laut dan angin. Lereng adalah salah satu faktor yang sangat menentukan intensitas erosi disamping
  • 17. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 14 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI kepekaan tanah dengan kandungan pasir, liat debu dan bahan-bahan organic. Selain itu factor manusia sangat pula mempengaruhi, dengan adanya perubahan hutan, pengunndulan lereng-lereng perbukitan dan aktifitas budidaya lainnya. 6.) Jenis Tanah Berdasarkan kondisi geologisnya, Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 jenis tanah yaitu : jenis tanah organosol 3.600 ha (0,18%), jenis tanah alluvial sebanyak 70.015 ha (3,54%), jenis tanah regosol sebanyak 43.360 ha (2,19%), jenis tanah asosiasi, podsolik merah kuning, latosol-litosol sebanyak 283.200 ha (14,31%), jenis tanah latosol sebanyak 426.800 (21,57%), jenis tanah andosol sebanyak 142.200 ha (7,19%), jenis tanah asosisi andosol regosol sebanyak 81.200 ha (4,10%), jenis tanah asosiasi podsolik coklat, podsol, litosol sebanyak 150.800 ha (7,26 % dan jenis lainnya sebanyak 777.695 ha (39,30%). 7.) Infrastruktur Transportasi
  • 18. 15PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah baik dalam rangka penunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial terutama infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara). a. Transportasi darat Jaringan jalan sampai saat ini masih merupakan prasarana transportasi yang dominan di Provinsi Bengkulu dengan penggunaan moda angkutan jalan sebagai alat transportasi utama. Di lain pihak sistem jaringan jalan yang ada saat ini belum dapat melayani dan mendukung hubungan antar kota di Provinsi Bengkulu dan antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh fungsi jaringan jalan yang belum maksimal, seperti belum tersedianya lintas-lintas alternatif yang memadai, belum lengkapnya/sempurnanya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai dengan tidak jelasnya peran dan fungsi jalan, belum lengkapnya hirarki jalan serta berbaurnya lalu lintas cepat dan lambat dan lalu lintas jarak jauh dengan lalu lintas lokal. Tabel: Kondisi dan Status Jalan di Provinsi Bengkulu No Status Panjang (Km) Kondisi (Km) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat 1 Nasional 783,86 427,57 228,96 68,23 59,10 2 Provinsi 1.562,82 331,31 579,28 482,26 144,13 3 Kabupaten 4.449,77 2.124,57 466,46 541,99 464,99 Jumlah 6.796,45 2.883,45 1.275,23 1.038,48 668,22 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 b. Transportasi udara Transportasi udara di Provinsi Bengkulu dilayani oleh 1 (satu) bandar udara, yaitu Bandara Fatmawati Soekarno. Pemanfaatan bandara tersebut masih
  • 19. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 16 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI sangat terbatas untuk pelayanan penumpang dan bagasi serta hanya melayani penerbangan domestik yang dioperasikan oleh 6 (enam) maskapai penerbangan yaitu Sriwijaya Air, Batavia Air dan Lion Air, Merpati Nusantara Airline, Susi Air dan NBA (Nusa Buana Air). Kontribusi sub-sektor angkutan udara dalam PDRB Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2000-2009 masih relatif kecil dan lebih rendah. Namun masih perlu ditingkatkan lagi, baik sarana maupun prasarana bandara, seperti peningkatan landasan pacu dari 2.250 m menjadi 3.000 m.
  • 20. 17PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Grafik: Perkembangan Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tahun 2009-2010 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Gambar: Volume Bongkar-Muat Barang Dan Bagasi Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Tahun 2010 (kg) Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
  • 21. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 18 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI c. Transportasi Laut Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang sangat menjanjikan dan dapat diandalkan khususnya untuk pengangkutan barang, mengingat bahwa dengan angkutan laut barang dapat diangkut dalam volume yang besar dengan biaya yang relatif murah. Kontribusi subsektor angkutan laut di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan subsektor angkutan darat namun masih lebih tinggi dari subsektor angkutan udara. Pada tahun 2010 kontribusi subsektor angkutan laut dalam PDRB Provinsi Bengkulu 1,38 persen. Sebagai pelabuhan terbesar dan merupakan pintu utama transportasi laut di Provinsi Bengkulu,PelabuhanPulauBaaimenjadipelabuhanterpentingdiProvinsiBengkulu.Aktivitas bongkarmuatbarangdiPelabuhanPulauBaaidaritahunketahunmenunjukkanpeningkatan. Pada tahun 2010 volume barang yang dimuat sebanyak 544,38 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,8 persen jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 425,96 ribu ton, tetapi volume barang yang dibongkar sebesar 484,12 ribu ton atau menurun 10,6 persen dari volume tahun 2009 sebesar517,27ributon. Grafik: Volume Bongkar-Muat Barang Pelayaran Domestik Di Pelabuhan Laut Pulau Baai 2009- 2010 (Ton) Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
  • 22. 19PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Selain untuk aktivitas bongkar muat barang, Pelabuhan Pulau Baai juga melayani pemberangkatan dan kedatangan penumpang meski hanya untuk pelayaran antar pulau di Provinsi Bengkulu seperti dari Pulau Baai menuju Pulau Enggano. Selama tahun 2010 jumlah penumpang yang naik dari Pelabuhan Pulau Baai sebanyak 6.325 orang dan yang turun sebanyak 5.251 orang. Infrastruktur transportasi di wilayah di Provinsi Bengkulu masih belum memadai dan masih kecilnya dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan transportasi di Provinsi Bengkulu, sebagai berikut: a. Transportasi darat, antara lain: (a) rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan,(b) rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, (c) kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas; b. Transportasi udara, antara lain (a) Perlunya perpanjangan landasan Run Way Bandara Fatmawati Soekarno untuk menjadi embarkasi antara angkutan haji dan (b) Perpanjangan dan peningkatan Fasilitasi bandara Mukomuko; c. Transportasi laut, antara lain (a) Revitalisasi Pulau Baai melalui Pengembangan fasilitasi pelabuhan laut Pulau Baai sebagai pelabuhan utama di wilayah barat
  • 23. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 20 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Sumatera dengan status Pelabuhan Nasional dan pemeliharaan alur dan runing Sand Trap Pelabuhan Pulau Baai dengan kedalaman -10 lws; (b) Peningkatan status Pelabuhan Linau sebagai pelabuhan skala regional Pualu Sumatera, (c) Pelabuhan Enggano sebagai Pelabuhan Internasional Special Economic Zone Mega Tanker,(d) Pelabuhan Mukomuko sebagai Pelabuhan Peti Kemas sekaligus Pelabuhan Pengumpan Sekunder dan (e) Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara di Bengkulu Utara. a. Gatra Demografi 1.) Laju pertumbuhan penduduk Permasalahan atau isu utama kependudukan Provinsi Bengkulu adalah penyebarannya belum merata. Penduduk beraglomerasi hanya sekitar daerah-daerah bagian tengah dan di daerah pantai barat sepanjang jalan provinsi, sementara bagian pedalaman merupakan kelompok-kelompok kecil dan terpencar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2011, diketahui bahwa penduduk Provinsi Bengkulu berjumlah 1.742.080 jiwa atau meningkat sekitar 1,55 % dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 1.715.518 jiwa. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang lebong dan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah: 103, 103, 104 dan 104. Sementara Kabupaten Lebong memiliki rasio jenis kelamin paling tinggi yakni sebesar 111.
  • 24. 21PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Bengkulu, 2009-2011 Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk 2008 2009 2010 2011 Bengkulu Selatan 140.083 142.964 142.940 145.153 Rejang Lebong 253.661 257.563 246.787 250.608 Bengkulu Utara 343.568 253.052 257.675 261.665 Kaur 115.168 117.821 107.899 109.569 Seluma 163.859 165.564 173.507 176.193 Mukomuko 142.047 145.530 155.753 158.164 Lebong 91.142 92.579 99.215 100.751 Kepahiang 117.916 118.910 124.865 126.798 Bengkulu Tengah - 94.106 98.333 99.855 Kota Bengkulu 274.477 278.831 308.544 313.324 Provinsi Bengkulu 1.641.921 1.666.920 1.715.518 1.742.080 Sumber: Hasil Survei Sosial EkonomiNasional(Susenas),2011;*)HasilSensusPenduduk(SP)2010 2.) Ketenagakerjaan Menurut data resmi BPS Bengkulu, tenaga kerja di Provinsi Bengkulu pada bulan Februari 2013 mencapai 920,2 ribu orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2013 mencapai 900,6 ribu penduduk. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu pada bulan Februari 2013 sebesar 2,12 persen. Berdasarkan status pekerjaan pada bulan Februari 2013, sebanyak 236,7 ribu orang (26,28 persen) merupakan pekerja keluarga, buruh/karyawan sebanyak 228,3 ribu orang (25,35 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 223,2 ribu orang (4,78 persen).
  • 25. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 22 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013 Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Bengkulu adalah sektor pertanian mencapai 52,6 persen. Sektor-sektor lainnya di luar sektor pertanian yang relatif banyak dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 17,19 persen dan sektor jasa kemasyarakatan dan perorangan sebesar 15,8 persen.
  • 26. 23PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama 2012-2013 (ribu orang) Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013 b. Gatra SKA 1.) Pertanian Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 39,84 % dengan nilai nominal 8,4 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku). a. Pertanian Tanaman pangan dan holtikultura Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Provinsi Bengkulu mempunyai luas areal untuk lahan sawah, secara keseluruhan adalah 106.822 ha, dari luas tersedia, yang belum dimanfaatkan seluas 11.807 ha. Lahan seperti tersebut diatas terdapat di areal irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa, tadah hujan, pasang surut, lebak dan lainnya.
  • 27. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 24 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Pada tahun 2011, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,11 ton per hektar, sedangkan padi ladang sebesar 2,16 ton per hektar. Sedangkan total produksi, padi ladang sebesar 26.608 ton sementara padi sawah sebesar 475.944 ton. Demikian, produksi komoditi palawija (jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau) sebagian besar mengalami kenaikan produksi dibanding tahun 2010 kecuali komoditas ubi jalar dan kedelai. Selain tanaman padi dan palawija, Provinsi Bengkulu juga memiliki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2011, terdapat 12 jenis komoditi sayuran yang tercatat ditanam di berbagai daerah kabupaten/kota, yaitu bawang merah, cabe, kentang, kubis, wortel, petsay, bawang daun, tomat, terung, ketimun, kangkung dan bayam. Total luas panen tanaman sayuran pada tahun ini mencapai 24.897 hektar dengan produksi sebesar 3.436,186 ton. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terus berupaya mengembangkan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian, khususnya beras. Namun masih terdapat beberapa kendala utama yang dihadapai petani saat ini, seperti : kurangnya pemakaian benih unggul bersertifikat serta langkanya pengadaan pupuk. Terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya kehilangan hasil, disamping masalah klasik berkenaan dengan pemasaran hasil. Provinsi Bengkulu memiliki lahan persawahan yang mendapat pengairan irigasi baik mencapai 69.549 ha dari luas total lahan persawahan yang ada 106.822 ha. Di beberapa daerah kabupaten, lahan tersebut berpotensi cukup besar untuk dikembangkan menjadi pusat produksi padi. Pentingnya komoditas padi bagi masyarakat Bengkulu dapat dilihat dari hasil studi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, menyimpulkan bahwa komoditas padi merupakan salah satu komoditas andalan masyarakat Bengkulu yang dapat dilihat dari sumbangan terhadap pendapatan rumah tangga dan serapan tenaga kerja.
  • 28. 25PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU b. Perkebunan Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Pada tahun 2011, kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas unggulan dengan produksi masing-masing sebesar 642.451,9 ton, 101.792 ton, dan 58.642,8 ton. Jenis komoditi perkebunan yang berpotensi dikembangkan di Propinsi Bengkulu antara lain: Kopi, Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Cengkeh, Coklat, Aren, Lada, Kayu Manis, Pinang, Vanili, Jahe, Nilam, Teh, Tembakau.
  • 29. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 26 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 2.) Peternakan Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok, yaitu: ternak besar dan ternak kecil dan unggas. Ternak yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi, kerbau dan kuda. Sedangkan kambing, domba, babi, ayam, dan itik merupakan ternak kecil dan unggas. Secara umum, populasi sapi perah tahun 2011 mencapai 247 ekor, sementara populasi sapi, kerbau, dan kuda masingmasing sebanyak 98.948 ekor, 19.971 ekor dan 22 ekor. Sedangkan populasi unggas sebanyak 9.571.153 ekor. Peran masyarakat disektor perternakan umumnya dilaksanakan secara swadaya murni masyarakat, sedangkan usaha ternak yang dikelola secara profesional, terbatas pada usaha perternakan ayam potong. Peluang bagi investor untuk berpartisivasi secara langsung dalam memberdayakan peternakan di Provinsi Bengkulu adalah pengembangan penggemukkan sapi dan usaha ternak ayam potong dan ayam petelur secara profesional, hal ini masih dimungkinkan sekali mengingat permintaan akan daging dan telur semakin meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Disamping usaha seperti tersebut di atas, investor dapat membuka usaha pembuatan pakan ayam. Peluang ini perlu dimanfaatkan mengingat bahan baku pendukung pembuatan pakan cukup tersedia. Dilain pihak harga pakan ayam yang didatangkan dari luar Provinsi Bengkulu cukup mahal, dengan didirikannya pabrik pembuatan pakan ayam, harga pakan ayam dapat lebih ekonomis/menguntungkan. 3.) Perikanan Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menunjukkan besarnya potensi perikanan yang besar. Disamping berasal dari laut, produksi ikan juga diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Produksi perikanan pada tahun 2011 mencapai 806.542,9 ton. a. Perikanan Air Laut Produksi ikan dan udang laut di Propinsi Bengkulu, pada saat ini baru
  • 30. 27PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hal ini mengingat upaya penangkap ikan laut baru dilaksanakan di wilayah pesisir pantai. Ketidak mampuan penagkapan ikan sampai ke ZEE disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai berupa kapal ikan yang modern. Potensi sumber daya perikanan laut di Propinsi Bengkulu, berokasi dipantai barat pulau Sumatera menghadap laut Hindia. Yang mempunyai pantai sepanjang 525 Km. Untuk menggali potensi laut di Provinsi Bengkulu, masyarakat kelautan perlu diberdayakan secara profesional. Untuk itu, investor perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses penangkapan ikan laut di ZEE, khususnya untuk mencegah agar ikan laut tidak cepat membusuk. Untuk kedepannya diperlukan juga pabrik batu es dan pabrik pengolahan ikan segar baik yang berskala besar maupun sedang. b. Perikanan Air Tawar Usaha budi daya pengembangan perikanan air tawar di Provinsi Bengkulu, pada umumnya dilaksanakan melalui tambak, keramba, sawah dan perairan umum. Luas areal sumber daya perikanan air tawar yang masih dapat dimanfaatkan adalah 50.867,5 ha.: dengan rincian di kab.Bengkulu Utara dan Muko-muko adalah seluas 14.106,25 ha; di Kab. Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur seluas 19.545 ha; dan di kab. Kepahyang, Rejang Lebong dan Lebong seluas 10.000 ha. Lahan yang tersedia sangat produktif untuk diberdayakan secara maksimal dan profesional. Sebagai pendukung untuk melaksanakan usaha budi daya ikan air tawar, di Provinsi Bengkulu tersedia bahan baku untuk pembuatan pakan ikan. Untuk itu investor dapat membuka lapangan kerja untuk usaha pembuatan pakan ikan. 4.) Pertambangan dan Energi Provinsi Bengkulu banyak mengadung Sumber Daya mineral berupa galian: Golongan A (bahan galian strategis); golongan B (bahan galian vital); golongan C
  • 31. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 28 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI (bahan galian industri dan bahan bangunan). Pada saat ini sebagian besar dari potensi bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu telah diketahui baik jenis maupun indikasi pembayarannya. Namun, pertambangan masih merupakan sektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu, yaitu rata-rata kurang dari 5 % per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di Provinsi Bengkulu. Kegiatan pengusahaan pertambangan di Bengkulu saat ini didominasi oleh pengusahaan bahan galian strategis seperti batu bara, dikarenakan potensinya di ProvinsiBengkulumempunyaiprospekyangbaikuntukdikembangkan,halinidilihat dari jumlah cadangan cadangan batu bara di Provinsi Bengkulu yang diperkirakan mencapai 539,86 juta ton yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara(220,1 juta ton), Kabupaten Bengkulu Tengah(118,3 juta ton), Kabupaten Seluma (195,3 juta ton) dan Kabupaten Mukomuko (6,1 juta ton).
  • 32. 29PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pemasaran batubara saat ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke negara-negara Asia seperti Jepang, India, dan Malaysia. Seiring dengan terus meningkatnya produksi batubara, total volume ekspor batubara Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 mencapai 2,23 juta ton (73,62 % dari total penjualan batubara). Untuk sektor energi, pada zone cekungan Bengkulu diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 500 sampai 1.000 MMSTB (Million Stock Tank Barrel) dan gas bumi sebesar 1.000 smpai 10.000 BSF (Billion Standart Cubic Feet) serta panas bumi 1.150 MWE dan masih diperlukan eksplorasi detail. Untuk bahan galian golongan B (bahan galian vital) seperti : emas, besi tembaga dan belerang, yang sudah dieksploitasi baru berupa bahan galian emas yang dilakukan oleh penambangan rakyat. Untuk material emas dan mineral pengikutnya (DMP) pernah dieksploitasi dengan sistem Kontrak Karya Pertambangan Umum oleh PT. Lusang Mining sejak tahun 1985 sampai dengan 1995. Adapun besar cadangan emas di Lebong Tandai (berdasarkan data PT. Lusang Mining tahun 1995) adalah: • Cadangan terukur (prove) : 16.674 ton • Cadangan terunjuk (provable) : 53.590 Ton • Cadangan tereka (possible) : 1.476.000 ton Adapun potensi bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu dan mempunyai prospek yang baik untuk dikmbangkan adalah sebagai berikut : • Golongan A (strategis): Batu Bara, Bitumen Cair, Minyak dan Gas Bumi, Panas Bumi. • Golongan B (Vital): Emas dan perak, Pasir Besi, Tembaga, Timbal, Belerang, Kristal Kuarsa. • Golongan C (industri dan bangunan): Andesit, Obsidian, Granit, Perlit, Batu gamping, Batu Apung, Bnetoit, Zeolit, Kaolin, Trass, Piropilit, Phospat, Lempung. 5.) Flora dan Fauna Hutan tropis Propinsi bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang
  • 33. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 30 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Kekayaan flora hutan tropis Propinsi Bengkulu yang sudah terkenal dan telah menjadi objek wisata hutan adalah bunga Raflesia Arnoldi yang terdapat di hutan Propinsi Bengkulu. Kekayaan flora lain yang juga cukup menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata hutan karena kelangkaannya, yaitu bunga anggrek Vanda, bunga Bangkai, dan kayu Merbabu. Sementara itu, kekayaan fauna yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata adalah harimau Sumatera, Siamang, Tapir, Kerbau Liar, Rusa, serta penangkaran gajah Sumatera. c. Gatra Ideologi Suatu bangsa, termasuk Indonesia, pada dasarnya mempunyai dan memerlukan filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai pegangan hidup, ideologi Pancasila sangat menentukan dalam upaya pengembangan ketahanan nasional Indonesia sehingga perlu dikembangkan agar tidak luntur oleh berbagai hempasan ideologi asing. Pengembangan ideology Pancasila, termasuk di Provinsi Bengkulu saat ini
  • 34. 31PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU menghadapi tantangan yang sangat besar, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan terebut berupa pudarnya nilai-nilai kegotongroyongan, nilai-nilai agama dan adat istiadat di tengah generasi muda. Seiring dengan itu, semakin berkembangnya sikap individualisme sebagai akibat dari arus globalisasi turut mengikis ideologi Pancasila di tengah masyarakat Provinsi Bengkulu. d. Gatra Politik Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran kabupaten. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sampai tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Pada pemilihan umum tahun 2009, anggota legislatif yang terpilih berjumlah 45 orang yang berasal dari 15 partai politik. Partai Golkar merupakan partai terbesar dengan 9 anggota yang menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu disusul kemudian Partai Demokrat dengan 8 kursi. Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu hasil Pemilu 2009, didominasi laki–laki sebanyak 37 orang dan perempuan hanya 8 orang. Bila dilihat tingkat pendidikannya, anggota DPRD Provinsi Bengkulu mayoritas berpendidikan sarjana, yaitu berpendidikan S1 sebanyak 64,4 %, berpendidikan S2 sebanyak 28,9 %, dan sisanya sebanyak 6,7 % berpendidikan SLTA/D3. Secara umum, kehidupan politik di Provinsi Bengkulu cukup kondusif. Walaupun terdapat beberapa permasalahan terkait Pilkada, namun tidak sampai menjadi konflik terbuka dan masih berada pada koridor hukum.
  • 35. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 32 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI e. Gatra Ekonomi 1.) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2011 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 8,43 triliun rupiah dan peranannya dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 39,90 %. Kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 3,96 triliun rupiah dengan peran sebesar 18,74 %.
  • 36. 33PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pada tahun 2011 nilai nominal pendapatan perkapita pertahun penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 12,14 juta rupiah, sementara itu nilai nyata pendapatan perkapita pertahun penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 5,1 juta rupiah. Bila dilihat dari sisi penggunaan, pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi yakni sebesar 77,38 %, dimana 78,1 % diantaranya merupakan konsumsi rumah tangga, 20,68 % konsumsi pemerintah dan 1,22 % merupakan konsumsi lembaga nirlaba. Hal ini menandakan masyarakat Provinsi Bengkulu masih mengutamakan konsumsi daripada investasi maupun tabungan terbukti pada pembentukan modal tetap bruto peranannya dalam PDRB hanya sebesar 10,84 %. Sedangkan ekspor memiliki peran 33,92 %, impor memiliki peran 13,8 % dan perubahan stok memiliki peran sebesar –9,84 % dari total PDRB. 2.) Ekspor-Impor Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu terdiri dari : batubara, karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2011, total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton, dengan nilai USD 265,56 milyar. Jika ditinjau dari volumenya, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 2.598,85 juta ton atau 94,6 % dari total ekspor, kemudian diikuti oleh komoditas cangkang sawit 3,25 %, pasir besi 1,61 % dan karet 0,54 %. Demikian pula halnya dari nilai ekspor, komoditas batubara menempati peringkat pertama pada tahun 2011 yaitu sebesar USD 194,3 juta atau sebesar 73,18 % kemudian diikuti komoditas karet sebesar USD 64,35 milyar atau 24,23 %. Berbagai komoditas ekspor dari Provinsi Bengkulu dikirimkan ke sejumlah negara antara lain Amerika Serikat, China, Turki, India, Jepang, Pilipina, dan Thailand.
  • 37. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 34 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 3.) Inflasi Inflasi dihitung berdasarkan harga konsumen berbagai komoditas yang dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
  • 38. 35PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Sesuai data resmi BPS Provinsi Bengkulu, selama kurun wantu 2011, inflasi yang terjadi di Kota Bengkulu adalah 3,96 %, lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang hanya sebesar 3,79 %. Diantara berbagai kelompok komoditas, kelompok sandang merupakan kelompok yang mengalami inflasi paling tinggi (12,39 %), diikuti kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (8,94 %), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (7,39 %), makanan jadi (6,32 %), kesehatan (5,61 %), serta kelompok transportasi dan komunikasi (2,06 %). Sementara kelompok bahan makanan justru menunjukkan deflasi sebesar -1,68 %. f. Gatra Sosial Budaya Keadaan sosial penduduk Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa variabel, antara lain: pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama dan fasilitas layanan sosial. 1.) Pendidikan Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur umur di Provinsi Bengkulu memperoleh pendidikan yang layak. Walaupun jumlah penduduk Provinsi Bengkulu belum begitu besar tetapi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan bukan berarti ringan. Kendala dan tantangan tersebut antara lain: a. Ketersediaan pendidikan yang bermutu dan terjangkau masyarakat; b. Ketersediaan guru yang berkualitas; c. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Pembangunan bidang pendidikan yang telah dilakukan sampai saat ini telah mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah, baik Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah, seperti yang kita lihat dibawah ini.
  • 39. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 36 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 No Jenjang Pendidikan APS APK (%) APM (%) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 1 Pendidikan Dasar 820,00 826,81 204,99 208,09 164,99 166,74 2 Pendidikan Menengah 305,69 312,20 66,08 68,32 51.69 53,46 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Tabel: Rasio Guru terhadap Murid dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 No Tahun Rasio Guru-Murid (%) Rasio Sekolah-Penduduk Usia Sekolah (%) Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah 1 2009 57,31 83,80 44,55 10,68 2 2010 58,07 86,04 44,88 11,22 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Kondisi ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan
  • 40. 37PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU masih relatif mahal dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi. Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya 10 buah perpustakaan pemerintah. Namun demikian, minat baca masyarakat di Provinsi Bengkulu pada umumnya masih rendah. Pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan masih perlu dilakukan melalui penyaluran bantuan buku ke perpustakaan desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu. 2.) Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,
  • 41. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 38 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Tabel: Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 NO FASILITAS KESEHATAN 2009 2010 1 Rumah Sakit Umum Daerah 10 10 2 Rumah Sakit TNI/POLRI 3 3 3 Rumah Sakit Swasta 2 3 4 Rumah Sakit Jiwa 1 1 5 PUSKESMAS 167 172 6 PUSKESMAS Pembantu 587 430 7 PUSKESMAS Keliling 152 188 8 Klinik/KIA 126 127 9 POSYANDU 1.798 1.833 10 Rumah Bersalin 17 17 11 Rumah Sakit Jiwa 1 1 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Tabel: Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 NO FASILITAS KESEHATAN 2009 2010 1 Dokter Umum 395 458 2 Dokter Gigi 80 99 3 Dokter Ahli 45 44 4 Apoteker 68 84 5 Sarjana Kesehatan 486 944
  • 42. 39PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 6 Paramedik Perawatan 2.574 3.185 7 Bidan 2.055 2.480 8 Paramediak Non-Perawatan 782 1.270 9 Tenaga Kesehatan Lainnya 476 92 10 Tenaga Kesehatan di Luar Departemen Kesehatan 1.119 1.368 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 3.) Agama Jumlah agama yang dianut penduduk Provinsi Bengkulu ada enam, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Diantara agama-agama tersebut, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbesar. Pada tahun 2011, jumlah pemeluk agama Islam sebesar 97,96 %, Kristen sebesar 0,96 %, Katholik sebesar 0,65 %, Hindu sebesar 0,27 %, dan Budha sebesar 0,16 %. Sementara pemeluk Konghucu kurang dari 0,01 %. Sampai saat ini, kehidupan beragama di Provinsi Bengkulu masih cukup kondusif. Hal ini terlihat dari minimnya konflik yang terjadi berlatar belakang keagamaan. g. Gatra Pertahanan dan Keamanan Bidang keamanan meliputi penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Secara umum, jumlah tindak kejahatan di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Hal ini tergambar dari data resmi pihak Polda Bengkulu pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebanyak 3735 kasus. Demikian juga halnya dengan jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengalami peningkatan dari 563 kasus tahun 2010 menjadi 615 kasus pada tahun 2011.
  • 43. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 40 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Jumlah Peristiwa Kejahatan yang dilaporkan dan Diselesaikan menurut Jenisnya di Bengkulu, 2010-2011. Jenis Kejahatan 2010 2011 Dilaporkan Diselesaikan Dilaporkan Diselesaikan Pencurian dengan Pemberatan 739 383 681 265 Pencurian Dengan Kekerasan 112 46 110 45 Penganiayaan Berat 198 104 63 26 Pencurian Kendaraan Bermotor 510 111 271 66 Kebakaran/ Pembakaran 18 14 24 11 Pembunuhan 18 17 25 21 Perkosaan 41 20 39 23 Pemerasan 27 23 14 8 Penculikan 2 1 2 0 Senjata Api 5 7 3 6 Narkotika 148 159 104 109 Penyelundupan - - - - Perjudian 34 34 37 47 Lain-Lain 1864 1212 2362 1351 Jumlah total 3716 2131 3735 1978 Sumber : Polda Bengkulu (2013)
  • 44. 41PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 45. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 42 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 46. ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 3 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 47. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 44 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 7. UMUM Secara umum pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial, dan dimensi waktu. Dimensi wilayah yang akan di ukur dan dianalisis disini adalah Provinsi Bengkulu. Sedangkan dimensi gatra meliputi astagatra baik gatra alamiah (gatra statis) maupun gatra sosial (gatra dinamis). Adapun dimensi waktu dengan menggunakan waktu saat dilaksanakannya SSDN yaitu tanggal 21 s/d 26 Juli 2013. Pengukuran dan analisis difokuskan terhadap permasalahan isu-isu strategis, yaitu data-data yang menyumbang kondisi rawan dan kurang tangguh pada kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu. Analisis ketahanan nasional dilakukan dengan melihat secara menyeluruh variabel dan indikator pada setiap gatra, kemudian pada setiap indikator diberi nilai kuantitatif untuk selanjutnya dilakukan pembobotan sesuai penilaian kelompok. Indeks Ketahanan Nasional (IKN) di Provinsi Bengkulu diukur dalam 37 (tiga puluh aspek) aspek, 108 (seratus delapan) variabel, dan 421 (empat ratus dua puluh satu) indikator. 8. GATRA GEOGRAFI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) geografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 7 (tujuh) aspek, 9 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 52 (lima puluh dua) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: batas wilayah, kemiringan wilayah, bentuk wilayah, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, iklim, risiko bencana, sarana dan prasarana, dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Indeks Ketahanan Gatra Geografi di Provinsi Bengkulu adalah 2,93 = CUKUP TANGGUH. Dari 9 (sembilan) variabel yang diukur, variabel Sarana dan Prasarana pada kondisi Rawan, variabel Batas Wilayah, Penggunaan Lahan, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Geografi dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 48. 45PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi NO VARIABEL BOBOT SKOR BOBOT X SKOR 1 Batas Wilayah 20 2,44 48,89 2 Kemiringan Wilayah 3 4,00 12,00 3 Bentuk Wilayah 7 4,25 29,75 4 Penggunaan Lahan 4 2,06 8,26 5 Kepadatan Penduduk 16 4,33 69,33 6 Iklim 9 4,78 43,00 7 Resiko Bencana 18 2,75 49,50 8 Sarana dan Prasarana 13 1,47 19,12 9 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 10 2,50 25,00 TOTAL 100 292,85 Pie Chart 1: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
  • 49. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 46 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Radar Chart 1: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi Dalam Gatra Geografi Provinsi Bengkulu terdapat 17 (sembilan belas) indikator Rawan dan 2 (dua) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Geografi Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 50. 47PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan daerah tentang batas wilayah Pemda membuat perda tentang batas wilayah antara daeraah terutama daerah pengembangan baru. Mensosialisasikan batas wilayah antara daerah pemekaran kestake holder pemerintah kabupaten. Menghindari potensi konflik akibat batas wilayah dengan cara menjalin komunikasi antara daerah .Solusi terakhir melalui pengadilan. 5 Kebijakan daerah tentang bentuk wilayah Pemda membuat grand design RTRW pemerintah provindi Bengkulu. Pemda membuat kajian tentang kebutuhan daerah pemekaran berdasarkan dengan anggaran pembangunan yang ada. 3 Kebijakan daerah tentang transportasi darat Pemda membuat peraturan tentang transportasi darat terutama pengangkutan hasil tambang yang melintasi jalan perkotaan. Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang pembanguna ring road didaerah cagar alam. Pemda merencanakan pembangunan sarana jalan yang melintasi daerah trerpencil untuk mempercepat pembangunan daerah.
  • 51. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 48 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 4 Kebijakan daerah tentang transportasi laut Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan pelabuhan laut Pulau Baai. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan klasifikasi jalan yang menuju pelabuhan laut Pulau Baai. 5 Kebijakan daerah tentang transportasi udara Pemda merencanakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan Bandara Fatmawati agar dapat didarati oleh pesawat berbadan besar. Pemda membuat grand design pengembangan bandara udara Fatamawati dengan membebaskan tanah yang lebih luas. 8 Rasio jumlah pesawat penumpang terhadap 100.000 penduduk Pemda berkoordinasi dengan pihak perusahaan penerbangan swasta dan BUMN untuk penambahan frekwensi penerbangan ke Bengkulu. 9. GATRA DEMOGRAFI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) demografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga) aspek, 7 (tujuh) variabel, dan diuraikan dalam 47 (empat puluh tujuh) indikator. Aspek- aspek tersebut antara lain: kuantitas, kualitas, dan mobilitas. Indeks Ketahanan Gatra Demografi di Provinsi Bengkulu adalah 3,64 = TANGGUH. Dari 7 (tujuh) variabel yang diukur, tidak ada variabel yan rawan maupun kurang rawan. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Demografi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel:
  • 52. 49PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Demografi No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Fertilitas 11,00 2,73 30,07 2 Mortalitas 4,00 3,38 13,50 3 Komposisi Penduduk 25,00 4,41 110,29 4 Morbiditas 7,00 3,81 26,65 5 Partisipasi Ekonomi 21,00 4,50 94,50 6 Mobilitas Spasial 14,00 2,81 39,41 7 Mobilitas Sosial 18,00 2,73 49,20 Total 100 363,62 Pie Chart 2: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi Radar Chart 2: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
  • 53. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 50 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 10. GATRA SUMBER KEKAYAAN ALAM (SKA) Indeks Ketahanan Gatra (IKG) SKA Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga) aspek, 8 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 147 (seratus empat puluh tujuh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: pemenuhan barang konsumsi, komoditas pemenuhan kebutuhan dan penghasil devisa, dan lingkungan biofisik. Indeks Ketahanan Gatra SKA di Provinsi Bengkulu adalah 2,,50 = KURANG TANGGUH. Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kondisi Lingkungan Hidupl berada dalam posisi Rawan dan variabel Ketersediaan Pangan, Energi Sumber Daya Air, dan Mineral berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra SKA dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Ketersediaan Pangan 22 2,37 52,13 2 Energi (Gatra SKA) 14 2,22 31,07 3 Sumber Daya Air 19 2,25 42,75 4 Mineral 17 2,82 47,91 5 Sumber Daya Laut Hayati 8 2,97 23,76 6 Hutan dan Hasil Hutan 11 3,09 34,00 7 Komoditi Perkebunan 3 2,71 8,14 8 Kondisi Lingkungan Hidup 6 1,67 10,00 TOTAL 100 249,76
  • 54. 51PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pie Chart 3: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA Radar Chart 3: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA Dalam Gatra SKA Provinsi Bengkulu terdapat 73 (tujuh puluh tiga) indikator Rawan, dan 4 (empat) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra SKA di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 55. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 52 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi Kebijakan daerah tentang ketersediaan pangan Pemda perlu meningkatan ketahanan pangan terutama dalam tingkat keluarga.Peningkatan pangan akan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Persentase produksi lokal beras terhadap potensi produksi beras di daerah Perlunya pemda untuk membuat perencanaan tentang peluasan persawahan dan perbaikan irigasi untuk meningkatkan produksi beras . Persentase produksi lokal jagung terhadap potensi produksi jagung di daerah Perlunya Pemda memberikan bimbingan dan bibit jagung unggulan agar lebih banyak hasilnya. Persentase produksi lokal kacang-kacangan terhadap potensi produksi di daerah Perlunya Pemda memberikan bimbingan pertanian dan bibit kacang-kacangan unggulan agar lebih maksimal hasilnya. Persentase capaian rencana produksi batu bara Perlunya Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur produksi batu bara agar tidak merusak lingkungan.Pemda harus mengawasi tambang agara tidak diproduksi dengan berlebihan. Pemda selalu mengawasi transportasi hasil batubara menuju pelabuhan untuk pengangkutan agar tidak merugikan pelayan masyarakat yang mengunakan jalan umum. Persentase pengusahaan panas bumi oleh perusahaan nasional Pemda bekerjasama dengan pemerintah Pusat untuk mengembangkan panas bumi di provinsi Bengkulu sebagai tenaga listrik masa depan.
  • 56. 53PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi Persentase cadangan energi air (hydropower) yang sudah dimanfaatkan terhadap potensi yang ada di daerah Pemda melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Sumatra Sselatan untuk mengembangkan energi air. Persentase pemanfaatan energi surya terhadap potensi yang ada Pemerintah daerah perlu mengembangkan pemanfatan energi surya terutam didaaerah terpencil dan pulau Enggano.Pemberian intensif kepada peneliti yang dapat mengembangkan energi surya didaerah terpencil. Kebijakan daerah tentang sumber daya air Pemda melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Sumatra Sselatan untuk mengembangkan energi air. Pemda perlu mengawasi kelestarian lingkungan hutan agar sungai tetap mengalirkan air sesuai debit yang besar. Kebijakan daerah tentang mineral Perlunya Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur produksi mineral agar tidak merusak lingkungan.Pemda harus mengawasi tambang agar tidak diproduksi dengan berlebihan. Pemda selalu mengawasi transportasi hasil mineral menuju pelabuhan untuk pengangkutan agar tidak merugikan pelayan masyarakat yang mengunakan jalan umum.
  • 57. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 54 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 11. GATRA IDEOLOGI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ideologi Provinsi Bengkulu diukur dalam 5 (lima) aspek, 14 (empat belas) variabel, dan diuraikan dalam 99 (sembilan puluh sembilan) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila II Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila III Persatuan Indonesia, Sila IV Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Keadilan, Sila V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Indeks Ketahanan Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu adalah 1,79 = RAWAN. Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kesamaan Hak Dalam Konteks Kehidupan Sosial dan Variabel Kesetaraan berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Kewajiban Sosial, Solidaritas Sosial, Kesatuan Wilayah, dan Kekeluargaan berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Ideologi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Religiusitas dan Ketakwaan 12,00 3,40 40,80 2 Toleransi 8,00 2,95 23,60 3 Kesederajatan dalam konteks hukum 3,00 4,50 13,50 4 Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial 9,00 1,50 13,50 5 Kewajiban Sosial 7,00 2,75 19,25 6 Solidaritas Sosial 10,00 2,38 23,85 7 Kesatuan Wilayah 4,00 1,90 7,60 8 Persatuan Bangsa (Nasionalisme) 6,00 3,62 21,69 9 Kebebasan yang taat hukum 15,00 2,00 30,00 10 Konsensus 1,00 2,00 2,00 11 Kesetaraan (Gatra Ideologi) 5,00 1,80 9,00 12 Kekeluargaan 7,00 1,83 12,83 13 Kesetaraan Akses 2,00 3,22 6,44
  • 58. 55PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 14 Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab 11,00 3,00 33,00 TOTAL 100 178,57 Pie Chart 4: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi Radar Chart 4: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi DalamGatraIdeologidiProvinsiBengkuluterdapat56(limapuluhenam)indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 59. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 56 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan daerah tentang religiusitas dan ketakwaan Pemda bekerja sama dengan DPRD membuat peraturan terkait religiusitas dan ketaqwaan. 2 Persentase penduduk beragama Islam yang menyetorkan zakat, infaq dan sadaqahnya kepada Badan Amil Zakat Dearah (BAZDA) dalam tahun terakhir BAZDA mengaktifkan dan mensosialisasikan tentang kewajiban zakat bagi umat islam bengkulu. 3 Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama Khonghucu Pemda perlu memonitor kebutuhan klenteng bagi umat khonghucu. 4 Persentase rata-rata ummat Katolik yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak gereja untuk memonitor dan pembinaan umat katolik. 5 Persentase rata-rata ummat Protestan yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak gereja untuk memonitor dan pembinaan umat protestan.
  • 60. 57PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 6 Persentase rata-rata ummat Hindu yang menghadiri kebaktian wajib pada Pura utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Pura untuk memonitor dan pembinaan umat hindu 7 Persentase rata-rata ummat Budha yang menghadiri kebaktian wajib pada Vihara utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Vihara untuk memonitor dan pembinaan umat Budha 8 Persentase rata-rata ummat Konghucu yang menghadiri kebaktian wajib pada Klenteng utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Klenteng untuk memonitor dan pembinaan umat Khonghucu 9 Kebijakan daerah tentang toleransi Pemda Bengkulu perlu membuat Perda tentang toleransi antar umat beragama. Bakorinda selalu memonitor tentang perkembangan ancaman terhadap toleransi SARA. 10 Frekuensi dialog intra ummat beragama tahun terakhir Pemda beserta Polri, TNI, FKUB, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama meningkatkan dialog intra umat beragama. 12 Kebijakan daerah tentang kesederajatan dalam konteks hukum Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memanto perkembangan setiap sidang hukum.
  • 61. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 58 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 13 Persentase penanganan kasus hukum perdata pengusaha yang dianggap tidak adil oleh masyarakat dalam tahun terakhir Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memanto perkembangan setiap sidang hukum terutama kasus hukum yang menyangkut pengusaha melawan masyarakat. 14 Persentase penanganan kasus hukum pidana penguasa (pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang dianggap tidak adil oleh masyarakat Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memantau perkembangan setiap sidang hukum terutama menyangkut kasus hukum pidana penguasa. 15 Kebijakan daerah tentang kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial Pemda bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya di provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kesamaan hak. Pemda bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya di provinsi Bengkulu untuk meningkatkan sosialisasi tentang kesamaan hak dalam kehidupan sosial baik mayoritas maupun minoritas melalui media cetak, elektronik. 16 Persentase jumlah pejabat publik eselon II ke atas pada daerah otonom yang berasal dari daerah setempat/provinsi Memberikan sosialisasi tentang kesamaan hak sesema warga negara untuk mengabdi di daerah otonom. 17 Kebijakan daerah tentang kewajiban sosial Pemerintah daerah bersama DPRD membuat peraturan tentang perlindungan sosial.
  • 62. 59PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 18 Kebijakan daerah tentang solidaritas sosial Menggalakan tentang pentingnya solidaritas sosial bagi setiap anggota masyarakat. 19 Rasio pendonor darah terhadap jumlah penduduk berusia > 15 tahun Pemda bekerjasama dengan PMI di daerah agar meningkatkan kegiatan donor darah dengan melibatkan lebih banyak masyarakat. 20 Persentase rumah singgah terhadap jumlah anak Terlantar Meningkatkan pembangunan rumah singgah dan memberikan pendidikan life skill bagi anak terlantar terutama di kota madya Bengkulu. 21 Kebijakan daerah tentang kesatuan wilayah Pemda perlu membuat kebijakan tentang kesatuan wilayah di Provinsi Bengkulu. Pemda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang satuan wilayah provinsi Bengkulu dalam pambangunan dan kesejahteran. 22 Kebijakan daerah tentang persatuan bangsa (nasionalisme) Perlu sosialisasi tetang nasionalisme dan tentang negara kesatuan republik Indonesia. Perlu melaksanakan sosialalisasi tentang perlunya persatuan bangsa dan wawasan kebangsaan Indonesia. 23 Persentase pejabat struktural eselon II pemerintah provinsi yang berasal dari suku bangsa setempat Perlu sosialisasi arti kesatuan dalam keberagaman. 24 Kebijakan pusat tentang kebebasan yang taat hukum* Perlu sosialisasi kebijakan pusat terkait taat hukum. 25 Kebijakan daerah tentang kebebasan yang taat hukum Sinergitas peraturan dengan pusat.
  • 63. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 60 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 26 Persentase unjuk rasa yang tidak memberitahukan terhadap keseluruhan jumlah unjuk rasa Perlu ketegasan dan kejelasan peraturan tentang unjuk rasa. 27 Persentase pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) media televisi Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu bulan * Perlu perundangan dan PP yang mengatur tayangan televisi di waktu jam belajar anak-anak. 28 Persentase pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) media cetak Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu bulan * Perlu penegakkan aturan secara konsisten 29 Persentase rata-rata pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) dalam media cetak dan televisi daerah terhadap keseluruhan tayangan dalam sebulan KPI dan masyarakat memonitor siaran TV. 30 Persentase unjuk rasa dengan kekerasan terhadap seluruh kegiatan unjuk rasa dalam satu tahun terakhir Polri dan Pemda bersikat tegas menegakkan aturan.
  • 64. 61PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 31 Kebijakan pusat tentang konsensus * Pemerintah Pusat memberikan jumlah SKS yang lebih banyak untuk mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Pemerintah daerah mengajukan penambahan pengajar terutama tentang Pancasila dan kewarganegaraan . Pemerintah pusat melaksanakan revisi dan penambahan jumlah buku tentang Pancasila dan kewaraganegaraan untuk siswa dasar,menengah dan tinggi. 32 Kebijakan daerah tentang konsensus Pemda melaksanakan sosialisai tentang Pancasila dimasyarakat daerah terutama didaerah terpencil bekerjasama dengan tokoh agama ,tokoh agama dan tokoh adat . Pemda melaksanakan sosialaisasi tentang Pancasiala kepada para pemuda bekerja sama dengan TNI,Polri melalui kegiatan kepemudaan. 34 Persentase pengambilan keputusan berdasarkan voting terhadap seluruh keputusan sidang pleno DPRD Pengambilan keputusan di DPRD berdasarkan voting tetapi di utamakan mufakat dalam setiap keputusan.
  • 65. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 62 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 12. GATRA POLITIK Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Politik Provinsi Bengkulu diukur dalam 6 (enam) aspek, 18 (delapan belas) variabel, dan diuraikan dalam 108 (seratus delapan) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat madani. Indeks Ketahanan Gatra Politik di Provinsi Bengkulu adalah 2,22 = KURANG TANGGUH. Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Hubungan Pusat-Daerah dan Antar Daerah berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Kapasitas Pemerintah; Kapasitas Kepartaian; Asosiasi Pekerja; Ormas Pemuda; dan Tokoh Masyarakat Agama, Adat, Akademisi berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Politik dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Kapasitas Pemerintah 11,00 2,20 24,20 2 Hubungan Pusat-Daerah dan antar daerah 6,00 1,44 8,63 3 Politik Luar Negeri 2,00 4,10 8,20 4 Keterwakilan 3,00 4,33 13,00 5 Fungsi Budgeting 7,00 3,00 21,00 6 Fungsi Legislasi 6,00 #DIV/0! #DIV/0! 7 Fungsi Pengawasan 9,00 3,33 30,00 8 Kepastian Hukum 10,00 2,80 28,00 9 Penegakan Hukum 9,00 #DIV/0! #DIV/0! 10 Sistem Kepartaian 8,00 4,33 34,67 11 Kapasitas Kepartaian 3,00 1,91 5,73 12 Media Massa 8,00 3,00 24,00 13 Kelompok Bisnis/Usaha 2,00 4,14 8,29 14 Asosiasi Pekerja 2,00 2,00 4,00 15 Ormas Pemuda 4,00 2,55 10,18 16 Lembaga Swadaya Masyarakat 4,00 #DIV/0! #DIV/0!
  • 66. 63PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 17 Tokoh masyarakat, agama, adat, akademisi 5,00 #DIV/0! #DIV/0! 18 Masyarakat awam 1,00 2,43 2,43 TOTAL 100 222,32 Pie Chart 5: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik Radar Chart 5: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik Dalam Gatra Politik di Provinsi Bengkulu terdapat 65 (enam puluh lima) indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Politik di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasiindikator-indikatortersebutyangdapatdilihatpadatabelberikut:
  • 67. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 64 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan daerah tentang kapasitas pemerintah Pemda meningkatkan kualitas PNS Pemda dengan memberikan pendidikan dan penataran tentang ilmu pemerintahan. Pemda bekerjasama dengan BPK dan KPK untuk melaksanakan pemerintahan yang acountabilitas. 3 Dukungan konstruktif dari legislatif, yudikatif dan masyarakat terhadap kebijakan publik Perlunya kerjasama yang lebih kondusif antara eksekutif dan legisilatif didaerah. Perlunya kerjasama antara yudikatif dan legisilatif sehingga masyarakat lebih merasakan kebijakan publik yang lebih baik. 7 Kuantitas dan kualitas Perda yang pro kepentingan publik Perlunya penelitian terhadap Perda yang bersifat egosintris kedaerahan. Perlunya penelitian tentang Perda yang berlawanan dengan penggunaan anggaran yang acountabilitas dan tidak melanggar undang-undang yang lain. 10 Kebijakan daerah tentang hubungan pusat-daerah dan antar daerah Perlunya sinergitas terhadap hubungan antara pemerintah 11 Otonomi daerah dengan kejelasan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan daerah Sangat urgen dan mendesak untuk segera ditangani
  • 68. 65PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 14 Wakil rakyat yang profesional dan kompeten di bidangnya di tingkat provinsi Perlunya peningklatan pendidikan kepada wakil rakyat agar profesional untuk mendukung tugas sebagi legisilatif. Perlunya adanya penyelesaian permasalahan wakil rakyat yang partainya tidak masuk dalam peserta pemilu th 2014 sehingga pindah partai. 40 Kebijakan daerah tentang media massa Perlunya memberikan kesempatan yang luas bagi media massa pemerintah daerah untuk menyampaikan pembangunan Bengkulu. Perlunya perluasan media massa nasional kedaerah terpencil untuk memberikan akses informasi nasional kepada masyarakat. 41 Media cetak yang independen Memberikan lebih banyak lagi penerbitan media cetak Independen yang dapat memberikan informasi yang netral. 42 Media elektronik yang independen Bengkulu memiliki satu media TV dan beberapa stasiun radio lokal maupun RRI yang dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan luas wilayah. Berita yang disampaikan cukup netral tetapi harus ada keperpihakan kepada berita yang lebih positif.
  • 69. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 68 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 43 Media yang bertanggung jawab/objektif Media massa masih perlu adanya pencerahan untuk memberitakan tentang berita yang positif,obyektif dan bertanggung jawab.Media perlu memperbanyak berita pembangunan dan prestasi daerah . 45 Kebijakan daerah tentang kelompok bisnis usaha Masih perlunya pengembangan kepada ekonomi daerah terutama kepada kelompok bisnis usaha agar lebih efesien karena kesulitan sarana dan prasarana transportasi. 46 Iklim usaha dan kompetisi yang sehat Perlunya peningkatan iklim usaha dan kompetisi yang lebih sehat dan transparan terutama pada proyek pemda sehingga anggaran lebih besar ditujukan kepada pembangunan sarana dan prasarana jalan. 47 Keterlibatan kelompok bisnis dalam proses penyusunan kebijakan Perlunya penelitian kepada kelompok usaha kepada proses penyusunan kebijakan anggaran terutama yang membantu kemenangan dalam pilkada. 13. GATRA EKONOMI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ekonomi di Provinsi Bengkulu diukur dalam 5 (lima) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kemakmuran, keadilan, aman, kemandirian, dan daya saing. Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu adalah 2,96 = CUKUP TANGGUH. Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Kemiskinan dan Variabel
  • 70. 69PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Viskal berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Perumahan, infrastruktur, Investasi, Teknologi, dan HaK Kekayaan Intelektual berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Pangan (Gatra Ekonomi) 10,00 3,83 38,33 2 Sandang 6,00 2,62 15,69 3 Perumahan 2,00 2,50 5,00 4 Pertambahan Kekayaan 1,00 3,80 3,80 5 Kemiskinan 7,00 1,77 12,38 6 Kesempatan Kerja 6,00 2,94 17,63 7 Pemerataan 8,00 2,85 22,77 8 Harga Umum 7,00 3,63 25,38 9 Pasar Uang 9,00 3,40 30,60 10 Pasar Modal 8,00 3,25 26,00 11 Neraca Perdagangan 3,00 3,00 9,00 12 Biaya Modal 6,00 3,00 18,00 13 Energi (Gatra Ekonomi) 2,00 3,46 6,92 14 Infrastruktur 3,00 2,00 6,00 15 Investasi 5,00 2,00 10,00 16 Fiskal 4,00 1,78 7,11 17 Daya Saing Nasional 5,00 2,84 14,22 18 Teknologi 2,00 2,00 4,00 19 Efisiensi Pasar 5,00 4,20 21,00 20 Hak Kekayaan Intelektual 1,00 2,00 2,00 TOTAL 100 295,83
  • 71. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 70 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Pie Chart 6: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi Radar Chart 6: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi Dalam Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 72. 71PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan daerah tentang pangan (gatra Ekonomi) Perlunya peningkatan pertanian pangan dengan memperbaiki pengairan dan memperbanyak PLP didaerah terpencil. Perlunya peningkatan pertanian pangan ditingkat keluarga sehingga meningkatkan ekonomi keluarga. 3 Kebijakan daerah tentang perumahan Perlunya Pemda membuat peraturan tentang perumahan untuk masyarakat ekonomi kecil ,petani dan nelayan. Pengaturan perumahan diperkotaan yang sesuai dengan RTRW sehingga tidak merusak lingkungan dan keindahan perkotaan. 6 Kebijakan daerah tentang kemiskinan dari aspek ekonomi Pemda perlu membuat kebijakan tentang pengentasan kemiskinan dengan meningkatan kewirausahaan didaerah. Pemda memberikan kemudahan kredit tanpa anggunan kepada para pengusaha pemula ,UMKM dan perusahaan yang padat karya. Pemda bekerjasama dengan BUMN,BUMD dan perusahaan swasta untuk memberikan program CSR dalam meningkatan perwkonomian masyarakat. 8 Kebijakan daerah tentang kesempatan kerja Pemda mendorong penguatan UMKM kepada masyarakat kecil 9 Kebijakan daerah tentang pemerataan Pemda membuat sentra2 industri yang mengandung potensial daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
  • 73. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 72 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 10 Ketimpangan pendapatan antar penduduk (Gini Ratio pendapatan) Pemda memberikan sosialisasi kepada penduduk agar mendapat pemahaman guna meningkatkan nilai ekonomi 11 Ketimpangan pendapatan antar daerah (koefisien Williamson) Pemerintah Pusat memberikan arahan kepada Kementerian Daerah Tertinggal utk memberikan soisalisasi 14 Kebijakan daerah tentang biaya modal Pemda membuat Perda mengenai permodalan. 15 Rasio kredit UKM terhadap total kredit Pemda melalui dinas koperasi memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah. 17 Kebijakan daerah tentang Infrastruktur Pemda menerbitkan Perda tentang infrastruktur. 19 Kebijakan daerah tentang investasi Pemda menerbitkan perda tentang penanaman modal baik asing maupun lokal. 22 Kebijakan daerah tentang daya saing nasional Pemda menerbitkan Perda tentang sumber alam sesuai dengan potensi daerah. 26 Kebijakan daerah tentang teknologi Pemda mendorong tumbuh kembangnya industri lokal berbasis teknologi. 30 Persentase biaya transaksi tidak resmi Membuat aturan yang tegas dan jelas untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan. 32 Jumlah PNBP dari HAKI (Karya kreatif Yang Dipatenkan) * Pemda melindungi dengan Perda tentang HAKI yang memuat kearifan lokal.
  • 74. 73PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 11 Ketimpangan pendapatan antar daerah (koefisien Williamson) Pemda mendorong penguatan UMKM kepada masyarakat kecil 14 Kebijakan daerah tentang biaya modal Pemda membuat Perda mengenai permodalan. 15 Rasio kredit UKM terhadap total kredit Pemda melalui dinas koperasi memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah. 17 Kebijakan daerah tentang Infrastruktur Pemda menerbitkan Perda tentang infrastruktur. 19 Kebijakan daerah tentang investasi Pemda menerbitkan perda tentang penanaman modal baik asing maupun lokal. 22 Kebijakan daerah tentang daya saing nasional Pemda menerbitkan Perda tentang sumber alam sesuai dengan potensi daerah. 26 Kebijakan daerah tentang teknologi Pemda mendorong tumbuh kembangnya industri lokal berbasis teknologi. 30 Persentase biaya transaksi tidak resmi Membuat aturan yang tegas dan jelas untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan. 32 Jumlah PNBP dari HAKI (Karya kreatif Yang Dipatenkan) * Pemda melindungi dengan Perda tentang HAKI yang memuat kearifan lokal. 14. GATRA SOSIAL BUDAYA Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu diukur dalam 4 (empat) aspek, 12 (dua belas) variabel, dan diuraikan dalam 132 (seratus tiga puluh dua)
  • 75. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 74 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kesejahteraan; harmoni; kesetaraan; sistem nilai, perilaku dan artefak; . Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu adalah 2,,47 = KURANG TANGGUH. Dari20(duapuluh)variabelyangdiukur,variabelNilaiTradisionaldanUniversal berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel keluarga; pemberdayaan perempuan; kreasi manusia dan pemanfaatn Iptek berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Eksklusi Sosial 5,00 2,67 13,33 2 Pendidikan 13,00 2,66 34,55 3 Kesehatan 15,00 2,76 41,36 4 Keluarga 10,00 2,33 23,33 5 Kerukunan Sosial 14,00 1,80 25,20 6 Ketertiban Sosial 12,00 2,80 33,60 7 Penyakit Sosial 1,00 3,71 3,71 8 Hak-Hak Sipil 9,00 3,14 28,29 9 Pemberdayaan Perempuan 4,00 2,06 8,24 10 Nilai Tradisional dan Universal 6,00 1,75 10,50 11 Perilaku Sosial 3,00 3,00 9,00 12 Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek 8,00 2,00 16,00 TOTAL 100 247,12
  • 76. 75PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pie Chart 7: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya Radar Chart 7: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya Dalam Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu terdapat 50 (lima puluh) indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 77. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 76 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi Persentase anak nakal Dinas sosial memberdayakan anak –anak nakal dengan pelatihan ketrampilan berbasis life skill Persentase jumlah anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk perlindungan sosial Pemda memberi porsi anggaran lebih terhadap perlindungan sosial. Kebijakan daerah di bidang pendidikan Pemda melalui dinas pendidikan dan kebudayaan mengembangkan kurikulum sekolah/pendidikan berbasis kearifan lokal. Persentese keluarga miskin yang memiliki kartu Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin Pemda memberi akses lebih kepada warga masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan. Kebijakan daerah tentang Keluarga Pemda perlu menerbitkan perda tentang perlindungan keluarga. Kebijakan daerah tentang Kerukunan Sosial Pemda membuat perda kerukunan dan ketertiban sosial Kebijakan daerah tentang Penyakit Sosial Sangat urgen dan mendesak untuk segera ditangani Kebijakan daerah tentang pemberdayaan Perempuan Pemda mengembangkan perberdayaan perempuan. Kebijakan daerah tentang Nilai tradisional dan universal Pemda membuat perda tentang nilai tradisiona dan universal.
  • 78. 77PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi Adat istiadat Melindungi dan memelihara adat istiadat. Kemampuan beradaptasi sosial (akulturasi dan asimilasi) Pemda memfasilitasi untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai kebudayaan. Gotong royong Mengembangkan nilai-nilai semangat kegotong royongan. Lembaga Adat Pemda membina berdirinya lembaga adat. Kebijakan daerah tentang Kreasi manusia dan Manfaat Iptek Pemda menerbitkan Perda tentang Ekonomi kreatif. Persentase organisasi kesenian daerah Pemda membina organisasi kesenian daerah. 15. GATRA PERTAHANAN DAN KEAMANAN Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu diukur dalam 4 (empat) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 110 (seratus sepuluh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: politik pertahanan, ekonomi pertahanan, militer, dan keamanan internal . Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu adalah 2,53 = KURANG TANGGUH. Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Diplomasi Preventif; Alokasi Belanja Pertahanan di APBN; Kemampuan Industri Pertahanan; Sistem Pertahanan Semesta; Kekuatan TNI; dan Kondisi Terselenggaranya Perlindungan, Pelayanan, dan Pengayoman Masyarakat berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Proses Transfer Teknologi Persenjataan; Bela Negara; Kemampuan TNI; dan Gelar TNI berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 79. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 78 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Diplomasi Pertahanan 4,00 4,00 16,00 2 Confidence Building Meassures (CBM) 5,00 5,00 25,00 3 Diplomasi Preventif 1,00 1,00 1,00 4 Resolusi Konflik 1,00 #DIV/0! #DIV/0! 5 Alokasi Belanja Pertahanan di APBN 9,00 1,80 16,20 6 Kemampuan Industri Pertahanan 8,00 1,00 8,00 7 Kemandirian Pengadaan Alutsista 9,00 3,00 27,00 8 Proses Transfer Teknologi Persenjataan 6,00 2,00 12,00 9 Kebijakan Pertahanan 8,00 3,00 24,00 10 Sistem Pertahanan Semesta 8,00 1,75 14,00 11 Bela Negara 7,00 2,00 14,00 12 Kekuatan TNI 4,00 1,00 4,00 13 Kemampuan TNI 3,00 2,33 7,00 14 Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) 2,00 3,80 7,60 15 Gelar TNI 2,00 2,33 4,67 16 Kepolisian Nasional 5,00 3,00 15,00 17 Postur Kepolisian Nasional 6,00 3,70 22,20 18 Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban 7,00 4,25 29,75 19 Kondisi tertib dan tegaknya hukum 1,00 2,00 2,00 20 Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat 4,00 1,40 5,60 TOTAL 100 253,02
  • 80. 79PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pie Chart 8: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan Radar Chart 8: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan Dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu terdapat 46 (empat puluh enam) indikator Rawan. Dari indikator-indikator tersebut yang akan dianalisis lebih mendalam hanya indikator-indikator yang ditemui di daerah Bengkulu. Keempat puluh enam indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
  • 81. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 80 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan pusat tentang Confidence Building Meassures (CBM) * TNI dan Polri sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 & UU No. 2 Tahun 2002 merupakan institusi vertikal sehingga dalam gatra Hankam indikator yang ada berdasarkan kebijakan dari pusat, namun demikian Kodim sebagai Komando wilayah memiliki tugas pokok menyelenggarakan gelar kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar binteruntuk menyiapkan wilayahpertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah, demikian pula institusi Kepolisian menangani kamtibnas diharapkan mampu melakukan penegakkan hukum dan menjaga Kantibnas. 2 Kebijakan pusat tentang Diplomasi Preventif * Walaupun Kebijakan oleh Pusat namun di daerah harus mampu menjabarkan kebijakan dari Komando atas secara dinamis dilapangan sesuai kewenangannya. 20 Kebijakan pusat tentang Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) * TNI mampu melaksanakannya dengan baik seperti kesiagaan terhadap bencana alam. 21 Koordinasi Sipil-Militer * Harus dioptimalkan adanya koordinasi Sipil- Militer untuk fungsi deteksi dini sehingga hal- hal risiko terkecil dapat dikendalikan. 24 Gelar Kekuatan AL * Perlu secara rutin dan teratur dilakukan agar mampu mencegah aksi kejahatan di wilayah laut. 26 Teknologi Alutsista AD * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista 27 Teknologi Alutsista AL * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
  • 82. 81PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 29 Jenis Alutsista AD * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista 30 Jenis Alutsista AL * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista 32 Kebijakan pusat tentang Postur Kepolisian Nasional * Perlunya disusun kebijakan postur Kepolisian ya ng ideal. 33 Kebijakan pusat tentang Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban * Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban. 34 Kebijakan daerah tentang Kondisi terjaminnya dan ketertiban 37 Kesiapan aparat TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut Perlunya kooordinasi lintas sektoral TNI AL, dinas kelautan, Polili Air untuk menjaga keamanan wilayah laut. 40 Kebijakan pusat tentang Kondisi tertib dan tegaknya hukum * Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban. 41 Kebijakan daerah tentang Kondisi tertib dan tegaknya hukum 42 Efektivitas Penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian 43 Efektivitas Pelayanan oleh Aparat Kepolisian
  • 83. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 82 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 44 Kebijakan pusat tentang Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat * Perlunya peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dan koordinasi dengan instansi terkait. 45 Kebijakan daerah tentang Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat 46 Rasio kegiatan kerja sama intelijen kepolisian Perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas koordinasi dengan bebagai pihak dengan Korem, Lanal dan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat, tokoh agama untuk deteksi dini terhadap berbagai potensi kejahatan dan konflik yang bisa menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
  • 84. 83PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 85. BAB 4 - PENUTUP 84 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 86. PENUTUP 4 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 87. BAB 4 - PENUTUP 86 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 16. KESIMPULAN Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu adalah 2,62 atau CUKUP TANGGUH, yang merupakan agregasi dari seluruh aspek ketahanan astagatra, yang dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 35: Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu No Gatra Bobot Skor Bobot X Skor 1 Geografi 6,00 2,93 17,57 2 Demografi 14,00 3,64 50,91 3 Sumber Kekayaan Alam 6,00 2,50 14,99 4 Ideologi 15,00 1,79 26,78 5 Politik 9,00 2,22 20,01 6 Ekonomi 16,00 2,96 47,33 7 Sosial Budaya 24,00 2,47 59,31 8 Pertahanan dan Keamanan 10,00 2,53 25,30 TOTAL 100 262,20 17. SARAN Berdasarkan hasil Studi Strategis dalam Negeri di Provinsi Bengkulu, disarankan bahwa untuk kondisi hasil validasi Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Bengkulu Tahun 2013 yang mendapatkan penilaian “KURANG TANGGUH” adalah gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan gatra Pertahanan dan Keamanan (Hankam), oleh karena itu perlu ditingkatkan dan ditangani segera dengan sebaik-baiknya dan secepatnya agar permasalahan yang akan muncul dapat dicegah. Pemerintah dan Pemerintah provinsi Bengkulu harus bersinergi dan bekerja keras membenahi hambatan-hambatan pembangunan yang ada mulai dari kebijakan sampai pada level teknis pelaksanaan pemabngunandidaerah,sehinggapembangunannasionaldidaerahBengkulumeningkat dan Ketahanan nasional Provinsi Bengkulu meningkat pula. Dengan demikian akan tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimanatkan UUD NRI 1945.
  • 88. 87PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 89. DOKUMENTASI KEGIATAN 88 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI PROVINSI BENGKULU 21- 26 JULI 2013
  • 90. 89PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 91. DOKUMENTASI KEGIATAN 90 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI BAB 4 - PENUTUP 90 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 92. 91PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 93. DOKUMENTASI KEGIATAN 92 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 94. 93PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 95. DOKUMENTASI KEGIATAN 94 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 96. 95PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 95PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 97. DOKUMENTASI KEGIATAN 96 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI PESERTA
  • 98. 97PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Drs. Lutfi Lubihanto, MM Kombes Pol. Ketua Pok. Peserta Puwakpitiye U.S.V Mayjen Srilangka Ir. Fedhy E. Wiyana Kol. Laut (E) Wakil Ketua Pok. Peserta Phineas M. Chief Super Intended Zimbabwe Dr. Dadang Solihin, SE,MA Pembina Utama Muda (IV/d) Sekretaris Ratnawati H, SH, MH Kombes Pol.
  • 99. DOKUMENTASI KEGIATAN 98 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Sri Utami E., SPT, MM Pembina Utama Muda (IV/c) Partono, S.IP Kol. Arh. Ida Bagus P Kol. Inf. Joko Warsito Kol. Inf. Moch. Effendi Kol. Czi Iwan Barley Kol. Inf.
  • 100. 99PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Yuniar Ludfi - Drs. Tabana Bangun, M.Si Kombes Pol. Taufiq Suhargo Arif Kol. Tek. Drs. Adi Kuntoro Kombes Pol. Toto B., SH Kol. Nav. Drs. Ade Rahmat S Kombes Pol.
  • 101. DOKUMENTASI KEGIATAN 100 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Drs. Pepen Supendi Y, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) Drs. Edward Marpaung,MM Pembina Utama Madya (IV/d) Boedhi Setiadjid Pembina Utama Madya (IV/d) DiazHendropriyono,MA,MPA - Dr. Faizul Ishom, M.Eng Pembina Tk. I (IV/b) Arya Rezavidi, MEE, Ph.D Pembina Utama Madya (IV/d)
  • 102. 101PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Ir. Fransiscus Go, SH - Dr. Valentinus Saeng, CP - DR.Yurnal,SH,S.Pd,M.Hum Kol. Nav.

×