Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015

on

  • 1,811 views

Musrenbang RKPD 2015 Kabupaten Kotabaru di Grand Surya Hotel-Kotabaru, 10 Maret 2014

Musrenbang RKPD 2015 Kabupaten Kotabaru di Grand Surya Hotel-Kotabaru, 10 Maret 2014

Statistics

Views

Total Views
1,811
Views on SlideShare
1,811
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
65
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015 Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015 Presentation Transcript

  • dadang-solihin.blogspot.com 2
  • dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 44
  • Materi • • • • • • • • Rancangan Tema RKP 2015 Pertimbangan Penyusunan Tema RKP 2015 Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan APBD Upaya Peningkatan Kualitas RKP Landasan Hukum RKP 2015 Arah Kebijakan Pembangunan Prioritas Pembangunan Isu Strategis dadang-solihin.blogspot.com 5
  • Rancangan Tema RKP 2015 MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL dadang-solihin.blogspot.com 6
  • Pertimbangan Penyusunan Tema RKP 2015 1. Reformasi pembangunan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. 2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap). 3. RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan APBD 1. Penajaman sasaran dan indikator kinerja; 2. Optimalisasi belanja modal pada sektor-sektor strategis untuk mendorong investasi sektor riil; 3. Peningkatan sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan Kementerian/Lembaga; 4. Peningkatan pemantauan untuk menghilangkan sumbatansumbatan dalam implementasi program/kegiatan; serta 5. Peningkatan akuntabilitas belanja pemerintah daerah. dadang-solihin.blogspot.com 8
  • Upaya Peningkatan Kualitas RKP 1. Kesepakatan-kesepakatan dalam Musrenbangnas merupakan sinergi antara prioritas nasional dan kebutuhan-kebutuhan provinsi dalam berbagai sektor. 2. Perencanaan yang baik akan ditentukan oleh kualitas perencana dan komunikasi yang baik antar perencana. 3. Perlu perkuatan kelembagaan perencanaan di tingkat daerah. 4. Basis data yang akurat dan terkini dijadikan dasar perencanaan pembangunan khususnya data-data yang mencerminkan kondisi manusia Indonesia. Telah disusun Buku Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035 yang akan menjadi informasi yang penting bagi perencanaan pembangunan ke depan; serta 5. Bappenas berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan kualitas proses perencanaan dan produk RKP. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • Landasan Hukum RKP 2015 • RKP Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun terakhir RPJMN 2010-2014 yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. • Sementara itu, RPJMN Tahun 20152019 sebagai basis penyusunan RKP 2015 belum tersusun. Kondisi ini telah diantisipasi dalam UU no. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025. • • Dengan demikian, kevakuman hukum terhindari. dadang-solihin.blogspot.com 10
  • Landasan Hukum RKP 2015 UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 Pasal 5 Ayat (1): Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. Ayat (2): RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. PENJELASAN Ayat (1): Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Ayat (2): Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). dadang-solihin.blogspot.com 11
  • Landasan Hukum RKP 2015 • Sesuai UU 25/2004 tentang SPPN pasal 4, RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif • Sesuai dengan UU 17/2003 tentang KN pasal 12 ayat 2, RKP merupakan pedoman penyusunan RAPBN • Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan (Pasal 7, PP 90/2010 tentang RKAKL) (Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Bapak Presiden RI Nomor 0028/M.PPN/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk RKP 2015) dadang-solihin.blogspot.com 12
  • Koridor Tema RKP 2015 1. RPJMN 2015-2019 merupakan bagian dari RPJPN 2005-2025 2. RPJPN dibagi dalam 9 (sembilan) Bidang Pembangunan 3. RKP 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN 3 dan merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP 2014. Dengan demikian isu strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan pada RKP 2015. 4. Tema disusun berdasarkan: – Tantangan – Keberlanjutan – Mandat RPJP 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan pembangunan periode RPJMN 2015-2019 5. Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 13
  • Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 Substansi RKP 2015 disusun dengan merujuk pada temapembangunan RPJMN 20152019 (RPJMN 3) RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019) RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekan-kan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang ber-basis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek dadang-solihin.blogspot.com Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. 14
  • Tantangan Pembangunan - Eksternal • Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan pengurangan stimulus moneter (tapering off) serta perekonomian Eropa secara perlahan lepas dari krisis, akan mengakibatkan: – Arus modal asing berbalik ke negara maju; – Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan. • Melepaskan Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah (Middle-income trap). • Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community) akan mulai pada tahun 2015 dadang-solihin.blogspot.com 15
  • Tantangan Pembangunan - Internal • Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan terhadap gejolak global. – struktur industri manufaktur masih dangkal – ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan setengah jadi masih tinggi • • • Iklim usaha dan investasi, serta kepastian hukum masih belum optimal dalam memberikan kemudahan dan kepastian investasi. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, demikian juga, kesenjangan antar wilayah juga masih tinggi. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • Arah Kebijakan Pembangunan Secara garis besar arah pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut: a) Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis SDA, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. b) Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap). c) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek. dadang-solihin.blogspot.com 17
  • Prioritas Pembangunan • Berdasarkan arah kebijakan RKP 2015 di atas, diidentifikasi isu-isu strategis untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan RPJPN 2005-2025, yaitu bidang pembangunan: 1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Sarana dan Prasarana 4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Politik 7. Pertahanan dan Keamanan 8. Hukum dan Aparatur 9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang • Selanjutnya, Prioritas Pembangunan akan disusun untuk merespon isuisu strategis yang teridentifikasi. dadang-solihin.blogspot.com 18
  • Isu Strategis No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bidang Isu Strategis Pembangunan Sosial Budaya dan a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply) Kehidupan Beragama b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi c. Pengendalian Jumlah Penduduk d. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan e. Optimalisasi Anggaran Pendidikan Ekonomi a. Transformasi Struktur Industri b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Sarana dan a. Perkuatan Sistem Logistik Nasional Prasarana b. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional c. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi d. Penataan Perumahan / Permukiman e. Pembangunan transportasi massal perkotaan. Pengelolaan SDA dan a. Perkuatan Ketahanan Pangan Lingkungan Hidup b. Peningkatan Ketahanan Energi Perkuatan kapasitas IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Konsolidasi Demokrasi Politik Pertahanan dan Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Keamanan Pertahanan Hukum dan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang dadang-solihin.blogspot.com 19
  • dadang-solihin.blogspot.com 20