Your SlideShare is downloading. ×
0
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

2,001

Published on

Diklatpim II Angkatan V Badiklat Jabar-Bandung, 6 September 2013 …

Diklatpim II Angkatan V Badiklat Jabar-Bandung, 6 September 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,001
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi • Era Global • Akuntabilitas • Proses Kebijakan Publik • Indikator Kinerja dan Log-Frame • E_Governance • Tuntutan Perubahan dan Perlunya Sinergi 4dadang-solihin.blogspot.com Bagaimana seluruh lembaga negara dapat bekerja secara akuntabel dalam memasuki era AC 2015?
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. ACFTA Diberlakukannya pada 1 Jan. 2010. Tujuan ACFTA: 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara negara anggota ASEAN dengan China; 2. Liberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi; 3. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan bagi para anggota; dan 4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak. AEC Akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Tujuan AEC: 1. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang bebas dalam hal arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal, 2. Mempunyai daya saing tinggi, 3. Dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta 4. Terintegrasi dalam ekonomi global. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. Bogor Goals of 1994 In Bogor, Indonesia, APEC Leaders launched the vision of an open trading system: “free and open trade and investment in the Asia-Pacific by 2010 for developed member economies and 2020 for developing ones.” dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 7. dadang-solihin.blogspot.com 8dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja 9dadang-solihin.blogspot.com
  • 9. Akuntabilitas Definisi Indikator • Akuntabilitas adalah kemampuan menjawab (answerability) dan menerima konsekuensi (consequences) atas kinerja seluruh proses kebijakan publik. • Kemampuan menjawab berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab dan menerangkan secara periodik setiap pertanyaan- pertanyaan dan komplain yang berhubungan dengan: • Bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, • Kemana sumber daya telah dipergunakan, dan • Apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. • Konsekuensinya adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban jika indikator dan target kinerja tidak terpenuhi. • Adanya mekanisme komplain dan respons; • Adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan; • Adanya indikator kinerja. 10dadang-solihin.blogspot.com 1/2
  • 10. Akuntabilitas Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; • Adanya output dan outcome yang terukur. • Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan; • Mekanisme pertanggungjawaban; • Laporan tahunan; • Laporan pertanggungjawaban; • Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; • Sistem pengawasan; • Mekanisme reward dan punishment. 11dadang-solihin.blogspot.com 2/2
  • 11. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 12. INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT Indikator Kinerja dan Log-Frame dadang-solihin.blogspot.com 13 ABK AT
  • 13. E_Governance • Informasi merupakan sumber utama setiap kegiatan dalam kehidupan. • Dalam setiap proses politik, dalam mengelola sumber daya, melakukan berbagai fungsi pemerintahan, mengukur kinerja dan memberikan pelayanan, informasi merupakan hal paling pokok' (Isaac-Henry 1997: 132). Peran Internet • Internet merupakan jaringan satu-ke-satu, satu-ke-banyak, banyak- ke-banyak, dan banyak-ke-satu, baik pada tingkat lokal, nasional, dan global, dengan teknologi komunikasi yang terbuka baik standar maupun protokolnya serta kecilnya hambatan untuk masuk (low barrier to entry). dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 14. 15dadang-solihin.blogspot.com
  • 15. Perubahan ekosistem Dinamika harapan, aspiransi, & ideologi Tata laksana pemerintahan Siapapun yang Mengelola Pemerintah Harus Bernavigasi di Tengah Dua Tuntutan Perubahan dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 16. Governance Sistem politik yang berubah Teknologi yang bergerak cepat Budaya/lingkungan yang berubah Sosial- demografi yang berubah Ekosistem Berubah dan Perubahan Itu Semakin Cepat… dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 17. Governance Sistem politik yang berubah Teknologi yang bergerak cepat Budaya yang berubah Sosial- demografi yang berubah Ekosistem berubah dan perubahan itu semakin cepat… Demokrasi Desentralisasi PC, handphone, internet, cloud computing, crowd sourcing, social network Kelas menengah yang kuat, women empowerment, Masyarakat informasi Globalisasi, krisis energi, Dinamika pasar modal Climate change dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 18. Peran pemerintah… Harapan, aspirasi, dan ideologi tata laksana pemerintahan terus bergerak ke kiri dan ke kanan… … yang totalitas … sebagai regulator … sebagai pencipta pekerjaan … sebagai welfare state … big government … sosialis … dogmatis … yang terbatas …sebagai fasilitator … sebagai katalis lapangan pekerjaan … sebagai nation builder … small government … kapitalis … pragmatis Peran pemerintah… Posisi mainstream terus bergantian sepanjang masa Temporary Equilibrium A Temporary Equilibrium B time dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 19. Dalam konteks Indonesia… … Relatif baru … Terdiri dari himpunan suku yang berbeda pandangan/budaya… … Berkembang dengan tingkat perekonomian berbeda … terpisahkan oleh lautan… … Kaya alam di sebagian daerah namun miskin alam di daerah lain.. … Agraris di pulau tertentu dan maritim di pulau lainnya.. … Rawan bencana alam (pertemuan lempeng benua dan “ring of fire”…) Menjadi regulator bagi industri besar yg monopolis/oligopolis.. Menjadi fasilitator bagi industri kecil… Menjadi pencipta lapangan kerja bagi daerah tertinggal Menjadi katalis lapangan kerja bagi daerah maju Pragmatis untuk daerah darurat bencana (Aceh, Wasior, dsb)… Dogmatis untuk perumusan pembangunan jangka panjang (MDG, Stranas Korupsi, MP3EI, dsb)… Kapitalis bagi pendanaan proyek infrastruktur yg jangka panjang (minimasi biaya) Sosialis bagi buruh dan pekerja Pemerintah nyatanya berperan GANDA…Indonesia sebagai negara yang… 20dadang-solihin.blogspot.com
  • 20. Sebagai contoh… Pemerintah dituntut memakai topi pragmatis dan dogmatis MP3EI • Mengutamakan kelangsungan hidup manusia • Tidak melihat latar belakang yang terlibat (Anti pemerintah atau bukan) • Membiarkan masyarakat merancang desanya sendiri • Membolehkan keterlibatan asing skala penuh dan luas • Memperhatikan azas pemerataan pembangunan • Didahului analisis akademik • Memperhitungkan potensi lokal • Desain daerah harus sinergis dengan desain nasional • Mendahulukan peran dalam negeri (BUMN) sebagai katalis Dominan Pragmatis Dominan Dogmatis REKON/REHAB ACEH-NIAS 21dadang-solihin.blogspot.com
  • 21. Pada Dasarnya Kita Menuntut Pemerintah untuk Mampu Menjadi Spesies yang Hidup di Dua Dunia Berdaya ungkit besar Kaki/organisasi yang kokoh & solid Bergerak cepat dan fleksibel Penglihatan/penciuman yang jauh ke depan 22dadang-solihin.blogspot.com
  • 22. Apa Modal Pemerintah untuk Bermanuver di Tengah Perubahan? SENSITIVITAS KAPASITAS SINERGI ! Mencium perubahan Mendengarkan dinamika Merasakan masyarakat Menguasai materi Mampu wujudkan hasil Menciptakan inovasi Dengan institusi lain Dengan pihak ketiga Dengan warga negara 1 2 3 23dadang-solihin.blogspot.com
  • 23. Apa yang Akan Merusak Tatanan Ini? SENSITIVITAS KAPASITAS SINERGI ! Mencium perubahan Mendengarkan dinamika Merasakan masyarakat Menguasai materi Mampu wujudkan hasil Menciptakan inovasi Dengan institusi lain Dengan pihak ketiga Dengan warga negara 1 2 3 Bergaya hidup birokrat Bermental dilayani Protokoler & prosedural-minded Motif mencari kekuasaan/harta Comfort zone (complacency) Organisasi, rekrutmen, pengadaan kun Mental kompartemental (silo) Mental “father knows best” Arogansi kerajaan lokal Yang dibutuhkan… Yang akan merusak… dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 24. SINERGI antar Institusi Presiden dan Wakil Presiden Menko A Menko B Menko C Menteri 2Menteri 1 Menteri 3 Menteri X Gubernur XGubernur 2Gubernur 1 Bupati 1 Walikota 1 Bupati X Walikota X Eselon 1 Eselon 1 Eselon 1 Eselon 2 Eselon 2 Eselon 2 Berjalan baik Agak sulit Sulit Hampir tidak mungkin berjalan Observasi UKP4 dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. Inovasi 1870-an (abad ke-19) Abad 21? Line & command Flat, speed, no hierarchy dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 26. Inovasi 1870-an (abad ke-19) Abad 21? Line & command Flat, speed, no hierarchy dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. SINERGI dengan Pihak Ketiga • Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bisa memberikan layanan kepada warga negara • Layanan pihak ketiga bisa jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan jauh lebih mendapatkan hati masyarakat Thesis… Layanan pemerintah Layanan pihak ketiga TVRI PT POS Kementerian Komunikasi & Informasi BP Peparkiran Televisi swasta TIKI Facebook, Twitter, Kaskus, Skype Secure Parking 28dadang-solihin.blogspot.com
  • 28. Pihak Ketiga Bisa Jauh Lebih Efektif dan Efisien Papua KEMDIKBUD •Menghabiskan waktu beberapa dekade •Milyaran/triliunan sudah dikucurkan Papua masih merupakan provinsi yang tertinggal dalam bidang akademis & keper-cayaan diri Insan Papua masih rendah SURYA INSTITUTE •Hanya perlu dua tahun •Dana minim hasil pinjaman/donasi Melalui terobosan dan pencapaian internasional, tercipta rasa bangga sebagai insan Papua & motivasi utk maju 29dadang-solihin.blogspot.com
  • 29. Sinergi dengan Warga Negara Thesis… • Pemerintah seringkali gagal melihat ada potensi besar di rumah sendiri: warga-negaranya • Warga negara, apabila diberdayakan dengan tepat akan mampu membantu terciptanya good governance • Partisipasi masyarakat seringkali tidak terjadi karena kurangnya kreatifitas dari pemerintah dan mindset “Father knows best”.. Elephant in the room dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. DARI SISTEM INVENTORI ASET YANG KONVENSIONAL...…MENJADI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS YANG SANGAT AKURAT! Koordinat GPS Warga Negara Bisa Diajak untuk Ikut Memonitor Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. MEMPERKENALKAN LAPOR! (LAyanan Pengaduan Online Rakyat): KEBOHONGAN HARUS DIHILANGKAN 32 dadang-solihin.blogspot.com
  • 32. Partisipasi Publik dalam Mengawasi Pembangunan: Langsung ke Situation Room Proyek diambil gambarnya menggunakan gadget dengan fitur GPS 1 Photo/video dikirimkan langsung melalui internet 2 Photo/video diverifikasi melalui server Sistem Informasi Bina Graha 3 Projek A (PJ: Menteri B) Koordinat: x LS, y BT Status: On-track Dalam waktu singkat, didapat informasi tentang status terbaru dari berbagai proyek di Indonesia dalam Bina Graha Situation Room 4 dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 33. Social Networks Website Mobile Application SMS/MMS dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 34. Sinergitas Stakeholders 35dadang-solihin.blogspot.com
  • 35. Sinergitas Stakeholders 36dadang-solihin.blogspot.com
  • 36. 37dadang-solihin.blogspot.com
  • 37. Beberapa Contoh Website Ombudsman di Dunia
  • 38. 1. Florida, USA
  • 39. 2. New South Wales, Australia
  • 40. 3. United Kingdom
  • 41. 4. Finland (Ombudsman For Minorities)
  • 42. 5. Canada

×