Drs. H. Dadang Solihin, MA Semiloka DPRD Kabupaten Bekasi Bandung, 2 4 Mei 2007 Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Materi Semiloka Pendahuluan Tujuan Hirarki Perencanaan dan Penganggaran Proses Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan Penyusunan dan Penetapan RPJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD Penyusunan dan Penetapan RKPD Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD Anggaran Kinerja Pengukuran Kinerja

Pendahuluan

Tujuan

Hirarki Perencanaan dan Penganggaran

Proses Perencanaan

Ruang Lingkup Perencanaan

Penyusunan dan Penetapan RPJPD

Penyusunan dan Penetapan RPJMD

Penyusunan dan Penetapan RKPD

Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah

Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD

Anggaran Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pendahuluan Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran ( budget entity ).

Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran ( budget entity ).

Tujuan Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada : terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional. mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada :

terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan,

dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,

tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional.

mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hirarki Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan

Proses Perencanaan Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D.

Ruang Lingkup Perencanaan Sumber : UU25/2004 Penetapan Dokumen Penetapan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) UU (Ps. 13 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) DAERAH NASIONAL

Penyusunan dan Penetapan R PJP D dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda B ahan Rancangan RPJP M elibatkan Masyarakat oleh Bappeda oleh DPRD

B ahan Rancangan RPJP

M elibatkan Masyarakat

Penyusunan dan Penetapan R PJM D dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah Kepala Daerah dilantik Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD SKPD Menyusun Renstra SKPD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Visi, Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Program SKPD

Visi,Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Penyusunan dan Penetapan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota Sinkronisasi Program SKPD Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat Harmonisasi Dekon dan TP (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

Prioritas Pembangunan

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Program SKPD

Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif

Sinkronisasi Program SKPD

Harmonisasi Dekon dan TP

Harmonisasi Dekon dan TP

Sinkronisasi Program KL/SKPD

Harmonisasi Dekon dan TP

Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah PEMDA (EKSEKUTIF) KEBIJAKAN UMUM APBD PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Rancangan Awal RKPD DPRD (LEGISLATIF) MONITORING & EVALUASI (MONEV) R / APBD Tahun Anggaran yang Direncanakan RKA SKPD (TAHUN BERIKUTNYA) EVALUASI TAHUNAN 1. Analisis Kebijakan Nasional 2. Analisis Ekonomi Daerah 3. Proyeksi Estimasi Pendapatan 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey Penjaringan Aspirasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5 MUSRENBANG MUSRENBANGDES / MUSRENBANGKEL MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN / KOTA IMPLEMENTASI PROGRAM (TAHUN BERJALAN) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD (TAHUN BERJALAN) RKA-SKPD Rancangan Akhir RKPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DOKUMEN PELAKSANAAN APBD RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS RENJA SKPD-1 RENJA SKPD-2 RENJA SKPD-3 RENJA SKPD-4 RENJA SKPD-5 RANCANGAN AWAL RENJA SKPD RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD

Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, dan UU 33/2004) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPERDA APBD Tim Anggaran Pemda RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun RKP RPJM Nota Kesepakatan Pimpinan DPRD Dengan KDH

Anggaran Kinerja Anggaran dalam Rupiah Penyediaan Pelayanan Setara

Apa i tu Anggaran Kinerja Identifikasi output dan outcome yang akan dihasilkan oleh suatu program dan pelayanan Menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang akan dicapai Nilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis ( Value for money )

Identifikasi output dan outcome yang akan dihasilkan oleh suatu program dan pelayanan

Menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang akan dicapai

Nilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis ( Value for money )

Apa y ang D imaksud d engan Kinerja? PP 58/2005, Ps 1 (35) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

P erubahan S ubstansial Sistim Anggaran Indonesia Kerangka Penganggaran Jangka Menengah; Sistem Anggaran Terpadu ( unified budget ); Sistem Klasifikasi Anggaran menurut Unit Organisasi, Fungsi, Sub-Fungsi, Program, dan Kegiatan; dan Anggaran Berbasis Kinerja. Kinerja diukur atas jumlah uang yang dikeluarkan Kinerja tidak diukur atas keluaran suatu kegiatan Tidak ada indikasi bahwa output telah tercapai Anggaran secara incremental tidak pernah di-reevaluasi UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara Sistem Tradisional

Kerangka Penganggaran Jangka Menengah;

Sistem Anggaran Terpadu ( unified budget );

Sistem Klasifikasi Anggaran menurut Unit Organisasi, Fungsi, Sub-Fungsi, Program, dan Kegiatan; dan

Anggaran Berbasis Kinerja.

Kinerja diukur atas jumlah uang yang dikeluarkan

Kinerja tidak diukur atas keluaran suatu kegiatan

Tidak ada indikasi bahwa output telah tercapai

Anggaran secara incremental tidak pernah di-reevaluasi

Elemen-elemen Anggaran Kinerja Visi Misi Tujuan Sasaran Program Kegiatan

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Program

Kegiatan

Hirarki Perencanaan Strategis Unit Kerja MISI TUJUAN 2 TUJUAN 1 Sasaran 1b Sasaran 1a Sasaran 2a Sasaran 2b Program 2b.1 Program 2b.2 Program 1a.2 Program 1a.1 Kegiatan 1a.1.1 Kegiatan 1a.2.1 Kegiatan 2b.1.3 Kegiatan 2b.1.2 Kegiatan 2b.1.1 Kegiatan 2b.2.1 Kegiatan 1a.1.2 Kegiatan 1a.1.3 Kegiatan 1a.2.2 VISI

Visi Mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam jangka panjang Memberi arah dan fokus yang jelas agar organisasi dapat eksis, antisipatif dan inovatif Mudah diingat, ringkas dan sederhana Sebaiknya hanya di tingkat Kabupaten/Kota

Mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam jangka panjang

Memberi arah dan fokus yang jelas agar organisasi dapat eksis, antisipatif dan inovatif

Mudah diingat, ringkas dan sederhana

Sebaiknya hanya di tingkat Kabupaten/Kota

Misi Menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai Visi akan dicapai melalui beberapa misi Mendukung pernyataan visi Menjelaskan tujuan organisasi Idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan

Menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai

Visi akan dicapai melalui beberapa misi

Mendukung pernyataan visi

Menjelaskan tujuan organisasi

Idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan

Tujuan Tujuan Mendukung Pencapaian Misi Menggambarkan arah yang jelas Menantang serta Realistik Sasaran Bagaimana mencapai tujuan Program Sekumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran Kegiatan Tindakan/langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mencapai program

Tujuan

Tujuan Mendukung Pencapaian Misi

Menggambarkan arah yang jelas

Menantang serta Realistik

Sasaran

Bagaimana mencapai tujuan

Program

Sekumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran

Kegiatan

Tindakan/langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mencapai program

Indikator Penilaian Kinerja MASUKAN ( Input ) PROSES (process) KELUARAN ( Output ) HASIL ( Outcome ) MANFAAT (Benefit) DAMPAK (Impact)

MASUKAN ( Input )

PROSES (process)

KELUARAN ( Output )

HASIL ( Outcome )

MANFAAT (Benefit)

DAMPAK (Impact)

Jenis-jenis Indikator Kinerja Indikator masukan (inputs ) I ndikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator proses (process) I ndikator yang menggambarkan upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders , termasuk penerima manfaat (beneficiaries) ; serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar unit organisasi.

Indikator masukan (inputs )

I ndikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Indikator proses (process)

I ndikator yang menggambarkan upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran.

Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders , termasuk penerima manfaat (beneficiaries) ; serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar unit organisasi.

Jenis-jenis Indikator Kinerja Indikator keluaran (outputs) I ndikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik. Indikator hasil (outcomes) I ndikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Indikator keluaran (outputs)

I ndikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik.

Indikator hasil (outcomes)

I ndikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Jenis-jenis Indikator Kinerja Indikator manfaat (benefits) I ndikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak (impacts) I ndikator yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator manfaat (benefits)

I ndikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak (impacts)

I ndikator yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah ditetapkan.

Persyaratan Indikator Kinerja : SMART Specific (spesifik dan jelas) Indikator kinerja yang disusun harus jelas agar tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Measureable (dapat diukur secara objektif) Indikator kinerja yang disusun harus menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya. Kejelasan ukuran tersebut akan menunjukan tempat dan cara untuk mendapatkan data pencapaian indikator tersebut.

Specific (spesifik dan jelas)

Indikator kinerja yang disusun harus jelas agar tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

Measureable (dapat diukur secara objektif)

Indikator kinerja yang disusun harus menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya.

Kejelasan ukuran tersebut akan menunjukan tempat dan cara untuk mendapatkan data pencapaian indikator tersebut.

Persyaratan Indikator Kinerja : SMART Attributable (bermakna) Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan. Relevant (sesuai) Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program/kegiatan dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator. Timely (tepat waktu) Indikator kinerja yang disusun harus didukung oleh ketersediaan data yang dapat diperoleh pada waktu yang tepat dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada saat yang dibutuhkan.

Attributable (bermakna)

Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Relevant (sesuai)

Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program/kegiatan dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator.

Timely (tepat waktu)

Indikator kinerja yang disusun harus didukung oleh ketersediaan data yang dapat diperoleh pada waktu yang tepat dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada saat yang dibutuhkan.

Pengukuran Kinerja Alat untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran. Manajemen yang baik Menitikberatkan hasil “ Yang diukur adalah yang dilakukan”

Alat untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran.

Manajemen yang baik

Menitikberatkan hasil

“ Yang diukur adalah yang dilakukan”

Pendekatan Empat Kuadran

Pengukuran Kinerja Output/ Effect Seberapa baik (biasanya %) Seberapa banyak (biasanya #) Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Pengukuran Kinerja Effect (Apa yang akan dihasilkan) Output/ Effect Effort (Apa yang digunakan) Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Pengukuran Kinerja Apa kualitas efek/perubahan y an g dihasilkan? Berapa banyak efek/perubahan dihasilkan? Output/ Effect Berapa baik pelayanan disediakan? Berapa banyak pelayanan disediakan? Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Tidak Semua Pengukuran Kinerja Sebanding! Lengkap/ Paling tepat Ke 3 Output/ Effect Ke 2 Sederhana Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Contoh: Sepak Bola Persentase pertandingan yang dimenangkan # Pertandingan yang dimenangkan Output/ Effect Gol, Tembakan ke gawang per gol, Tangkapan per pertandingan # Pertandingan yang dimainkan Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Gol,

Tembakan ke gawang per gol,

Tangkapan per pertandingan

Sektor Pemerintah Apakah kondisi membaik? Sebaik apa dikerjakan Y an g dikerjakan ketrampilan/pengetahuan sikap perilaku Kondisi ketrampilan/pengetahuan sikap perilaku Kondisi Output/ Effect % ukuran umum M is: rasio klien staf, rasio beban kerja, tingkat pergantian staf, kepuasan kerja, % staf terlatih, % kepuasan konsumen, % klien dilayani dalam bahasa daerah, keamanan kerja, dll . % ukuran kegiatan M is: % tindakan tepat waktu, % klien menerima seluruh pelayanan, % tindakan benar dan lengkap, % tindakan memenuhi standar, dll . klien/konsumen yang dilayani kegiatan (berdasarkan jenis kegiatan) Input/ Effort Kualitas Kuantitas

ketrampilan/pengetahuan

sikap

perilaku

Kondisi

ketrampilan/pengetahuan

sikap

perilaku

Kondisi

klien/konsumen yang dilayani

kegiatan (berdasarkan jenis kegiatan)

Pengukuran Input # tenaga # orang yang berhak atas pelayanan # ton aspal yang diterima # kartu perpustakaan yang dikeluarkan # permohonan ijin yang diterima # permintaan brosur # presentasi yang dilakukan # jam kerja Rasio tenaga ahli Rasio staf dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani

# tenaga

# orang yang berhak atas pelayanan

# ton aspal yang diterima

# kartu perpustakaan yang dikeluarkan

# permohonan ijin yang diterima

# permintaan brosur

# presentasi yang dilakukan

# jam kerja

Rasio tenaga ahli

Rasio staf dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani

Pengukuran Output Panjang jalan yang dihotmix # keluhan yang diterima # permohonan yang diijinkan # perijinan yang dikeluarkan # ton material yang didistribusikan # inspeksi yang dilakukan # orang yang hadir

Panjang jalan yang dihotmix

# keluhan yang diterima

# permohonan yang diijinkan

# perijinan yang dikeluarkan

# ton material yang didistribusikan

# inspeksi yang dilakukan

# orang yang hadir

Pengukuran Outcome Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas Persen kenaikan badan usaha baru Jumlah usaha yang mematuhi peraturan Persen pengurangan siswa yang putus sekolah Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat

Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas

Persen kenaikan badan usaha baru

Jumlah usaha yang mematuhi peraturan

Persen pengurangan siswa yang putus sekolah

Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat

Pengukuran Manfaat % kenaikan lapangan kerja % penurunan tingkat penyakit TBC Penurunan tingkat kriminalitas Penurunan tingkat kecelakaan lalulintas

% kenaikan lapangan kerja

% penurunan tingkat penyakit TBC

Penurunan tingkat kriminalitas

Penurunan tingkat kecelakaan lalulintas

Pengukuran Dampak % kenaikan pendapatan perkapita masyarakat Peningkatan cadangan pangan daerah Penurunan tingkat kemiskinan Penurunan tingkat kematian

% kenaikan pendapatan perkapita masyarakat

Peningkatan cadangan pangan daerah

Penurunan tingkat kemiskinan

Penurunan tingkat kematian

Jenis Pengukuran Efisiensi atau Produktivitas Hubungan antara output dan input Jumlah kegiatan yang diselesaikan dalam waktu tertentu

Efisiensi atau Produktivitas

Hubungan antara output dan input

Jumlah kegiatan yang diselesaikan dalam waktu tertentu

Pengukuran Efisiensi Output/Input # klien yang dilayani terhadap # petugas # permohonan yang diijinkan terhadap # permohonan yang diterima # brosur yang dipenuhi terhadap jumlah permintaan Output/Waktu Waktu yang dibutuhan utk memproses permohonan Waktu yang dibutuhkan utk memenuhi permintaan informasi Waktu yang dibutuhkan utk menanggapi keluhan

Output/Input

# klien yang dilayani terhadap # petugas

# permohonan yang diijinkan terhadap # permohonan yang diterima

# brosur yang dipenuhi terhadap jumlah permintaan

Output/Waktu

Waktu yang dibutuhan utk memproses permohonan

Waktu yang dibutuhkan utk memenuhi permintaan informasi

Waktu yang dibutuhkan utk menanggapi keluhan

Pengukuran Efisiensi Output/Biaya Biaya per inspeksi Biaya per peserta atau konsumen Biaya proses per order pembelian Outcome /Biaya Biaya per persen kenaikan tingkat pengembalian barang Biaya per penurunan tingkat kesalahan laporan Biaya per kenaikan perijinan sesuai dengan peraturan

Output/Biaya

Biaya per inspeksi

Biaya per peserta atau konsumen

Biaya proses per order pembelian

Outcome /Biaya

Biaya per persen kenaikan tingkat pengembalian barang

Biaya per penurunan tingkat kesalahan laporan

Biaya per kenaikan perijinan sesuai dengan peraturan

Kriteria Pengukuran y ang Baik Manfaat Ketersediaan d ata Validitas Kejelasan Reliabilitas Dapat d ikendalikan Biaya Dapat dibandingkan

Manfaat

Ketersediaan d ata

Validitas

Kejelasan

Reliabilitas

Dapat d ikendalikan

Biaya

Dapat dibandingkan

Penting … ! Outcome dikaitkan dengan sasaran Benefit dan impact dikaitkan dengan tujuan dan misi Kembangkan indikator yang berkaitan, bersama dengan Kepala Dinas/Bagian dan Staf Perbarui indikator jika ada perbaikan data dan perubahan sasaran

Outcome dikaitkan dengan sasaran

Benefit dan impact dikaitkan dengan tujuan dan misi

Kembangkan indikator yang berkaitan, bersama dengan Kepala Dinas/Bagian dan Staf

Perbarui indikator jika ada perbaikan data dan perubahan sasaran

Terima Kasih

Terima Kasih

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 Dadang Solihin’s Profile

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202