0
UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR KEHUTANAN    DALAM MEMBERANTAS PEMBALAKAN LIAR       JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM  ...
LATAR BELAKANGPembalakan liar akan berujung pada perdagangan kayu  secara ilegal dan berkaitan dengan uang haram hasil  a...
BENTUK KEJAHATAN KEHUTANAN BERDASARKAN             UU 41/1999 TENTANG KEHUTANAN1. Merusak infrastruktur yang digunakan unt...
HASIL PEMBALAKAN LIARSecara umum pembalakan liar di Indonesia,diperkirakan antara 60 sampai 80 persen dari 60sampai dengan...
OKNUM YANG TERLIBAT DALAM        BERBAGAI PEMBALAKAN LIARPegawai yang korup;Personel TNI dan Polri;Broker kayu ilegal;...
BENTUK KETERLIBATAN OKNUM Korupsi, berupa uang suap sebagai imbalan untuk  pemberian hak konsesi dan izin pemanfaatan has...
UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR KEHUTANAN Membangun        sistem     terintegrasi, yaitu   lebih  menitikberatkan pada “...
MANFAAT MENGKAITKAN         TINDAK PIDANA KEHUTANAN    DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Bank akan meningkatkan praktek...
KELEMAHAN MENDASAR SEHINGGA PELAKU   KEJAHATAN KEHUTANAN SULIT DIJERAT DENGAN      UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 19991.Unda...
UPAYA MENGATASI KELEMAHAN MENDASAR       UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999        DALAM MENJERAT PELAKU KEJAHATAN         ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Upaya penegakan hukum di sektor kehutanan dalam memberantas pembalakan liar

2,463

Published on

Presentation by Jampidum,
Objective : Seminar Upaya Penegakan Hukum Terpadu
dalam Memberantas Pembalakan Liar.
29 June 2010, Jakarta

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,463
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Upaya penegakan hukum di sektor kehutanan dalam memberantas pembalakan liar"

  1. 1. UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR KEHUTANAN DALAM MEMBERANTAS PEMBALAKAN LIAR JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN AGUNG R.I.
  2. 2. LATAR BELAKANGPembalakan liar akan berujung pada perdagangan kayu secara ilegal dan berkaitan dengan uang haram hasil aktivitas finansial tak sah; Aktor pembalakan liar melibatkan masyarakat, kebanyakan bersifat sporadis dan skala kecil /kelas teri (dimanfaatkan cukong bermodal besar); Kerusakan lebih parah disebabkan oleh para pemegang lisensi resmi pengelolaan hutan (melanggar konsesi resmi, kontrak, dan regulasi manajemen serta merambah areal di luar kewenangan lisensi yang dimiliki, bahkan sampai ke areal yang dilindungi);Terdapat hubungan simbiosis erat antara korupsi dan aktivitas pembalakan liar (jenis korupsi di kehutanan: yang bersifat kolusi dan nonkolusi)
  3. 3. BENTUK KEJAHATAN KEHUTANAN BERDASARKAN UU 41/1999 TENTANG KEHUTANAN1. Merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan;2. Terlibat didalam kegiatan yang mendukung degradasi hutan;3. Menggunakan atau menempati sebagian dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;4. Menebang pohon dalam batas 500 meter dari tepi waduk atau danau;5. Membakar hutan;6. Memanen hasil hutan tanpa memiliki izin atau hak;7. Menambang didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;8. Mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang syah;9. Membawa peralatan berat ke kawasan hutan tanpa memiliki izin.
  4. 4. HASIL PEMBALAKAN LIARSecara umum pembalakan liar di Indonesia,diperkirakan antara 60 sampai 80 persen dari 60sampai dengan 70 juta m3 kayu yang dikonsumsioleh industri kayu domestik setiap tahundiperoleh secara ilegal
  5. 5. OKNUM YANG TERLIBAT DALAM BERBAGAI PEMBALAKAN LIARPegawai yang korup;Personel TNI dan Polri;Broker kayu ilegal;Pemegang hak konsensi hutan yang beroperasi diluar kontrak HPH mereka;Penduduk lokal yang terlibat didalam penebangan informal; Jasa pengangkutan;Eksportir, danPegawai Bea Cukai.
  6. 6. BENTUK KETERLIBATAN OKNUM Korupsi, berupa uang suap sebagai imbalan untuk pemberian hak konsesi dan izin pemanfaatan hasil hutan; Penggelapan pajak atau tax evasion, dengan melaporkan penebangan kayu yang lebih rendah dari seharusnya; Tindak pidana kejahatan perbankan, dengan melakukan mark-up biaya investasi mereka; Penyelundupan, juga sangat menonjol di sektor kehutanan yang terlihat dari besarnya volume kayu dan hasil hutan lainnya yang dikirimkan keluar Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat yang syah.
  7. 7. UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR KEHUTANAN Membangun sistem terintegrasi, yaitu lebih menitikberatkan pada “mengikuti arus uang” atau follow the money daripada “mengikuti arus kayu” atau follow the wood; Diharapkan dapat menjerat otak kejahatan dan atau pemberi dana yang pastinya mendapatkan keuntungan besar atas tindakan perusakan hutan dan lingkungan; Jika „kejahatan kehutanan‟ secara spesifik masuk kedalam daftar predicate offense pada UU tindak pidana pencucian uang Indonesia, masing-masing perusahaan dapat dituntut terlibat pencucian uang; Mengkaitkan tindak pidana kehutanan dengan dengan tindak pidana pencucian uang.
  8. 8. MANFAAT MENGKAITKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Bank akan meningkatkan praktek due diligence dalam memberikan pinjaman disektor kehutanan; Bank diminta untuk memonitor dan melaporkan transaksi yang mencurigakan; Pemerintah akan memiliki alat baru untuk menegakkan peraturan kehutanan dan keuangan; Ketentuan hukum baru akan tersedia untuk penegakan hukum dan penuntutan.
  9. 9. KELEMAHAN MENDASAR SEHINGGA PELAKU KEJAHATAN KEHUTANAN SULIT DIJERAT DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 19991.Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan mengarahkan penegak hukum untuk menemukan bukti fisik tentang penguasaan kayu ilegal, antara lain memiliki, memegang, dan membawa kayu bulat dan produk hutan lainnya tanpa dokumen yang sah;2.Kapasitas dan sumber daya Aparat penegak hukum mungkin belum memiliki pengalaman dalam menerapkan UU Nomor 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;3.Kurangnya koordinasi dan pemahaman antara instansi penegak hukum, kehakiman, perbankan, dan kehutanan;4.Kurangnya insentif untuk menjerat cukong pencurian kayu.
  10. 10. UPAYA MENGATASI KELEMAHAN MENDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 DALAM MENJERAT PELAKU KEJAHATAN KEHUTANAN1. Menerapkan UU Nomor 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk melihat dan membuktikan hubungan keuangan antara cukong, para pelaku pencuri kayu, dan para pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya (korupsi) dengan memperoleh imbalan dari para cukong;2. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim dalam bentuk pelatihan dan lokakarya, baik pada tingkat pusat maupun daerah;3. Meningkatkan koordinasi yang intensif antara penegak hukum dalam penanganan kejahatan di bidang kehutanan;4. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada Pegawai bank dan PJK yang melaporkan para cukong pencuri kayu dan koruptor di bidang kehutanan, bank yang kooperatif harus diberi penghargaan oleh Bank Indonesia, Polisi dan jaksa yang berhasil menjerat dan memejahijaukan para cukong dan koruptor juga harus mendapatkan promosi.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×