LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG
LAPORAN KELOMPOK PESERTA
PPRA XLIX LEMHANNAS RI
STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
...
iiiPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
KATA PENGANTAR
	
	 DenganRahmatTuhanYangMahaEsa,kamibisamenyelesaikanBukuIini...
vPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Kata Pengantar	 iii
Daftar Isi	 iv
PENDAHULUAN	
1. Umum	 2
2. Maksud dan Tujuan...
BAB 1 - PENDAHULUAN
vi LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
15. Umu...
BAB 1 - PENDAHULUAN
viii LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PENDAHULUAN
1
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 1 - PENDAHULUAN
2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
1. UMUM
	 Lemhannas RI menyelenggarakan ...
3PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
menemukan isu-isu strategis di daerah, mengambil keputusan dalam arti memberika...
BAB 1 - PENDAHULUAN
4 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
	 Melalui kegiatan analisis terhadap pel...
5PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistematika penulisan...
BAB 1 - PENDAHULUAN
6 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
	 Bengkulu sebagai stakeholders. Faktor ...
7PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
f.	 Hubungan Kewilayahan. Hubungan Kewilayahan adalah hubungan yang terjadi
seb...
BAB 1 - PENDAHULUAN
8 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
gangguan, baik yang datang dari luar mau...
9PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
keb...
BAB 1 - PENDAHULUAN
10 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
unsur pemangku kepentingan di dalamnya,...
11PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
12 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
LANDASAN
PEMIKIRAN
2
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
PPRA XLIX LEMH...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
14 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
daya dorong untuk berbuat, mempe...
15PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
lokal. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan dalam koridor ideal dan t...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
16 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
arah dalam setiap upaya pembangu...
17PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan din...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
18 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Nusantara, dimana pembangunan na...
19PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan
Pa...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
20 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
dan Negara. Oleh karena itu peny...
21PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
	 Dalam menetapkan perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia
mela...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
22 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
melalui pembangunan ekonomi yang...
23PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan
pe...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
24 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
serta mendorong terwujudnya koor...
25PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
	 Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin
...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
26 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
c.	 RPJMD merupakan alat atau in...
27PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama kurun waktu 2010 sampai...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
28 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
d.	 Misi RPJMD Provinsi Bengkulu...
29PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
e.	 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu
	 Tujuan dan sasaran pemb...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
30 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
2.	 Meningkatnya Indeks Pembangu...
31PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
1.	 Menurunnya angka korupsi;
2.	 Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Da...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
32 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
dalam AnggaranPendapatan dan Bel...
33PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
yang mengacu kepada RPJP Nasional dan memuat visi, misi dan kebijakan dalam
ra...
BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN
34 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
f.	 Undang-Undang No. 33 Tahun 2...
35PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
i.	 Peraturan Presiden No 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi...
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
36 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
PROVINSI
BENGKULU3
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI B...
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
38 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS R...
39PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Aspek Alamiah (Trigatra):
a.	 Letak dan Kondisi Geografis
	 Provinsi Bengkulu ...
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
40 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS R...
41PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
nilam, teh, dan tembakau. Usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu sebagian
dilak...
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
42 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS R...
43PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
yag memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah 102, 103 d...
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
44 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS R...
45PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Sektor 2009 2010* 2011**
1. PDRB ADHB (Miliar rupiah) 16.385 18.650 21.150
...
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
46 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS R...
47PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2010-202012
Bidang SUMBER DAYA MANUSIA
No. I...
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
48 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS R...
49PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
wilayah Polda Bengkulu, adalah persoalan konflik perbatasan yang melibatkan 2 ...
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
50 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
51PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
52 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
53PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
54 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
55PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
56 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
57PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
58 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
59PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
60 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
61PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
62 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS R...
63PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
b.	 Bidang Sumber Daya Manusia
1.)	 Struktur penduduk didominasi oleh usia mud...
BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
64 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS R...
65PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
rumah tangga;
5.)	 Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan tekonologi...
BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
66 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
DINAMIKA
PEMBANGUNAN
PROVINSI BENGKULU
4
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TENTANG
PEMB...
BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
68 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
15. UMUM
	 Kemajuan...
69PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
daerah mempunyai kondisi dan permasalahan yang unik, adalah keniscayaan dari s...
BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
70 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
a.	 Faktor Tata Kel...
71PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
usaha dan masyarakat tersebut, maka pemerintahan daerah memiliki berbagai pera...
BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
72 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
bahwa jika Pemerint...
73PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
b.	 Faktor Infrastruktur Daerah	
	 Dalam meningkatkan perkembangan indikator s...
BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
74 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
	 Sektor energi mem...
75PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
sosiologi pembangunan, faktor sosial ini sering kali digambarkan dengan modal ...
BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
76 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Pendapatan Asli Dae...
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

7,692

Published on

LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013 PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,692
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
177
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

  1. 1. LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013 PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU BUKU 1 BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR : SPRIN / 595 / IV / 2013 TANGGAL : 2 April 2013
  2. 2. iiiPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU KATA PENGANTAR DenganRahmatTuhanYangMahaEsa,kamibisamenyelesaikanBukuIinisebagai Laporan Pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 26 Juli 2013. Pelaksanaan SSDN di Provinsi Bengkulu tersebut berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor Sprin/595/IV/2013 tanggal 2 April 2013, yang berisi tentang Kondisi “Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu”. PadakesempataninikamisegenapanggotaKelompokSSDNdiProvinsiBengkulu, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan SSDN ke Provinsi Bengkulu. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Mayjen TNI Edy Susanto sebagai Pimpinan Rombongan, Drs. Edijan Tandjung, M.Si sebagai Tenaga Ahli I, H.Ario W, SH, MSc, sebagai Tenaga Ahli II dan Laksma TNI Petrus Padmardjo sebagai Liaison Officer, Drs. Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Sekretaris Rombongan. Kami telah berupaya menyusun laporan Buku I Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Bengkulu ini sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu yang sangat terbatas dan menggunakan sumber data yang ada, namun demikian kami sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi upaya kita mewujudkan pembangunan Nasional, demi kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya. Jakarta, Agustus 2013 Kombes Pol Drs. Lutfi Lubihanto, MM KETUA KELOMPOK SSDN PROVINSI BENGKULU
  3. 3. vPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Kata Pengantar iii Daftar Isi iv PENDAHULUAN 1. Umum 2 2. Maksud dan Tujuan 3 3. Ruang Lingkup dan Sistematika 4 4. Metode dan Pendekatan 5 5. Pengertian-Pengertian 6 LANDASAN PEMIKIRAN 6. Umum 14 7. Paradigma Nasional 15 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015 sebagai Landasan Operasional. 20 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 sebagai Landasan Operasional Pembangunan Daerah. 25 10. Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional 31 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 11. Umum 38 12. Kondisi Kehidupan Dinamis Pembangunan Provinsi Bengkulu 38 13. Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu 49 14. Permasalahan yang Dihadapi 62 DAFTAR ISI
  4. 4. BAB 1 - PENDAHULUAN vi LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 15. Umum 68 16. Pengaruh Internal 69 17. Pengaruh Eksternal 77 18. Peluang dan Kendala 80 ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 19. Umum 84 20. Bidang Geografi 86 21. Demografi 86 22. Sumber Kekayaan Alam 87 23. Ideologi 89 24. Politik 89 25. Ekonomi 90 26. Sosial Budaya 92 27. Pertahanan dan Keamanan 96 PENUTUP 28. Kesimpulan 102 29. Saran 104 LAMPIRAN : A BUKU-II TENTANG VALIDASI PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU B. DAFTAR NAMA KELOMPOK PESERTA C. DATA LAIN YANG DIPERLUKAN
  5. 5. BAB 1 - PENDAHULUAN viii LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  6. 6. PENDAHULUAN 1 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  7. 7. BAB 1 - PENDAHULUAN 2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 1. UMUM Lemhannas RI menyelenggarakan Program Pendidikan baik Reguler (PPRA) maupun Program Pendidikan Singkat (PPSA) guna penyiapan dan pemantapan kader pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan, memiliki pengetahuan/ wawasan strategis serta terampil dalam memecahkan berbagai permasalahan strategis baik dalam lingkup global, regional, nasional, maupun provinsial/lokal. Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Bengkulu bertujuan untuk membekali para peserta PPRA XLIX Lemhannas RI agar memiliki cakrawala berpikir yang lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif Provinsi Bengkulu, yang merupakan bagian integral dari NKRI, terutama tentang kearifan lokal, pelaksanaan Pembangunan Nasional di daerah serta kondisi Tannas Daerah Provinsi Bengkulu. Di samping itu SSDN bertujuan untuk mempertajam kemampuan peserta dalam
  8. 8. 3PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU menemukan isu-isu strategis di daerah, mengambil keputusan dalam arti memberikan rekomendasi kebijakan, serta memprediksi implikasi dari rekomendasi kebijakan yang disarankan. Melalui metode pembelajaran SSDN dengan melakukan peninjauan langsung ke Provinsi Bengkulu baik ke pemerintahannya, tokoh dan para pemangku kepentingan lainnya, maupun objek / produk unggulan dari Provinsi Bengkulu, para peserta sebagai kader pimpinan tingkat nasional diharapkan akan memiliki kepekaan terhadap spesifikasi dan kearifan lokal suatu wilayah yang merupakan bagian integral dari NKRI, meningkatkan wawasan kebangsaan, mendapat gambaran tentang kondisi Ketahanan Nasional serta mengetahui lebih dekat tentang proses Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu. Pemahaman terhadap semua itu diperlukan oleh para peserta untuk menambah cakrawala berfikir yang lebih komprehensif, integral dan holistik dalam bingkai NKRI. 2. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu guna memperoleh gambaran, masukan, dan pemahaman tentang pencapaian pembangunan nasional pada provinsi yang ditinjau, dalam hal ini adalah Provinsi Bengkulu. b. Tujuan Penulisan laporan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada peserta PPRA tentang pelaksanaan pembangunan nasional pada beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Bengkulu, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan terhadap proses pembangunan tidak hanya pada level nasional, tetapi juga pada level kewilayahan.
  9. 9. BAB 1 - PENDAHULUAN 4 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Melalui kegiatan analisis terhadap pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu ini, para peserta PPRA diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembangunan nasional di provinsi Bengkulu secara lebih komprehensif, muncul pemikiran dan sumbang saran untuk turut serta mengoptimalkan potensi yang ada guna mendukung Pembangunan Nasional, khususnya di Provinsi Bengkulu, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA Ruang lingkup Analisis Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu ini dibatasi pada pelaksanaan pembangunan nasional Provinsi Bengkulu dengan tolok ukur pencapaian output, outcome, dan impact atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015. Pisau analisis yang digunakan pada laporan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu ini adalah Ketahanan Nasional, meliputi aspek demografi, geografi, kekayaan alam, ideology,
  10. 10. 5PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu: a. Bab I Pendahuluan. Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metoda dan pendekatan serta pengertian-pengertian. b. Bab II Landasan Pemikiran. Menguraikan tentang Paradigma Nasional dan berbagai peraturan yang terkait, dengan Pembangunan Nasional sebagai Landasan Pemikiran dalam menganalisa kondisi dinamis ketahanan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu yang dikunjungi. c. Bab III Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu. Menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan selama berkunjung di Provinsi Bengkulu, terutama tentang kondisi dinamis kehidupan berbangsa dan bernegara dari prespektif Astagatra. d. Bab IV Faktor-faktor yang mempengaruhi. Berisi uraian tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu yang dikunjungi. e. Bab V Analisa tentang Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu. Berisi tentang uraian analisa data yang diperoleh peserta selama melaksanakan SSDN guna keberhasilan Pembangunan Nasional secara keseluruhan. f. Bab VI Penutup. Berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pengkajian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran. 4. METODE DAN PENDEKATAN Metode yang digunakan pada laporan ini adalah metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objek pengamatan secara detail sesuai dengan informasi yang ditangkap oleh seluruh panca indera. Penjelasan atas Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian ini akan menggambarkan pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu saat ini. Penjelasan tersebut akan membahas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah, masyarakat, dan kalangan swasta di Provinsi
  11. 11. BAB 1 - PENDAHULUAN 6 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Bengkulu sebagai stakeholders. Faktor internal dan eksternal tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembanguan nasional Provinsi Bengkulu seutuhnya serta memiliki hak untuk menikmati pembangunan Provinsi Bengkulu yang telah dicapai. Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan adalah secara komprehensif integral dan holistik dalam perspektif Ketahanan Nasional. 5. PENGERTIAN-PENGERTIAN a. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Asas otonomi dan Tugas Pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa. b. Daya Saing Daerah. Daya Saing Daerah adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. c. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 butir 7 UU No 32/ 2004). d. Geostrategi. Geostrategi adalah rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama ditambah berbagai faktor internal dan eksternal yang akan memengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional. e. Hubungan Administrasi. Hubungan Administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.
  12. 12. 7PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU f. Hubungan Kewilayahan. Hubungan Kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat. g. Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Terwujudnya Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat adalah tujuan nasional Indonesia, yang dinyatakan sebagai berikut “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI 1945). h. Ketahanan Nasional (Tannas). Tannas adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan
  13. 13. BAB 1 - PENDAHULUAN 8 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. i. Keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI adalah cita-cita nasional yang dinyatakan yaitu “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. (Alinea ke 2 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945). j. Kewaspadaan Nasional (Padnas). Padnas1 adalah Suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. k. Lingkungan Strategis. Lingkungan Strategis adalah faktor-faktor yang potensial dapat menjadi sumber dinamika perubahan keadaan, yang secara strategis atau dalam jangka panjang dapat mempengaruhi, mengganggu atau mengubah arah, tujuan atau pencapaian sasaran kepentingan nasional. l. Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU NO 32/2004, pasal 1 point 5). m. Paradigma Nasional. Paradigma nasional adalah pemahaman bangsa Indonesia bahwa konsepsi tentang falsafah hidup bangsa Indonesia, dasar negara adalah Pancasila dengan nilai instrumental sebagai landasan konstitusional adalah UUD NRI Tahun 1945, wawasan visional adalah Wawasan Nusantara, landasan konseptual adalah Ketahanan Nasional dan landasan operasional adalah RPJMN. n. Pemangku Kepentingan (Stakeholders). Pemangku kepentingan adalah pihak- pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. o. Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 1 Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2013. Modul 7 Bidang Studi/ Materi Pokok Kewaspadaan Nasional Modul 1 S.D. 3 Sub. B.S. Kewaspadaan Nasional Pasca Orde Baru, Lemhannas RI, Jakarta.
  14. 14. 9PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. p. Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 butir 2, UU No 32/ 2004). q. Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
  15. 15. BAB 1 - PENDAHULUAN 10 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. (Perda Provinsi Bengkulu No 4 Tahun 2011). r. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (Pasal 5 UU NO. 25 Tahun 2004). s. Sistem Manajemen Nasional (Sismennas). Sismennas adalah perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. t. Wawasan Nusantara (Wasantara). Wasantara adalah kesamaan persepsi pada segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan, yang akan menjadi
  16. 16. 11PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  17. 17. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 12 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  18. 18. LANDASAN PEMIKIRAN 2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  19. 19. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 14 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan dan mendarmabaktikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. 6. UMUM Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, jika daerah gagal melakukan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga tidak berhasil. Namun harus tetap diperhatikan untuk tercapainya keberhasilan pembangunan suatu daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan kebijakan, strategi dan upaya pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Kebijaksanaan yang diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan hasil yang sama bagi daerah lain. Otonomi daerah yang saat ini terus bergulir merupakan sistem yang diharapkan dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi
  20. 20. 15PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU lokal. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan dalam koridor ideal dan teoretik, perlu dibahas teori dan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan dasar dari proses dan tahapan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan tentang paradigma Nasional yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 7. PARADIGMA NASIONAL a. Pancasila sebagai Landasan Idiil Pancasila merupakan landasan idiil bangsa Indonesia yang berisikan cita-cita bangsa dan negara yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Adapun cita-cita yang terkandung dalam Pancasila yang harus menjadi
  21. 21. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 16 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI arah dalam setiap upaya pembangunan bangsa dan negara RI adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Hakikat pembangunan bangsa dan negara adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai bentuk perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Olehkarenaitu,penyelenggaraanpemerintahandiIndonesiaharusmencerminkan adanya keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bengkulu, yang menyelenggarakan pembangunan pada semua sektor kehidupan, harus mencerminkan dan menunjukkan keinginan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang adil, makmur dan sejahtera. b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Landasan konstitusional NKRI adalah UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjadi pedoman kebijakan di tingkat nasional sebagai suatu sumber hukum tertulis yang mengarahkan aparat / alat negara yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua aspek kehidupan masyarakat dan di lingkungan pemerintahan itu sendiri, harus berdasarkan landasan hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmuryangmeratamateriildanspiritualberdasarkanPancasiladanUUD1945dalamwadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan
  22. 22. 17PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunannasionaldiselenggarakandari,oleh,danuntukrakyat,dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Terkait dengan pembangunan kehidupan masyarakat di wilayah Propinsi Bengkulu, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya harus mencerminkan penyelenggaraan pemerintah beserta rakyat yang berlandaskan UUD NRI 1945, yang lebih konkrit dijabarkan dalam pasal-pasal yang tertuang dalam UUD tersebut. Tugas pemerintahan dalam kerangka mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Propinsi Bengkulu di semua sektor harus melandasi ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Konstitusi tersebut. Demikian juga peran, sikap dan perilaku pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat sehari hari, harus sejalan dengan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan yang termuat dalam UUD NRI 1945. c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional Sebagailandasanvisional,WawasanNusantaramerupakancarapandangdansikap bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terhadap diri dan lingkungannya dengan berlandaskan konstelasi geografis Indonesia yang berfungsi menumbuhkan nasionalisme. Cara pandang tersebut diantaranya dimaksudkan untuk menciptakan tanggung jawab, motivasi dan dorongan bagi bangsa Indonesia guna mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu Wawasan Nusantara selanjutnya menjadi landasan penentuan kebijakan politik Negara. Melalui Wawasan Nusantara, bangsa Indonesia memiliki cara pandang dan sikap yang sama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional Dalam kaitan itu, maka setiap langkah pembangunan harus berorientasi Wawasan
  23. 23. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 18 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Nusantara, dimana pembangunan nasional harus sesuai dengan ciri dan karakteristik kondisi bangsa Indonesia yang penuh dengan kebhinnekaan dan memahami kondisi lingkungan geografis Indonesia yang berwujud dalam kepulauan serta memiliki wilayah yang cukup luas. Pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat yang memiliki kebhinekaan. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang harmonis. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Demikian pula halnya dalam rangka menjalankan pembangunan Propinsi Bengkulu, segenap aparatur dan masyarakat harus dapat menunjukkan sikap dan cara pandang yang berlandaskan Wawasan Nusantara. Penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Bengkulu harus mencerminkan nilai-nilai Wawasan Nusantara secara nyata pada penyelenggaraan pembangunan di semua sektor pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu aparat pemerintah Provinsi Bengkulu harus memahami dan menghargai kebhinekaan masyarakat dalam memberikan pelayanan masyarakat. Disamping itu aparat pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk kebijakan pembangunan daerah Bengkulu harus mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan pada semua sektor pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan. Pembangunan Propinsi Bengkulu harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga masyarakat serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya setempat dan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional Ketahanan nasional adalah sebuah konsepsi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam
  24. 24. 19PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara. Pengaturan dan penyelenggaraan tersebut dilakukan di seluruh aspek kehidupan nasional, Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam dan Ipoleksosbudhankam. Ketahanan pada setiap aspek kehidupan nasional tersebut, akan mempengaruhi dan berkontribusi bagi terwujudnya kondisi ketahanan nasional. Dalam hal ini pembangunan Nasional harus mempertimbangkan adanya keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara pusat dan daerah Bengkulu sendiri Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Bengkulu, maka untuk mewujudkan tujuan nasional diperlukan pengaturan dan penyelenggaraan semua potensi daerah agar mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa
  25. 25. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 20 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI dan Negara. Oleh karena itu penyelenggaraaan pemerintah propinsi Bengkulu tersebut, diharapkan dapat menghadapi semua bentuk AGHT, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan nasional. Pembangunan Daerah Bengkulu harus mencerminkan kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Bengkulu secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Pembangunan Daerah Bengkulu diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah Propinsi Bengkulu di mana setiap warga Propinsi Bengkulu berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan Untuk dapat mewujudkan pembangunan Propinsi Bengkulu yang dapat memberikan kesejahteraan lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahun dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama. Penyelenggaraan pemerintah di wilayah Propinsi Bengkulu, harus dimaknai dan diimplementasikan sebagai pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, bagi semua masyarakat Provinsi Bengkulu, yang mencakup semua sektor bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pembangunan tersebut terwujud kemajuan dan kesejahteraan lahir bathin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesame manusia dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. 8. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2010-2015 SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL. a. Visi Pembangunan Indonesia 2010-2014
  26. 26. 21PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Dalam menetapkan perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia melakukan inventarisasi dan analisis terhadap berbagai permasalahan, tantangan, dan isu strategi yang dimiliki. Setidaknya dalam lima tahun mendatang, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan mayarakat Indonesia sejahtera di tengah persaingan global yang meningkat, antara lain; 1.) Capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. 2.) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth) 3.) Untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. 4.) Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. 5.) Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. 6.) Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. 7.) Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. 8.) Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan Nasional tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Misi tersebut mengandung beberapa penjelasan, yaitu: a. Kesejahteraan Rakyat, yang berarti terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat,
  27. 27. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 22 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan Sumber Kekayaan Alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. c. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. b. Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014 Misi pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan bagian awal dari proses untuk menuju cita-cita pembangunan Indonesia yang holistik dan komprehensif. Ia adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, namun tidak terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global,regional dan nasional yang mempengaruhinya. Berikut adalah Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014: Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera. Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasiyangmakinmatangdanmakindewasa.Meskipundemikian,masihdiperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan
  28. 28. 23PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota oleh rakyat telah dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/ representasi kekuasaan harus terus diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media masa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing, sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah,
  29. 29. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 24 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan. Prioritas Pembangunan Nasional Visi dan Misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.
  30. 30. 25PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat. 9. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2015 SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH. Penyusunan dokumen perencanaan di daerah merupakan amanatUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya: a. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye PILKADA. b. RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalampenyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).
  31. 31. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 26 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI c. RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator capaian kinerja yang ditetapkan. d. RPJMD menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing. e. RPJMDmenjadipedomanevaluasipenyelenggaraanpemerintahandaerahsebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik dengan keberhasilan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa baktinya 5 (lima) tahun. Proses penyusunan RPJMD terdiri dari 7 (tujuh) tahap utama yaitu: tahap pertama: persiapan penyusunan RPJMD meliputi pembentukan tim, orientasi penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data/informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan awalRPJMD dimana di dalamnya terdapat proses Focused Group Discussion (FGD) dengan SKPD, pembahasan dengan DPRD dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan para pakar dan profesional. Tahap ketiga: Penyebaran surat edaran Gubernur kepada SKPD untuk menyampaikan rancangan renstra SKPD. Tahap keempat: penyusunan rancangan RPJMD berdasarkan masukan dari rancangan Renstra SKPD. Tahap kelima: Musrenbang RPJMD. Tahap keenam: penyusunan rancangan akhir RPJMD meliputi: perumusan rancangan akhir RPJMD, pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan kepala daerah, penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan kepala daerah, konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri dan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi. Tahap ketujuh: penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2011-2015 serta dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya
  32. 32. 27PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2015. c. Visi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 Di dalam RPJMD Bengkulu, telah tertuang Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang merupakan induk dari setiap strategi yang akan dilakukan pemerintah daerah. Visi dan Misi tersebut merupakan acuan yang akan membawa arah pembangunan Provinsi Bengkulu.DalamRPJMDProvinsiBengkulutahun2010-2015,tertuangvisi“Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang Semakin maju, semakin bertakwa, dan sejahtera.” Visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu maju, bertakwa, dan sejahtera. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju baik secara materi maupun non materi. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang kompetitif yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan, keteramplan, dan keahlian yang tinggi dan spesifik sehingga mampu bersaing dengan masyarakat/daerah lainnya. Variabel maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketakwaan merupakan persyaratan dalam mewujudkan kehidupan agamis, serta menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntuna ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan takwa. Selain itu juga dengan ketakwaan akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan rukun yang merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat jasmaniah seperti terpenuhinya kebutuhan sehari-hari melainkan juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah dan rohaniah seperti rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri dan aktualisasi diri. Variabel sejahtera ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pendapatan perkapita serta terus menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran.
  33. 33. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 28 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI d. Misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015 Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, perlu ada misi yang merupakan acuan yang bersifat lebih operasional dibandingkan dengan visi. Di dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, ditetapkan empat misi, yaitu: 1.) Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing; 2.) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman; 3.) Mengembangkan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan penanggulangan bencana dalam rangka menunjang daya saing perekonomian daerah dan pembangunan yang berkelanjutan; 4.) Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat;
  34. 34. 29PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU e. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu merupakan operasionalisasi dari empat misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1.) Misi I : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Tujuan : 1. Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri; 2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor pembentuk PDRB; 3. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan; 4. Terwujudnya penanggulangan pengangguran; 5. Peningkatan keuangan daerah. Sasaran : 1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7 – 7,2 % tahun 2015; 2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi Rp. 14 - 15 juta tahun 2015; 3. Menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 14,14 – 13,26 % pada tahun 2015; 4. Menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 2,21 - 1,8 % pada tahun 2015; 5. Meningkatkan pendapatan daerah menjadi sebesar 1,67 triliun pada tahun 2015. 1) Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Beriman Tujuan : 1. Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa; 2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat; 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat; 4. Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas kehidupan bergama;
  35. 35. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 30 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 – 75,8 pada tahun 2015; 3. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat; 4. Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan; 5. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. 2.) Misi III: Mengembangkan Sumber Kekayaan Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dasar dan Penanggulangan Bencana dalam rangka Menunjang Daya Saing Perekonomian Daerah dan Pembangunan yang Berkelanjutan Tujuan : 1. Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan bencana dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan yang berkelanjutan; 2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sasaran : 1. Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta kesejahterahan yang berkelanjutan; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai standar pelayanan minimum (SPM). 4.) Misi IV: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan kemanan yang mengayomi masyarakat Tujuan : 1. Mewujudkan clean dan good governance; 2. Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat. Sasaran :
  36. 36. 31PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 1. Menurunnya angka korupsi; 2. Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun; 3. Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah; 4. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah; 5. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun. 10. PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL Berbagai undang-undang terkait perencanaan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang–undang ini mengatur tentang pertanggung-jawaban keuangan negara yang dikelola oleh penyelenggara negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Dalam undang–undang ini diatur tentang hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, yang diwujudkan
  37. 37. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 32 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kaitan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara, dan pejabat yang bertugas dan kewengana yang dimiliki sehingga APBD (pengeluaran dan peneeimaan negara) untuk pembangunan dapat berjalan secara maksimal. c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Undang-Undang ini ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah harus memuat perencanaan pembangunan untuk dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program- program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda- agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan artisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mesyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkanpendekatanatas-bawahdan,bawah-atasdalamperencanaandilaksanakan menurut jenjang pemerintah. d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang penyelenggaraan pembangunan di setiap Daerah. Pemerintah Daerah termasuk Propinsi harus menyusun RPJP Daerah
  38. 38. 33PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU yang mengacu kepada RPJP Nasional dan memuat visi, misi dan kebijakan dalam rangka pembangunan Daerah yang harus sejalan dengan RPJPN Nasional. Oleh karena perencanaan pembangunan di daerah tidak bisa terlepas dari ketentuan yang digariskan oleh perencanaan pembangunan di tingkat Nasional. e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah Berdasarkan UU ini penyelenggaraan pemerintahan di daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembuatan serta diarahkan untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan daya saing masyarakat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik akan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan serta keistimewaan dan kekususan daerah-derah sehingga akan terciptanya ketahanan dalam semua aspek kehidupan bangsa di daerah pada khususnya.
  39. 39. BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN 34 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam kerangka penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya perlu diatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Dalam kerangka pengaturan perimbangan keuangan tersebut. Hal ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berrdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas. g. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan anggaran ditentukan bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan Anggaran ditentukan mekanisme penyusunan anggaran oleh semua Lembaga Pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi, yang disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. h. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015 Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai ketentuan yang harus diperdomanidalam rangka pemyusus RPJPM tingkat nasional dan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 2010 s/d 2015, yang harus sejalan dengan RPJPM Nasional, disesuaikan dengan masa pemerintahan daerah masing-masing.
  40. 40. 35PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU i. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai mekanisme pengendalian penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, oleh setiap jenjang birokrasi pemerintah, sehingga semua satuan / unit kerja dapat mencapai target dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. j. Peraturan Presiden No 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dalam ketentuan tersebut diatur tentang mekanisme yang harus dilakukan dalam kerangka menyusun Rancangan Awal RPJP Nasional disiapkan oleh Kementrian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mencakup pemikiran visioner untuk periode jangka panjang, tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.
  41. 41. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 36 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  42. 42. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU3 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  43. 43. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 38 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 11. UMUM Pembangunan daerah seyogianya mendatangkan kesejahteraan melalui distribusi hasil pembangunan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Oleh karena hal itu, kemampuan Pemerintah dalam menggali potensi daerah, baik potensi Sumber Kekayaan Alam maupun sumber daya manusia, menjadi penting mengingat akan menentukan model pembangunan yang akan dilakukan. Pemetaan potensi dan kebutuhan melalui inventarisasi data dan informasi daerah menjadi salah satu proses penting, khusunya dalam kaitan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan berupa perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), maupun tahunan (RKP) harus memuat desain, strategi, bahkan rencana aksi pembangunan daerah. Hal tersebut agar visi kepala daerah untuk menuntaskan pembangunan dapat tercapai dan terukur. 12. KONDISI KEHIDUPAN DINAMIS PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU Kondisi kehidupan dinamis Pembangunan Provinsi Bengkulu disusun berdasarkan aspek tinjauan Astagatra, yaitu sebagai berikut:
  44. 44. 39PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Aspek Alamiah (Trigatra): a. Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Bengkulu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki luas 32.365,6 km² dengan luas daratan Laut 12.335,2 km² dan luas daratan 20.030,4 km². Pada tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) , Bengkulu Provinsi Bengkulu yang semula terbagi dalam 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota telah berubah menjadi 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah perbatasn Propinsi Bengkulu dapat digambarkan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak pada 101 ̊ 01 – 103 ̊ 46 Bujur Timur sera 2 ̊ 16 – 3 ̊ 31 Lintang Selatan dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan, sepanjang Bukit Barisan yang merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan
  45. 45. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 40 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar ± 50 km. Dari kondisi geografis tersebut, di wilayah Provinsi Bengkulu, terdapat 7 pulau yaitu P. Enggano (terbesar), P. Satu, P. Dua, P. Merbau, P. Bangkai, P. Tikus dan P. Mega. Pulau Enggano merupakan pulau terluar dan relatif masih mengalami keterbatasan transportasi, dimana sampai dengan saat ini hanya sarana kapal laut sebagai satu-satunya alat transpotasi ke pulau tersebut. b. Keadaan dan Sumber Kekayaan Alam 1. Pertanian Tanaman Pangan Pendapatan daerah yang terbesar dengan produksi yang relatif terus meningkat setiap tahunnya. Setiap tahunnya, lahan produksi maupun luas panen meningkat lebih dari 20%. Pada tahun 2012, potensi lahan pertanian sebesar 1.447.229 Ha, luas pemanfaatan sebesar 1.037.460 Ha. Sedangkan lahan pertanian yang belum dimanfaatkan (terlantar) sebesar 409.769 Ha (28,3 %) produksi padi dari lahan pertanian tersebut sebanyak 543.034 ton, dan produksi palawija sebanyak 165.351 ton. Adapun lahan yang belum termanfaatkan terdiri dari rawa, lebak dan lahan kering. Adapun kabupaten dengan luas tanam dan luas panen pertanian tanaman pangan terbesar adalah di Kabupaten Bengkulu Utara serta Kabupaten Seluma dan Lebong. 2. Perkebunan PerkebunanjugamerupakansubsektorpenyumbangPDRBcukupbesarbagiPDRB ProvinsiBengkulu,komoditiunggulannyaadalahkelapasawit.Usahaperkebunan di Provinsi Bengkulu, sebagian diusahakan oleh perusahaan perkebunan swasta, dan sebagian lagi oleh perkebunan rakyat. Kawasan perkebunan besar kelapa sawit swasta, serta kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat baik yang telah bekerja sama dengan pabrik pengolahan maupun belum bekerjsama mencapai luas total 327.122 Ha dengan produksi 642.305 ton per tahun yang tersebar di masing-masing kabupaten dan kota. Sedangkan komoditas lain yang diusahakan adalah kopi, karet, kelapa, cengkeh, coklat, aren, lada, kayu manis, pinang, jahe,
  46. 46. 41PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU nilam, teh, dan tembakau. Usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu sebagian dilakukan oleh rumah tangga perkebunan rakyat, dan sebagian diusahakan oleh perkebunan swasta. Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan rumah tangga di Provinsi Bengkulu adalah tanaman karet, kelapa, kopi, kelapa sawit dan cokelat Disisi lain dengan meningkatnya upaya memperluas perkebunan baik oleh perusahaan swasta dan perkebunan milik rakyat, telah menyebabkan munculnya konfilk lahan yang berlarut –larut yang berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian dan perkebunan.. 3. Pertambangan dan Industri Kegiatan pertambangan meski tidak memilik peranan dalam PDRB terlalu besar, Provinsi Bengkulu memiliki cadangan sumber daya mineral yang cukup banyak meliputi pengelolaan usaha pertambangan yang ditetapkan dalam wilayah pertambangan (WP), terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN), sedangkan untuk potensi usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan baru bara. Selanjutnya pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batu bara, pasir besi, serta emas dan mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tambang batubara sendiri sudah di beberapa wilayah. Batu bara yang diproduksi pada umumnya ditujukan untuk pasar ekspor dengan produksi yang masih relatif kecil atau rata- rata kurang dari 80.000 ton per bulan. Kegiatan eksploitasi tambang batu bara berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, serta Seluma Disisi lain masih adanya eksplorasi batu bara disekitar muara sungai Bengkulu yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan aliran sungai karena masyarakat melakukan penggalian yang tidak terkontrol oleh pemerintah daerah. Sedangkan eksplorasi batubara berada di beberapa wilayah seperti Kecamatan Ketahun, Batik Nau, serta Lasi di Kabupaten
  47. 47. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 42 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Bengkulu Utara; Kecamatan Air Nipal, Karang Tinggi, serta Taba Penanjung di Kabupaten Bengkulu Tengah; Kecamatan Sukaraja, Seluma, serta Talo di Kabupaten Seluma; Kecamatan Kedurang di Bengkulu Selatan; dan Kecamatan Kaur Utara di Kabupaten Kaur. 4. Perikanan dan Kelautan Produksi kelautan Provinsi Bengkulu hingga saat ini baru untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hal ini mengingat upaya penangkap ikan laut baru dilaksanakan di wilayah pesisir pantai karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk merambah kawasan ZEE. Kegiatan perikanan laut di Provinsi Bengkulu, berlokasi di pantai barat pulau Sumatera yang menghadap laut Hindia yang mempunyai pantai sepanjang 525 km dengan luas laut teritorial sebesar 53.000 km2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas jarak 12-200 mil laut dari pantai dengan luas 685.000 Km2 sehingga mempunyai potensi produksi sumber daya perikanan laut sebsar 29.246 ton dengan nilai produksi Rp. 251.706.089.000,-. Usaha budi daya pengembangan perikanan air tawar (perikanan darat) di Provinsi Bengkulu, pada umumnya diusahakan melalui tambak, keramba, sawah dan perairan ul-num. Adapun luasnya mencapai 50.867,5 Ha yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Kepahyang, Rejang Lebong, serta Lebong. Luas kawasan yang digunakan untuk perikanan darat di KabupatenBengkuluUtaradanMuko-Mukomencapai14.106,25Ha,dandiKabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, serta Kaur adalah 19.545 Ha. Sedangkan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahyang, dan Lebong mencapai 10.000 Ha. c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk Penduduk Provinsi Bengkulu berjumlah 2.104.903 jiwa. pada tahun sebelumnya penduduk Provinsi Bengkulu mencapai 1.715.518 jiwa dan pada tahun 2009 mencapai 1.666.920 jiwa atau meningkat 2,88 persen. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu
  48. 48. 43PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU yag memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah 102, 103 dan 101. Sementara Muko-Muko sebesar 109. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 sebanyak 855.026 orang, dan tingkat pengangguran sebesar 3,61%. Profil Demografi Provinsi Bengkulu No Indikator Satuan 2010 2011 1. Jumlah Penduduk Jiwa (000) 1.715 1.742 2. Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2 87 87 3. Pertumbuhan Penduduk % 2,88 1,58 4. Rasio Jenis Kelamin % 105 105 5. Jumlah Rumah Tangga RT (000) 432,9 435,5 6. Rata-rata ART Jiwa/RT 3,95 4,00 Sumber : Provinsi Bengkulu dalam Angka 2012 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu (persen) No URAIAN 2009 2010 2011 1. TPAK 74,09 71,86 73,83 2. Bekerja terhadap Angkatan Kerja 94,69 95,41 97,63 3. TPT 5,31 4,59 2,37 4. Bekerja di Sektor Primer 64,51 59,14 53,33 5. Bekerja di Sektor Sekunder 7,31 7,01 8,21 6. Bekerja di Sektor Tersier 28,18 33,85 38,46 Sumber : Provinsi Bengkulu dalam Angka 2012 Aspek Sosial (Pancagatra): a. Ideologi Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi yang berlaku umum, yaitu Pancasila. b. Politik dan Pemerintahan Sejak diberlakukaanya otonomi daerah pada tahun 2001, telah terjadi pemekaran wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Sejak tahun 2008, Provinsi Bengkulu
  49. 49. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 44 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI terdiri dari 9 kabupaten da 1 Kota. Sedangkan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan, mengalami perubahan dari 59 kecamatan dan 1.152 desa/kelurahan, menjadi 126 kecamatan dan 1.524 desa/kelurahan pada tahun 2012. Di bidang politik, pada saat ini pemilihan umum anggota legislatif daerah se-Provinsi Bengkulu terpilih 295 anggota DPRD yang berasal dari berbagai partai politik. Dari jumlah tersebut, 13 persen merupakan anggota DPRD dengan jenis kelamin perempuan, sedangkan 87 persen merupakan anggota DPRD dengan jenis kelamin laki-laki. Sementara itu, di tingkat DPRD Provinsi Bengkulu terdapat 45 kursi yang diperebutkan oleh 21 partai politik, 9 kursi diantaranya diraih Partai Golkar (dominan), diikuti Partai Demokrat sebanyak 8 kursi, Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 kursi dan Partai Amanat Nasional sebanyak 5 kursi. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. 11 partai politik meraih kurang dari dua kursi dan lima partai politik lainnya tidak memperoleh kursi. Jumlah fraksi yang adda di DPRD Provinsi Bengkulu sebanyak 6 Fraksi ( terdiri dari 4 Fraksi Mandiri dan 2 Fraksi Gabungan), c. Ekonomi Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat diukur dengan melihat besaran produk domestik regional bruto (PDRB). Pada tahun 2011 PDRB atas dasar harga berlaku tercatrat Rp 21,2 trilyun meningkat dari Rp 18,7 trilyun pada tahun 2010. Meningkatnya besaran PDRB ini berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk yang diukur berdasarkan PDRB per kapita. Pada tahun 2009 pendapatn per kapita tercatat sebesar Rp 9,7 juta sedangkan pada tahun 2011 pendapatan per kapita tercatat sebesar Rp 12,1 juta. Sektor pertanian, perdagangan, hotal dan restoran serta sektor jasa-jasa lainnya adalah tiga sektor kunci dalam perekonomian Bengkulu (PDRB ADHB 2011) dengan peranan pada tahun 2011 masing-masing sebesar 40 persen, 19 persen, dan 16 persen. Perkembangan PDRB Provinsi Bengkulu
  50. 50. 45PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Sektor 2009 2010* 2011** 1. PDRB ADHB (Miliar rupiah) 16.385 18.650 21.150 2. PDRB ADHK (Milyar rupiah 7.860 8.336 8.869 3. Pertumbuhan Ekonomi 5,62 6,06 6,40 4. PDRB Perkapita ADHB (Ribu rupiah) 9.693 10.871 12.141 5. PDRB Perkapita ADHK (Ribu rupiah) 4.649 4.859 5.091 Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2012 Dalam RPJMD 2010-2015 Provinsi Bengkulu, indikator kinerja daerah di bidang ekonomi pada tahun 2010-2012 dijabarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2006-2009 Bidang Ekonomi No. Indikator Realisasi 2010 Target 2011 Realisasi 2011 Target 2012 Realisasi 2012 1 Pertumbuhan ekonomi (%) 6,10 6,2-6,4 6,40 6,4 -6,6 6,61 2 Pendapatan perkapita (Rp. juta) 10,87 11,14- 11,93 12,14 11,93- 12,72 13,68 3 Nilai Investasi PMDN dan PMA (Rp Milyar) 254,53 375,23- 412,76 663,27 412, 76- 454,04 1.126 4. Inflasi % 9,08 4,49-4,27 3,96 4,27- 4,06 4,61 Sumber: BPS Propinsi Bengkulu Pertumbuhan ekonomi realisasi selama kurun waktu tahun 2011 sebesar 6,40 dari target antara 6,2 -6,4. Sedangkan target pada tahun 2012 sebesar 6,64-6,6. d. Sosial Budaya Dalam rekapitulasi indikator kinerja daerah 2010-2012 bidang kesejahteraan rakyat pada RPJMD Bengkulu 2010-2015, terdapat beberapa indikator kesejahteraan
  51. 51. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 46 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI sosial yang mencerminkan kemajuan penduduk Bengkulu dalam angka kemiskinan, angka pengangguran dan Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PNKS), sebagai berikut: Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2006-2009 Bidang Kesejahteraan Sosial No. Indikator Realisasi 2010 Target 2011 Realisasi 2011 Target 2012 Realisasi 2012 1 Angka kemiskinan 18,30 17,83- 16,92 17,5 16,92-16,00 17,51(Sept 2012) 2 Angka Pengangguran (%) 4,59 3,82- 3,42 2,37 3,42-3,01 3,61 (Agt 2012) 3 Jumlah penyandang maslah kesejahteraan sosial (PNKS) (orang) 5.426 29.420- 27.949 3.812 27.949- 26.551 3.812 Sumber: BPS Propinsi Bengkulu Angka kemiskinan pada tahun 2011 direalisasikan sebesar 17, 5 dari target 17,83 – 16,92. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2011 direalisasi sebesar 2,37 % dari target 3,82 – 3,42 Selanjutnmya dalam rekapitulasi indikator kinerja daerah 2010-2012 bidang prioritas sumber daya manusia pada RPJMD Bengkulu 2010-2015, terdapat beberapa indikator yang mencerminkan kemajuan penduduk Bengkulu dalam bidang Indeks pembangunan manusia, angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka harapan hidup dan angka kematian bayi, sebagai berikut:
  52. 52. 47PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2010-202012 Bidang SUMBER DAYA MANUSIA No. Indikator Realisasi 2010 Target 2011 Realisasi 2011 Target 2012 Realisasi 2012 1 Indeks pembangunan manusia (IPM) 72,90 73,53- 74,00 73,40 74,00- 74,47 73,92 2 Angka rata-ta rata lama sekolah (thn) 8,25 8,16-8,20 8,33 8,20-8,24 8,20 (TW III) 3 Angka melek huruf (%) 95,30 96,70- 97,17 95,13 97,17- 97,63 95,30 (TW II) 4 Angka harapan hidup (tahun) 69,9 72,0-72,7 72,0 72,7-73,4 72,7 (TWII) 5 Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran) 36 31-29 31 29-27 29 (TW II) Sumber: BPS Propinsi Bengkulu Dalam tabel di atas, dapat terlihat bahwa ipm tahun 2010 meningkat pada tahun 2012, sedangkan angka rata-rata lama sekolah mengalamipeningkatan dari tahun 2010 ketahun2011 sebesar 0,08. Kemudian,angka melek huruf mengalami penurunan yang dapat direalisasikan pada tahun 2011 sebesar 95,13, angka harapan hidup dari 69,9 meningkatmenjadi 72,0. Selanjutnya Angka kematian bayi mengalami penurunan sebesar 5 per 1000 kelahiran Untuk kebudayaan, penduduk Provinsi Bengkulu sebagian besar berbudaya Melayu, dengan titik berat kepada tradisi Ninik Mamak yang berorientasi kepada tradisi Minang. Sebagian besar penduduk Bengkulu masih bertradisi Matrilineal dengan garis keturunan ibu sebagai garis keturuanan. e. Pertahanan Keamanan Kondisi pertahanan di Propinsi Bengkulu, secara umum berada dalam situasi kondusif dan belum ada hal-hal yang menonjol dibidang pertahanan, yang didukung oleh peran serta masyarakat Provinsi Bengkulu. Kekuatan aparat pertahanan di Provinsi BenguluterdiridariTNIADyaituKorem041/GamasdanKodim.KeberadaanKorem041/
  53. 53. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 48 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Gamas dan jajaranya, cukup mendukung terwujudnya wilayah pertahanan di Provinsi Bengkulu. Adapun tugas pokok dari Korem 041/Gamas adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan kekuatan, penggelaran kekuatan, pembinaan etorial, menyiapkan wilayah pertahanan dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam II / Sriwijaya. Selain aparat TNI AD, terdapat satuan TNI lainnya yaitu Pangkalan TNI AL (Lanal) Bengkulu, yang bertugas menjalankan tugas pertahanan matra laut. Ancaman dan permasalahan yang dihadapi oleh Lanal Bengkulu berkitan dengan tugas pertahanan tersebut diantaranya pendangkalan di alur pelabuhan Bengkulu, cuaca di laut yang sulit untuk di prediksi perubahannya, kerawanan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, masih adanya perselisihan antar nelayan, masih adanya penangkapan ikan dengan bom laut & trawl mini dan adanya pelintasan dan transit imigran gelap tujuan Australia. Dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, secara umum situasi dalam keadaan kondusif dan dapat sepenuhnya mendukung proses Pembangunan Daerah provinsi Bengkulu. Adapun permasalahan dibidang keamanan, terutama menyangkut pelanggaran hukum, pada umumnya masih diwarnai oleh kejahatan konvensional seperti kecelakaan lalu lintas jalan dan kriminalitas. Selama periode semester I tahun 2013 kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 370 kasus (korban jiwa 123 orang), yang dominandiakibatkanolehfaktormanusia(pengemudi).Sedangkandibidangkriminalitas (kejahatan konvensional) selama semester I tahun 2013 terjadi sebanyak 2.187 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut didominasi oleh kejahatan pencurian, pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan penipuan, yang kebanyakan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan kejahatan Trans Nasional / Lintas Negara terjadi sebanyak 67 kasus (paling banyak kasus Narkoba) dan kejahatan yang berkaitan dengan hak sesorang sebanyak 32 kasus(yang didominasi kejahatan terhadap anak-anak). Dari data diatas dibandingkan dengan kasus kejahatan yang terjada pada periode semester II tahun 2012 , maka terdapat kenaikan kasus kejahatan pada semester I tahun 2013. Disamping itu permasalahan lainnya yang dirasakan cukup menonjol terjadi di
  54. 54. 49PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU wilayah Polda Bengkulu, adalah persoalan konflik perbatasan yang melibatkan 2 (dua) pemerintah daerah yaitu wilayah Pemda Lebong dan wilayah Pemda bengkulu Utara, dimana masih terdapat perebutan wilayah perbatasan ke dua Pemda tersebut2. Hal ini sangat berpengaruh kepada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menjelang Pemilu 2014, yang akan menyangkut pendataan domisili dari penduduk yang akan menjalankan hak-hak politiknya. Sedangkan konflik lahan terutama terjadi karena adanya persoalan kepemilikan lahan anatara perusahaan perkebunan swasta dan masyarakat di sekitar perkebunan tersebut, dengan melakukan penggarapan lahan. 13. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu berdasarkan atas prioritas pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Bengukulu 2010-2015 dan 11+3 (sebelas dan tiga) prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN 2010-2014 yang kemudian akan dibahas pada bab analisa pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu. Berikut adalah prioritas pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2011-2015: a. Perekonomian rakyat dan iklim invstasi b. Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana) c. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan d. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan e. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum, perhubungan, energi, dan kominfo) f. Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana g. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi tekonologi h. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka dalam RKPD 2013, ditetapkan prioritas, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Bengkulu sebagai berikut: 2 Pemprov Bengkulu,2011. Peraturan DaerahProvinsi Bengkulu No 4 Tahun 2011 Tentang RPJPMD Provinsi Bengkulu 2010- 2015. Pemprov. Bengkulu
  55. 55. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 50 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  56. 56. 51PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  57. 57. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 52 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  58. 58. 53PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  59. 59. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 54 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  60. 60. 55PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  61. 61. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 56 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  62. 62. 57PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  63. 63. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 58 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  64. 64. 59PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  65. 65. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 60 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  66. 66. 61PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  67. 67. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 62 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 14. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai pemenuhan prioritas pembangunan daerah dan nasional adalah sebagai berikut : a. Bidang Perekonomian Rakyat dan Iklim Investasi 1.) Masih rendahnya produktivitas daya saing produk-produk pertanian dan perdagangan; 2.) Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer terutama pertanian; 3.) Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikro dan kecil; 4.) Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir; 5.) Prosedur perizinan dan regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif; 6.) Masih belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
  68. 68. 63PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU b. Bidang Sumber Daya Manusia 1.) Struktur penduduk didominasi oleh usia muda akibat dari tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian penduduk sehingga tingkat ketergantungan cukup tinggi; 2.) Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal; 3.) Masih rendahnya mutu pendidikan; 4.) Kurangnya tenaga kesehatan baik tenaga medis, dokter maupun dokter spesialis; 5.) Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah. c. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulanan Kemiskinan 1.) Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi; 2.) Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan, antar masyarakat dan antar wilayah; 3.) Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten; 4.) Kabupaten/kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan program- program pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengingkatan kesejahteraan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). d. Bidang Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.) Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian masih cukup rendah; 2.) Penggunaan teknologi pertanian belum optimal; 3.) Masih rendahnya teknologi, sarana dan prasarana perikanan tangkap; 4.) Kurangnya modal kerja dan belum profesionalnya manajemen pengelolaan perikanan darat; 5.) Perlu adanya dukungan infrastruktur terutama jalan untuk memperlancar distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian; 6.) Perlunya dilakukan reformulasi ulang terhadap kebutuhan jumlah dan kompetensi penyuluh.
  69. 69. BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 64 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI e. Bidang infrastruktur Dasar 1.) Perlunya kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi optimal; 2.) Kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang dan mengalami kerusakan; 3.) Masih belum optimal pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasaran yang sudah ada; 4.) Masih terbatasnya diversifikasi energi dan pemanfaatan energi alternatif; 5.) Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah. f. Bidang Sumber Kekayaan Alam, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. 1.) Kapasitas pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dan lingkungan hidup masih belum optimal; 2.) Masih kurangnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 3.) Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya mineral dan tambang; 4.) Terbatasnya penggunaan ruang akibat adanya limitasi fisik berupa kawasan lindung; 5.) Masih belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan; 6.) Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam. h. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. 1.) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi; 2.) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan promosi wisata belum optimal; 3.) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya; 4.) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan
  70. 70. 65PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU rumah tangga; 5.) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan tekonologi tepat guna pada usaha mikro dan kecil. i. Bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum. 1.) Pelayanan publik masih belum optimal; 2.) Belum optimalnya pembangunan “capacity building” institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien; 3.) Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus-kasus pelanggaraan asusila, narkoba maupun korupsi; 4.) Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 5.) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah; 6.) Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur negara dalam melaksanakan pembangunan daerah; 7.) Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan daerah; 8.) Masih banyaknya potensi dan aturan-aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dari permasalahan-permasalahan tersebut kemudian disusun isu-isu strategis daerah dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah, kemampuan sumber daya aparatur pelaksana, pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah, dampak yang ditimbulkannya terhadap publik, daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dilaksanakan.
  71. 71. BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 66 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  72. 72. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU 4 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  73. 73. BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 68 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 15. UMUM Kemajuan setiap daerah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari luar atau eksternal, maupun yang berasal dari dalam atau faktor internal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara simultan atas individu terhadap kebijakan dan strategi yang dilakukan/diambil oleh stakeholders pada Pembangunan ekonomi nasional di Provinsi Bengkulu, guna keberhasilan otonomi daerah dalam rangka ketahanan nasional. Apabila faktor tersebut berdampak negatif terhadap pembangunan, harus diantisipasi dengan kebijakan yang akan meminimalkan pengaruh disamping mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan apabila faktor tersebut berimplikasi positif terhadap pembangunan, harus disikapi dengan memanfaatkannya secara maksimal untuk mensukseskan otonomi daerah sebagai pengejawantahan demokratisasi politik dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan partisipasi masyarakat dan menghasilkan akuntabilitas pada kinerjanya. Faktor penentu dari keberhasilan tersebut terletak pada tata kelola pemeirntahan yang baik, terutama dari sisi kepemimpinan daerahnya. Kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah otonomi juga memegang peranan penting dalam mempercepat proses pendewasaan daerah dalam berotonomi. Bahwa setiap
  74. 74. 69PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU daerah mempunyai kondisi dan permasalahan yang unik, adalah keniscayaan dari suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang begitu luas dengan budaya, suku bangsa, dan karakter geografis yang berbeda. Situasi global begitu cepat berubah menciptakan borderless region yang saling bergantungan, juga membuat daerah harus selalu memperhatikan implikasinya terhadap daerah tersebut, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemampuan kepemimpinan daerah melihat lingkungan strategi global merupakan kunci dalam menentukan grand strategy pembangunan nasional. RPJP tahun 2005-2025 Provinsi Bengkulu merupakan hasil dari suatu proses pemikiran yang jauh ke depan tentang arah pembangunan nasional daerah, dengan memperhatikan peranan otonom daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab. 16. PENGARUH INTERNAL Faktor pengaruh internal terdiri dari faktor tata kelola pemerintahan daerah dan birokrasi, faktor infrastruktur daerah, faktor sosial budaya, faktor Sumber Kekayaan Alam, dan faktor pertahanan keamanan.
  75. 75. BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 70 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI a. Faktor Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Birokrasi Pertumbuhan ekonomi daerah harus benar-benar merepresentasikan indikator keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka pertumbuhan ekonomi lokal harus dibangun secara sadar, penuh komitmen, konsistensi, dan berkesinambungan antara berbagai komponen utama daerah otonom, yang tidak lain adalah pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat daerah itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar atau esensi orientasi, mengapa daerah-daerah otonom di seluruh penjuru nusantara berlomba-lomba untuk mendorong pertumbuhan. Seiring dengan perkembangan desentralisasi di Indonesia yang diamanatkan oleh UU No 22 tahun 1999 dan telah disempurnakan melalui UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan daerah saat ini tidak lepas dari konsep good lokal governance atau tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dalam kaitannya dengan aktor atau komponen utama daerah otonom, berbagai literature dan studi tentang pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah menyebut peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat daerah sama dominannya satu sama lain. Sinergisme hubungan ketiganya akan menciptakan iklim ekonomi yang positif bagi Provinsi Bengkulu. Sinergisitas ini berkaitan erat dengan keterpaduan peran ketiganya. Dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik, masing-masing pihak dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran tertentu3 . Dunia usaha memiliki peran di antaranya yaitu menciptakan nilai tambah keunggulan komparatif yang tersedia; menciptakan beragam usaha, inovasi produk, dan lapangan kerja; menciptakan pendapatan daerah; dan menumbuhkan ekonomi lokal berkelanjutan. Adapun peran yang dimiliki masyarakat, diantaranya yaitu: menggerakan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk berpartisapasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik; memfasilitasi interaksi dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik; dan menumbuhkan budaya baru yang berorientasi pada peningkatan nilai- nilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dianut. Sehubungan dengan peran dunia 3 Faozan, Haris. 2010. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan pertumbuhan ekonomi local yang Menim- bulkan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Administrai VolumeVII/No.4/Desember 2010.
  76. 76. 71PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU usaha dan masyarakat tersebut, maka pemerintahan daerah memiliki berbagai peran strategis dalam membangun sinergisitas tripartite sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaannya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah. Konsekuensi atas peran strategis yang dimiliki pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintahan Provinsi Bengkulu, maka pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut untuk dapat melakukan berbagai hal sangat mendasar guna tercapainya sinergisitas tripartit tersebut, di antaranya yaitu: 1.) Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu mengatur secara handal eksistensi peran dunia usaha dan masyarakat. 2.) Kebijakan Pemerintah provinsi Bengkulu dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan peran dunia usaha dan masyarakat. 3.) Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada dunia usaha dan masyarakat selaku customer. 4.) Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu melakukan perubahan, sejalan dengantuntutanyangdikehendakiolehduniausahadanmasyarakatselakucustomer. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan
  77. 77. BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 72 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI bahwa jika Pemerintah provinsi Bengkulu dapat menciptakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang mampu mengakomodasi kepentingan dunia usaha dan masyarakat, maka pintu Pembangunan Provinsi Bengkulu semakin terbuka lebar. Peran pengungkit (leveraging role) Pemerintah provinsi Bengkulu ini lah yang harus digarisbawahi dan diperhatikan. Dalam kajiannya, The Asia Foundation & B-Trust sebagaimana dikutip Haris (2010), mengidentifikasi beragam masalah yang dikeluhkan oleh pelaku usaha berkaitan dengan proses perijinan, yaitu: Biaya Perijinan. Biaya perijinan berkaitan dengan biaya yang cukup membebankan khusunya bagi pelaku usaha kecil. Pembebanan biaya ini juga semakin besar karena pungutan liar yang belum dapat dikendalikan oleh Pemerintah. Selain itu, transparansi biaya juga menjadi aspek yang relative dipertanyakan oleh banyak pelaku usaha. 1.) Waktu. Proses yang berbelit menyebabkan waktu yang diperlukan untuk mengurus perijinan relative lama, tidak ada kepastian waktu kapan ijin akan diselesaikan, dan lamanya waktu proses perijinan 2.) Persyaratan. Seringkali persyaratan yang sama dan diminta berulang-ulang untuk berbagai jenis ijin, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk diperoleh dan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga terdapat beberapa persyaratan yang sulit dipenuhi khususnya oleh pengusaha kecil. tergantung pada pola birokrasi setempat. Permasalahan tersebut jika tidak ditangani akan menciptakan iklim usaha dan investasi daerah yang buruk. Pada kesudahannya, hal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah akibat terjadinya penyumbatan pada pos-pos ekonomi potensial daerah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu seharusnya mampu melahirkan keijakan-kebijakan yang menjadi solusi bagi permasalahan hubungan dengan dunia usaha. Beberapa kebijakan tata kelola pemerintahan daerah dan birokrasi yang seharusnya menjadi focus adalah menciptakan organisasi birokrasi pemerintah daerah yang efektif baik dalam hal struktur maupun aparatur, membangun sistem perizinan satu pintu, mengesahkan perda transparansi, dan mengupayakan pelaporan yang handal dengan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
  78. 78. 73PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU b. Faktor Infrastruktur Daerah Dalam meningkatkan perkembangan indikator sosial dan indikator ekonomi wilayah, prasarana (infrastruktur) umum merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Setiap aspek kehidupan sosial maupun ekonomi mempunyai prasarana sendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, dalam mengsukseskan pembangunansetiaplembagasosialdansektorkehidupanekonomiharusmemperhatikan infrastrukturnya. Berdasarkan pengalaman yang ada pembangunan sering terjadi tidak efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan daerah, serta penyimpangan bersifat teknis maupun non-teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial yang tidak sedikit. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan berbagai sektor infrastruktur antara lain sektor transportasi, sektor energi dan ketanaga listrikan, sektor telekomunikasi, sektor sumber air bersih, sektor perumahan atau permukiman, sektor sumber daya air, dan beberapa sektor lainnya. Kesemua sektor tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)4 , masing- masing sektor infrastruktur memiliki fungsi yang vital bagi pembangunan wilayah. Sektor Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Infrastruktur transportasi mencakup transportasi jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut dan udara. Pada umumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan nasional. Di sisi lain transportasi juga berkembang sebagai industri jasa. Pembangunan transportasi, diarahkan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera dan sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. 4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2008. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah- an dan pembangunan Daerah: Infrastruktur dan pembangunan Daerah.
  79. 79. BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 74 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Sektor energi memiliki peran bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan Provinsi Bengkulu, karena energi merupakan input utama bagi kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk itu, diperlukan jaminan keamanan pasokan energi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut serta memberikan akses energi terhadap masyarakat luas. Sektor Telekomunikasi memiliki peran untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus daya saing bangsa tersebut. Kemampuan yang sama juga mutlak dimiliki setiap daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan akses informasi terutama infrastruktur telekomunikasi sangat esensial untuk membuka keterisolasian suatu daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi daerah tersebut. Sektor airbersih/minummempunyaifungsidanperanMeningkatkancakupanpelayanan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Sektor Perumahan dan permukiman mempunyai fungsi dan peran dalam menyediakan hunian sewa dan milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fungsi dan peran lain adalah meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Sektor Sumber Daya Air memiliki keterkaitandenganpembangunansektor-sektorlainnya,sepertipembangunanpertanian, perkebunan, pengendalian banjir, penyediaan air baku perkotaan dan industri, serta pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang semuanya akan mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Seluruh sektor infrastruktur tersebut harus dapat tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Tanpa ketersediaan seluruh infrastruktur tersebut, pembangunan Provinsi Bengkulu akan terhambat dan tidak berjalan sesuai dengan target capaian Pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. c. Faktor Sosial Budaya Faktor ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu adalah kondisi faktor sosial budaya pada masyarakat Provini Bengkulu. Faktor sosial budaya ini meliputi tingkat pendidikan masyarakat, interaksi sosial masyarakat, background sosial masyarakat, partisipasi masyarakat. Dalam kajian
  80. 80. 75PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU sosiologi pembangunan, faktor sosial ini sering kali digambarkan dengan modal sosial. Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai investasiuntukmendapatkansumberdayabarudalammasyarakat.Olehkarenaitumodal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakan keberamaan , mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan, untuk mencapai kemajuan bersama.5 Beberapa unsur yang membangun modal sosial adalah participation in a network, reciprocity atau saling tukar kebaikan antarindividu, trust atau kepercayaan yang terbangun antarindividu masyarakat,social norms atau norma sosial yang terbangun di masyarakat, values atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan proactive action atau tindakan pro aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan provinsi Bengkulu. Keseluruhan unsur dalam modal sosial tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat Provinsi Bengkulu serta informasi yang berkembang diantara mayarakat. Semakin tinggi background education masyarakat Bengkulu, maka semakin terbangun modal sosial masyarakat. Terbangunnya modal sosial ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong pembangunan nasional di provinsi Bengkulu. d. Faktor Sumber Kekayaan Alam Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pembangunan nasional Provinsi Bengkulu adalah Kekayaan Alam yang dimiliki suatu daerah. Kekayaan alam merupakan given factor dari Tuhan. Dengan demikian, tidak semua wilayah memiliki kekayaan alam dengan jumlah, jenis, dan kualitas yang sama. Meskipun demikian, keberadaan kekayaan alam menjadi faktor yang mampu meningkatkan pergerakan ekonomi daerah tersebut. Meskipun bukan faktor tunggal, namun kekayaan alam berkontribusi cukup signifikan. Sebagian besar provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi 5 Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Jurnal Pengembangan Humaniora/Vol.12/1 April 2012
  81. 81. BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 76 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Pendapatan Asli Daerah yang besar biasanya memiliki kekayaan alam yang besar dan dimanfaatkan secara baik. Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Potensi pertanian dan perkebunan menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakatnya, sekaligus memiliki kontribusi besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi. Dengan mengetahui potensi kekayaan alam yang dimiliki, seharusnya Pemerintah Provinsi Bengkulu mampu memanfaatkan dengan menciptakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ada. e. Faktor Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Pembangunan pertahanan dan keamanan di Provinsi Bengkulu merupakan bagian integral dari pembangunan Provinsi Bengkulu itu sendiri. Berhasilnya Pembangunan Provinsi Bengkulu akan meningkatkan ketahanan wilayah dan selanjutnya ketahanan wilayah yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan yang sudah dicapai. Upaya pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan setempat. Hal-hal yang langsung dapat mengganggu jalannya Pembangunan Daerah, adalah gangguan keamanan dari dalam provinsi seperti tindak kriminal dan kejahatan yang tinggi dan aksi-aksi separatisme dari kelompok-kelompok masyarakat. Bentuk kejahatan dan kriminalitas yang biasanya terjadi di daerah pun cukup banyak, antara lain pencurian, penodongan, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan pembalakan hutan yang dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang. Tindakan-tindakan ini dapat menimbulkan instabilitas keamanan di dalam wilayah provinsi Bengkulu. Kesudahannya, instabilita keamanan akan berdampak buruk bagi iklim investasi karena tingginya resiko yang akan diterima investor akibat kejahatan dan kriminalitas yang tidak terkendali. Semakin Pemerintah Provinsi Bengkulu mampu mengendalikan dan meminimalisasi tindakan kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di wilayahnya, maka hal

×