Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

2,651 views
2,522 views

Published on

TOT Penjenjangan Fungsional Perencana di LPEM FE-UI Jakarta, 29 Oktober 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com 3 dadang- solihin.blogspot.com
  3. 3. Materi• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Apa itu SPPN  Tujuan SPPN  Proses Perencanaan• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III  Visi  Misi  Agenda  Prioritas Nasional dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T1. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. RPJMN 2010 - 2014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program AksiBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPNBuku 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusunBuku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I 11 Prioritas Nasional+Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku II III Prioritas Bidang: Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional: Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua LH dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. RPJMN 2010-2014 VISI INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDAI. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYATII. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHANIII. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASIIV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSIV. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN PRIORITAS NASIONAL 11 + 3 dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1. Melanjutkan program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan 2. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 1. Reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh K/L untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. 2. Dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh 3. Memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum 4. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan BUMN dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi 1. Menjamin kebebasan berpendapat 2. Adanya check and balance 3. Jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender. 4. Memperkuat lembaga – lembaga demokrasi 5. Pencapaian tingkat demokrasi yang substansial dan prosedural dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Agenda IV: Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi• Pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.• Meminimalisasi tumpang tindih dan inkosistensi peraturan perundang-undangan• Menghilangkan hambatan pada implementasi peraturan perundangan• Mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya• Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum• Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan 1. Dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), 2. Mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga. 3. Dilaksanakannya program aksi perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah. 4. Perluasan cakupan program PNPM meliputi seluruh kecamatan per tahun 2009 diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan. dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan PanganKabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur 2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. dadang-solihin.blogspot.com 24

×