Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global

on

  • 1,234 views

Academic Visit Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi

Academic Visit Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
Tasikmalaya, 22 Juni 2013

Statistics

Views

Total Views
1,234
Views on SlideShare
1,234
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
70
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global Presentation Transcript

    • dadang-solihin.blogspot.com 2
    • dadang-solihin.blogspot.com 3
    • dadang-solihin.blogspot.com 4
    • Materi• Era Global• Menggabungkan M&E ke dalamSiklus Manajemen Pembangunan• Log-Frame• Penajaman Visi-Misi: PerumusanPositioning Differentiation Brand(PDB)• Reformasi Perencanaan danPenganggaran PembangunanDaerah• Tujuan dan PermasalahanPembangunan Daerah5dadang-solihin.blogspot.com
    • dadang-solihin.blogspot.com 6
    • ACFTADiberlakukannya pada 1 Jan. 2010.Tujuan ACFTA:1. Memperkuat dan meningkatkankerjasama ekonomi, perdagangandan investasi diantara negaraanggota ASEAN dengan China;2. Liberalisasi perdagangan barang,jasa dan investasi;3. Mencari area baru danmengembangkan kerjasamaekonomi yang salingmenguntungkan bagi paraanggota; dan4. Memfasilitasi integrasi ekonomiyang lebih efektif dengan negaraanggota baru ASEAN danmenjembatani gap yang ada dikedua belah pihak.AECAkan diberlakukannya AseanEconomic Community (AEC)pada tahun 2015. Tujuan AEC:1. Menjadikan ASEAN sebagaikawasan yang bebas dalam halarus barang, jasa, investasi,pekerja terampil dan arusmodal,2. Mempunyai daya saing tinggi,3. Dengan tingkat pembangunanekonomi yang merata, serta4. Terintegrasi dalam ekonomiglobal.dadang-solihin.blogspot.com 7
    • Bogor Goals of 1994In Bogor, Indonesia, APEC Leaders launched the visionof an open trading system:“free and open trade and investmentin the Asia-Pacific by 2010 fordeveloped member economies and2020 for developing ones.”dadang-solihin.blogspot.com 8
    • dadang-solihin.blogspot.com 9
    • INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUTLog-Framedadang-solihin.blogspot.com 10ABKAT
    • dadang-solihin.blogspot.com 11
    • Positioning Differentiation Brand (PDB)dadang-solihin.blogspot.com 12POSITIONING DIFFERENTIATIONBRAND
    • PDB Triangle: Provinsi Gorontalodadang-solihin.blogspot.com 13Provinsi JagungPOSITIONINGAgro BisnisJagungDIFFERENTIATIONVisi ProvinsiGorontaloBRANDBrand Integrity
    • 14dadang-solihin.blogspot.com
    • PDB Triangle: Kabupaten Lamongandadang-solihin.blogspot.com 15Kabupaten denganpemerintahanentrepreneurshipPOSITIONINGPelajaran BahasaMandarin di Sekolahdan PesantrenDIFFERENTIATIONVisi KabupatenLamonganBRANDBrand Integrity
    • 16dadang-solihin.blogspot.com
    • PDB Triangle: Kota Sawahluntodadang-solihin.blogspot.com 17Kota PariwisataBudayaPertambanganPOSITIONINGLokasi Historis Kuno,DaerahPertambanganBatu Bara, LahanAlamiDIFFERENTIATIONVisi KotaSawahluntoBRANDBrand Integrity
    • 18dadang-solihin.blogspot.com
    • dadang-solihin.blogspot.com 19
    • NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana PembangunanJangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)UU(Ps. 13 Ayat 1)Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah(RPJP-Daerah)Perda(Ps. 13 Ayat 2)Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)Per Pres(Ps. 19 Ayat 1)Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah(RPJM-Daerah)Peraturan KDH(Ps. 19 Ayat 3)Renstra Kementerian /Lembaga (Renstra KL)PeraturanPimpinan KL(Ps. 19 Ayat 2)Renstra Satuan KerjaPerangkat Daerah(Renstra SKPD)PeraturanPimpinan SKPD(Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah(RKP)Per Pres(Ps. 26 Ayat 1)Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)Peraturan KDH(Ps. 26 Ayat 2)Rencana KerjaKementerian / Lembaga(Renja KL)PeraturanPimpinan KL(Ps. 21 Ayat 1)Rencana Kerja SatuanKerja Perangkat Daerah(Renja SKPD)PeraturanPimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)Status Hukum Dokumen Perencanaan20dadang-solihin.blogspot.com
    • Proses PerencanaanPendekatan Politik:Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanapembangunan hasil proses politik (public choice theory ofplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamRPJM/D.Proses Teknokratik:Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah olehlembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugasuntuk itu.Partisipatif:Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antaralain melalui Musrenbang.Proses top-down dan bottom-up:Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.21dadang-solihin.blogspot.com
    •  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measuredgets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using andappropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who willuse the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the righttime to influence many manage decision)dadang-solihin.blogspot.com 22Persyaratan Dokumen Perencanaan:SMART
    • Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yangmencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan sertapengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasanpelaksanaannya.23dadang-solihin.blogspot.com
    • • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaatdari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhentipada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjaminadanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, danjangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan danpelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atausektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalamkeutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning andadaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).24dadang-solihin.blogspot.comPerencanaan yang Ideal
    • Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasiseluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensisumberdaya• Penetapan standar danpengawasan kualitas25dadang-solihin.blogspot.com
    • Reformasi Sistem PenganggaranPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUVisi: Melaksanakan rencanapembangunan lima tahunanberdasarkan GBHNVisi: Melaksanakan program kerjaPresiden/KDH terpilihMisi: Penyelenggaraan pemerintahanumum dan pembangunan Penganggaran berdasarkanpendekatan menurut pengeluaranrutin dan pengeluaranpembangunanMisi: Pelaksanaan kerangka regulasi,kerangka investasi, danpelayanan publik yang dituangkan dalam RKP/D Anggaran disusun berdasarkanRKP/D dengan mempertimbang-kan kemampuan keuangannegara26dadang-solihin.blogspot.com1/2
    • Reformasi Sistem Penganggarandadang-solihin.blogspot.com 27Penganggaran Berbasis:1. Pengeluaran Rutin2. PengeluaranPembangunanParadigma LamaPenganggaran denganPendekatan:1. Penganggaran BerbasisKinerja2. Kerangka PenganggaranJangka Menengah3. Anggaran TerpaduParadigma Baru2/2
    • Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)dadang-solihin.blogspot.com 28Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan danprestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkagesbetween performance and budget);2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalampenganggaran (operational efficiency);3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran(more flexibility and accountability).LandasanKonseptual1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputand outcome oriented);2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetapmenjaga prinsip akuntabilitas (let the managermanages);3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan padatugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stukturorganisasi (Money follow function).TujuanLandasanKonseptual
    • Syarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapaisasaran program (outcome);• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.IndikatorKinerjaStandarBiayaEvaluasiKinerja• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkansebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetapmemperhatikan kualitas produk.• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinyaberdasarkan indikator yang telah ditetapkan;• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi danmerumuskan alternatif solusinya;• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahapselanjutnya;• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.29dadang-solihin.blogspot.com
    • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)dadang-solihin.blogspot.com 30Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebihefisien (allocative efficiency)2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (toimprove quality of planning)3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (bestpolicy option)4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscalsustainability)LandasanKonseptual1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagikebijakan baru (additional budget for new initiatives)TujuanLandasanKonseptual
    • (R)APBN PrakiraanMajuImplikasi anggaranKPJMPrakiraanMajuKebijakan ditetapkansbg baseline2012 2013 20142011APBN2011T0RAPBN2012T+1PrakiraanMaju2013T+2PrakiraanMaju2014T+3REALISASI2011T-1APBN2012T0RAPBN2013T+1PrakiraanMaju2014T+2PrakiraanMaju2015T+3TA 2011 danKPJM 2012 - 2014TA 2012 danKPJM 2013 - 2015RollingBudget31KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerjadadang-solihin.blogspot.com
    • Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaranbelanja pembangunan.• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjanguntuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, danmemudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yangberorientasi kinerja.• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerjaprogram, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultanbiaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupunbiaya yang bersifat operasional.32dadang-solihin.blogspot.com
    • dadang-solihin.blogspot.com 33
    • Apa Itu Pembangunan?dadang-solihin.blogspot.com 34Pembangunan adalah: proses perubahan kearah kondisi yang lebihbaik melalui upaya yangdilakukan secaraterencana.Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levelsof living) setiap orang, baikpendapatannya, tingkat konsumsipangan, sandang, papan, pelayanankesehatan, pendidikan, dll.2. Penciptaan berbagai kondisi yangmemungkinkan tumbuhnya rasapercaya diri (self-esteem) setiaporang.3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.Todaro, 2000
    • How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alamagar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masadatang (berkelanjutan).dadang-solihin.blogspot.com 35
    • Tantangan dalam Pembangunan Daerahdadang-solihin.blogspot.com 36Koordinasi yangsemakin baik antarstakeholdersSarana danPrasarana yangmemadai danberkualitasPemanfaatansumber daya secaraberkualitasDunia usaha ygkondusifPeningkatan kapasitasSDM• Mengurangiketimpangan• Memberdayakanmasyarakat• Mengentaskankemiskinan.• Menambah lapangankerja.• Menjaga kelestarianSDA
    • dadang-solihin.blogspot.com 37PEMBANGUNAN DAERAHUpaya terencana untukmeningkatkan kapasitasPemerintahan DaerahPEMBANGUNAN DI DAERAH Memberikan pelayanan kepadamasyarakat, Mengelola sumber dayaekonomi daerah.Upaya untuk memberdayakanmasyarakat di seluruh daerahSehingga tercipta suatukemampuan yang andal danprofesional dalam:Sehingga tercipta suatulingkungan yang memungkinkanmasyarakat untuk: Menikmati kualitas kehidupanyang lebih baik, maju, dantenteram, Peningkatan harkat, martabat,dan harga diri.
    • dadang-solihin.blogspot.com 38PEMBANGUNAN DAERAHPenguatan OtonomiDaerahPengelolaanSumberdayaGood GovernanceKeseimbangan Peran Tiga PilarMenjalankan danmenciptakan lingkunganpolitik dan hukum yangkondusif bagi unsur-unsur lain.Mewujudkan penciptaanlapangan kerja danpendapatan.Penciptaan interaksisosial, ekonomi danpolitik.Pemerintahan Dunia Usaha MasyarakatDilaksanakan Melalui:
    • Pergeseran Paradigma:From Government to GovernanceGovernment Governance Memberikan hak ekslusif baginegara untuk mengatur hal-halpublik, Aktor di luarnya hanya dapatdisertakan sejauh negaramengijinkannya. Persoalan-persoalan publikadalah urusan bersamapemerintah, civil society dandunia usaha sebagai tiga aktorutama.39dadang-solihin.blogspot.com
    • Pelaku Pembangunan:Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakatyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akanGood.Dunia Usaha SwastaPemerintah MasyarakatNilaiPertumbuhanRedistibusiMelalui PelayananPasarKontrol KontrolTenaga Kerja40dadang-solihin.blogspot.com
    • Model GovernanceGOVERNANCEPerusahaantransnasionalOrganisasiAntar PemerintahLSMInternasionalPerusahaanLokalPemerintahLokalLSM LokalPerusahaanNasionalOrmas/LSMNasionalSektor Swasta Sektor Publik Sektor KetigaTingkatSupranasionalTingkatNasionalTingkatSubnasional(Kamarack and Nye Jr., 2002)41dadang-solihin.blogspot.com
    • Pelaku Pembangunan: StakeholdersExecutiveJudiciaryLegislaturePublic serviceMilitaryPoliceorganized into:Community-based organizationsNon-governmental organizationsProfessional AssociationsReligious groupsWomen’s groupsMediaSmall / medium / large enterprisesMultinational CorporationsFinancial institutionsStock exchangeBUSINESSSTATE CITIZENS42dadang-solihin.blogspot.com
    • Troika43dadang-solihin.blogspot.com
    • Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,Dunia Usaha Swasta, dan MasyarakatVISIMasyarakat,Bangsa, danNegaraPemerintahMasyarakatDunia UsahaGood Governance44dadang-solihin.blogspot.com
    • Sinergitas Stakeholders45dadang-solihin.blogspot.com
    • Sinergitas Stakeholders46dadang-solihin.blogspot.com
    • 47dadang-solihin.blogspot.com