Your SlideShare is downloading. ×
Korupsi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Korupsi

4,216
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,216
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
200
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PENGERTIAN KORUPSI Korupsi berasal dari bahasa Latin (corruption=penyuapan;dari corrumpere=merusak) Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.
  • 2. 2 UNSUR PERBUATAN DINYATAKAN SEBAGAI TINDAKAN KORUPSI1. Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan, atau suatu badan, yang langsung atau tidak langsung menyebabkam kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara, seperti praktik kolusi.2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji dari keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah yang dengan menggunakan kekuasaan yang diamanatkan padanya oleh karena jabatannya, baik langsung maupun tidak langsung membawa keuntungan atau materil baginya
  • 3. DALIL KORUPSI “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al- Baqarah: 188) sabda Nabi Muhammad saw : “Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain.” (HR. Thabrani) “Allah melaknat orang yang menyuap berikut orang yang menerima suap dan broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya.” (HR. Imam Ahmad)
  • 4. 7 TIPOLOGI KORUPSISyed Hussein Alatas dalam Corruption ItsNature, Causes and Functions membedakantujuh tipologi korupsi yang berkembang selamaini:1) Transactive corruption, yakni korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua- duanya.2) Extortive corruption (korupsi yang memeras), yakni pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, dan hal-hal yang dihargainya.
  • 5. 3) Investive corruption, yakni korupsi dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibanyangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.4) Supportive corruption, korupsi yang secara tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.5) Nepostistic corruption, yakni korupsi yang menunjukkan tidak sahnya teman atau sanak famili untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau perilaku yang memberi tindakan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau lainnya kepada teman atau sanak famili secara bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
  • 6. 6) Defensive corruption, yakni perilaku korban korupsi dengan pemerasan untuk mempertahankan diri. George L. Yaney menjelaskan bahwa pada abad 18 dan 19, para petani Rusia menyuap para pejabat untuk melindungi kepentingan mereka. Tipe ini bukan pelaku korupsi, karena perbuatan orang yang diperas bukanlah korupsi. Hanya perbuatan pelaku yang memeras sajalah yang disebut korupsi.7) Autogenic corruption adalah korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
  • 7. Hukum perbuatan korupsi menurut pendapatulama fiqh adalah haram, karenabertentangan dengan prinsip MaqashidusySyari’ah.Keharaman tersebut ditinjau dari beberapasegi, diantaranya:1) perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah SWT.2) perbuatan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan.
  • 8. 3) perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dan orang lain dari harta Negara adalah perbuatan zalim, karena kekayaan Negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah masyarakat termasuk kaum miskin dan rakyat kecil.4) termasuk kategori korupsi adalah tindak kolusi dengan memberikan fasilitas Negara kepada seseorang yang tidak berhak karena deal-deal tertentu, seperti menerima suap (pemberian) dari pihak yang diuntungkannya tersebut.
  • 9. HUKUM PEMANFAATAN HARTA KORUPSI ulama fiqih sepakat memanfaatkan harta yang diperoleh secara illegal, tidak sah dan haram adalah haram, juga sebab pada prinsipnya harta tersebut bukan hak miliknya yang sah sehingga tidak berhak untuk menggunakannya meskipun di jalan kebaikan Pendapat dan ketentuan ini juga didukung oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan harta tersebut harus dikembalikan kepada kepemilikan publik atau Negara. Mazhab Syafi’I, mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan bahwa shalat dengan menggunakan kain yang diperoleh dengan cara yang batil (menipu atau korupsi) adalah sah selama dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan.
  • 10.  menurut Imam Ahmad bin Hanbal, shalat dengan menggunakan kain hasil korupsi tidak sah, karena menutup aurat dengan bahan suci adalah salah satu syarat sah shalat dan haji yang dilakukan dengan uang hasil korupsi tidak sah.
  • 11. HUKUM PIDANA KORUPSI Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana takzir penentuan hukum takzir korupsi, baik jenis, bentuk dan beratnya dipercayakan kepada hakim yang tetap mengacu kepada maqashidusy syariah
  • 12. SEBAB TERJADINYA KORUPSI Kondisi sosial ekonomi masih rawan, sehingga orang melakukan korpsi dengan motif mempertahankan hidupnya. Tetapi lama kelamaan motif ini bergeser menjadi motif ingin memperoleh kemewahan hidup. Kelemahan mekanisme organisasi dan karena tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan secara wajar. Hal ini menurut Baharuddin Lopa akan mendorong seseorang yang tidak kuat imannya akan melakukan korupsi. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau penegkan hukum yang masih lemah Gagalnya pendidikan agama dan etika
  • 13. AKIBAT KORUPSI Pelaku korupsi akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari Kiamat. Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari Kiamat. bagi orang yang mati dalam keadaan membawa harta korupsi, ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Alloh tidak menerima shadaqah seseorang dari harta korupsi Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a
  • 14. UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI Preventif.  Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan.  Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan.  Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
  • 15.  Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan. Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.
  • 16.  Represif.  Perlu penanyangan wajah koruptor di layar tv  Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.
  • 17. SEKIAN….TERIMA KASIH….