Telaah Kritis RPJMD Kabupaten Ponorogo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Telaah Kritis RPJMD Kabupaten Ponorogo

on

  • 2,952 views

Capacity Building DPRD Kabupaten Ponorogo di Jayakarta Hotel-Jakarta, 5 Desember 2010

Capacity Building DPRD Kabupaten Ponorogo di Jayakarta Hotel-Jakarta, 5 Desember 2010

Statistics

Views

Total Views
2,952
Views on SlideShare
2,952
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
158
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Telaah Kritis RPJMD Kabupaten Ponorogo Telaah Kritis RPJMD Kabupaten Ponorogo Presentation Transcript

  • dadang-solihin.blogspot.com 2
  • Materi• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dadang-solihin.blogspot.com 3
  • dadang-solihin.blogspot.com 4
  • Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3. Achievable:3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 8
  • Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah S b i h• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 9
  • dadang-solihin.blogspot.com 10
  • Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 11
  • How?1. Mengurangi di1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 12
  • Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai d d i dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. k i ki • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • M j Menjaga k l t i kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 13
  • PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, y , yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 14
  • PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya y Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 15
  • Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 16
  • Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 17
  • Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 18
  • Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 19
  • Troikadadang-solihin.blogspot.com 20
  • Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 21
  • Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 22
  • Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 23
  • dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 1/4 Kegagalan Perencanaan g g Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai, dik i  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak gg mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com 25
  • Kegagalan Perencanaan 2/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 3/4 Kegagalan Perencanaan g g Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan d iki D demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 4/4 Kegagalan Perencanaan g g Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  P Perencanaan di sini tid k memberikan i i tidak b ik kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan t b i i t terpusat t (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com 28
  • Sistem Perencanaan yang Berhasil• Sistem perencanaan yang Si t mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.• Pelaku t P l k utamanya adalah d l h masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 30
  • dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 1/2 Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu d k k dokumen rencana resmi d i daerah untuk h k mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian Daerah, DPRD penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 2/2 Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan d j b i dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. t i dadang-solihin.blogspot.com 33
  • Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara k k i j hk arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 34
  • Landasan Hukum RPJMD 1/51 UU 25/2004 tentang  Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Sistem Perencanaan Bappeda untuk menyiapkan RPJMD, Pembangunan Nasional  Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih (SPPN) dengan RPJMD,  Pokok-pokok isi dokumen RPJMD, p ,  Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan penyampaian RPJMD;  Status hukum RPJMD sebagai Peraturan kepala Daerah.2 UU 17/2003 tentang  Mengatur tentang peranan dan kedudukan Keuangan Negara RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. SKPD d RAPBD  Menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting). dadang-solihin.blogspot.com 35
  • Landasan Hukum RPJMD 2/53 UU 32/2004 tentang  Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk Pemerintahan Daerah menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah; D h  Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan RPJPD dan RPJM Nasional;  Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, selain strategi, kebijakan umum pembangunan daerah, program li t SKPD dan lintas k il lintas SKPD, d li t kewilayahan; h RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;  Status hukum RPJMD sebagai Peraturan Daerah. D h4 UU 17/2007 tentang  Sebagai arah dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan Jangka Panjang secara bertahap untuk mewujudkan Nasional 2005-2025 masyarakat adil dan makmur sebagaimana d a a at a oleh UU diamanatkan o e UUD-1945;9 5; dadang-solihin.blogspot.com 36
  • Landasan Hukum RPJMD 3/55 UU 33/2004 tentang  Mengatur tentang peranan dan kedudukan Perimbangan Keuangan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD antara Pemerintah Pusat yang merupakan penjabaran RPJMD. dan Pemerintah Daerah  Menekankan tentang perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja.  Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga menggambarkan target capaian kinerja gg g j pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).6 Peraturan Pemerintah  Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar No 58/2005 tentang dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Pengelolaan Keuangan Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai Daerah penerjemahan RPJMD. dadang-solihin.blogspot.com 37
  • Landasan Hukum RPJMD 4/57 PP No 65/2005 tentang  Menekankan tentang perlunya RPJMD Pedoman Penyusunan mencakup target pencapaian Standar dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah Pelayanan Minimal dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan.8 PP 8/2008 tentang Tata  Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, Cara Penyusunan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang Pengendalian dan timbul dari peraturan perundangan tentang Evaluasi Rencana perencanaan daerah. Pembangunan Daerah9 SE Mendagri 050/2020/  Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan SJ Tahun 2005 tentang RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron, Petunjuk Penyusunan dan sinergi sesuai dengan kondisi dan Dokumen RPJP Daerah karakteristik daerah masing-masing. dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota dadang-solihin.blogspot.com 38
  • Landasan Hukum RPJMD 5/510 Perpres No. 5/2010  Memuat strategi, kebijakan umum, dan tentang Rencana kerangka ekonomi makro yang merupakan Pembangunan Jangka penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi Menengah Nasional serta sebelas prioritas pembangunan nasional 2010-2014 dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.  Memuat rencana pembangunan y g g yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan  Memuat rencana pembangunan kewilayahan p g y yang disusun dengan tema: Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antardaerah dadang-solihin.blogspot.com 39
  • RPJMD RPJM RPJMD MD dadang-solihin.blogspot.com 40
  • Step by Step Penyusunan RPJMD 3 5 1 Tahap Penyusunan Penyusunan Rancangan A l R Awal RancanganPersiapan Akhir RPJMD Renstra SKPD Tahap Penyusunan Penetapan Penyusunan Rancangan Akhir Rancangan RPJMD Daerah / Perda/Perkada Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 1 Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3.3 Penyusunan Rencana K j P P R Kerja Penyiapan d k i dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8.8 Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh p p p p stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14. Perumusan metoda da pa dua Ja g Aspirasi, FGD, da Musrenbang RPJMD e u usa e oda dan panduan Jaring sp as , G , dan us e ba g J dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal A l RPJMD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D6 K ji RTRW D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11.11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD A lR t1.1 Pengumpulan D t /I f P l Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD i K di i P l2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD p4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6.6 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12. Musrenbang RPJMD13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD1. Penyusunan Rancangan Akhi d k1 P R Akhir dokumen RPJM D Daerah h2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3.3 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda y p p p p q pp Kabupaten2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3.3 Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 46
  • Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) ) Kerangka Ekonomi Daerah g (4) Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) ) Visi, Misi Kepala Daerah p ( ) (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) ) Program SKPD g Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 47
  • Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar kesenian bertaraf internasional, mematenkan  Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar. merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali dasar 9 tahun secara gratis selambat- kawasan Jatinangor. lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana  Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah pendidikan. raga Jabar.  Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.  Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. 8 Mengubah pola pertanian dengan pupuk usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.  Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor nepotisme. Barat.  M b t peraturan daerah yang Membuat t d h 10 10. M h tik lih f il h t i Menghentikan alih fungsi lahan pertanian transparan. untuk menyelamatkan lingkungan.  Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk liar. pengembangan sentra tanaman hias  M b Membasmi mafia peradilan. i fi dil Cihideung, K Cihid Kec. P Parongpong KBB KBB.3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah. 13. Perjuangkan nasib buruh Jabar. 14. Perkembangan skema perekonomian yang baik. b ik dadang-solihin.blogspot.com 48
  • Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/15. Pendidikan yang murah dengan anggaran  Pembebasan SPP dan bantuan buku, pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi guru negeri dan swasta, dengan anggaran Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.  Meningkatkan kesejahteraan petani melalui18. Membangkitkan industri genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 20019. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun. belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan  Pembangunan jalan dan irigasi dengan masalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar.20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna  Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun Usaha ( G ) bagi masyarakat perkebunan. (HGU) untuk operasi pasar ketika harga sembako21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik. sukarela.  Pengembangan dan revitalisasi posyandu22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp asal J b P l Jabar. Program KTP b i berasuransi 50 miliar/tahun. ili /t h kesehatan.  Mendukung eksistensi praktisi perkebunan23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha. waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses kepemimpinan. M li ti k i i Meliputi: Sentra R j t Binong J t K l Bi S t Rajut Bi Jato Kel. Binong K Kec.  Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung. pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun. dadang-solihin.blogspot.com 49
  • Outline RPJMD1.1 Pendahuluan2. Gambaran umum kondisi daerah3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan4. Analisis isu-isu strategis;5. Visi, i i tujuan d sasaran5 Vi i misi, t j dan6. Strategi dan arah kebijakan7.7 Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan9. Penetapan indikator kinerja daerah10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Pasal 40 PP 8/2008 P l 8/ dadang-solihin.blogspot.com 50
  • Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2. Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup , j , g g p 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, p g j j p serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh y 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 51
  • Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala2.122 12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. daerah Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerah target kinerja capaian program dan pagu4.141 Visi indikatif4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 6 1 3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 52
  • Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik p7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut p pencapaian p g p program RPJMD fungsi-fungsi fungsi fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas g p p 5. Proyeksi Fiskal Daerah Non Government Stakeholders untuk 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 53
  • Contoh: Outline RPJMD DKIBAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH Maksud dan Tujuan  Urusan Wajib Landasan Hukum  Urusan Pemerintahan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH  UmumBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kondisi Geografis  Arah Kebijakan Belanja Daerah Kondisi Demografi  Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Sumber Kekayaan Alam y Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH  Program DedicatedBAB III VISI DAN MISI  Program menurut Urusan Pemerintahan g Visi  Program Kewilayahan Misi BAB VIII PENUTUPBAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan dadang-solihin.blogspot.com 54
  • 1/3 Evaluasi Kualitas RPJMD1. Ada kejelasan rumusan status d k d d k pencapaian1 Ad k j l t t dan kedudukan i . pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . daerah3. Visi, i i dan3 Vi i misi, d agenda KDH t ilih sesuai d d terpilih i dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang ( i lk l (opportunities) d mengatasi t iti ) dan i ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com 55
  • Evaluasi Kualitas RPJMD 2/34. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan . pembangunan daerah sesuai dengan:  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)5.5 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi misi visi, misi, . dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, . strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program p pembangunan daerah. g dadang-solihin.blogspot.com 56
  • Evaluasi Kualitas RPJMD 3/37. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah . sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah8.8 Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan . kendala fiskal daerah9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program . pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional10.10 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif . dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD11. Kualitas RPJMD sudah SMART . dadang-solihin.blogspot.com 57
  • Terima Kasih dadang-solihin.blogspot.com 58
  • Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan P k j : Di kt E l Direktur Evaluasi Kinerja i Ki j Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor p : (021) 392 6248 ( ) HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 59