Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Pertemuan 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pertemuan 10

  • 318 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Pertemuan X Islam dan Budaya Lokal dalam bidang Politik PengantarPembahasan judul di atas mengarahkan perhatian kitakepada pemaknaan Islam dalam hubungannya dengannegara atau politik, yang secara implisit perludikembangkan tentang makna demokrasi berdasarkanIslam dan implikasinya di dalam kehidupan bernegara.Selanjutnya, pengembangan pemaknaan terhadapdemokrasi itu mesti didasarkan pada realitaskemajemukan umat dan bangsa, sehingga Islam itu sendiridalam realitas kemajemukan umatnya dapat memunculkankeragaman pola hidup bernegara, dan karenanya dapatterungkap pula hubungan Islam dan budaya lokal dalamperspektif politik.
  • 2. Pranata politik• Pranata politik (political institutions) untuk memenuhi kebutuhan mengatur dan mengelola kekuasaan dalam masyarakat, seperti pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, dan sebagainya.
  • 3. Islam dan Negara• Hubungan Islam dan negara, atau lebih mudahnya memahami negara dalam perspektif Islam, secara historis dapat dipahami dari contoh-contoh Nabi dan Khulafa al-Rasyidin dalam mengembangkan kehidupan politik Islam.• Namun di dalam perkembangannya sesudah dua periode sejarah itu, dapat pula dipahami tentang kehidupan politik Islam yang berubah dan banyak menunjukkan hubungan dialektik antara Islam dan politik lokal, sebagaimana masa Umayyah, Abbasiyah, dan kakuasan-kekuasaan Islam sesudahnya yang tersebar di bebagai kawasan.• Kemudian pada periode modern, Islam dan politik mengalami perubahan yang semakin beragam seiring pertumbuhan nasionalisme. Justru, pada periode inilah makin semarak pola-pola hubungan Islam dan politik yang bercorak lokal. Secara khusus, dapat dipelajari dari perkembangan politik Islam di Indonesia
  • 4. Islam dan negara: Kasus Indonesia• Islam dan Pancasila• Toleransi Beragama• Kerukunan Hidup antar Umat Beragama
  • 5. Contoh: Kraton Jogjakarta• Didirikan oleh Hamengkubuwono I, setelah Perjanjian Giyanti 13 Pebruari 1755/29 Rabingulawal 1680• Kedudukannya: sebagai pusat kekuasaan, pengembangan kegiatan ekonomi dan budaya, juga pelindung agama (Islam)• Peranannnya bagi agama, selain sebagai pelindung agama, juga sejak awal kraton telah membangun beberapa masjid, dan semenjak Pangeran Mangkubumi Islam diitetapkan sebagai agama resmi kraton.• Rajanya bergelar Sultan, dan gelar lainnya seperti Abdurrahman Sayidin Panatagama, Kalifatullah.
  • 6. kapengulon• Pembahasan tersebut di sini disarikan dari karya Ibnu Qayim Isma’il, Kyai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial.[1] Lembaga penghulu atau kapengulon merupakan suatu pranata sosial keagamaan yang di dalamnya terhimpun kiai Jawa yang secara formal bekerja di bidang keagamaan, hukum dan peradilan menurut ajaran Islam, dan bertanggungjawab kepada negara. Tugas ini merupakan pelaksanaan dari kewajiban agama yang disebut fardu kifayah. Lembaga kapengulon ini dalam konteks historisnya ternyata menyimpan bahan-bahan sejarah yang menyangkut ulama dan aktivitas keagamaan di tanah Jawa [1] Ibnu Qayim Isma’il, Kyai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
  • 7. Kedudukan Penghulu• Penghulu adalah ulama yang berkedudukan di jalur at-tasyri’ wal- qadla, yakni aktivitas sosial keagamaan sebagai pelaksana bidang kehakiman yang menyangkut hukum (syariat ) Islam.• Kelompok penghulu sudah ada sejak kerajaan Islam berkuasa atas tanah Jawa. Di antara sembilan wali ada yang menjadi penghulu pada kerajaan Islam Demak, seperti Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo (konon kata Kali berasal dai kata Qadli, dan Jaka dari kata Zaka, artinya hakim atau penghulu yang suci). Bahkan sebelum para wali tersebut jabatan penghulu sudah ada yang memangkunya• Pada zaman pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, ulama sebagai pejabat anggota Dewan Parampara (Penasihat Tinggi Kerajaan) dan lembaga Mahkamah Agama Islam. Para pejabat yang menempati kedudukan ini kemudian menjadi abdi dalem (pegawai keraton) dalam urusan keagamaan dan dikepalai oleh penghulu.
  • 8. Penghulu masa Kolonial• sejak tahun 1882 kedudukan Penghulu ditarik ke dalam lingkungan pengadilan negeri (landraad) yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Jabatan penghulu tersebut adalah penasihat hukum adat, sehingga pejabatnya biasa dipanggil dengan sebutan Kanjeng Penghulu Landraad. Oleh karena itu, penghulu pada masanya memiliki rangkap jabatan, yakni sebagai pejabat pemerintah dalam urusan agama Islam di satu segi dan di segi lain sebagai penasihat pengadilan umum.• Adapun hierarki jabatan penghulu adalah sebagai berikut: Tingkat Pusat (Gubernemen) : Penghulu Ageng Tingkat Kabupaten : Penghulu Kepala (Hoofdpenghulu) yang diwakili Ajung Penghulu. Tingkat Kawedanaan: Penghulu (Naib) dan wakilnya Ajung Penghulu. Tingkat Kecamatan : Penghulu atau Naib Tingkat Desa : Modin, Kaum, Kayim, Lebe, atau Amil.
  • 9. Tugas Penghulu• Pada masa kekuasaan tradisional, tugas penghulu adalah sebagai pelaksana pemerintah di bidang kehakiman, yang berarti selain mengurusi masalah pernikahan, perceraian, talak, rujuk, kewarisan, zakat, dan wakaf, adalah juga menangani masalah pidana dan perdata.• Pada masa pemerintahan kolonial, Penghulu hanya bertugas sebagai kadi atau hakim pengadilan (raad) agama dan sebagai mufti (penasihat) agama Islam. Masalah yang menyangkut bidang hukum keluarga tetap menjadi tugas utama lembaga penghulu, tetapi masalah kehakiman lainnya atau perkara-perkara adat hanyalah bertugas sebagai pembantu di pengadilan negeri (landraad). Adapaun kedudukannya sebagai mufti, kepada lembaga Penghulu dibebankan kewajiban menyampaikan penerangan tentang hukum-hukum Islam kepada masyarakat, di samping menjadi penasihat masalah keagamaan bagi Bupati dan para pembantunya.
  • 10. • Mulai tahun 1918, pemerintah hanya mengangkat seorang pejabat penghulu dalam statusnya sebagai Penghulu Landraad merangkap Penghulu Masjid.• Penghulu adalah juga Imam masjid, yang dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh 40 orang yang bertugas sebagai khatib, muazin, marbot, juru tulis, syuhud (saksi), dan juru kunci.• Penghulu sebagai imam masjid itu bertugas mengimami tiap waktu salat wajib (lima waktu). Di samping itu, Penghulu juga mengurusi keuangan (kas) masjid, berbagai kegiatan pengajian, dan perayaan hari-hari besar Islam. Dana kas masjid biasa diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: biaya perkawinan, wakaf, zakat, sedekah, dan infak.• Oleh karena kedudukan penghulu di tingkat kabupatan adalah sebagai pembantu Bupati, maka tugas-tugas Bupati dalam urusan agama Islam seringkali dilimpahkan kepadanya. Penghulu seringkali dibebani tugas mengawasi bidang pendidikan agama yang diselenggarakan dan diasuh oleh para kyai atau ajengan, bahkan memobilisasi kegiatan para guru agama Islam.