• Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Pemerintah akan mencabut izin perusahaan-perusahaan alih daya (outsourcing) yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja. Komitmen pemerintah sama dengan keingingan serikat pekerja/serikat buruh bahwa pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga (outsourcing) tidak boleh menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
4,926
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
232
Comments
1
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ’’OUTSOURCING SEBUAH PENGINGKARAN KAPITALISME TERHADAP HAK-HAK BURUH’’ By ABDUL KHOLEK, SOSIOLOGI 04 email: revolusi_jalanan@yahoo.co.id UNIVERSITAS SRIWIJAYA(Oleh : Abdul Kholek)BAGIAN SATU PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Dewasa ini masyarakat kapitalis umumnya ditandai oleh terciptanya polarisasi sosialdiantara para pemilik kapital dengan pekerja. (Revrisond Bawsir, 1999 : 4). Kebebasan kaumkapitalis adalah kebebasan yang ditopang oleh penguasaan fakor-faktor produksi, dengan faktor-faktor produksi kaum kapitalis memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan membelikebebasan yang dimiliki komponen masyarakat lainnya. Termasuk kebebasan yang dimiliki olehpara pejabat negara. Kondisi dunia yang telah dihegemoni oleh kekuatan kapitalisme global mencengkramseluruh sendi-sendi kehidupan. Dua sifat utama dari kapitalisme yaitu eksploitatif dan ekspansif.Kedua wajah kapitalisme ini berjalan beriringan sehingga pencapaian tujuan kapitalisme untukmeningkatkan akumulasi modal semakin masive.[1] Menurut Tabb dalam Susetiawan (2009 : 6),bahwa konstruksi kelembagaan untuk mengatur tata dunia dilakukan melalui organisasi atauagen-agen internasional antara lain WTO (World Trade Organization), GATT (GeneralAgreement on Trade and Tariff), Bank Dunia (World Bank), IMF (International Monetary Fund)dan berbagai lembaga lainnya. Globalisasi memperluas pergerakan modal dan memberi tempat yang makin penting bagi
  • 2. korporasi besar dunia (MNCs). Di Indonesia kita menyaksikan sebuah pergeseran yangmenandai makin kuatnya ekspansi kapitalis global. Hingga mencengkram seluruh basisperekonomian nasional, dari perekonomian skala besar sampai perekonomian rakyat kecil.Ekspansi besar-besaran perusahaan multi nasional disertai juga dengan tuntutan mekanisme kerjabaru yang memperkenalkan sistem hubungan kerja yang fleksibel dalam bentuk outsourcing dankerja kontrak. Semua mekanisme kerja dimaksudkan untuk meraih keuntungan yang lebih besar denganmengurangi tanggung jawab pemilik modal atau pengusaha terhadap masa depan pekerjaannya.Kata kunci yang selalu mereka ungkapkan yaitu efisiensi yang hampir identik dengan kuekeuntungan yang makin besar (Rekson Silaban, 2009:4).Indonesia pasca reformasi setelah tumbangnya rezim diktator, terbukanya alam kebebasanmemberikan efek positif bagi setiap warga negara untuk berserikat dalam organisasi-organisasimasyarakat. Begitu juga kelompok buruh semakin tergorganisir dalam memperjuangkan hak-hakmereka. Walaupun demikian belumlah selesai masalah perburuhan dinegeri ini. Rekson Silaban (2009 : 48) mencatat beberapa masalah utama perburuhan pascareformasi yaitu masalah pengangguran dan berimplikasi pada meningkatnya jumlah pekerjasektor informal, masalah pendidikan dan komposisi, sistem pengupahan, praktek outsourcing dankontrak, masalah sistem pengawasan tenaga kerja, dan masalah jaminan sosial tenaga kerja. Masalah tersebut menjadi isu-isu yang cukup sexy apalagi pada saat kampanye partaipolitik. Agenda yang selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah habis-habisnya karena isutersebut tetap dijaga sebagai alat kepentingan politik. Dalam paper ini yang menarik untukdianalisis yaitu masalah outsourcing sebagai sebuah mekanisme perburuhan yang lahir darirahim kapitalisme modern.Outsourcing merupakan bentuk nyata dari prinsip fleksibelitas pasar kerja dan dapat ditemukandihampir seluruh bagian dalam rangkaian proses produksi (Rekson Silaban, 2009 : 71). Selain ituoutsoursing juga didefinisikan sebagai pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atauwewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakaian jasa outsourcing baik pribadi,
  • 3. perusahaan divisi atau pun sebuah unit dalam perusahaan (Komang Priamda, 2008 : 12).Outsourcing memiliki dua jenis pertama, outsourcing pekerjaan yang berkaitan denganpemborongan pekerjaan pada pihak lain, kedua, outsourcing manusia. Tipe outsourcing yangkedua merupakan praktek yang memberikan efisiensi pada tingkat tertentu dalam operasionalbisnis, namun merugikan secara serius kepentingan buruh dipihak lain. Praktek inilah yangditentang oleh gerakan buruh di Indonesia khususnya. Apalagi setelah disahkannya UU No. 13Tahun 2003, praktek sistem kerja kontrak merajarela bagaikan jamur di musim hujan. Nyarissemua perusahaan memberlakukannya dalam bentuk kontrak kerja yang pendek dan outsourcing. Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 adalah landasan hukum bagi perusahaan outsourcingdan pengusaha berkonspirasi mempraktekkan outsourcing. Bunyinya sebagai berikut :"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnyamelalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuatsecara tertulis". Berdasarkan pasal inilah pemerintah telah mengakui pemberlakuan sistem kerjakontrak dan outsourcing yang dahulu kala merupakan salah satu bentuk penjajahan koloni asingatas Indonesia di perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia. Dari uraian diatas yang menjadi permasalahan utama paper ini yaitu begaimanamekanisme outsourcing menjadi sebuah sistem perburuhan yang mengingkari hak-hak buruh,dengan persfektif teori alienasi dan nilai surplus Karl Marx. Dan menganalisis keterkaitanhubungan perburuhan dalam sistem outsourcing, yaitu bagaimana posisi buruh, perusahaanoutsourcing dan perusahaan pengguna outsourcing. Selain itu akan ditampilkan data-datagejolak-gejolak yang muncul dari sistem outsourcing.1.2. Rumusan Masalah Outsourcing merupakan mekanisme perburuhan diera modern, sebagai imbas darieksploitasi dan ekspansi perusahaan multi nasional dalam lingkaran kapitalisme global. Menilikuraian latar belakang tersebut maka yang menjadi rincian permasalahan dalam makalah"Outsourcing Sebuah Pengingkaran Kapitalisme Terhadap Hak-Hak Buruh" yaitu sebagai beikut:
  • 4. 1. Bagaimana mekanisme outsourcing dalam industri di Indonesia ?, bagaimana hubungan buruh serta kedudukan buruh dalam sistem tersbut ? 2. Bagaimana indikasi-indikasi pengingkaran hak-hak buruh dalam sistem outsourcing ?, bagiamana alienasi dan nilai surplus yang terjadi dalam sistem tersebut ?1.3. Tujuan1.3.1. Tujuan Umum Tujuan umum dalam makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami outsourcingsebagai sebuah pengingkaran kapitalisme terhadap hak-hak buruh.1.3.2. Tujuan KhususTujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui mekanisme outsourcing yang diberlakukan dalam industri di Indonesia 2. Untuk menggambarkan keterkaitan hubungan kerja antara buruh, perusahaan outsourcing, dan perusahaan pengguna outsourcing 3. Untuk menggambarkan posisi buruh dalam sistem outsourcing dan melihat implikasi- implikasi penindasan hak-hak buruh oleh sistem tersebut1.4. Kerangka Teoritis Kapitalisme dalam persfektif Marx, tidaklah secara sederhana berarti sebuah sistemproduksi bagi pasar, tetapi juga sistem yang dalam keadaan kekuatan buruh telah menjadikomoditi yang diperjualbelikan di pasar seperti objek-objek pertukaran lainnya (DawamRahardjo, 1987 : 39). Kondisi inilah yang mewarnai sistem perburuhan dewasa ini. Sistemoutsourcing telah melegalkan perbudakan buruh, eksploitasi secara besar-besaran, pengurasankeringat dan tenaga buruh demi akumulasi modal yang sebesar-besarnya. Tenaga kerja merupakan komoditi yang dikebiri hak-hak kemanusiaannya. Inilah wajah
  • 5. dari kapitalisme sebagai sebuah sistem yang menggerogoti tubuh-tubuh buruh dengan harga danimbalan yang tidak seimbang. Hal ini tentunya sangat ironis, buruh sebagai tulang punggungproduksi tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan kerja yang mereka lakukan. MenurutLipson dalam Raharjo (1987 : 44), bahwa esensi dari kapitalisme yaitu sistem upah yang dalamkeadaan ini, buruh tidak mempunyai hak pemilikan terhadap barang-barang yang dibuatnya;buruh tidak menjual buah-buahan dari kerjanya, melainkan kerja itu sendiri. Sistem perburuhan melalui outsourcing merupakan anak kandung dari rahim kapitalisme.Memahami fenomena tersebut dapat menggunakan alat analisis dari dua teori besar Marx yaituteori nilai surplus untuk melihat mekanisme outsourcing dan teori alienasi untuk melihat kondisiburuh didalam sistem outsourcing.Analisis Marx mengenai keterasingan didalam produksi kapitalis, bertolak pada suatu faktaekonomi kontemporer bahwa makin maju kapitalisme, akan semakin miskin pula buruh(Anthony Gidden, 2007 : 13). Begitu juga dalam hubungan perburuhan dewasa ini, sifatekploitatif sistem kapitalis semakin kuat mencengkram buruh, dengan berbagai mekanismeperburuhan untuk memberikan surplus bagi produksi mereka.Menurut Marx dalam Ritzer (2008 : 54), bahwa kerja bukan sebagai sebuah ekspresi dari tujuan,tidak ada objektivasi. Tetapi buruh bekerja berdasarkan tujuan kapitalis yang menggaji danmengupah mereka. Kerja dijadikan sebagai reduksi untuk mencapai tujuan dari kapitalis.Alienasi memiliki beberapa dimensi, yang akan digunakan dalam melihat sistem perburuhanmelalui outsourcing. Pertama, buruh teralienasi dari aktivitas produktif, dalam pengertian bahwaburuh tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, melainkan mereka bekerja untukkapitalis. Kedua, buruh teralienasi dari produk hasil kerja mereka. Buruh tidak memiliki hakuntuk memiliki produk hasil produksi mereka, karena produk tersebut hak milik kapitalis.Ketiga, buruh teralienasi dari sesama pekerja. Keempat, buruh tealienasi dari kemanusiaanmereka sendiri, hal ini dikarenakan kerja tidak lagi menjadi transformasi dan pemenuhan sifatdasar manusia (Ritzer dan Gidden, 2008 : 56-57).Selain demensi alienasi akan dilihat juga nilai surplus dari mekanisme outsourcing. Nilai surplus
  • 6. muncul sebagai akibat dari eksploitasi dan dominasi dari kapitalisme tidak hanya sekedardistribusi kesejahteraan dan kekuasan yang tidak seimbang. Paksaan tidak dianggap sebagaikekerasan, malah dianggap sebagai kebutuhan pekerja itu sendiri yang hanya bisa dipenuhimelalui upah.Nilai surplus merupakan nilai lebih yang dihasilkan oleh buruh dalam bekerja. Seorang buruhyang mampu menghasilkan suatu produksi dalam waktu beberapa jam untuk mencapai targetanpokok, dan sisa waktunya adalah nilai surplus bagi kapitalis untuk mendapatkan produk tanpaimbalan ke faktor produksi yaitu buruh. Hak-hak tersebut diambil alih oleh kapitalis, Marxmenyebut rasio antara kerja yang diperlukan dan kerja surplus sebagai tingkat nilai surplus atautingkat pemerasan (Anthony Gidden, 2007 : 61).Kedua pisau analisis tersebut akan menjadi acuan dalam analisis sistem perburuhan outsourcing.Dalam melihat outsoursing ada dua pendekatan yaitu dari sisi perusahaan (penguasa modal) dandari persfektif buruh. Persfektif dasar dengan landasan yang berbeda memberikan penafsiranyang juga berbeda pula. Praktek outsourcing merupakan gejala global yang dapat dipandangsebagai ikon dari globalisasi. Outsourcing merupakan bagian dari mekanisme pasar yangdimaksudkan untuk melakukan efisiensi dalam industri, tetapi dari sisi lain menimbulkanketidakpastian kerja (Rekson Silaban, 2009 : 67). Kontroversi sistem outsourcing memunculkanperdebatan panjang antara pihak perusahaan dengan kaum buruh, salah satu diuntungkan danyang lainnya dirugikan.BAGIAN DUA ANALISIS DAN WACANA2.1. Mekanisme Outsourcing Dalam Industri Di Indonesia. Perkembangan kapitalisme di era modern telah mencapai pada puncaknyamenghegemoni dunia. Kondisi ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasiyang berkembang cukup pesat. Batas-batas Negara menjadi tidak penting lagi, hanya batasformalitas teritorial yang ada, tetapi tidak mampu membendung pernyebaran ide-ide, inovasi,teknologi sehingga dunia menjadi sebuah kampung global. Menurut James J (2003 : 174),globalisasi merupakan pengintegrasian internasional individu-individu dengan jaringan-jaringan
  • 7. informasi serta institusi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam,dalam takaran yang belum dialami sejarah dunia sebelumnya. Outsourcing merupakan turunan dari kapitalisme global. Dikatakan juga sebagai anakkandung yang lahir dari rahim kapitalis, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari sifat dasar kapitalisyaitu eksploitatif dan ekspansif. Perusahaan-perusahaan transnasional dan multi nasional,semakin kuat mengcengkram Negara-negara yang sedang berkembang. Ekspansi dan eksploitasiyang besar-besaran dilakukan demi akumulasi modal. Sebagai contoh perusahaan NIKE selamaperiode 1989-1994 membuka lokasi pabrik baru di Cina, Indonesia dan Thailand dimana upahsangat rendah. Ekspansi besar-besaran perusahaan transnasional diiringi juga dengan model dan formatkerja yang mereka persiapkan (outsourcing), untuk diterapkan di wilayah pengembanganperusahaan. Ini merupakan implementasi dari ciri globalisasi dimana perusahaan transnasionalmelakukan peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumberdaya dan kekuatan ekonomi(Martin Khor, 2001 : 12). Karena itu globalisasi adalah proses yang tidak adil dengan distribusi-distribusi keuntungan maupun kerugian yang juga tidak seimbang. Dari penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa perkembangan outsourcing di Indonesaisebagai salah satu negara berkembang merupakan imbas dari hegemoni kapitalis. Outsourcing diIndonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1980-an, model kerja ini disahkankeberlakuannya melalui keputusan Menteri Perdagangan RI No. 264/KP/1989 Tentang PekerjaanSub-kontrak Perusahaan Pengelola di Kawasan Berikat. Industri awal yang bersentuhan dengan outsource adalah industri perminyakan. Bahanbakar yang dimanfaakan oleh konsumen akhir, mengalami proses panjang dan melalui berbagaiperusahaan outsourcing. Dimulai dari pemilik konsesi lahan, eksplorasi hingga produksi,transportasi, semuanya dilakukan oleh perusahaan yang berbeda (Komang Priambada, 2008 :21). Dewasa ini hampir seluruh industri baik kecil maupun skala besar yang dimiliki oleh parakapitalis melalukan praktek outsourcing. Ada beberapa alasan industri melakukan outsourcing
  • 8. yaitu pertama, efisiensi kerja dimana perusahaan produksi dapat melimpahkan kerja-kerjaoperasional kepada perusahaan outsourcing; kedua, resiko operasional perusahaan dapatdilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemanfaatan faktor produksi bisa dimaksimalkandengan menekan resiko sekecil mungkin; ketiga, sumber daya perusahaan yang ada dapatdimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih fokus dalam meningkatkan produksi; keempat,mengurangi biaya pengeluaran (capital expenditure) karena dana yang sebelumnya untukinvestasi dapat digunakan untuk biaya operasional; kelima perusahaan dapat mempekerjakantenaga kerja yang terampil dan murah; keenam, mekanisme kontrol terhadap buruh menjadi lebihbaik. Pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, merupakan landasanhukum bagi pelegalan sistem outsourcing yang menguntungkan pihak penguasa modal dansebaliknya merugikan kaum buruh. Berbagai aksi protes menentang sistem outsourcingmerupakan salah satu bentuk dari resistensi terhadap kepitalisme. Dalam persfektif buruh,outsorcing menjadi sebuah batu penghalang bagi peningkatan kelayakan hidup bagi mereka.Upah yang murah, tidak adanya jaminan sosial dan lain sebagainya adalah indikasi daripengingkaran kapitalisme terhadap hak-hak buruh yang mencederai human rigth. Untuk mempertegas mengenai mekanisme tersebut berikut uraian mengenai hubunganburuh dan kedudukan buruh dalam model kerja outsourcing :2.1.1. Hubungan Buruh Hubungan industrial di Indonesia sepanjang perjalanannya sering menunjukkan bahwaburuh ditempatkan sebagai faktor produksi mirip sebagai faktor produksi yang dikonstruksikanKarl Marx. Outsourcing didefinisikan sebagai model kerja yang menambahkan unsur pelaksanaperkerjaan diantara relasi buruh dan modal (Rita Olivia, 2008 : 9). Kondisi tersebut menjadikanhubungan perburuhan semakin kabur, dan memperlemah bergaining position buruh terhadappemilik modal. Dalam model kerja outsourcing adanya pergeseran ruang lingkup hubungan industrial.Awalnya yang terkenal dengan istilah tripartit atau hubungan antara buruh, pengusaha dan
  • 9. pemerintah (Susetiawan, 2000:173). Dalam model outsourcing menjadi empat lingkaranhubungan yaitu buruh, perantara atau broker (perusahaan oustsourcing), perusahaan inti (pemilikmodal) dan pemerintah. Outsourcing sebagai sebuah model perburuhan baru, melalui beberapatahapan dalam perekrutan. Ketersediaan tenaga kerja yang tinggi di pasar tenaga kerjamengakibatkan turunnya harga buruh. Menurut Marx tersedianya tentara-tentara cadangan yangbanyak mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap hak-hak buruh. Eksploitasi, PHK dan lainsebagainya diputuskan secara sepihak oleh pemilik modal. Hubungan industrial dalam model kerja outsourcing, menjadikan buruh tidak mempunyaikejelasan dalam hubungan, berimbas pada tidak jelasnya posisi buruh bagaimana merekamenuntut hak-haknya. Buruh dituntut untuk memenuhi persyaratan dalam outsourcing, jam kerjayang padat, upah yang tidak seimbang, tidak adanya kesempatan untuk bergabung dalamorganisasi buruh, karena waktu yang habis dalam kontrak kerja. Pelanggaran terhadap perjanjianakan langsung berakibat pada pemberhantian secara langsung oleh manajemen perusahaanoutsourcing. Dan digantikan oleh tenaga-tenaga outsourcing lainnya sebagai tentara-tentaracadangan. Kondisi ini membebaskan industri-industri pengguna dari kewajiban-kewajiban terhadapburuh kecuali hanya memberikan upah dari kerja buruh. Menurut Komang Priambada (2008 :31), pihak pengusaha berpendapat bahwa "Dari mana pekerja itu direkrut, bagaimana datangnyadan lain-lain adalah bukan urusan kita sebagai pemakai". Inilah satu kondisi yangmemperlihatkan bahwa pekerja adalah barang dagangan dan outsourcing tidak lain hanyalahtriffiking yang dilegalkan.Hubungan yang terjadi antara buruh dengan perusahaan outsourcing dan perusahaan pengguna(pemilik modal), adalah hubungan ketergantungan. Tentunya tipe ketergantungan (dependensi)yang terjadi yaitu ketergantungan yang tidak seimbang. Eggi Sudjana (2001 : 27), menjelaskanbahwa kekuasaan yang menumpuk di tangan kelompok pemberi upah atau borjuis dalammengelola dan menguasai sumber-sumber daya yang terbatas. Sehingga dalam prakteknyahubungan ketergantungan ini berjalan dengan berat sebelah, karena prinsip para kapitalis yaitumemaksimalkan keuntungan yang menekankan pada efisiensi dan produktivitas, sehingga buruh
  • 10. sering dieksploitasi.Hubungan peruburuhan dalam sistem oousourcing sebagimana yang telah disebutkan diatassangat merugikan kaum buruh. Penolakan dan terjadinya konflik perbruhan merupakan sebauhkegagalan poduk hukum dalam menampung dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepadamereka. Terjadilah hubungan yang tidak sehat disatu sisi pengusaha diuntungkan dan dilain sisiburuh dirugikan. Inilah gambaran hubungan buruh dalam sistem outsourcing.2.1.2. Kedudukan Buruh Buruh dalam model kerja outsourcing menjadi sosok barang yang diperjualbelikandengan harga murah, tidak harus menunggu rongsok dan bisa langsung mengganti denganbarang yang lain, dengan kualitas yang lebih bagus dan harga yang murah. Buruh adalah alatatau faktor produksi setelah modal, signifikannya peran buruh sehingga ketidakhadiran buruh,berakibat pada tidak akan tercipta akumulasi modal (capital). Idealnya buruh ditempatkanditempat yang layak dan dihargai dengan nilai yang tinggi, kerena merakalah yang turutlangsung menciptakan produk yang akan dikonsumsi konsumen. Kanyataannya bahwa buruh selalu dikebiri disubordinatkan dan gerakan-gerakannyaselalu dilemahkan, karena dianggap akan membahayakan pemilik modal. Inilah wajahkapitaslime, wajah penindasan terhadap hak-hak buruh. Outsourcing adalah model kerja yangmencederai makna HAM dan Demokrasi. Celia Mather, (2008 : 28) mengungkapkan bahwaoutsourcing mengakibatkan tiga masalah utama yaitu pertama, tersingkirnya buruh dari mejaatau kesepakatan negosiasi; kedua, tidak adanya tanggung jawab hukum perusahaan terhadapburuh; ketiga berkurangnya buruh tetap sehingga semua buruh masuk kedalam outsourcing,kondisi buruh dalam ketidakpastian. Menurut Celia Mather (2008 : 37), perusahaan inti melaluikontrator penyedia jasa memberikan upah yang jauh lebih rendah daripada buruh tetap, merekaterhindar dari penyediaan tunjangan-tunjangan seperti pensiun, asuransi kesehatan, kematianatau kecelakaan, sakit dibayar, cuti dibayar, tunjangan melahirkan. Berikut dalam Tabel 1Gambaran perbandingan hak buruh tetap (Permanent), dan buruh kontrak (Outsorcing) : Tabel. 1
  • 11. Gambaran Perbandingan Hak Buruh Tetap (Permanent) dan Buruh Kontrak (Outsorcing) Hak-hak Buruh Buruh Tetap Buruh Kontrak Upah Pokok (UP) Minimal UMK Hanya UMK Tunjangan Masa Kerja (TMK) UP=UMK+TMK Premi kehadiran Dapat Tidak dapat Tunjangan Jabatan Pada posisi tertentu ada Tidak dapat Jaminan Sosial Dapat Tidak dapat Tenaga Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Kesehatan (Bagi buruh dan Keluarga) Uang Makan dan Dapat Tidak dapat (Termasuk di Transport dalam upah pokok) Hak Cuti: Dapat, untuk buruh Tidak dapat, buruh perempuan yang hamil perempuan ketika hamil Tahunan, Haid, dan mendapat cuti 3 bulan diputus kontraknya. cuti hamil dengan dibayar upahnya Tunjangan Hari Raya Dapat Tidak Dapat Pesangon Dapat (dilindungi oleh Tidak Dapat Undang-Undang) Kebebasan berserikat Ada dan dapat Buruh takut berserikat dijalankan karena langsung dapat diputus hubungan kerjanya Perjanjian Kerja atau Kolektif melalui PKB Individu yang ditandatangani Kesepakatan Kerja di awalSumber : Position paper KBC (Komite Buruh Cisadane), April 2004, hasil pendataan terhadap150 perusahaan di Tangerang 2003-2004. Keberadaan buruh berstatus outsorcing pada gilirannya akan melemahkan perjuangankolektif buruh melalui serikat buruh, sebagai elemen pemaksa bagi terpenuhinya hak-hak buruh.Sebab, buruh outsourcing bergerak sebagai individu yang mengadakan hubungan kerja dengan
  • 12. perusahaan secara langsung, atau buruh yang disalurkan oleh lembaga outsourcing (jasa penyalurtenaga kerja), kepada perusahaan, para pihak yang terlibat dalam perjanjian dalam hal ini adalahjasa penyalur tenaga kerja dan perusahaan, sementara buruh outsorcing sendiri berada di bawahkendali jasa penyalur.2.2. Indikasi Pengingkaran Hak-Hak Buruh Dalam Sistem Outsourcing Pengingkaran hak-hak buruh dalam model kerja outsourcing, sebagian telah dijelaskandalam pembahasan terdahulu. Indikasi pelanggaran kapitalis (pemilik modal) dapat dilihat darilaporan Organisai Nirlaba "Global Alliance for Workers and Communities" mengenai kondisikerja di sembilan Perusahaan NIKE. Hasil laporan dari wawancara dengan 4.450 buruh, bahwaterjadi penyiksaan dan perlakuan tidak sewajarnya oleh pekerja kontrak (outsourcing), sejumlah30 persen buruh mengaku pernah melihat atau mengalami pelecehan atau penyiksaan baik secaraverbal maupun fisik, termasuk pelecehan seksual (Sri Haryani, 2002 : 45). Laporan tersebutmerupakan sebagian kecil dari gambaran bagaimana kondisi buruh dalam sistem outsouring.Untuk memperjelas mengenai indikasi tersebut disini akan digunakan persfektif alienasi dan nilaisurplus Karl Marx.2.2.1. Alienasi Buruh Dalam Sistem Outsourcing Manusia merupakan mahluk produktif yang mampu menggunakan seperangkatkemampuannya untuk bekerja. Kerja adalah sebuah proses dimana manusia dan alam terlibatdalam sebuah kegiatan produktif. Manusia mempunyai kemampauan untuk mengatur, memulai,dan mengontrol reakasi-reaksi material antara dirinya dan alam. Marx dalam teori alienasi mengungkapkan empat bentuk alienasi, dalam menganalisisburuh dan perkembangan buruh pada masa kapitalisme awal. Perkembangan kapitalisme danjuga perangkat-perangkat pendukungnya semakin menguatkan eksploitasi dan ekspansi. Buruhoutsourcing baik secara struktural maupun fungsional teralienasi. Sistem outsourcing yangmelibatkan broker sebagai pihak perantara penyedia buruh, dan juga perusahaan inti yangmemanfaatkan buruh telah melakukan praktek alienasi yang tidak bisa ditolerir. Praktik inisesungguhnya mirip "jual beli manusia" (human trafficking) yang dilegalisasi oleh negara.
  • 13. Beberapa indikator dari alienasi buruh dalam sistem kerja outsourcing yaitu, pertama;buruh kehilangan kesempatan untuk menyalurkan dan mengontrol sendiri hasilnya kerjanya.Dalam bahasa Marx, buruh teralienasi dari aktivitas produktif, dalam pengertian bahwa buruhtidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, melainkan mereka bekerja untuk kapitalis(Ritzer, 2008 : 56) Buruh dicetak dan dibentuk seperti mesin yang bekerja untuk pemilik mesin. Buruhkehilangan kreativitas dan kemampuan dasarnya sebagai mahluk produktif untuk mencukupikebutuhan sendiri. Mereka telah kehilangan hak-hak untuk menciptakan produk sesuai dengankeinginan dan untuk kebutuhan mereka sendiri. Outsourcing melanggengkan perangkap terhadapburuh yang sudah lama terbentuk. Kondisi ini juga didukung dengan kuatnya penguasaan brokerdan perusahaan inti terhadap buruh. Senada dengan gambaran diatas dalam kongres ICEMmenyatakan bahwa kami memandang outsourcing sebagai bentuk dari perbudakan danketidakadilan bagi kemanusiaan (Celia Mather, 2008 : 39). Kedua, buruh teralienasi dari produk hasil kerja mereka. Buruh tidak memiliki hak untukmemiliki produk hasil produksi mereka, karena produk tersebut hak milik kapitalis. Asumsi inimasih dalam satu rangkaian dengan tipe aleinasi yang pertama. Buruh diposisikan sebagai faktorproduksi yang memproduksi barang untuk kepentingan kapitali dan akan mereka jual dipasar.Sebagai contoh buruh outsourcing di perusahan Nike, tidak dapat serta merta dapat memilikihasil dari kerjanya. Meraka bisa memiliknya ketika mereka membeli produk itu dipasar tetapiharganya tidak bakanlan terjangkau oleh mereka. Ketiga, buruh teralienasi dari sesama pekerja. Fenomena ini sebenarnya telah lamaterjadi, tetapi dalam kasus kerja outsourcing ada varian lain, tidak seperti yang ditemukan padakapitalisme awal, dimana hubungan buruh hanya antara kelas borjuis dan proletar (buruh).Keterasingan pekerja sesama pekerja outsourcing mencapai pada puncaknya, mereka menjadiaktor yang harus loyal karena perjanjian outsourcing telah mereka sepakati. Persyarakatan yangmemberatkan pihak buruh sehingga pelanggaran terhadap perjanjian akan mengakibatkanpemecatan. Struktur yang dibangun benar-benar menjadi kekautan yang menghegemoni buruhuntuk tunduk. Sehingga berimplikasi mereka tidak tidak dapat berinteraksi dengan buruh-buruhyang lain. Selain itu ada juga kecenderungan buruh outsourcing tidak dapat masuk kedalam
  • 14. serikat-serikat buruh karena waktu kontrak yang terbatas, dan terjadi hambatan untuk merekrutburuh kedalam serikat buruh yang akan memperjaungkan hak-hak dasar mereka. Keempat, buruh tealienasi dari kemanusiaan mereka sendiri, hal ini dikarenakan kerjatidak lagi menjadi transformasi dan pemenuhan sifat dasar manusia. Kondisi ini juga terjadidalam sistem kerja outsourcing, regulasi-regulasi yang cukup kuat mencengkram buruhmenjadikan buruh tidak merdeka sepenuhnya. Buruh hanya menerima gaji yang minimumdengan pengerukan tenaga dan usaha yang maksimum. Outsourcing atau kerja kontrakmemposisikan buruh dalam keadaan yang sangat sulit, tidak mempunyai posisi tawar yangmemadai, sehingga penindasan terhadap hak-hak buruh menjadi bagian yang tidak terpisahkandalam sistem tersebut.2.2.2. Nilai Surplus Dalam Sistem outsourcing Buruh outsoursing sangat rentan dengan eksploitasi secara besar-besaran oleh pemilikmodal atau kapitalisme. Sistem outsourcing mengakibatkan buruh bena-benar berada pada titikkulminasi, tidak mampu berbuat apapun demikian juga untuk membela hak-haknya. Penerapanoutsourcing yang dilegalkan dengan adanya undang-udang memberikan landasan hukumdibolehkannya praktek pengingkaran terhadap hak-hak buruh oleh negara. Kerja buruh seharusnya di nilai dengan harga dan bayaran yang seimbang. Idealnyabegitu yang diharapkan oleh buruh baik secara personal maupun dalam gerakan kolektif srikatburuh. Tuntutan akan pemenuhan hak-hak dasar menjadi agenda utama dalam setiap aksi-aksiserikat buruh. Walaupun demikian tuntutan itu belum terwujud hingga saat ini. Salah satu tujuan outsourcing yaitu untuk efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Nilaisurplus merupakan keuntungan yang telah dipersiapkan atau sudah direkayasa dalam sistemoutsouricing melalui perjanjian kerja. Ada kepentingan pemilik modal yang mendominasi dalammekanisme tersebut. Menarik lebih jauh bahwa dibalik semua proses ini adalah wujud dariketergantungan negara berkembang (satelit) terhadap negara maju (metropolis). Menurut Frankkapitalisme pada dasarnya ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum kapitalismedinegara-negara metropolis bekerjasama dengan pejabat pemerintah negara satelit. Akibat dari
  • 15. kerjasama antara modal asing dan pemerintah muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yangmenguntungakan modal asing dan borjuasi lokal dengan mengorbankan kepentingan rakyatbanyak negara tersebut (Arief Budiman, 2000 : 66). Nilai surplus yang diungkapkan Marx, mengasumsikan bahwa buruh berada pada posisiyang dikeruk dan dieksploitasi secara maksimal oleh kapitalis. Buruh di ingkari haknya,dijadikan mesin yang bekerja patuh dengan batas waktu yang tidak tidak ditentukan. Sebagaicontoh dalam waktu enam jam seorang buruh sudah selesai dan mampu untuk melaksankankewajiban dasar kerja mereka, tetapi lebih dari waktunya masih diperas oleh kapitalisme untukkeuntungan mereka, inilah bentuk dari nilai surplus. Marx menyebut rasio antara kerja yangdiperlukan dan kerja suplus sebagai tingkat nilai surplus atau tingkat pemerasan (AnthonyGiddens, 2007 : 61). Sistem outsourcing merupakan bentuk dari pemerasan terhadap nilai surplus yangdihasilkan buruh. Pada masa kolonial pengambilan nilai surplus dilakukan dengan perburuhanyang tidak manusiawi melalui kerja paksa, misal sistem pajak dan penanaman tanaman wajibbagi para petani, sehingga eksploitasi massal terjadi di berbagai tempat dan kapasitas. Pada era ini negara memberikan kelonggaran kepada pihak kapitalis untukmelanggengkan usahanya dengan sistem outsourcing yang dilindungi oleh undang-undang. Laludimanakah peran negara dalam melindungi hak-hak buruh ini menjadi permasalahan lain lagidalam bingkai permasalahan perburuhan yang cukup luas. Inilah yang selalu diperjuangkan olehserikat-serikat buruh agak keadilan negara didalam memberikan perlindungan dan memberikanhak-hak rakyat tercapai. Dalam banyak kasus, kesempatan penulis wawancara dengan salah satu buruh outsouringperusahaan Transnasional Philips di Batam. Informan merupakan salah satu supervisor diperushaan tersebut, menurut dia bahwa mereka bekerja dibawah tekanan, dimana tergetan-targetan harus dicapai secara maksimal. Ketika tergetan tersebut belum tercapai maka dalamwaktu 24 jam mereka harus lembur untuk memproduksi barang yang di tergetkan tersebut, hariliburpun mereka tetap masuk. dan bahkan ketika tergetan tersebut tercapai, saat pesanan atauorder untuk penjulan dipasar meningkat maka targetan-targetan tersebut semakin di persempit
  • 16. dalam artian mereka harus menyelesaiakan tergartan dalam jangka waktu yang lebih sedikit,kemudian lebih waktu tersebut di kuras lagi untuk mengerjakan targetan yang berikutnya. Kerjaseperti ini sudah menjadi rutinitas yang kami lakukan, protes-protes tidak pernah dilakukan olehkaryawan disini (Informan Buruh Outsourcing PT. Philips di Batam) Inilah gambaran dari banyak kasus yang menimpa buruh, mereka dalamketidakberdayaan, kerja dalam tekanan dan kepatuhan yang luar biasa sehingga kesadaran kelassulit untuk tumbuh, hal ini karena mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berinterkasisesama pekerja apalagi dengan serikat-serikat buruh. Sistem outsoursing adalah modela rekayasakerja yang paling menguntungkan pihak kapitalisme. Nilai surplus merupakan salah satu daribanyak keuntungan yang diambil oleh pihak kapitalisme, melalui perusahaan-perusahaan merekayang telah mennyebar dan menjalar keseluruh negara khususnya negara-negara berkembang,yang sekaligus dijadikan pasar, dan akumulasi modal mengalir keluar yaitu kepihak kapitalis.Hal ini senada dengan pendapat Paul Baran, bahwa munculnya kekuatan ekonomi asing dalambentuk modal kuat dari dunia barat ke negara-negara dunia ketiga, membuat surplus yang terjadidisana, diambil alih oleh kaum pendatang, melalui berbagai macam cara. Maka yang terjadi dinegara-negara pinggiran bukanlah akumulasi modal melainkan penyusutan modal (AriefBudiman, 2000 : 58).BAGIAN AKHIR3.1. KesimpulanOutsourcing merupakan perkembangan dari mekanisme perburuhan di era modern. Sistem kerjatersebut merupakan penjelmaan dari sifat kapitalisme yaitu ekspansif dan eksploitatif yang telahmenghegemoni negara-nagara berkembang. Model kerja outsourcing merupakan pencederaandan pengabaian terhadap hak-hak dasar buruh, oleh pihak kapitalis. Disyahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang memperbolehkan makanisme kerjaoutsourcing, merupakan landasan hukum formal bagi penindasan dan penghisapan hak-hakburuh. Selain itu sistem tersebut sesungguhnya mirip "jual beli manusia" (human trafficking)yang dilegalisasi oleh negara.
  • 17. Ada beberapa indikator yang ditemui dalam sistem kerja outsourcingü Model kerja outsoursing sebagai anak kandung dari kapitalis, sebagai wujud dari pengingkaran terhadap hak-hak buruh.ü Model kerja tersebut mengabaikan hak-hak buruh, dalam hubungan, kedudukan, terjadi alienasi dan pengurusan buruh (nilai surplus).ü Model kerja outsourcing obnormal, tidak memanusiakan masusia, mencederai hak azasi manusia (human right).3.2. Saran Dengan berbagai anomali-anomali dari model kerja tersebut, sehingga perlunyapenguatan organisasi buruh untuk menghadang laju outsourcing dan menjadikan outsourcingsebagai isu sentral dalam perjuangan hak-hak buruh.REFERENSIBuku :Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. 2000. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Damam, Raharjo. 1987. Kapitalisme Dulu Dan Sekarang. Jakarta. PT. New Aqua Press.Giddens, Anthony. 2007. Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern. Jakarta. UI-PRESSHaryani, Sri. 2002. Hubungan Industrial Di Indonesia. Yogyakarta. AMP YKPNKhor, Martin. 2001. Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan. Yogyakarta. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.Mather, Celia. 2008. Menjinakkan Sang Kuda Troya, Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sitem Kontrak/Outsourcing. Jakarta. TURC (Trade Union Right Centre)Priambudi, Komang. 2008. Outsourcing Versus Serikat Kerja. Jakarta. Alihdaya Publishing.
  • 18. Revrisond, Bawsir. 1999. Kapitalisme Perkoncoan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta Kencana Prenada Media Group.Silaban,Rekson. 2009. Reposisi Gerakan Buruh, Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.Sudjana, Eggi. 2002. Buruh Menggugat Persfektif Islam. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.Susetiawan. 2000. Konflik Sosial, Kajian Hubungan Buruh Perusahaan dan Negara Di Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.Susetiawan. 2009. Pembangunan dan Kesejahteraan Yang Terpasung, Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme. Jogjakarta. FISIP UGMUndang-Udang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2008. Pustaka Widyatama. YogyakartaWibowo, I dan Francis Wahono. 2003. Neoliberalisme. Yogyakarta. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.Data Internet dan Jurnal :Jurnal Analisis dokumentasi hak asasi manusia, Hak ekosob, pasar dan pemerintah. Maret april 2008. ELSAM. Jakarta.Gambaran Buruh Outsourcing. 2007. Esti Nuringdyah. http//:www.soulfdistortion.wordpress.com/2007. Waktu 1 Januari 2010. Pukul 22.12 Wib.