Buku saku-bok-edit-15-feb1

  • 3,158 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,158
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
140
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1
  • 2. DAFTAR ISI1. ALUR PIKIR2. LATAR BELAKANG3. DEFINISI BOK4. TUJUAN5. SASARAN BOK6. KEBIJAKAN OPERASIONAL7. DASAR HUKUM8. INDIKATOR KEBERHASILAN9. RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK 1. UPAYA KESEHATAN YANG DIBIAYAI 2. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN 3. PENYELENGGARAAN MANAJAMEN PUSKESMAS 4. PEMELIHARAAN RINGAN10. PENGORGANISASIAN11. PERAN KAB/KOTA12. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BOK13. INDIKATOR KEBERHASILAN14. MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN BOK15. MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN16. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN17. ALAMAT SEKRETARIAT DAN KONTAK PERSON 2
  • 3. MASYARAKAT GOAL SEHAT KELUARGA KECIL BAHAGIA & SEJAHTERA TARGET PENYAKIT ANTARA TERKENDALI STATUS GIZI LINGKUNGAN BAIK SEHAT KERJASAMA DUKUNGAN MASYARAKAT LINTAS SEKTOR MENDASARBERPERAN AKTIF KOMPAK
  • 4. Upaya Penunjang:Perbaikan Manajemen SDM Kesehatan Pengembangan Jamkesmas BOK Reformasi Birokrasi Upaya Langsung: Penurunan Peningkatan Mutu & Akses Yankes Upaya KIA dan KB Angka Manajemen Khusus DTPK dan DBK Kematian Ibu Perbaikan Gizi dan Angka Ketersediaan, Keterjangkauan, Kematian Keamanan Obat & Makanan Pengendalian Penyakit Anak Penyehatan LingkunganUpaya Mendasar: Promosi Kesehatan Keterpaduan Pembangunan Lintas Sektoral Pemberdayaan Masyarakat 4
  • 5. ALUR PIKIR Masya Masyarakat rakat Sehat Sehat 5
  • 6. LATAR BELAKANG Untuk mendukung pencapaian SPM dalam upaya mempercepat pencapaian target MDGs perlu kerja keras secara menyeluruh dari pusat sampai ke tingkat akar rumput. Pendekatan untuk percepatan adalah:  INTENSIFIKASI,  EKSTENSIFIKASI,  INOVASI  Dan diperlukan perubahan (REFORMASI) yang lebih sistematis dan mendasar dalam sistem upaya kesehatan secara nasional Biaya operasional untuk penyelenggaraan upaya kesehatan primer tersebut sangat kecil Kemampuan perencanaan di Puskesmas melalui Lokakarya Mini terbatas. Oleh karena itu perlu terobosan dalam hal pembiayaan, antara lain dalam bentuk BIAYA OPERASIONAL untuk memperlancar kinerja Puskesmas guna mendukung pencapaian target MDGs 6
  • 7. DEFINISI BOKAdalah bantuan dana dari pemerintah melaluiKementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahankabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatansesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) BidangKesehatan dengan fokus pencapaian target MillenniumDevelopment Goals (MDGs) melalui peningkatan kinerjaPuskesmas dan jaringannya serta Poskesdes danPosyandu dalam menyelenggarakan pelayanankesehatan promotif dan preventif. 7
  • 8. TUJUANUMUM Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat utamanya kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.KHUSUS  Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.  Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat.  Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 8
  • 9. SASARAN BOK1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota2. Puskesmas dan jaringannya3. Poskesdes4. Posyandu 9
  • 10. KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (1)1. BOK merupakan bantuan Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diutamakan promotif dan preventif.2. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang penyalurannya pada tahun 2011 melalui mekanisme Tugas Pembantuan ke Kabupaten/Kota.3. Dengan adanya dana BOK diharapkan pemerintah daerah tidak mengurangi dana yang sudah dialokasikan untuk operasional Puskesmas dan tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK.4. Besaran Alokasi dana BOK Kab/Kota tahun 2011 ditetapkan sesuai dengan SK Menteri Kesehatan.5. Dana BOK terdiri dari dana manajemen tingkat Kab/Kota dan dana operasional di puskesmas.6. Besaran alokasi dana BOK per puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan pengelolaan keuangan dalam Petunjuk Teknis BOK 2011. 10
  • 11. KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (2)7. Besaran alokasi dana BOK per puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan pengelolaan keuangan dalam Petunjuk Teknis BOK 2011.8. Dana BOK yang tersedia di Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya, termasuk Poskesdes dan Posyandu.9. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin, periodik bulanan/tribulanan sesuai kondisi wilayah Puskesmas.10. Besaran satuan biaya pemanfaatan dana BOK mengacu pada Standar Biaya tahun 2011 dan apabila tidak ada dalam Standar Biaya, dapat menggunakan real / at cost atau mengacu pada POA.11. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien, dan efektif. 11
  • 12. DASAR HUKUM (1)1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara3. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah6. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan7. UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 20118. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota9. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah10. PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan11. Perpres No 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara12. No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 12
  • 13. DASAR HUKUM (2)13. Peraturan Presiden No 29 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 201114. Permenkes No 210/Menkes/Per/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 201115. Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan16. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .17. SK Menkes No. 1752/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kab/Kota TA. 2011, yaitu Bupati/Walikota Kepala Daerah Kab/kota untuk atas nama Menteri Kesehatan RI selaku pengguna anggaran/Barang menandatangani SK penetapan pejabat pengelola anggaran Kementerian Kesehatan di tingkat Kab/Kota.18. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya tahun 2011. 13
  • 14. RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK A. Upaya Kesehatan di Puskesmas B. Penunjang Pelayanan Kesehatan C. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas D. Pemeliharaan Ringan 14
  • 15. A. UPAYA KESEHATAN DI PUSKESMASDari sekian banyak upaya kesehatan yangdiselenggarakan Puskesmas, dana BOK utamanyadigunakan untuk mendukung upaya kesehatan yangbersifat promotif dan preventif yang meliputi:1. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana2. Imunisasi3. Perbaikan Gizi Masyarakat4. Promosi Kesehatan5. Kesehatan Lingkungan6. Pengendalian Penyakit 15
  • 16. KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI BOK (1)1. Pendataan sasaran (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa, sekolah, pasangan usia subur, wanita usia subur, tempat-tempat umum, dll)2. Surveilans (gizi, KIA, imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular, vektor, dll)3. Kunjungan rumah/lapangan (kasus drop out, kasus risiko tinggi, perawatan kesehatan masyarakat, pendampingan minum obat, pemasangan stiker P4K, ANC, PNC dll)4. Pelayanan di Posyandu (penimbangan, penyuluhan, pelayanan KIA, KB, imunisasi, gizi dll)5. Kegiatan sweeping, penjaringan, pelacakan, dan penemuan kasus6. Pengambilan spesimen 16
  • 17. KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI BOK (2)7. Pengendalian dan pemberantasan vektor (fogging, spraying, abatisasi, pemeriksaan jentik, pembagian kelambu, dll)8. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk mendukung program prioritas (penyuluhan, konseling luar gedung, pembinaan Poskesdes dan Posyandu, dll)9. Kegiatan pemantauan (sanitasi air bersih, rumah, tempat-tempat umum, pengelolaan sampah, dll)10. Pengambilan vaksin11. Transport Rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau dari Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat untuk kasus KIA risiko tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta Jampersal12. PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan dengan gizi kurang 17
  • 18. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI BOK Upaya kuratif dan rehabilitatif Gaji, uang lembur, insentif Pemeliharaan gedung (sedang dan berat) Pemeliharaan kendaraan Biaya listrik, telepon, dan air Pengadaan obat, vaksin, dan alat kesehatan Biaya konsumsi untuk penyuluhan Pencetakan ATK dan penggandaan untuk kegiatan rutin Puskesmas 18
  • 19. B. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATANKeberhasilan pelaksanaan kegiatan promotif danpreventif dalam upaya kesehatan perlu didukung olehkegiatan penunjang yang meliputi: Bahan kontak Refreshing/penyegaran/orientasi kader kesehatan Rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan Operasional Posyandu dan Poskesdes 19
  • 20. C. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS  Penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber dana yang ada termasuk salah satunya BOK. LOKAKARYA MINI PUSKESMAS  Merupakan proses penyusunan rencana aksi dari kegiatan- kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun menjadi kegiatan bulanan (POA bulanan), termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari BOK. EVALUASI  Penilaian pencapaian program dan kegiatan Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dari yang direncanakan 20
  • 21. D. PEMELIHARAAN RINGAN  Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas, maksimal 5 % dari total dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ringan di Puskesmas dan jaringannya.  Contoh : termos es, bahan bakar cold chain, gayung, ember, gorden, bola lampu, seprai, dll 21
  • 22. PENGORGANISASIAN (1) Pengelolaan kegiatan BOK dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota Di tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, pengelolaan BOK terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Pengorganisasian manajemen BOK terdiri dari:  Tim Koordinasi BOK (bersifat lintas sektor), sampai tingkat kabupaten/kota  Tim Pengelola BOK (bersifat lintas program), sampai tingkat Puskesmas 22
  • 23. PENGORGANISASIAN (2) PUSAT TIM KOORDINASI TIM PENGELOLA PROVINSI TIM KOORDINASI TIM PENGELOLA KABUPATEN/KOTA TIM KOORDINASI TIM PENGELOLA PUSKESMAS TIM PENGELOLA 23
  • 24. PERAN KAB/KOTA (1) MANAJEMEN KEUANGAN 1. Menetapkan besaran alokasi dana BOK per Puskesmas melalui SK Kadinkes Kab/Kota. 2. Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui SK Bupati/Walikota. 3. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan Puskesmas, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pengelola Satker) melalui Surat Keputusan KPA 4. Mensosialisasikan pemanfaatan dana BOK ke Puskesmas. 5. Mencairkan dana berdasarkan POA Puskesmas yang telah di verifikasi tim pengelola Jamkesmas-Jampersal-BOK. 6. Menyalurkan dana BOK ke Puskesmas. 7. Mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana BOK. 8. Melaporkan realisasi keuangan berupa SAI (SAK dan SIMAK BMN) 24
  • 25. PERAN KAB/KOTA (2) MANAJEMEN PROGRAM 1. Pertemuan: A. Sosialisasi BOK ke Puskesmas B. Evaluasi pelaksanaan BOK 2. Penyelenggaraan orientasi/ refreshing dalam rangka manajemen BOK 3. Monitoring dan Evaluasi BOK ke Puskesmas 4. Administrasi pengelolaan, pencatatan dan pelaporan BOK 25
  • 26. MEKANISME PENCAIRAN & PENYALURAN DANA BOK PUSAT SK Menkes 1 --- Mek Alokasi 3 Mekanisme 2b --- Mek Pencairan TP DINAS KESEHATAN KAB/KOTA SK Kepala DInas 4 2a PUSKESMAS 26
  • 27. INDIKATOR KEBERHASILANIndikator Input Persentase Puskesmas yang menerima dana BOK dari SKPDIndikator Proses Persentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya MiniIndikator Output Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan, dengan indikator: 1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan desa UCI 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 10. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan dari keluarga miskin 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 14. Cakupan Desa Siaga Aktif 27
  • 28. MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN BOK TIM PENGELOLA PUSAT JENIS LAPORAN -SAI (SAK dan SIMAK) -Penerimaan dan Realisasi Dana BOK TIM PENGELOLA KAB/KOTA (PPK) JENIS LAPORAN: -Penerimaan dan realisasi Dana BOK -Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) PUSKESMAS (Pengelola Keuangan) 28
  • 29. MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PUSAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA LAPORAN PELAKSANAAN BOK TERINTEGRASI DLM LAPORAN SP2TP/SP3 (SIKNAS ONLINE) PUSKESMAS 29
  • 30. PEMBINAAN Pembinaan dilakukan secara berjenjang Mulai dari penyusunan POA dan penggerakan pelaksanaan kegiatan BOK Secara berkala dan terintegrasi dengan kegiatan Jamkesmas dan Jampersal Terhadap aspek teknis kegiatan dan administrasi Dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan secara acak, melalui pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten/kota dengan mengundang Puskesmas 30
  • 31. PENGAWASANPelaksanaan pengawasan penyelenggaraanProgram BOK dilakukan oleh Aparat PengawasanFungsional (APF)1. Pengawasan melekat (Waskat)  oleh pimpinan masing-masing2. Pengawasan fungsional internal  oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan3. Pengawasan eksternal  oleh BPK 31
  • 32. SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK JAMKESMAS JAMPERSAL BOKJaminan Kesehatan Jaminan Persalinan untuk Bantuan untukMasyarakat Miskin sasaran yang blm memiliki operasional Puskesmas jaminanPenerima dana Penerima dana Dinkes Penerima dana Dinaspuskesmas kab/kota & fasilitas Kesehatan Kab/Kota pelayanan kesehatan tk lanjutanBantuan Sosial Bantuan Sosial Mek Tugas PembantuanSasaran masy miskin Sasaran Ibu hamil , Ibu Sasaran sel masy di wil bersalin, Ibu nifas , bayi kerja Pusk baru lahir yg blm memiliki jaminan persalinan
  • 33. SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK JAMKESMAS JAMPERSAL BOKKuratif dan Promotif, preventif,Kuratif, Promotif dan preventifrehabilitatif rehabilitatifFokus kegiatan Fokus kegiatan Fokus kegiatan Rawat jalan  Pemeriksaan  Upaya yankes Rawat inap kehamilan  Penunjang yankes Gadar  Pertolongan persalinan  Manajemen Transport rujukan  Pelayanan nifas, puskesmas termasuk pelayanan  Pemeliharaan ringan bayi baru lahir Pusk & KB pasca persalinan  Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahirPerencanaan via Perencanaan via Perencanaan vialokakarya mini lokakarya mini lokakarya mini
  • 34. BAGIAN YANG DAPAT DIHUBUNGINO UNIT TELP EXT FAKS Bagian Program dan 021-52015901 Informasi, 021-5279216 021-5279216 ext 8217 Setditjen Bina Gizi dan KIA Bagian Keuangan, 021-52015902 021-5277211 021-5277211 Setditjen Bina Gizi dan KIA ext 8221 Bagian Hukormas, 021-52015903 - - Setditjen Bina Gizi dan KIA ext 8212 Bagian Umum dan 021-52015904 Kepegawaian, 021-5221225 021-5201225 ext 8222 Setditjen Bina Gizi dan KIA 34
  • 35. SEKRETARIAT TIM PENGELOLA TINGKAT PUSAT BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI SETDITJEN BINA GIZI DAN KIA BLOK C LANTAI VIII RUANG 817JL. HR. RASUNA SAID BLOK X KAV. 4-9 JAKARTA 12950 TELEPON 021-5201590 EXT 8217 FAKS. 021-5279216 E-MAIL: bok.kemkes@yahoo.com 35