Your SlideShare is downloading. ×
Ekonomi kerakyatan
Ekonomi kerakyatan
Ekonomi kerakyatan
Ekonomi kerakyatan
Ekonomi kerakyatan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ekonomi kerakyatan

1,123

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,123
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. EKONOMI KERAKYATAN A. Ekonomi Kerakyatan dan Globalisasi Pada era globalisasi seperti saat ini ternyata semakin tidak mudah untuk memberikanpemahaman mengenai adanya sistem ekonomi Indonesia. Masyarakat masa kini begitu lebih menikmatidan mengagumi era globalisasi ketimbang sistem ekonomi kerakyatan yang telah ada sejak lamasebelum datangnya masa globalisasi yang membawa dampak begitu besar terhadap sikap dan polakehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan dampak yang berkepanjangan seperti ini semakinmempengaruhi sistem perekonomian kerakyatan Indonesia serta ideologi kerakyatan yang telahmenjadi dasar landasannya. Jika Negara kita akan “selamat” dalam kancah persaingan global yang makin kompetitif makapeningkatan daya saing ekonomi nasional mutlak dibutuhkan dan tak mungkin ditawar – tawar lagi.Yang terasa aneh adalah ungkapan yang muncul dalam sidang APEC di Bogor Nopember 1994 yaitu “siap tidak siap,suka tidak suka”,kita harus ikut globalisasi karena kita sudah berada didalamnya,meskipun jelas ungkapan ini bias diartikan adanya rasa percaya diri dan optimism Indonesiabakal mampu bersaing dalam kancah perekonomian global,namun yang juga tak dapat dibantah adalahbahwa bangsa Indonesia “dipaksa” melaksanakan tindakan – tindakan ekonnomi yang mungkin tidakkita sukai dan kita belum siap melakukannya.Tidak mungkinkah kita bekerja keras menyiapkan diriterlebih dahulu sebelum ikut bersaing dalam kancah persaingan global, dan tidak mungkinkah kitamenolak aturan – aturan main yang tidak kita sukai karena jelas – jelas merugikan ekonomi nasional,atau melemahkan ketahanan nasional. Sudah diperingatkan oleh Hadi SOesastro bahwa globalisasiberbahaya,mahal,dan resikonya besar bagi Negara – Negara berkembang seperti Indonesia1. Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya,sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandungmenulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut:“Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan”2 Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, makamemang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata1 Hadi Soesastro dalam Ross Mc Leod & Ross Garnaut (1998),East Asia in Crisis: From being a Miracle to needingme?hlm 1352 Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31 1
  • 2. kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalahdemokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertiandemokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33UUD 1945 yang berbunyi:“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggotamasyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebabitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaanyang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.Sebab itucabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harusdikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa danrakyat yang banyak ditindasinya.Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyakboleh ada di tangan orang-seorang. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokokkemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat.”3Memang sangat disayangkan bahwa penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidakada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif,yang sulit kita terima, yaitu “di negara negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakaipenjelasan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat.Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untukturut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Menurut Sarbini Sumawinata dalam bukunya Politik Ekonomi Kerakyatan mendefinisikanEkonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara ,sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utamaperbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim dipedesaan.4 Sedangkan Menurut Prof. Dr. Mubyarto sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yangberazazkan kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sunguh-sungguh pada ekonomirakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebai ekonomi jejaring (network)yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu3 UUD 1945 Pasal 33(3)4 Politik Ekonomi Kerakyatan ,Sarbini Sumawinata (2004:161) 2
  • 3. jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jejaring pasar domestik dan pelaku usahamasyarakat. Sistem perekonomian nasional Indonesia saat ini adalah perekonomian nasional kerakyatan yangmulai berlaku sejak terjadinya reformasi 1998, yang ditetapkan MPR Nomor /IV/MPR/1999 yangmengatur Garis-Garis Besar Haluan Negara (GGBHN). Dalam sistem ini pemerintah berperan sebagaipencipta iklim sehat yang memungkinkan tumbuh kembangnya dunia usaha di Indonesia. B. Ciri Khusus Sistem Ekonomi KerakyatanBerbicara masalah sistem ekonomi kerakyatan, ada beberapa hal yang menjadi ciri utamanya antara lain : Sistem perekonomian nasional Indonesia memiliki tumpuan mekanisme pasar yang berpegang teguh pada keadilan dengan prinsip adanya persaingan yang sehat. Dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan usaha untuk memperoleh pendapatan. Hal ini secara tegas menyiratkan bahwa di dalam sistem perekonomian nasional Indonesia tidak dikenal sistem monopoli dalam bentuk apapun, karena yang menjadi tujuan adalah menciptakan keadilan. Namun dalam prakteknya hal ini belum benar-benar bisa terlaksana. Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional sebenarnya tak lain adalah perpajangan tangan monopoli kapitalis yang semata-mata berorientasi menciptakan keuntungan secara sepihak melalui praktek monopoli dalam berbagai hal. Tentu saja bila sistem pereknomian nasional menginginkan terciptanya keadilan sebagai salah satu pilar utama dari sistem ekonomi kerayakatan ini, harus memiliki keberanian menghentikan praktek monopoli dalam berbagai eksesnya. Bila tidak, maka azas keadilan tidak akan pernah bisa tercapai. Poin-poin yang menjadi perhatian pada sistem perekonomian nasional kerakyatan adalah pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, nilai keadilan, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Poin-poin inilah yang harus dijadikan pedoman ketika menentukan kebijakan dalam bidang perekonomian nasional. Sebuah konsep yang menarik dan benar-benar akan mendorong masyarakat Indonesia untuk maju dan sejajar dalam hal mencapai kesejahteraan. Namun apabila konsep ini baru bagus sebatas konsep alias tidak bisa terimplementasikan di dalam pasar itu sendiri, tentu saja akan menjadi konsep yang sia-sia. Dan dalam banyak hal di negara Indonesia ini terlalu banyak yang dalam tataran konsep baik tapi tidak bisa diimplementasikan secara optimal di lapangan. 3
  • 4. Sistem perekonomian nasional Indonesia ditandai pula dengan adanya kemampuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkesinambungan. Kemampuan ini dapat membantu pencapaian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian tidak akan muncul lagi stigma kota maju dan daerah tertinggal. Tentu saja hal ini akan terwujud manakala pemerataan itu benar-benar dilaksanakan dengan tujuan utama memberi kesempatan yang sama luasnya dan sama besarnya. Sistem perekonomian nasional Indonesia mampu memberikan jaminan bahwa masyarakat Indonesia akan mendapatkan kesempatan yang sama, baik untuk melakukan usaha tertentu maupun untuk bekerja. Kesempatan yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Jadi, semuanya bergantung pada individunya sendiri, mampu atau tidak untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Bila ternyata kesempatan itu benar-benar telah dibuka, kesempatan telah diberikan tapi pada akhirnya kesejahteraan tidak juga bisa tercapai, tentu saja boleh menyalahkan masing-masing individu sekalipun pada kenyataannya hal itu tidak sepenuhnya benar. Adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen serta adanya perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini diperlukan untuk menjamin iklim perekonomian yang sehat, dalam arti tidak ada pihak yang dirugikan dalam menjalankan kegiatan perekonomian nasional. Semua pihak saling diuntungkan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Sebuah tujuan yang sebenarnya sangat baik dengan selalu mempertimbangkan kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja tujuan yang baik ini akan menjadi baik apabila bisa direalisasikan di dalam kehidupan nyata. C. Tujuan Ekonomi Kerakyatan Sama dengan sistem perekonomian yang lain. Sistem perekonomian kerakyatan ini memiliki tujuanyang akan dicapai dari ekonomi ini adalah untuk melaksanakan kontitusi suatu negara yang menganutsistem ini, khususnya mengenai: Perwujudan tata ekonomi uang disusun sebagai usaha bersama yang berazazkan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat indonesia. Hal ini sudah tertuang pada undang undang dasar pasal 33 ayat 1. Perwujudan konsep Trisakti “berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan” 4
  • 5. Untuk cabang-cabang produksi dan sangat vital akan dikelola dan ditangani oleh negara demi tujuan bersama untuk menunjang ekonomi kerakyatan yang baik. Hal ini sesuai pasal 33 ayat 2 UUD 45 Mewujudkan perekonomian yang kuat berbasis kerakyatan sebagai penunjang roda ekonomi nasional. Menekan jumlah pencari kerja dan membuat lapangan kerja dengan usaha kecil dan menengah. Menguatkan pemerataan pendapatan negara dengan mengembangkan ekonomi usaha kecil dan menengah sebagai pemerataan ekonomi Membuat sentra-sentra usaha pada berbagai daerah sebagai pengerak jaringan-jaringan ekonomi kecil yang mampu bersaing dengan negara-negara lain yang tak mengunakan ekonomi kerakyatan. D. Ekonomi Kerakyatan Dewasa Ini Ekonomi kerakyatan biasanya diperlawankan dengan ekonomi neoliberal atau neoliberalisme.Berbagai definisi pun dilontarkan untuk menjelaskan dua konsep ekonomi tersebut. Beragam perdebatanakademis ini memang perlu, tapi tidak untuk masyarakat awam (rakyat). Bahasa rakyat adalah bahasarealitas atau bahasa sehari-hari. Bagi rakyat, tidak penting mengetahui ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi yangmenekankan pada dimensi keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi, dankonsumsi. Atau sistem yang membawa kemakmuran pada banyak orang (rakyat) daripada kemakmuranorang per orang, sebagaimana sistem ekonomi neoliberal. Yang paling penting adalah memahami dengan gamblang apa keuntungan rakyat ketika ekonomikerakyatan diterapkan atau sebaiknya, apa kerugian rakyat saat ekonomi neoliberal dijalankan. Denganbegitu, dilihat dari sisi pragmatisnya (untung-rugi) akan jauh lebih bermanfaat daripada menyoalkandefinisi ekonomi kerakyatan ataupun ekonomi liberal. Oleh karena itu, ketika suatu sistem itu bersinggungan langsung dengan kebutuhan hidup rakyatsehari-hari (basic needs), seperti tersedianya lapangan pekerjaan, penghasilan memadai, pendidikan dankesehatan yang murah, itulah ekonomi yang memihak rakyat. Terlepas apakah itu sistem ekonomikerakyatan atau ekonomi neoliberal. Penerapan bagaimana sistem ekonomi itu membawa kemakmuranbagi banyak orang (sistem yang merakyat), lebih utama untuk diperhatikan. Jadi, lebih penting meyakini bahwa yang harus diberdayakan adalah ekonomi rakyat, bukanekonomi kerakyatan. Maka, pertanyaan lugas yang dapat diajukan adalah bagaimana (cara)memberdayakan ekonomi rakyat. Bukan ekonomi yang dipihak atau memberi keuntungan segelitir orangatau kelompok (kapitalis) seperti yang saat ini terjadi di Indonesia. 5

×