Your SlideShare is downloading. ×
0
BAHAN RAKERNIS KPLP  DARI PANGKALAN PLP TG PRIOKPeningkatan Pengawasan Keselamatan PelayaranDan Penegakan Hukum Dilaut Yan...
LATAR BELAKANGKITA HIDUP DI NEGARA YG GEOGRAFISNYA 2/3 LUAS WILAYAHNYA TERDIRIDARI PERAIRAN, DARI WAKTU KE WAKTU LAUT SEMA...
FAKTA LAIN MEMBUKTIKAN DALAM PERJALANAN TRANSPORTASI LAUTSEIRING DENGAN KEMAJUAN TEKHNOLOGI YANG TIDAK DAPAT KITAPUNGKIRI ...
REFERENSI1.   UNDANG – UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN2.   TERITORIAL ZEE EN KRINGEN ORDONANTIE 19393.   PERATU...
WILAYAH KERJA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
LUAS WILAYAH PERAIRAN LAUT INDONESIA :5,8 JUTA KM2 DIKONVERSI 1.691.009 MIL LAUT PERSEGI LUAS WILAYAH PERAIRAN YANG  DIAWA...
DATA KAPAL PANGKALAN PLP KELAS I              TANJUNG PRIOK                                     DATA KAPAL                ...
KOMPOSISI SDM PANGKALAN PLP KELAS I                      TANJUNG PRIOK                           SDM   KOMPOSISI SDM MENUR...
KOMPOSISI SDM     MENURUT PENDIDIKAN UMUM1.   S3         : - ORANG2.   S2         : 4 ORANG3.   S1         : 30 ORANG4.   ...
KOMPOSISI SDM    BIDANG KEPELAUTANDECK• AHLI NAUTIKA TINGKAT I (ANT I)       : 3 ORANG• AHLI NAUTIKA TINGKAT II (ANT II)  ...
KOMPOSISI SDMPENDIDIKAN TEKNIS / KURSUS KETRAMPILAN •   KESYAHBANDARAN            : 15 ORANG •   MARINE INSPECTOR         ...
KOMPOSISI SDM            MENURUT TEMPAT TUGAS•   ABK KAPAL                     : 210 ORANG•   STAF                        ...
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA                DALAM PENGAWAKAN KAPAL :UNTUK MENGAWAKI SATU UNIT KAPAL PATROLI KELAS I SBB :...
IIDENTIFIKASI ANCAMAN DILAUT ;1.   KONFLIK PERBATASAN2.   KEHADIRAN KEKUATAN KAPAL LAUT ASING DI PERAIRAN INDONESIA3.   PE...
MODUS OPERANDIBELUM ADANYA KESEPAKATAN PERBATASAN WILAYAH MARITIM ANTAR NEGARADIPERBATASAN ANTAR NEGARA (PELANGGARAN BATAS...
INSTANSI DILAUT ;1. TNI AL2. POLISI (POL AIR)3. DITJENLA4. BEA DAN CUKAI5. BAKORKAMLA6. BASARNAS
IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA DILAUT ;1.    TINDAK PIDANA PEROMPAKAN2.    TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN3.    TINDAK PIDANA PERIKAN...
EXTERNAL- BELUM    TERBANGUNNYA     SISTEM     KOORDINASI  ANTARA UNSUR PENGAMAN DILAUT- BELUM    TERBANGUNNYA   PERTUKARA...
BENTUK KEGIATAN PENGAWASAN DAN PERTOLONGAN YANGMEMUNGKINKAN TERJADINYA KONFLIK ANTAR INSTANSIa. KESELAMATAN MARITIM ;    ...
D. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DILAUT     PENGERUSAKAN TERHADAP LINGKUNGAN     PENURUN BAKU MUTU SUMBER DAYA ALAM     KEGIA...
KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAII.   DASAR ;     A. PASAL 276 UU NO 17 TAHUN 2008       1) UNTUK MENJAMIN     TERSELENGG...
PASAL 277 UU NO 17 TAHUN 20081)   DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 276 AYAT (1)     PENJAGA LAUT...
PASAL 278 UU NO 17 TAHUN 20081)   DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL     277, PENJAGA LAUT DAN PANT...
PASAL 282 UU No 17 TAHUN 20081) Selain penyidik pejabat polisi negara republik indonesia   dan penyidik lainnya, pejabat p...
PASAL 283 UU NO 17 TAHUN 2008(1) PENYIDIK   SEBAGAIMANA   DIMAKSUD      DALAM   PASAL   282   BERWENANG   MELAKUKAN PENYID...
F. MEMOTRET DAN/ATAU MEREKAM MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP   ORANG, BARANG, KAPAL ATAU APA SAJA YANG DAPAT DIJADIKAN ...
PANGKALAN PLP KELAS I TANJUNG PRIOK                   KM 65 TAHUN 2002•   TUGAS POKOK :    MELAKSANAKAN KEGIATAN PENJAGAAN...
KM 65 TAHUN 2002 PASAL 21 AYAT (2)Penugasan kapal-kapal Pangkalan PenjagaanLaut dan Pantai, keluar wilayah operasinyaditet...
PELAKSANAAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT1. MENGINVENTARISIR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUNGKIN KONFLIK   DALAM...
8    UU NO. 6 TAHUN 1996     PERAIRAN INDONESIA9    UU NO. 23 TAHUN 1997    LINGKUNGAN HIDUP10   UU NO. 22 TAHUN 2001    M...
B. INSTANSI TERKAIT YANG MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEAMANAN DAN       KESELAMATAN PELAYARAN                           ...
c. KOMPLEKSITAS DARI JENIS KEGIATAN DILAUT YANG MENYEBABKAN  BANYAK INSTANSI YANG KEPENTINGAN DALAM UPAYA MELAKSANAKAN  KE...
2. REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMELIHARAAN KAPAL-   KAPAL PATROLI  SECARA GEOGRAFIS SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN,...
3.   PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA     a.   ANALISA KEBUTUHAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA MERUPAKAN BENTUK          ...
4.   PERENCANAAN PENUGASAN KAPAL2 PATROLI     MENGINGAT DARI LUASNYA PERAIRAN INDONESIA YANG HARUS DIAWASI     DAN BERAGAM...
MATRIX PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DALAM PENEGAKKAN              HUKUM DAN KESELAMATAN DI WILAYAH LAUT        ...
MATRIX PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGANTERKAIT DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN KESELAMATAN DI WILAYAH LAUT
RAKORNIS 2010
RAKORNIS 2010
RAKORNIS 2010
RAKORNIS 2010
RAKORNIS 2010
RAKORNIS 2010
RAKORNIS 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

RAKORNIS 2010

2,492

Published on

Bahan RAKORNIS 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,492
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "RAKORNIS 2010"

  1. 1. BAHAN RAKERNIS KPLP DARI PANGKALAN PLP TG PRIOKPeningkatan Pengawasan Keselamatan PelayaranDan Penegakan Hukum Dilaut Yang BermuaraKepada Kepastian Hukum Dan Kepastian Berusaha (SEMBOYAN MENTERI PERHUBUNGAN …… “ZERO ACCIDENT DILAUT”)
  2. 2. LATAR BELAKANGKITA HIDUP DI NEGARA YG GEOGRAFISNYA 2/3 LUAS WILAYAHNYA TERDIRIDARI PERAIRAN, DARI WAKTU KE WAKTU LAUT SEMAKIN MEMEGANG PERANANPENTING SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN DAN KEHIDUPANTUHAN MENGANUGERAHKAN BANGSA INDONESIA DENGAN HAMPARAN GEOGRAFISYANG SANGAT UNIK, PENUH DENGAN KEKAYAAN ALAM YANG MELIMPAH DALAMPERJALAN SEJARAH MENUNJUKKAN BANGSA INDONESIA, ADALAH BANGSABAHARI MAKA PENTING ARTINYA LAUT BAGI BANGSA-BANGSA LAIN YGDATANG DARI DAN KE TANAH AIR MENGGUNAKAN TRANSPORTASI LAUTUNTUK ITU TIDAK CUKUP RASANYA UNTUK SEKEDAR MENSYUKURI NAMUNLEBIH DARI ITU KITA WAJIB MENGELOLA, MELESTARIKAN DAN MENJAGASERTA MEMPERTAHANKAN AGAR KEKAYAAN ALAM YANG KITA MILIKI DAPATDIWARISKAN SECARA TURUN TEMURUNSATU HAL YANG TIDAK BOLEH KITA LUPAKAN DIJADIKANNYA LAUT SEBAGAISATU KESATUAN MODA TRANSPORTASI DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN :PERDAGANGAN, PERPINDAHAN PENDUDUK, PEMERATAAN LOGISTIK,PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MAKA DIBUTUHKAN TRANSPORTASI MASALYANG SAMPAI HARI INI MASYARAKAT PERDAGANGAN MASIH MEMILIH KAPALADALAH SALAH SATU YANG DAPAT MENGANGKUT DALAM JUMLAH BESAR
  3. 3. FAKTA LAIN MEMBUKTIKAN DALAM PERJALANAN TRANSPORTASI LAUTSEIRING DENGAN KEMAJUAN TEKHNOLOGI YANG TIDAK DAPAT KITAPUNGKIRI ADALAH ;MASIH TERJADINYA MUSIBAH DILAUT, PELANGGARAN DILAUT,KETIDAK-AMANAN DILAUT, PERISTIWA MELAWAN HUKUM DILAUT,SARANA BANTU NAVIGASI YANG BELUM MEMADAI YANG BERAKIBATKERUGIAN MATERIAL DAN LEBIH FATAL DAPAT HILANGNYA HARTABENDA DAN JIWA DILAUTMAKA MASYARAKAT EKONOMI MARTITIM MENGHARAPKAN ADANYAJAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYARAN YANG BERMUARAKEPADA ADANYA JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN JAMINAN BERUSAHAMELALUI PERAIRAN INDONESIA YANG KITA CINTAI
  4. 4. REFERENSI1. UNDANG – UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN2. TERITORIAL ZEE EN KRINGEN ORDONANTIE 19393. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT4. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 65 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA PANGKALAN PLP5. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM 33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN SOLAS6. AMANDEMEN SOLAS 1974 TAHUN 2002 TENTANG ISPS CODE7. PERINTAH MENTERI PERHUBUNGAN 01 MARET 20108. PERINTAH HARIAN DIRJEN HUBLA TAHUN 2010
  5. 5. WILAYAH KERJA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
  6. 6. LUAS WILAYAH PERAIRAN LAUT INDONESIA :5,8 JUTA KM2 DIKONVERSI 1.691.009 MIL LAUT PERSEGI LUAS WILAYAH PERAIRAN YANG DIAWASI PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI : 1.119.500 MIL LAUT PERSEGINo WILAYAH PERAIRAN LUAS WILAYAH 1. LAUT JAWA = 140.500 MIL 2 2. LAUT BALI = 35.000 MIL 2 3. LAUT FLORES = 35.000 MIL 2 4. LAUT SAWU = 31.000 MIL 2 5. LAUT ARAFURU = 303.000 MIL 2 6. LAUT BANDA = 203.000 MIL 2 7. LAUT SERAM = 37.000 MIL 2 8. LAUT MALUKU = 85.000 MIL 2 9. SELAT SUNDA = 4.500 MIL 210. SELAT KARIMATA = 6.000 MIL 211. SELAT MAKASAR = 18.500 MIL 212. SELAT LOMBOK = 700 MIL 213. SELAT MALAKA = 16.000 MIL 214. SELATAN JAWA = 14.000 MIL 215. BARAT SUMATRA = 22.000 MIL 216. UTARA IRIAN JAYA = 13.000 MIL 217. LAUT SULAWESI = 77.000 MIL 218. LAUT NATUNA = 58.000 MIL 219. SELAT SINGAPORE = 200 MIL 220. SELAT DURIAN = 2.000 MIL 221. SELAT RIAU = 100 MIL 222. LAUT TIMOR = 18.000 MIL 2 JUMLAH = 1.119.500 MIL 2
  7. 7. DATA KAPAL PANGKALAN PLP KELAS I TANJUNG PRIOK DATA KAPAL KONDISINO NAMA KAPAL TAHUN GT KELAS ABK TEKNIS PEMBUATAN1 KN TRISULA-P. 111 2004 650 I 27 90%2 KN ALUGARA-P. 114 2006 450 I 25 90%3 KN KUJANG-P. 201 1981 150 II 21 50%4 KN CELURIT-P. 203 1981 150 II 19 70%5 KN CUNDRIK-P. 204 1981 150 II 20 70%6 KN BELATI-P. 205 1981 150 II 22 70%7 KN GOLOK-P. 206 1982 175 II 19 65%8 KN PANAH-P. 207 1982 175 II 21 70%9 KN PEDANG-P. 208 1982 175 II 16 65%10 KN KAPAK-P. 209 1982 175 II 18 65%
  8. 8. KOMPOSISI SDM PANGKALAN PLP KELAS I TANJUNG PRIOK SDM KOMPOSISI SDM MENURUT GOLONGANGOLONGAN IV : 3 ORANGGOLONGAN III : 112 ORANGGOLONGAN II : 291 ORANGGOLONGAN I : 22 ORANG -----------------------------------------------------------------------------------------------JUMLAH 428 ORANG
  9. 9. KOMPOSISI SDM MENURUT PENDIDIKAN UMUM1. S3 : - ORANG2. S2 : 4 ORANG3. S1 : 30 ORANG4. D3 : 33 ORANG5. D4 : 2 ORANG6. SLTA/SMU : 320 ORANG7. SLTP : 37 ORANG8. SD : 2 ORANG
  10. 10. KOMPOSISI SDM BIDANG KEPELAUTANDECK• AHLI NAUTIKA TINGKAT I (ANT I) : 3 ORANG• AHLI NAUTIKA TINGKAT II (ANT II) : 5 ORANG• AHLI NAUTIKA TINGKAT III (ANT III) : 17 ORANG• AHLI NAUTIKA TINGKAT IV (ANT IV) : 7 ORANG• AHLI NAUTIKA TINGKAT V (ANT V) : 35 ORANGMESIN• AHLI TEKNIK TINGKAT I (ATT I) : 1 ORANG• AHLI TEKNIK TINGKAT II (ATT II) : 5 ORANG• AHLI TEKNIK TINGKAT III (ATT III) : 14 ORANG• AHLI TEKNIK TINGKAT IV (ATT IV) : 13 ORANG• AHLI TEKNIK TINGKAT V (ATT V) : 35 ORANG
  11. 11. KOMPOSISI SDMPENDIDIKAN TEKNIS / KURSUS KETRAMPILAN • KESYAHBANDARAN : 15 ORANG • MARINE INSPECTOR : 6 ORANG • PSC : 5 ORANG • RESCUE TEAM : 15 ORANG • MARPOLL : 20 ORANG • BOARDING OFFICER : 20 ORANG • PENGADAAN BARANG / JASA : 9 ORANG • DAN LAIN-LAIN : 13 ORANG
  12. 12. KOMPOSISI SDM MENURUT TEMPAT TUGAS• ABK KAPAL : 210 ORANG• STAF : 112 ORANG• RESCUE TEAM : 11 ORANG• GULANG CEMAR : 10 ORANG• KEOMPOK TENAGA PELAUT : 34 ORANG• BENGKEL : 5 ORANG• POSKODAL OPS : 7 ORANG• DINAS POLISI : 15 ORANG• ANGGOTA POS JAGA : 13 ORANG JUMLAH TOTAL : 428 ORANG
  13. 13. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGAWAKAN KAPAL :UNTUK MENGAWAKI SATU UNIT KAPAL PATROLI KELAS I SBB :DEPARTEMEN DEK : 13 orangDEPARTEMEN MESIN : 19 orangDEPARTEMEN RADIO : 7 orangTENAGA KESEHATAN : 4 orangKONSTABEL : 2 orangTEAM SAR / OIL POLLUTION/ PENYELAM : 6 orangJUMLAH : 51 orangUNTUK MENGAWAKI SATU UNIT KAPAL PATROLI KELAS II SBB :DEPARTEMEN DEK : 9 orangDEPARTEMEN MESIN : 10 orangDEPARTEMEN RADIO : 4 orangKONSTABEL / PENYELAM : 2 orangJUMLAH : 25 orang
  14. 14. IIDENTIFIKASI ANCAMAN DILAUT ;1. KONFLIK PERBATASAN2. KEHADIRAN KEKUATAN KAPAL LAUT ASING DI PERAIRAN INDONESIA3. PEROMPAKAN DAN PEMBAJAKAN4. PENYELUNDUPAN5. PEREDARAN OBAT-OBATAN TERLARANGIDENTIFIKASI TINDAK PIDANA DILAUT ;1. TINDAK PIDANA PEROMPAKAN2. TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN3. TINDAK PIDANA PERIKANAN4. TINDAK PIDANA BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM5. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP6. TINDAK PIDANA PELAYARAN7. TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEM8. TINDAK PIDANA KEPABEANAN9. TINDAK PIDANA IMIGRASI10. TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR11. TINDAK PIDANA KARANTINA12. TINDAK PIDANA DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF13. TINDAK PIDANA TERORISME14. TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBAT GELAP
  15. 15. MODUS OPERANDIBELUM ADANYA KESEPAKATAN PERBATASAN WILAYAH MARITIM ANTAR NEGARADIPERBATASAN ANTAR NEGARA (PELANGGARAN BATAS WILAYAH) ;- PENAMBANGAN PASIR- PENCURIAN IKAN- PENYELUNDUPAN- TERORISME- PEMBAJAKAN- PEROMPAKAN- PENJUALAN ORANG- PENYEBARAN BIOTA HAMA- PEREDARAN OBAT-OBAT GELAP (NARKOTIKA, EKSTASI, DLL)- PERUSAKAN TERHADAP EKOSISTEM- PENCURIAN TERHADAP BENDA-BENDA PURBAKALA DILAUT DAN MUATAN KAPAL TENGGELAM, KERUSAKAN TERUMBU KARANG- KAPAL TIDAK LAYAK LAUT (TIDAK DIAWAKI SECARA CUKUP, PEMALSUAN DOKUMEN DAN SERTIFIKAT KAPAL, SERTIFIKAT TIDAK SESUAI DENGAN FISIK KAPAL, MUATAN BERLEBIHAN, KEGIATAN DILAUT TANPA IJIN, PENYIMPANGAN POLA TRAYEK, PEMBUANGAN LIMBAH YANG BERASAL DARI KAPAL, DLL)- KEGIATAN STS- KEGIATAN LEGAL PEKERJAAN BAWAH AIR- PENDANGKALAN ALUR, KERANGKA KAPAL, BANGUNAN RIG (KEGIATAN EKSPLORASI) YANG DITELANTARKAN
  16. 16. INSTANSI DILAUT ;1. TNI AL2. POLISI (POL AIR)3. DITJENLA4. BEA DAN CUKAI5. BAKORKAMLA6. BASARNAS
  17. 17. IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA DILAUT ;1. TINDAK PIDANA PEROMPAKAN2. TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN3. TINDAK PIDANA PERIKANAN4. TINDAK PIDANA BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM5. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP6. TINDAK PIDANA PELAYARAN7. TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEM8. TINDAK PIDANA KEPABEANAN9. TINDAK PIDANA IMIGRASI10. TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR11. TINDAK PIDANA KARANTINA12. TINDAK PIDANA DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF13. TINDAK PIDANA TERORISME14. TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBAT GELAP
  18. 18. EXTERNAL- BELUM TERBANGUNNYA SISTEM KOORDINASI ANTARA UNSUR PENGAMAN DILAUT- BELUM TERBANGUNNYA PERTUKARAN INFORMASI ANTARA INSTANSI TERHADAP SUATU ANCAMAN DAN PELANGGARAN SERTA PERISTIWA PIDANA DILAUT- TUMPANG TINDIH DALAM PELAKSANAAN TUGAS- EGO SEKTORAL INSTANSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
  19. 19. BENTUK KEGIATAN PENGAWASAN DAN PERTOLONGAN YANGMEMUNGKINKAN TERJADINYA KONFLIK ANTAR INSTANSIa. KESELAMATAN MARITIM ;  MUSIBAH DILAUT  KERUSAKAN HARTA BENDA DILAUT  PENANGKAPAN IKAN  PENCEGAHAN, PENCARIAN, PERTOLONGAN  PARIWISATAb. KEAMANAN MARITIM ;  PERLINDUNGAN PERBATASAN WILAYAH MARITIM  GANGGUAN TERHADAP KEAMANAN DILAUT  PENYELUNDUPAN (OBAT-OBATAN, ORANG, BARANG)  PENCURIAN KEKAYAAN DILAUT  PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN DAN PERISTIWA PIDANA PELAYARAN DILAUTc. MOBILITAS MARITIM ;  PENYELENGGARAN PERDAGANGAN MARITIM  ALAT TRANSPORTASI DILAUT
  20. 20. D. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DILAUT  PENGERUSAKAN TERHADAP LINGKUNGAN  PENURUN BAKU MUTU SUMBER DAYA ALAM  KEGIATAN PARIWISATA / REKREASIE. BELA NEGARA ; o MENJAGA KEUTUHAN NKRI o MEMPERSIAPKAN CADANGAN STRATEGI PERTAHANAN DILAUT
  21. 21. KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAII. DASAR ; A. PASAL 276 UU NO 17 TAHUN 2008 1) UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI LAUT DILAKSANAKAN FUNGSI PENJAGAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI. 2) PELAKSANAAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN OLEH PENJAGA LAUT DAN PANTAI. 3) PENJAGA LAUT DAN PANTAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIBENTUK DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN DAN SECARA TEKNIS OPERASIONAL DILAKSANAKAN OLEH MENTERI
  22. 22. PASAL 277 UU NO 17 TAHUN 20081) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 276 AYAT (1) PENJAGA LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN TUGAS: A. MELAKUKAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN; B. MELAKUKAN PENGAWASAN, PENCEGAHAN, DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI LAUT; C. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SERTA LALU LINTAS KAPAL; D. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SALVAGE, PEKERJAAN BAWAH AIR, SERTA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI KEKAYAAN LAUT; E. PENGAMANAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN; DAN F. MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JIWA DI LAUT.2) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 276 AYAT (1) PENJAGA LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN KOORDINASI UNTUK: A. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT; B. MENYUSUN KEBIJAKAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI LAUT SECARA TERPADU; C. KEGIATAN PENJAGAAN, PENGAWASAN, PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM SERTA PENGAMANAN PELAYARAN DAN PENGAMANAN AKTIVITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA; DAN D. MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS ADMINISTRASI DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DI LAUT SECARA TERPADU
  23. 23. PASAL 278 UU NO 17 TAHUN 20081) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 277, PENJAGA LAUT DAN PANTAI MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK : A. MELAKSANAKAN PATROLI LAUT; B. MELAKUKAN PENGEJARAN SEKETIKA (HOT PURSUIT); C. MEMBERHENTIKAN DAN MEMERIKSA KAPAL DI LAUT; DAN D. MELAKUKAN PENYIDIKAN.2) DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF D PENJAGA LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.3) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KEWENANGAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
  24. 24. PASAL 282 UU No 17 TAHUN 20081) Selain penyidik pejabat polisi negara republik indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi negara republik indonesia.
  25. 25. PASAL 283 UU NO 17 TAHUN 2008(1) PENYIDIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 282 BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN.(2) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERWENANG : A. MENELITI, MENCARI, DAN MENGUMPULKAN KETERANGAN SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN; B. MENERIMA LAPORAN ATAU KETERANGAN DARI SESEORANG TENTANG ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN; C. MEMANGGIL ORANG UNTUK DIDENGAR DAN DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA ATAU SAKSI; D. MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN; E. MEMINTA KETERANGAN DAN BUKTI DARI ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;
  26. 26. F. MEMOTRET DAN/ATAU MEREKAM MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP ORANG, BARANG, KAPAL ATAU APA SAJA YANG DAPAT DIJADIKAN BUKTI ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;G. MEMERIKSA CATATAN DAN PEMBUKUAN YANG DIWAJIBKAN MENURUT UNDANG-UNDANG INI DAN PEMBUKUAN LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PELAYARAN;H. MENGAMBIL SIDIK JARI;I. MENGGELEDAH KAPAL, TEMPAT DAN MEMERIKSA BARANG YANG TERDAPAT DI DALAMNYA APABILA DICURIGAI ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;J. MENYITA BENDA-BENDA YANG DIDUGA KERAS MERUPAKAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;K. MEMBERIKAN TANDA PENGAMAN DAN MENGAMANKAN APA SAJA YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;L. MENDATANGKAN SAKSI AHLI YANG DIPERLUKAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;M. MENYURUH BERHENTI ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN SERTA MEMERIKSA TANDA PENGENAL DIRI TERSANGKA;N. MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN; DANO. MELAKUKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB.
  27. 27. PANGKALAN PLP KELAS I TANJUNG PRIOK KM 65 TAHUN 2002• TUGAS POKOK : MELAKSANAKAN KEGIATAN PENJAGAAN, PENYELAMATAN, PENGAMANAN DAN PENERTIBAN SERTA PENEGAKAN PERATURAN DI BIDANG PELAYARAN DI PERAIRAN LAUT DAN PANTAI (PASAL 2 KM 65 TAHUN 2002)• FUNGSI : − PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM DAN EVALUASI − PELAKSANAAN OPERASI DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PELAYARAN DI PERAIRAN LAUT DAN PANTAI − PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PDANA PELAYARAN − PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR, PENYELAMAN, INSTALASI, EKSPLORASI DAN EKPLOITASI, BANGUNAN DI ATAS DAN DI BAWAH AIR − PEMBERIAN BANTUAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MUSIBAH DI LAUT DAN PELAYARAN SERTA PENANGGULANGAN KEBAKARAN − PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENGAWASAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN SERTA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN − PELAKSANAAN PELATIHAN PENGAWAKAN KAPAL DAN INSTALASI − PELAKSANAAN PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DDAN DUKUNGAN LOGISTIK − PELAKSANAAN URUSAN ADMINISTRASI DAN KERUMAHTANGGAAN (PASAL 3 KM 65 TAHUN 2002)
  28. 28. KM 65 TAHUN 2002 PASAL 21 AYAT (2)Penugasan kapal-kapal Pangkalan PenjagaanLaut dan Pantai, keluar wilayah operasinyaditetapkan oleh Kepala Pangkalan PenjagaanLaut dan Pantai Kelas I dan melaporkannyakepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut
  29. 29. PELAKSANAAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT1. MENGINVENTARISIR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUNGKIN KONFLIK DALAM PELAKSANAAN TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG BERADA DILAUT DAN MENSOSIALISASIKAN TERHADAP PARA KOMPAT, DINTARANYA ; a. MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI EKTERNAL DAN INTERNAL PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN TERKAITNo UNDANG-UNDANG TENTANG 1 UU NO. 1 TAHUN 1973 LANDAS KONTINEN INDONESIA 2 UU NO. 5 TAHUN 1983 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA 3 UU NO. 17 TAHUN 1985 PENGESAHAN UNCLOS 1982 4 UU NO. 5 TAHUN 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 5 UU NO. 9 TAHUN 1992 KEIMIGRASIAN 6 UU NO. 16 TAHUN 1992 KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN 7 UU NO. 10 TAHUN 1995 KEPABEANAN
  30. 30. 8 UU NO. 6 TAHUN 1996 PERAIRAN INDONESIA9 UU NO. 23 TAHUN 1997 LINGKUNGAN HIDUP10 UU NO. 22 TAHUN 2001 MINYAK DAN GAS BUMI11 UU NO. 2 TAHUN 2002 KEPOLISIAN NEGARA RI12 UU NO. 31 TAHUN 2004 PERIKANAN13 UU NO. 32 TAHUN 2004 PEMERINTAHAN DAERAH14 UU NO. 34 TAHUN 2004 TNI15 UU NO. 26 TAHUN 2007 PENATAAN RUANG16 UU NO. 27 TAHUN 2007 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL17 UU. NO. 17 TAHUN 2008 PELAYARAN
  31. 31. B. INSTANSI TERKAIT YANG MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN LANDASANNO KEGIATAN GAKKUM KAMLA INSTANSI TERKAIT HUKUM1 PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 5/1983 TNI AL, KEJAKSAAN, PENGADILAN PERUNDANG-UNDANGAN DI WILAYAH ZEE2 PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 5/1990 POLRI, DEPARTEMEN KEHUTANAN, PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KONSERVASI SDA DKP, KEJAKSAAN, PENGADILAN3 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 9/1992 POLRI, DEPARTEMEN HUKUNM DAN HAM, KEJAKSAAN, PENGADILAN4 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 23/1992 POLRI, DEPARTEMEN KESEHATAN, PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KESEHATAN KEJAKSAAN, PENGADILAN5 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 16/1992 POLRI, DEPARTEMEN KESEHATAN, PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KARANTINA HEWAN, IKAN KEJAKSAAN, PENGADILAN DAN TUMBUHAN6 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 7/1996 POLRI, DEPARTEMEN KESEHATAN, PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PANGAN KEJAKSAAN, PENGADILAN
  32. 32. c. KOMPLEKSITAS DARI JENIS KEGIATAN DILAUT YANG MENYEBABKAN BANYAK INSTANSI YANG KEPENTINGAN DALAM UPAYA MELAKSANAKAN KEGIATAN- KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT (PENYIDIKAN HINGGA PENUNTASAN TERHADAP SUATU PERISTIWA TINDAK PIDANA). PEMAHAMAN TERHADAP LANDASAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DILAPANGAN MASING- MASING LEMBAGA AKAN TERDAPAT TUMPANG TINDIH DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN, UNTUK ITU DIBUTUHKAN ADANYA PEMBANGUNAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 277 AYAT 2 UU NO 17 TAHUN 2008 DAN DALAM MELAKSANAKAN KOORDINASI MANDIRI SEBAGAIMANA YANG MENJADI KEWENANGAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANG INSTANSI MASING- MASING MENGACU KEPADA FUNGSI PEMERINTAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 69 UU NO 17 TAHUN 2008 DENGAN SISTEM KOORDINASI MENGACU PADA PASAL 279 UU NO 17 TAHUN 2008
  33. 33. 2. REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMELIHARAAN KAPAL- KAPAL PATROLI SECARA GEOGRAFIS SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN, NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERLETAK DI SEKITAR KHATULISTIWA ANTARA 94°45 BT-141°01 BT DAN DARI 06° 08 LU-11°05 LS, SEDANGKAN SECARA SPASIAL, WILAYAH TERITORIAL INDONESIA MEMBENTANG DARI BARAT KE TIMUR SEPANJANG 5.110 KM DAN DARI UTARA KE SELATAN 1.888 KM². 65% DARI SELURUH WILAYAH INDONESIA DITUTUPI OLEH LAUT DENGAN LUAS TOTAL PERAIRAN LAUT INDONESIA MENCAPAI 5,8 JUTA KM2, TERDIRI DARI 3,1 JUTA KM² WILAYAH LAUT KEDAULATAN (0,3 JUTA KM2 PERAIRAN TERITORIAL, DAN 2,8 JUTA KM2 PERAIRAN NUSANTARA) DAN 2,7 KM² LAUT ZEE BERDASARKAN UNCLOS 1982. UNTUK ITU PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN SANGAT MUTLAK DITEGAKKAN MAKA DIPERLUKAN KAPAL-KAPAL PATROLI YANG TERPELIHARA DAN DIAWAKI SECARA CUKUP BAIK PERSONIL MAUPUN KOMPETENSINYA SERTA DITUNJANG DENGAN DANA YANG MEMADAI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS AGAR PERAIRAN KITA TERJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DAN MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN BERUSAHA YANG BERMUARA KEPADA PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DISELURUH WILAYAH NEGERI INI
  34. 34. 3. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA a. ANALISA KEBUTUHAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA MERUPAKAN BENTUK ANTISIPASI KEBUTUHAN DIMASA YANG AKAN DATANG DALAM RANGKA OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN YANG DIEMBANNYA AGAR UPAYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENEGAKKAN HUKUM, KESELEMATAN PELAYARAN MELALUI PERSONIL YANG MEMANGKU JABATAN DIKAPAL-KAPAL PATROLI. DIMULAI DARI PENYIAPAN SISTEM OPERASI, PERKIRAAN ATAS SUATU PERISTIWA PIDANA PELAYARAN ATAU TERJADINYA SUATU MUSIBAH PELAYARAN DAPAT TERDETEKSI SECARA DINI b. DALAM PEMBENTUKAN JIWA KORPS DAN KEBANGGAAN KORPS MAKA DIBUTUHKAN SISTEM PENDIDIKAN YG MENGARAH KEPADA KECINTAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG DIEMBANNYA ADALAH SEBAGAI PERINTAH UNDANG-UNDANG YANG HARUS DILAKSANAKAN c. DALAM RANGKA PEMBINAAN PERSONIL AGAR TIDAK TERJADINYA KEJENUHANYANG BERMUARA KEPADA KELUMPUHAN SUATU ORGANISASI PERLU MEMPERHATIKAN SUATU RENCANA DAN MENGIMPLEMENTASIKANNYA SISTEM PENDIDIKAN, LATIHAN, ROTASI DAN POLA KARIR d. AGAR PERSONIL DAPAT TERJAGA KEBUGARANNYA MAKA DIPERLUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN SECARA TERJADWAL DAN TEATUR
  35. 35. 4. PERENCANAAN PENUGASAN KAPAL2 PATROLI MENGINGAT DARI LUASNYA PERAIRAN INDONESIA YANG HARUS DIAWASI DAN BERAGAMNYA PERSITIWA TINDAK PIDANA YANG ADA DILAUT SERTA BERAGAMNYA UNSUR INSTANSI YANG MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT. BERBAGAI JENIS TINGKAT KEJAHATAN DAN BERBAGAI JENIS TINGKAT PELANGGARAN KEDAULATAN YANG BERSINGGUNGAN DIANTARA DUA NEGARA UNTUK ITU DIPERLUKAN ; - KECERMATAN, KEAKURATAN DAN KETEPATAN SERTA KECEPATAN INFORMASI YANG DIDAPAT - MENGANALISIS SEMUA INFORMASI ATAS SUATU PERISTIWA PIDANA, PELANGGARAN, KEJAHATAN - MEMBUAT PLANNING OPERASI DAN PENEMPATAN KAPAL SECARA SKALA PRIORITAS - MELAKSANAKAN KOORDINASI EKSTERNAL DAN INTERNAL TERHADAP UNSUR2 TERKAIT - MELAKSANAKAN PENYIAPAN KEBUTUHAN SECARA PRIORITAS DAN PENEMPATAN KAPAL2 PATROLI YANG TEPAT UNTUK DIBERDAYAKAN - MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN - MENUNTASKAN PENYIDIKAN SAMPAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAS SUATU PERISTIWA PIDANA YANG TERJADI DILAUT
  36. 36. MATRIX PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN KESELAMATAN DI WILAYAH LAUT HALAMAN 97 S/D 104
  37. 37. MATRIX PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGANTERKAIT DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN KESELAMATAN DI WILAYAH LAUT
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×