107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm

16,569 views
16,249 views

Published on

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
637
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm

  1. 1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting), Rekayasa lapangan (Field Engineering), Kaji Ulang Desain (Review Design), Perubahan Kontrak (Contract Change Orders / CCO), Rapat Lapangan (Site Meeting)1. RUANG LINGKUPDalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwapelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang telahditetapkan dalam dokumen kontrak maka perlu diadakan rapat persiapanpelaksanaan (pre construction meeting) untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah dalampelaksanaan pekerjaan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen kontrakmeliputi dan atau harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hokum sebagaiberikut: a) surat perjanjian, b) surat penunjukkan penyedia jasa, c) suratpenawaran, d) addendum dokumen lelang (bila ada), e) syarat-syarat khususkontrak, f) syarat-syarat umum kontrak, g) spesifikasi teknis, h) gambar-gambar,i) daftar kuantitas dan harga, j) dokumen lain yang tercantum dalam lampirankontrak.Rapat persiapan pelaksanaan (PCM) diselenggarakan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau 21hari setelah penandatanganan kontrak yang diikuti oleh direksi pekerjaan(Pinpro/Pinbagpro), direksi teknis (konsultan pengawas), penyedia jasa(kontraktor) serta unsure perencanaan.Salah satu agenda penting yaitu persyaratan-persyaratan dalam kontrak kerjakonstruksi yang berhubungan dengan mutu konstruksi sesuai dengan KeputusanMenteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 362/KPTS/M/2004 tentangSistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan PrasaranaWilayah, bahwa Program Mutu atau Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang telahdisusun oleh kontraktor disampaikan selambat-lambatnya dalam rapat persiapanpelaksanaan untuk mendapat persetujuan/pengesahan direksi pekerjaan.Adapun untuk mengetahui kuantitas awal pekerjaan dari berbagai matapembayaran yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga maka dilakukanpemeriksaan lapangan bersama yang terdiri dari direksi teknis, panitia penelitipelaksanaan kontrak dan penyedia jasa/kontraktor setelah penerbitan SPMK.Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara hasilpemeriksaan bersama yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan.Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan perubahan isikontrak (spesifikasi teknis, gambar, jenis pekerjaan, mata pembayaran,
  2. 2. kuantitas) maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahankontrak (contract change orders/CCO) yang ditindak lanjuti dengan pembuatanamandemen kontrak.Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap kegiatan pekerjaan/mata pembayaran terus dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaanpekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayar setiapbulan/angsuran.Rapat lapangan (site meeting) dilakukan dilokasi pekerjaan/lapangan dalamrangka koordinasi kegiatan pelaksanaan, yang diadakan sekali dalam satuminggu atau mingguan, tengah bulanan, dan bulanan.2. ACUANa) Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;b) Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;c) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;d) Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;f) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan;g) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;h) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;i) Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;j) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;k) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001 Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;l) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;m) Keputusan Menteri Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 2- 2
  3. 3. n) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah;o) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No. 02/SE/M/2001 tentang Tata Cara Penilaian Hasil Evaluasi serta Sanggahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa diatas Lima Puluh Milyar rupiah;p) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No.IK0106-Mn/66 Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Dalam Rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2002.3. ISTILAH DAN DEFINISI3.1badan usahabadan usaha di bidang jasa konstruksi[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.2barangbenda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barangsetengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan olehpengguna barang/jasa[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.3daerah manfaat jalan (damaja)ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruangbebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembinan Jalan (rumaja)[Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985]3.4daerah milik jalan (damija)ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasaioleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku (rumija)[Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985]3.5daerah pengawasan jalan (dawasja)ruang sepanjang jalan diluar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dantinggi tertentu, yang ditetapkan Pembina Jalan dan diperuntukan bagi pandanganbebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan (ruwasja)[Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985] 2- 3
  4. 4. 3.6daftar kuantitas pekerjaandaftar kuantitas yang telah diisi harganya yang merupakan bagian daripenawaran3.7direksi pekerjaanpejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untukmengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnyadireksi pekerjaan dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lainyang ditunjuk oleh pengguna jasa[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.8dokumen kualifikasidokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh penggunajasa sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian datakualifikasi oleh penyedia jasa[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004}3.9forum jasa konstruksisarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi danPemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksinasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]3.10gambar kerjagambar mencakup perhitungannya dan keterangan lain yang disediakan ataudisetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan3.11harga kontrakharga yang tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnyadisesuaikan menurut ketentuan kontrak[Kepmen Kimpraswil No.257KPTS/M/2004]3.12harga kontrak awalharga kontrak yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemenang Lelang3.13harihari kalender; bulan adalah bulan kalender[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 2- 4
  5. 5. 3.14jalanprasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalantermasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagilalu lintas[Undang-Undang No. 38 Tahun 2004]3.15jasa konstruksilayanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasapelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasanpekerjaan konstruksi[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]3.16jasa konsultansilayanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasaperencanaan dan pengawasan konstruksi, dalam rangka mencapai sasarantertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secarasistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa[Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004]3.17jasa pemboronganlayanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis danspesifikasinya ditetapkan pengguna jasa dan proses serta pelaksanaannyadiawasi oleh pengguna jasa atau pengawas konstruksi yang ditugasi[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004}3.18kemitraankerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luarnegeri yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalamperjanjian tertulis[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.19kepala kantor / satuan kerjapejabat struktural yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasapelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.20klasifikasibagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasakonstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesiketerampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi 2- 5
  6. 6. menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiandan atau keahlian tertentu[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.21kontrakperikatan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaanpengadaan jasa[Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004]3.22kontrak kerja konstruksikeseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasadan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]3.23kontraktororang atau badan usaha yang penawarannya untuk melaksanakan pekerjaan telahditerima oleh pemilik3.24kualifikasibagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasakonstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, ataupenggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuanprofesi dan keahlian[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.25lapangantempat yang disebutkan sedemikian di dalam Data Kontrak konstruksi3.26lapis perkerasansusunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (sub grade), pondasibawah (sub base), pondasi atas (base), dan lapis permukaan/aus (surface)3.27lapis permukaanbagian perkerasan yang paling atas dan langsung menerima beban lalu-lintasserta mendistribusikan beban yang diterimanya ke lapisan perkerasandibawahnya3.28lapis pondasi atasbagian perkerasan yang terletak antara lapisan permukaan dengan lapispondasi bawah, bila tidak ada lapis pondasi bawah, maka lapis pondasi atas 2- 6
  7. 7. (base) adalah bagian yang terletak antara lapis permukaan dengan tanah dasar(sub grade)3.29lapis pondasi bawah (sub base)bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar (subgrade)3.30laporan investigasi lapangandata dalam dokumen lelang yang memberikan gambaran nyata tentang kondisipermukaan dan bawah permukaan tanah di lapangan3.31lembagaorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatanjasa konstruksi nasional[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.32manajemen konstruksipengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan, pengendalian dankoordinasi suatu proyek dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai selesainyaproyek secara efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakantepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu[Ervianto, 2003]3.33manajemen proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatantata cara dan/atau pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan,pengendalian dan koordinasi suatu proyek pelaksanaan konstruksi jalan danjembatan berdasarkan persyaratan teknik dan administrasi dari awalpelaksanaan sampai dengan selesainya masa kontrak kerja konstruksi secaraefektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat mutu, tepatwaktu, dan tepat biaya3.34mediatororang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untukmenyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.35menterimenteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi[Keppres No. 80 Tahun 2003] 2- 7
  8. 8. 3.36pakta integritassurat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitiapengadaan/pejabat pengadaan/ penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untukmencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.37panitia pengadaanpanitia yang diangkat oleh pengguna jasa untuk melaksanakan penilaiankualifikasi[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.38pasca kualifikasiproses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhanpersyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkanpenawaran3.39pejabat pengadaanpersonil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakanpemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.40pejabat yang disamakanpejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan TentaraNasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/pemerintahdaerah/Bank Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan UsahaMilik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.41pekerjaanhal-hal yang ditentukan dalam kontrak yang mengharuskan kontraktor untukmelaksanakan, memasang dan menyerahkannya kepada pemilik, sebagaimanadisebutkan dalam Data Kontrak3.42pekerjaan harianpemakaian berbagai jenis pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan waktuatas pemakaian peralatan (equipment) dan tenaga kerja kontraktor, di sampingpembayaran untuk bahan dan peralatan instalasi (plant) yang berkaitan 2- 8
  9. 9. 3.43pekerjaan komplekspekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggidan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.44pekerjaan konstruksikeseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ataupelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing besertakelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]3.45pekerjaan sementarapekerjaan yang dirancang, dibangun, dipasang, dan dibongkar oleh kontraktor,yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemasangan dalam pekerjaan3.46pelaksana konstruksipenyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yangprofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampumenyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaanmenjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]3.47pemilihan penyedia barang/jasakegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untukmelaksanakan pekerjaan[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.48pemimpin proyek/pemimpin bagian proyekpejabat yang diangkat oleh Menteri/Gubernur/pejabat yang diberi kuasa, yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksiyang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.49penawaran kontraktordokumen penawaran yang lengkap yang diajukan kontraktor kepada pemilik3.50pengadaan barang/jasa pemerintahkegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yangdilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa 2- 9
  10. 10. [Keppres No. 80 Tahun 2003]3.51pengawas konstruksipenyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yangprofesional di bidang pengawasan jasa3.52pengguna anggaran daerahpejabat di lingkungan pemerintah propinsi / kabupaten / kota yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari danaanggaran belanja APBD[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.53pengguna jasakepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek yangditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaanpengadaan jasa pelaksanaan konstruksi di lingkungan unit kerja/proyek tertentu[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.54penyedia jasapenyedia jasa badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasapelaksanaan konstruksi[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.55peralatan (equipment)mesin-mesin dan kendaraan kontraktor yang dibawa sementara ke lapangan untukmelaksanakan pekerjaan3.56peralatan instalasi (plant)setiap bagian integral dari pekerjaan yang harus mempunyai fungsi mekanis,elektris, kimiawi atau biologis3.57perencana konstruksipenyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yangprofesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkanpekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]3.58perkerasan jalankonstruksi jalan yang diperuntukan bagi jalan lalu lintas yang terletak diatastanah dasar, dan pada umumnya terdiri dari lapis pondasi bawah, pondasi atas,dan lapis permukaan 2-10
  11. 11. 3.59prakualifikasiproses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhanpersyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkanpenawaran[Keppres No. 80 Tahun 2003]3.60proyekkegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkanbarang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam suatuperiode tertentu[Bappenas TA-SRRP, 2003]3.61registrasikegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilantertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usahasesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004}3.62sertifikat keterampilan/keahlian kerjatanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilankerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurutdisiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan ataukeahlian tertentu[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.63spesifikasispesifikasi dari pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan setiap perubahan atautambahan yang dibuat atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan3.64subkontraktororang atau badan usaha yang mempunyai kontrak dengan kontraktor untukmelaksanakan sebagian pekerjaan dari kontrak yang mencakup pekerjaan dilapangan3.65surat jaminanjaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yangdiberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untukmenjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa[Keppres No. 80 Tahun 2003] 2-11
  12. 12. 3.66tanggal mulai kerjatanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah MulaiKerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpinproyek/pemimpin bagian proyek[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]3.67variasiperintah yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan untuk melakukan perubahanpekerjaan4. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN (PRE CONSTRUCTION MEETING)Dalam menyusun rencana kerja pelaksanaan suatu proyek, Pinpro/Pinbagprodiharapkan mampu menggalang kekompakan semua unsur terkait di dalampelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang terdiri dari Proyek/Bagian proyeksebagai unsur pengendali, Direksi Teknik sebagai pengawas, dan kontraktorsebagai pelaksana pekerjaan.Kegiatan awal dari tindakan pengendalian oleh Pinpro/Pinbagpro terhadappelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah penyelenggaraan Rapat PersiapanPekerjaan (Pre Construction Meeting). Berita acara PCM merupakan hasil yangakan digunakan sebagai rencana kerja dan pegangan dalam pelaksanaan proyekselanjutnya.4.1 TujuanTujuan Pre Construction Meeting adalah penyatuan pengertian terhadap hal-halpenting yang belum tertera dalam dokumen kontrak maupun antisipasi terhadapkemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaanpekerjaan di lapangan.Materi pembahasannya sesuai Surat Dirjen Bina Marga UM.02.05-Db/514tanggal 19 Maret 1990 dan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004tanggal 29 April 2004, antara lain adalah sebagai berikut:1) penerapan klausal penting dokumen kontrak: - pekerjaan tambah kurang; - pemutusan kontrak; - mobilisasi; - pemeliharaan lalu lintas; 2-12
  13. 13. - pekerjaan sub kontraktor; - asuransi; - organisasi lapangan.2) prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan: - pengajuan dan persetujuan pekerjaan; - perpanjangan waktu pelaksanaan; - ketentuan gambar kerja dan kelengkapannya; - pengajuan pembayaran bulanan; - serah terima pekerjaan; - pembuatan addendum kontrak; - jadwal pengadaan lahan, penggunaan peralatan dan personil (mobilisasi); - review dan penyempurnaan jadwal kerja sesuai target volume, waktu dan mutu; - menyusun rencana dan pemeriksaan lapangan (mutual check) sehubungan dengan review design.3) tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan: - pelaksanaan konstruksi pondasi jembatan dan bangunan atasnya; - pelaksanaan rigid pavement pada segmen jalan dengan LHR yang tinggi beserta traffic management-nya; - pelaksanaan soil stabilization; - pelaksanaan produksi agregat dan pondasi jalan serta perkerasan aspal; - penentuan sumber bahan (quarry), estimasi deposit bahan beserta rencana pemeriksaan mutu bahan yang akan digunakan; - pendekatan terhadap masyarakat sekitar dan jalan menuju quarry serta jalan angkutannya (haul road).4) kendala-kendala yang mungkin terjadi. 2-13
  14. 14. 4.2 Unsur pelaksana PCMBerdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004, tanggal 29April 2004, tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, makapengguna jasa atau Pinpro/Pinbagpro diharuskan untuk mengadakan RapatPersiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) dengan melibatkanunsur-unsur yang terkait sesuai petunjuk yang tertera dalam surat Bapak DirjenBina Marga No. UM.02.05-Db/514 tanggal 19 Maret 1990, sebagai berikut:1) unsur Sub Dinas Bina Marga;2) unsur Dinas / Sub Dinas Bina Marga: − Kepala Dinas / Kepala Sub Dinas, − Seksi Jalan / Seksi Jembatan, − Seksi Perencanaan.3) unsur Perencanaan: − P3JJ, − Unsur Proyek.4) Proyek: – Pinpro / Pinbagpro, – Staff Pinpro / Pinbagpro yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.5) Konsultan Supervisi: – Chief Supervision Engineer, – Supervision Engineer, – Chief Inspector / Senior Inspector.6) Kontraktor: – penanggungjawab perusahaan, – General Superintendent / Kepala Unit Pelaksanaan. 2-14
  15. 15. 4.3 Tahap pelaksanaan PCM1) jadwal pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM)Mengingat pentingnya pertemuan untuk menyelesaikan masing-masingpermasalahan yang diperkirakan akan timbul di lapangan saat pelaksanaanpekerjaan berlangsung, maka Pimpro/Pimbagpro segera menetapkan jadwalpelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM) sesuai batasan yang telahditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 257/KPTS/M/2004 tanggal 29April 2004 dan surat Dirjen No. UM.02.05-Db/514 tanggal 19 Maret 1990 sebagaiberikut:a) segera setelah kontrak ditandatangani;b) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).2) peran dan tugas unsur pelaksana PCMa) unsur Sub Dinas Bina Program Dinas Praswil / Bina Marga: - sebagai nara sumber, pembinaan, - memberikan pengarahan, - menegakkan bahwa di dalam pelaksanaan proyek, sewaktu-waktu akan dilaksanakan uji petik, - menjelaskan kebijaksanaan AMDAL, - menjelaskan kebijaksanaan penghijauan, - menjelaskan bahwa quality control untuk pekerjaan jembatan menggunakan fasilitas Balai Pengujian Departemen Kimpraswil setempat.b) unsur Dinas / Sub Dinas Praswil / Bina Marga: - sebagai moderator dan nara sumber, - memberikan pengarahan secara umum pelaksanaan proyek, - menjelaskan bahwa Pimpro ikut bertanggungjawab terhadap review design, beserta prosedur survey sampai dengan penyelesaiannya sebagai pedoman awal pelaksanaan pekerjaan.c) unsur P3JJ - menjelaskan prosedur review design (kaji ulang perencanaan); termasuk: 2-15
  16. 16. a. cara survey, b. pembuatan gambar kerja, c. pembuatan rekayasa dan laporannya, d. proses administrasi review design dan proses addendum serta memorandum.- menjelaskan kapan review design harus diselesaikan;- menjelaskan prosedur kerja dan jadwal kerja seluruh tenaga konsultan supervisi serta kualifikasi personilnya;- menjelaskan TOR / tugas-tugas dan tanggungjawab konsultan supervisi serta kualifikasi personilnya;- menjelaskan laporan-laporan fisik yang akan dibuat oleh konsultan supervisi dan distribusi laporan yang terdiri dari: a. Monthly Executive Summary Report, b. Monthly Program Report, c. Quarterly Report, d. Quality Control Report, e. Technical Report: – Review Design / Technical Justification Report – Technical Report f. Draft Final Report, g. Final Report beserta kapan laporan tersebut harus selesai dan dikirim.- menjelaskan bahwa konsultan bertanggungjawab dalam pengarsipan dokumen-dokumen lapangan;- menjelaskan adanya penilaian performance konsultan dan kontraktor yang sedang melaksanakan pekerjaan;- menjelaskan akomodasi dan fasilitas yang disediakan oleh Kontrak konsultan;- secara periodik melaksanakan uji petik; 2-16
  17. 17. - As Built Drawing harus dibuat sesuai standard Praswil; - menjelaskan adanya keharusan mencari data-data input original design kepada Perencana Teknik dalam hal: a. tipe perkerasan setiap segmen, b. besar lendutan setiap segmen, c. CBR setiap segmen, d. lebar perkerasan setiap segmen, e. IRI, RCI, f. SNC (kalau ada) Untuk itu Supervision Engineer harus berkoordinasi dengan P3JJ.d) unsur Proyek - Pinpro/Pimbagpro; a. sebagai Chairman, b. menjelaskan Struktur Organisasi Pinbagpro. - membahas struktur organisasi yang diusulkan kontraktor maupun konsultan supervisi; - membahas tugas kontraktor mengenai: a. survey dan membuat gambar kerja, b. rencana pengadaan peralatan personil dan bahan, c. penyiapan jadwal pelaksanaan dan S-Curve, d. rencana penyelesaian Vector-Diagram setelah Review Design. - menjelaskan bahwa keterlambatan mobilisasi dapat dikenakan denda; - menjelaskan kapan dan sebagaimana proses taking over dan final certificate issued; - menjelaskan perlunya Show Cause Meeting bila terjadi keterlambatan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan tidak sesuai dengan jadwal semula; 2-17
  18. 18. - menjelaskan bahwa 1 (satu) bulan sebelum taking over certificate dikeluarkan, Pinbagpro mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat sekitar proyek, bahwa proyek akan selesai dengan maksud menghindari adanya tagihan hutang yang belum dibayar oleh kontraktor;- menjelaskan mekanisme kerja antara ketiga unsur proyek dalam hal perlunya request kontraktor sebelum mulai pekerjaan, dan sebelum mulainya penerimaan pekerjaan (waktunya ditetapkan Pinbagpro);- menjelaskan kapan serah terima lapangan dilakukan;- menjelaskan kewajiban pembayaran pungutan retribusi, asuransi kepada Pemda Tingkat II- menjelaskan prosedur pembongkaran dan pengarahan barang bekas, misalnya : Bangunan Atas Jembatan;- menjelaskan tanggal mobilisasi terakhir dan menjelaskan kapan akhir masa konstruksi serta sanksi-sanksinya apabila tanggal tersebut dilewati;- menjelaskan standar laporan harian dan mingguan sesuai standar Praswil;- menjelaskan proses pengusulan dan pembayaran bulanan (Monthly Certficate);- menjelaskan proses pengujian bahan jalan dan proses pengujian bahan jembatan;- menjelaskan perlu atau tidak perlu dilakukan sendiri pada awal sebelum dimulainya pekerjaan pondasi jembatan;- membahas metode pelaksanaan yang diajukan kontrakor pada saat tender;- menjelaskan bahwa quality control pekerjaan jalan menggunakan fasilitas laboratories yang disediakan kontraktor dari item pembayaran MOBILISASI;- menekankan bahwa tidak ada biaya tambahan biaya test bahan untuk quality control, dan menegaskan bahwa biaya tersebut sudah termasuk di dalam harga satuan masing-masing pekerjaan;- menjelaskan perlunya pendekatan terhadap masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah setempat sehubungan dengan rencana kerja yang berkaitan dengan musim tanam petani setempat, masalah jalan akses ke quarry / angkutan bahan, pembebasan lahan, pagar, tiang listrik, telepon, PDAM dan sebagainya; 2-18
  19. 19. - menjelaskan bahwa pemilik dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga, bilamana terjadi kelalaian kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan; - menjelaskan barang-barang yang menjadi milik (Pemilik) setelah selesainya Proyek; - menekankan dan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri; - membahas tentang item pembayaran yang spesifik : a. beton, b. pemeliharaan rutin, c. agregat kelas B pada bahu jalan, d. pelaksanaan pekerjaan pada masa pemeliharaan (deffect liability period), e. penyiapan badan jalan dibayar setelah pondasi diterima. - menjelaskan adanya Tim Mutual Check selama periode kontrak.e) kontraktor - menjelaskan rencana kerja pada saat mobilisasi yang meliputi: a. mobilisasi peralatan dan personil, b. survey lapangan, meliputi : drainase, perkerasan jalan, struktur. c. pengembalian kondisi (reinstatement) dan pekerjaan minor (dilakukan setelah survey lapangan selesai) : perkerasan jalan bahu jalan, d. pemeliharaan rutin (dilakukan setelah diterbitkannya SPMK / dimulainya pekerjaan). - Rencana Kerja dan Review Design: melaksanakan survey untuk pembuatan gambar kerja (membuat gambar kerja standar survey dan gambar kerja mengacu pada standar Praswil). 2-19
  20. 20. - menjelaskan metode / cara pelaksanaan konstruksi; - menjelaskan struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawabnya; - menjelaskan kualifikasi personil kontraktor yang akan dimobilisasi; - menjelaskan rencana mobilisasi personil; - menjelaskan bagian pekerjaan yang akan di sub-kontrakkan serta calon sub kontraktornya; - menjelaskan rencana penggunaan peralatan, termasuk : a. jumlah dan jenis peralatan, b. rencana kedatangan peralatan - menjelaskan rencana pengadaan bahan serta surat ijinnya; a. jalan • aspal, • agregat, • tanah timbunan b. jembatan • bangunan atas c. lokasi quarry d. kualitas bahan jalan / struktur termasuk cara pengujiannya e. deposit material quarry - menjelaskan Rencana Kerja S-Curve.f) konsultan - mencatat seluruh kesepakatan dalam Pre Construction Meeting dan dtuangkan dalam Berita Acara tersendiri sebagai Dokumen Proyek; - mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain: a. Laporan Harian, 2-20
  21. 21. b. Laporan Mingguan, c. Laporan Bulanan / Monthly Progress Report, d. survey lapangan untuk Review Design, e. Persiapan Gambar Kerja, f. Pemeliharaan Rutin, g. Pemeliharaan Berkala, h. Betterment, i. perhitungan volume / Back – up Data serta Monthly Certificate, j. Quality Control, k. Request Kontraktor, l. memulai pekerjaan, m. pengujian bahan.- menjelaskan personil konsultan yang sudah dimobilisasi dan rencana personil lainnya yang akan dimobilisasi;- menjelaskan Struktur Organisasi Konsultan dan tugas daripada masing- masing personil konsultan;- memberikan usulan teknik pelaksanaan yang lebih efisien;- menjelaskan rencana kerja review design: a. waktu yang diperlukan untuk survey lapangan, b. personil yang terlibat dalam survey lapangan, c. kelengkapan peralatan yang diperlukan untuk survey lapangan, d. lingkup pekerjaan survey, e. alternatif penanganan hasil survey lapangan, f. Rencana dan Gambar Kerja yang harus dibuat.- menegaskan pengambilan lokasi foto dokumentasi : dimana, kapan, berapa kali yang harus dilaksanakan kontraktor. 2-21
  22. 22. 5. REKAYASA LAPANGAN (FIELD ENGINEERING)Rekayasa lapangan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antararancangan asli yang ditunjukkan dalam gambar dengan kebutuhan aktuallapangan. Berdasarkan tujuannya, rekayasa lapangan terdiri atas:1) rekayasa lapangan yang bertujuan untuk mendetailkan rancangan asli, dilakukan pada periode mobilisasi dan hanya diterapkan pada rancangan bertahap (phasing design);2) rekayasa lapangan untuk menerapkan rancangan detail dilapangan, umumnya dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan, dan dapat diterapkan baik pada rancangan bertahap (phasing design) maupun pada rancangan lengkap (full engineering design).Setiap penyimpangan dari gambar sehubungan dengan kondisi lapangan yangtidak terantisipasi akan ditentukan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan.Kontraktor dan Direksi pekerjaan harus mencapai kesepakatan terhadapketepatan atas setiap perubahan yang diambil terhadap gambar dalam kontrakini.Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknisbersama-sama dengan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia jasamelaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukurandan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana mata pembayaranguna menetapkan kuantitas awal.Kontraktor bersama-sama Direksi Teknis melaksanakan survey lapangan yanglengkap dan menyiapkan hasil laporan tersebut. Dengan demikian akanmemungkinkan Direksi Pekerjaan melaksanakan peninjauan kembali rancanganatau revisi desain dan menyelesaikan serta menerbitkan detail pelaksanaansebelum kegiatan pelaksanaan dimulai.Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabiladalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harusdituangkan dalam bentuk amandemen kontrak.Setelah itu baru dilaksanakan pematokan (steaking out) dan survey seluruhlokasi pekerjaan. Investigasi dan pengujian bahan tanah, bahan agregat,campuran beton, campuran aspal dan rekayasa serta penggambaran untukselanjutnya disimpan sebagai rekaman proyek yang kemudian dijadikan sebagaipedoman pelaksanaan kontrak 2-22
  23. 23. 6. KAJI ULANG DESAIN (REVIEW DESIGN)Setiap desain awal dari suatu proyek pada umumnya selalu mengalami revisi-revisi pada saat pelaksanaannya, hal ini biasanya diakibatkan kondisi lapanganyang sesungguhnya telah mengalami perubahan-perubahan kondisidibandingkan dengan kondisi pada saat survai untuk pembuatan desain, ataudikarenakan kesalahan-kesalahan kecil baik pada saat survey ataupunkesalahan desain itu sendiri.Tujuan dari Kaji Ulang Desain adalah untuk menghasilkan desain final yangoptimum untuk dilaksanakan. Kaji Ulang Desain ini harus didasarkan pada data-data terbaik dan terkini yang dapat diperoleh. Ini dimaksudkan untuk dapatmenjamin seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kondisilapangan, serta masih dalam batas nilai kontraknya.Dalam manajemen proyek konstruksi jalan dan jembatan terdapat berbagai tipeKaji Ulang Desain, yaitu:1) biaya berkurang - panjang efektif tetap – umur rencana tetap;2) biaya berkurang - panjang efektif tetap – umur rencana berkurang;3) biaya berkurang - panjang efektif berkurang – umur rencana tetap;4) biaya tetap - panjang efektif tetap – umur rencana tetap;5) biaya tetap - panjang efektif tetap – umur rencana berkurang;6) biaya tetap - panjang efektif berkurang – umur rencana tetap;7) biaya bertambah - panjang efektif tetap – umur rencana tetap;8) biaya bertambah - panjang efektif tetap – umur rencana berkurang;9) biaya bertambah - panjang efektif berkurang – umur rencana tetap.Untuk itu, sebelum dilakukan Kaji Ulang Desain, Proyek dan KonsultanPengawas menetapkan terlebih dahulu tipe Kaji Ulang yang akan dipilih sehinggasegala akibat yang menyertainya dapat diestimasi lebih dini. Dan prosedur KajiUlang harus mengikuti aturan yang berlaku dan diterapkan pada proyekbersangkutan dengan menyusunnya dalam Justifikasi Teknik dengan uraianantara lain sebagai berikut:1) Proyek bersama dengan konsultan pengawas memonitor dan terlibat secara aktif kegiatan survey tambahan/rekayasa lapangan yang dilaksanakan kontraktor guna keperluan pemeriksaan kembali desain rinci; 2-23
  24. 24. 2) konsultan pengawas mempelajari perubahan yang diperlukan berdasarkan data-data yang diperoleh pada kegiatan no. 1 terhadap “desain asli” dan memberikan masukan-masukan dan pemecahan persoalan berupa rekomendasi sesuai kebutuhan nyata lapangan;3) konsultan pengawas melakukan perhitungan-perhitungan teknis, analisis teknis, tinjauan metode kerja, tinjauan penggunaan material, dan perhitungan biaya (estimasi) hasil “kaji ulang desain” dan menyerahkannya kepada Proyek untuk diperiksa kelayakannya.4) selain itu konsultan pengawas juga memberikan kaji secara teknis maupun non teknis. Dalam kaitannya dalam perubahan biaya proyek, perubahan kuantitas dari pekerjaan utama (mayor item) akan secara langsung berpengaruh terhadap lini proyek. Pada pekerjaan jalan dan jembatan, biasanya mayor item tersebut adalah pekerjaan tanah dan pekerjaan perkerasan. Dalam hal pengaruhnya terhadap lingkungan dan sosial, konsultan pengawas harus memberikan kaji dan pertimbangan antara lain dalam hal: - penentuan alinyemen jalan sedapat mungkin tidak mengakibatkan pemindahan, atau setidak-tidaknya diusahakan seminimal mungkin; - pencegahan gangguan terhadap stabilitas tanah (erosi dan longsor); - pencegahan kebisingan pada lokasi tertentu; - pencegahan gangguan terhadap fauna langka/ dilindungi; - keselamatan jalan bagi pengemudi/ penumpang kendaraan dan pejalan kaki; - estetika lingkungan (lansekap); - penyusunan rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali (bila perlu).5) Proyek dan konsultan pengawas mengoreksi jadwal pelaksanaan apabila diperlukan (re-scheduling), hal ini apabila ternyata dari hasil Kaji Ulang Desain akan mempengaruhi penyelesaian pekerjan secara keseluruhan. Sebagai contoh misalnya dengan melakukan crash program agar target waktu penyelesaian dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. ( Catatan : Lihat artikel Perubahan Kontrak / Contract Change Orders/CCO) 2-24
  25. 25. 7. PERUBAHAN KONTRAK (CONTRACT CHANGE ORDERS / CCO)Pada umumnya dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan jalan dan jembatanhampir selalu mengalami perubahan kontrak, perubahan ini bias disebabkan olehadanya perpanjangan waktu (time extension), penambahan ataupunpengurangan nilai kontrak sebagai akibat adanya revisi desain.Faktor-faktor yang penting dalam mengajukan suatu proses perubahan kontrakadalah alasan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu, uraianpekerjaan apa yang akan diadakan perubahan, kemudian bagaimana kaji(review) terhadap usulan perubahan tersebut. Ketiga unsur diatas merupakansuatu keharusan yang perlu dibahas dan dikembangkan untuk dapatdipertanggung jawabkan dalam kelayakan teknis maupun biayanya.Perubahan secara umum dibagi dalam dua tipe:1) Perubahan MinorPerubahan yang bersifat minor, digunakan apabila:- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam keseluruhan lingkup pekerjaan seperti : panjang efektif dalam kilometer tidak berubah;- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam lamanya waktu kontrak;- ada sedikit perubahan didalam masing-masing item pekerjaan (<25%);- tidak ada item kontrak baru;- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam keseluruhan nilai kontrak.2) Perubahan MayorDigunakan apabila:- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) didalam keseluruhan lingkup pekerjaan seperti : panjang efektif dalam kilometer tidak berubah;- lamanya waktu kontrak tidak bertambah/ berkurang;- terdapat item kontrak baru;- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam keseluruhan nilai kontrak;- ada perubahan (bertambah / berkurang) Kuantitas per item pekerjaan yang melebihi 25% yang lainnya) > 10% dari kontrak awal. 2-25
  26. 26. Di depan telah disinggung tentang hal yang harus dibahas yaitu alasan mengapadiadakan perubahn, uraian pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan danbagaimana Kajinya. Hasil dari pembahasan tersebut oleh Pinbagpro danKonsultan Pengawas diwujudkan dalam bentuk justifikasi teknis, yangmerupakan pembenaran secara teknis terhadap adanya perubahan yang terjadiyang berisi penjelasan dan alasan-alasannya.Change orders sesusai kebutuhannya dapat dilengkapi dengan sketsa – sketsa,justifikasi teknis, kemudian kompensasi sebagai akibat dari perubahan tersebutbisa berupa biaya dan tambahan waktu dan pelaksanaan bila diperlukan.Dokumentasinya dibuat atas kesepakatan serta ditanda – tangani oleh Kontraktormaupun Konsultan dan diserahkan kepada Proyek untuk persetujuan,menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan adanya perubahan desainsampai dengan penerbitan Adenda akibat dari perubahan tersebut. Prosedurperubahan selengkapnya dimuat dalam beberapa contoh bagan alir dari berbagaisumber dan dari pengalaman konsultan yang dapat dilihat pada lembar lampiran.8. RAPAT LAPANGAN (SITE MEETING)Diperlukan penjadwalan pelaksanaan rapat formal mingguan dengan pihakkontraktor yang dihadiri oleh personil utama baik dari pihak konsultan maupunkontraktor rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Proyek.Dalam rapat tersebut dibahas mengenai persoalan-persoalan yang timbulsehubungan dengan pekerjaan, antara lain mengenai rencana kerja ataupun hal-hal lainnya seperti jadwal pengujian, inspeksi/survey lapangan dan lainsebagainya. Demikian pula apabila timbul masalah dengan hasil pengujian yangtidak memenuhi syarat, maka perlu didiskusikan tentang bagaimanamengatasinya atau perbaikan apa yang perlu dilakukan. Notulen rapat akandibuat sebagai catatan penting di kemudian hari. 2-26
  27. 27. 9. LAMPIRANB.1. Bagan alir Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting)B.2. Bagan alir Perubahan PekerjaanB.3. Contoh bagan alir Review Design pekerjaan jalan dan jembatan ( proyek EIRTP Loan IBRD 4643 IND )B.4. Bagan alir Kaji Ulang Desain (Review Design)B.5. Bagan alir Dokumen Administrasi (CCO dan Addendum)B.6. Bagan alir Perubahan Kontrak (Contract Change Orders / CCO)B.7. Bagan alir Perubahan Kontrak sumber dana PHLN AB.8. Bagan alir Perubahan Kontrak sumber dana PHLN BB.9. Bagan alir Perubahan Kontrak sumber dana PHLN C 2-27

×