KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUATENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK<br />oleh<br />Drs. ALEX RUMASEB, MM<br />KEPAL...
PENDAHULUAN<br /><ul><li>PerubahanParadigmadari Rule Government menjadi Good Governance dimanapelayananpublikberorientasip...
Pemberlakuan UU 22/2009 revisi UU 32/2009 tentangPemerintahanDaerah;
TujuanOtonomiDaerahadalahmemberikandanmeningkatkanpelayananygmemuaskanpadamasyarakat;
Berubahnyabentukpelayanan : sulitmenjadimudah, lama menjadicepat, jauhmenjadidekat;
Penerapan SPM didaerah;
Perubahansignifikanpelayananpublikberpengaruhterhadapkepercayaanmasyarakat.</li></li></ul><li>DASAR HUKUM PENYUSUNAN SPM<b...
PP 65 TAHUN 2005 ttg PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SPM
PP 38 TAHUN 2007 ttg PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PP 41 TAHUN 2007 ttg ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PP 6 TAHUN 2005 ttg PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMDA, Psl 19 huruf e ttgtingkatcapaian SPM sebagaiaspekpenilaianeval...
PERDA 10 TAHUN 2006 ttg RPJMD PROVINSI PAPUA 2006-2011</li></li></ul><li>KEBIJAKAN PROVINSI PAPUAtentang PELAYANAN PUBLIK<...
VISI<br />“ MAMBANGUN PAPUA BARU “<br />Pulau yang kayaakansumberdayadenganmasyarakat yang sejahtera<br />Masyarakat yang ...
MISI<br />MENATA KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH<br />MEMBANGUN TANAH PAPUA YG DAMAI DAN SEJAHTERA<br />MEMBANGUN TANAH PAPUA ...
3  (tiga) STRATEGI PEMBANGUNAN<br />Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan(Growth Centered Development)<br />Pembangun...
4  (empat) AGENDA PEMBANGUNAN<br />Menata kembali pemerintahan daerah menuju Good Governance;<br />Membangun Tanah Papua y...
AGENDA MENATA KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH<br />1.1. Reformasi anggaran;<br />1.2. Reformasi birokrasi;<br />1.3. Reformasi...
REFORMASI BIROKRASI<br />Kondisi :<br />Pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi; rend...
POKOK-POKOK KEBIJAKAN<br />Reformasi organisasi pemerintah dan pengelolaan kepegawaian;<br />Peningkatan kapasitas dan ket...
PROGRAM PEMBANGUNAN<br /><ul><li>Program PenerapanKepemerintahanygBaik
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1

3,365 views

Published on

Standar Pelayanan Minimum

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
160
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1

  1. 1. KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUATENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK<br />oleh<br />Drs. ALEX RUMASEB, MM<br />KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA<br />DISAMPAIKAN DALAM RANGKA <br />BINTEK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL <br />BAGI SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA<br />JAYAPURA, 28-30 JULI 2009<br />
  2. 2. PENDAHULUAN<br /><ul><li>PerubahanParadigmadari Rule Government menjadi Good Governance dimanapelayananpublikberorientasipadakepuasanpelanggan;
  3. 3. Pemberlakuan UU 22/2009 revisi UU 32/2009 tentangPemerintahanDaerah;
  4. 4. TujuanOtonomiDaerahadalahmemberikandanmeningkatkanpelayananygmemuaskanpadamasyarakat;
  5. 5. Berubahnyabentukpelayanan : sulitmenjadimudah, lama menjadicepat, jauhmenjadidekat;
  6. 6. Penerapan SPM didaerah;
  7. 7. Perubahansignifikanpelayananpublikberpengaruhterhadapkepercayaanmasyarakat.</li></li></ul><li>DASAR HUKUM PENYUSUNAN SPM<br /><ul><li>UU 32 TAHUN 2004 ttg PEMERINTAHAN DAERAH (Psl ..
  8. 8. PP 65 TAHUN 2005 ttg PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SPM
  9. 9. PP 38 TAHUN 2007 ttg PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
  10. 10. PP 41 TAHUN 2007 ttg ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  11. 11. PP 6 TAHUN 2005 ttg PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMDA, Psl 19 huruf e ttgtingkatcapaian SPM sebagaiaspekpenilaianevaluasikinerjadaerah
  12. 12. PERDA 10 TAHUN 2006 ttg RPJMD PROVINSI PAPUA 2006-2011</li></li></ul><li>KEBIJAKAN PROVINSI PAPUAtentang PELAYANAN PUBLIK<br />
  13. 13. VISI<br />“ MAMBANGUN PAPUA BARU “<br />Pulau yang kayaakansumberdayadenganmasyarakat yang sejahtera<br />Masyarakat yang berimandantaatkepadaTuhan, taatkepadahukumdanmenghormatibudaya<br />Pemerintahan yang baik, profesional, accountable dan bebas korupsi<br />
  14. 14. MISI<br />MENATA KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH<br />MEMBANGUN TANAH PAPUA YG DAMAI DAN SEJAHTERA<br />MEMBANGUN TANAH PAPUA YANG AMAN DAN DAMAI<br />MENINGKATKAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR (INFRASTRUKTUR) DI SELURUH TANAH PAPUA<br />
  15. 15. 3 (tiga) STRATEGI PEMBANGUNAN<br />Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan(Growth Centered Development)<br />Pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat (People Centered Development)<br />Pembangunan yang berkelanjutan(sustaniabledevelopment).<br />
  16. 16. 4 (empat) AGENDA PEMBANGUNAN<br />Menata kembali pemerintahan daerah menuju Good Governance;<br />Membangun Tanah Papua yang damai dan sejahtera;<br />Membangun Tanah Papua yang aman dan damai<br />Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur).<br />
  17. 17. AGENDA MENATA KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH<br />1.1. Reformasi anggaran;<br />1.2. Reformasi birokrasi;<br />1.3. Reformasi sistem pengadaan barang dan jasa;<br />
  18. 18. REFORMASI BIROKRASI<br />Kondisi :<br />Pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi; rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.<br />Tujuan :<br />Mewujudkanaparaturnegara yang bersih, profesional, bertanggungjawabsertauntukmenciptakanbirokrasi yang efisiendanefektif agar dapatmemberikanpelayanan yang bermutukepadaseluruhmasyarakat<br />
  19. 19. POKOK-POKOK KEBIJAKAN<br />Reformasi organisasi pemerintah dan pengelolaan kepegawaian;<br />Peningkatan kapasitas dan ketrampilan kemimpinan;<br />Penempatkan pegawai yang mampu pada tingkat distrik dan kampung – menciptakan birokrasi berbentuk piramida;<br />Memperkenalkan dan Penerapan standar pelayanan atau standar kinerja pelayanan minimal;<br />Mengembangkan insentif berbasis kinerja;<br />Memperbaiki sistem pengembangan karier;<br />Meningkatkan keterlibatan dan kapasitas anggota DPRD.<br />
  20. 20. PROGRAM PEMBANGUNAN<br /><ul><li>Program PenerapanKepemerintahanygBaik
  21. 21. Program PeningkatanPengawasandanAkuntabilitasAparatur
  22. 22. Program PenataanKelembagaandanKetatalaksanaan
  23. 23. Program PengelolaansumberDayaAparatur
  24. 24. Program PeningkatanKualitasPelayananPublik
  25. 25. Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
  26. 26. Program PenyelenggaraanPimpinanKenegaraandanKepemerintahan</li></li></ul><li>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK<br />Tujuan :<br />Mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat<br />
  27. 27. KEGIATAN POKOK<br />Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil;<br />Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik;<br />Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;<br />Melaksanakan pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;<br />Meningkatkanoptimalisasipemanfaatanteknologiinfromasidalampelayananpublik;<br />Mengintensifkanpenangananpengaduanmasyarakat;<br />Mengembangkanpartisipasimasyarakat;<br />Mengembangkanmekanismepelaporanberkalacapaiankinerjapenyelenggaraanpemerintahpusat, provinsidankabupaten/kotakepadapublik<br />
  28. 28. PENUTUP<br /><ul><li>UrusanPemerintahanygdiserahkankedaerahdisertaidenganSumberPendanaan, PengalihansaranadanPrasaranasertaKepegawaian(Psl 12 ayat (1) UU 32 Tahun 2004
  29. 29. SPM berkaitandgnUrusanWajibygmerupakanpenyelenggaraanygdiwajibkanolehPemdakarenaberkaitandgnpelayanandasar, perlindunganhakkonstitusional, menjagakepentingannasional, kesejahteraanmasyarakat, kerangka NKRI</li></li></ul><li>PRINSIP DASAR SPM<br /><ul><li>AlatPemdautkmenjaminaksesdanmutupelayanandasarkpdmasyarakatsecaramerata,
  30. 30. Penerapan SPM olehPemdamerupakanbagiandrpenyelenggaraanpelayanandasarnasional,
  31. 31. SPM bersifatsederhanan, konkrit, mudahdiukur, terbuka, terjangkaudandapatdipertanggung-jawabkansertamempunyaibataswaktupencapaian
  32. 32. SPM disesuaikandenganperkembangankebutuhan, prioritasdankemampuankeuanganNasionaldan Daerah sertakemampuankelembagaandanPersonil Daerah</li></li></ul><li>TERIMA KASIH<br />
  33. 33. Catatantentang : APA itu SPM ?<br />SPM adalahsebuahkebijakanpublik yang mengaturmengenaijenisdanmutupelayanandasar yang merupakanurusanwajibdaerah yang berhakdiperolehsetiapwargasecara minimal<br />SPM memilikinilaistrategisbaikbagipemerintah (daerah) maupunmasyrakat (konsumen). Nilaistrategisyaitu :<br />Bagipemerintahdaerah; SPM dapatdijadikansebagaitolokukur (benchmark) dalampenentuanbiaya yang diperlukanuntukmembiayaipenyediaanpelayanan;<br />Bagimasyarakat; SPM dapatdijadikansebagaiacuanmengenaikualitasdankuantitassuatupelayananpublik yang disediakanolehpemerintah (daerah)<br />
  34. 34. PELAYANAN DASAR / PUBLIK<br /><ul><li>Pelayananpublikpadadasarnyamenyangkutaspek</li></ul>kehidupan yang sangatluas<br /><ul><li>Dalamkehidupanbernegara, makapemerintah</li></ul> (daerah) memilikifungsimemberikan berbagai <br /> pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, <br /> mulai dari pelayanandalambentukpengaturanatau<br /> pun pelayanan-pelayanan lain dalamrangkamemenuhi<br />kebutuhanmasyarakatdalambidangpendidikan, <br />kesehatan, utlilitas, danlainnya<br />
  35. 35. <ul><li>Usiakebijakan SPM telahmencapai 8 (delapan) tahun</li></ul>yaitusejakdikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang <br />kemudianditindaklanjutidengan PP No. 25 Tahun 2000 <br />dan SE Mendagri No. 100/757/OTDA/2002 yang selanjutnya<br />diteruskandengan UU No. 32 Tahun 2004 yang <br />dioperasionalisasikandengan PP No. 65 Tahun 2005 dan<br />Permendagri No. 6 Tahun 2007, namunkebijakantersebut<br />belummencapaihasil yang menggembirakanmengingat<br />berbagaifaktor yang mempengaruhi<br /><ul><li>Salahsatufaktor yang dianggapsangatberpengaruh</li></ul>adalahbelumlengkapnyakonsep SPM (dalamproses<br />pencarianbentuk) disampingbelumadanyakesamaan<br />pemahamanantaraperumuskebijakanditingkatPusat<br />danpelaksanakebijakanditingkat Daerah<br />

×