Dokumen tersebut merangkum proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dimulai dari pembentukan BPUPKI oleh Jepang pada 1944 untuk merumuskan rancangan dasar negara. Pada sidang BPUPKI, beberapa anggota menyampaikan usulan dasar negara, termasuk Moh Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Akhirnya Piagam Jakarta disepakati menjadi dasar sementara sampai PPKI menetapkan Pancasila se
2. ARMA JULITA MAHARANI
DZAKIYATUN NISWAH
IMAMULHAQUE HANDIK S.
HARITS MANAZILI
MELLY ARTHA ARGHA M.
RIKO FAJAR SAPUTRO
3.
4. 7 September 1944
• Jepang berusaha merebut simpati bangsa
Indonesia dengan cara menjanjikan
kemerdekaan dengan syarat Indonesia mau
membantu jepang berperang
• Setelah itu mereka membentuk BPUPKI
(Dokuritsu Junbi
Cosakai)
5. 29 April 1945
• BPUPKI dibentuk dengan jumlah anggota 63
orang dari seluruh wilayah Indonesia
• BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman
Widyodiningrat dengan wakil R. P. Soeroso
(dari Indonesia) dan Ichi Bangase (dari Jepang)
• Tujuan BPUPKI dibentuk =
-membuat rancangan dasar negara
-membuat RUUD
6. 28 Mei 1945
• BPUPKI dilantik dan melakukan 2 sidang :
Sidang I => Membahas rancangan dasar negara
(29 Mei-1 Juni 1945)
Sidang II => Membahas RUUD
(10-16 Juli 1945)
7. • Pada tanggal ini terjadi sidang Pertama
BPUPKI
Tujuan : Untuk merumuskan rancangan dasar
negara
8. Pada tanggal ini, Moh Yamin mencetuskan rancangan
dasar negara dalam bentuk lisan dan juga tertulis.
Rumusan Pidato
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri ke-Tuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan
Rakyat
Rumusan Tertulis
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
Hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia
9. • Sedangkan pada tanggal ini, Mr Soepomo juga
mencetuskan rancangan dasar negara pula.
• Pemikirannya berupa penjelasan tentang
masalah-masalah yang berhubungan dengan
dasar Negara Indonesia merdeka.
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial
10. Selain Moh. Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul
dasar Negara diantaranya adalah Ir.Soekarno. Ir. Soekarno mempunyai 3
usulan dasar Negara, yaitu lima prinsip , tiga prinsip, dan satu prinsip.
5 Prinsip : Pancasila
1. Nasionalisme (Kebangsaan
Indonesia)
2. Internasionalisme
(Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang
Berkebudayaan
3 Prinsip : Trisila
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan
1 Prinsip : Ekasila
Gotong Royong
11. 22 Juni 1945
Karena ketiga usulan rumusan dasar tersebut
tidak ada yang ditetapkan sebagai dasar
negara, maka dibentuklah panitia kecil yang
beranggotakan 9 orang.
Pada tanggal 22 juni 1945 sidang panitia itu
menghasilkan suatu piagam yang disebut
dengan Piagam Jakarta atau Jakarta
charter. Nama tersebut diusulkan oleh moh
yamin, berisi asas dan tujuan negara indonesia
merdeka.
ISI PIAGAM JAKARTA
1. Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan
syariah islam bagi
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan
beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/
perwakilan
5. Keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia.
12. • Sidang ke II BPUPKI
• Agenda sidang ke 2 BPUPKI : merumuskan rancangan undang-undang
dasar dan dibentuk panitia perancang undang-undang yang
diketuai Ir. Soekarno.
• Panitia tersebut membentuk kelompok kecil (7 orang) dengan ketua
Mr.soepomo.
• Tujuan dibentuk panitia kecil = menampung saran-saran, usul-usul
dan konsepsi-konsepsi para anggota yang diminta oleh ketua untuk
diserahkan melalui sekretariat.
• Pada tanggal 14 juli keluarlah hasil rapat panitia kecil berupa 3 hal
pokok : Indonesia merdeka, pembukaan UUD, batang tubuh
• 15-16 juli = diadakan sidang untuk menyusul UUD berdasarkan
sidang tersebut
13. Lanjutan….
• 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan untuk
selanjutnya digantikan oleh PPKI yang diketuai
Ir. Soekarno dan Moh Hatta.
• PPKI beranggotakan 21 orang.
• Tugas PPKI = menentukan dan menyelesaikan
bentuk negara, menuntaskan rancangan
hukum dasar dan mempersiapkan
kemerdekaan indonesia.
14. Lanjutan…
• Sebelum sidang PPKI, atas usul dari Moh
Hatta, telah disepakati sila pertama (piagam
jakarta) dilakukan perubahan yaitu dengan
menghilangkan kata :
“dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”