Your SlideShare is downloading. ×
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

6,699

Published on

Paper Hukum Pidana Khusus

Paper Hukum Pidana Khusus

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,699
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
160
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS HUKUM PENULISAN HUKUMPEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Disusun Oleh : BILAWAL ALHARIRI ANWAR 10/298962/HK/18419 YOGYAKARTA 2012
  • 2. Bilawal Alhariri Anwar10/298962/HK/18419 URGENSI PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGLATAR BELAKANG “Money Laundering” sebagai suatu sebutan sebenarnya belum lama dipakai.Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan mengenaiskandal Watergate di AS pada tahun 1973. Sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalamkonteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya dalam perkara US v$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314. Sejak itu, istilah tersebut telah diterima dandigunakan secara luas di seluruh dunia.1 Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No 25 Tahun 2003 jo UU No 8 Tahun 2010 TentangPencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud denganpencucian uang adalah, “Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yangsah.” Sepintas pencucian uang tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, namunkenyataannya sangat berbahaya. Hasil kejahatan yang dilakukan selalu dalam nominal yangsangat besar sehingga memengaruhi perekonomian nasional. Pencucian uang juga dapatmenjadi sarana pengembangan kejahatan yang terorganisir. Bahaya dan kerugian akansemakin meningkat manakala pelaku menggunakan cara-cara yang canggih denganmemanfaatkan dan menggunakan teknologi tinggi.1 Billy Steel, Money Laundering-A Brief History, http://www.laundryman.unet.com
  • 3. Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas jurisdiksi yang menawarkantingkat kerahasiaan tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uangdapat disalurkan melalui bank, money transmitter, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim keluar negeri sehingga menjadi clean-laundered money.2 Tindak pidana pencucian uang sangat sulit pemberantasannya. Baik karena tindak pidanaini memiliki kualitas pembuktian yang sulit, juga tindak pidana ini biasanya dilakukan paraprofesional yang memliki minimal pengetahuan dan kekuasaan yang memungkinkan untukmelaksanakan kejahatan tersebut (white collar crime) Mengingat tindak pidana pencucian uang adalah terorganisir dan lintas batas teritorial,sulit pembuktiannya dan efek yang ditimbulkannya sangat besar karena menyangkut ekonominegara. Penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa. Salah satunya adalah melaluipergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, yaitu dengan menggunakanpembuktian terbalik.RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, ada beberapa rumusanmasalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Apakah urgensi ditetapkan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang? 2. Bagaimana pengaturan beban pembuktian terbalik menurut UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui urgensi ditetapkannya pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. 2. Mengetahui pengaturan beban pembuktian terbalik menurut UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangMANFAAT PENELITIAN2 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung : 2007, hlm 3
  • 4. Manfaat Teoritis 1. Diketahui urgensi ditetapkannya pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang 2. Diketahui pengaturan beban pembuktian terbalik menurut UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Manfaat Praktis 1. Sebagai syarat untuk kelulusan studi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2. Sebagai referensi bagi segenap civitas akademika yang ingin mempelajari tentang pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uangPEMBAHASAN
  • 5. 1. Urgensi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Canggihnya transaksi bisnis internasional telah memfasilitasi berbagai bentuk moneylaundering yang akhirnya mengaburkan semua uang hasil kejahatan. Sebagian besar uangharam, misalnya hasil korupsi di Indonesia disembunyikan atau disamarkan ke berbagaiNegara penadah hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan dan transaksi bisnisyang kompleks dengan cara penempatan, pentransferan, pelapisan dan pengintegrasianmaupun bentuk lainnya. Mantan Direktur International Monetary Fund (IMF) Michel Camdessus pernahmengungkapkan bahwa diperkirakan volume dari money laundering adalah antara 2 hingga 5persen GDP dunia. Batas terbawah dari perkiraan tersebut dihasilkan dari kegiatan narcoticstrafficking, arms trafficking, bank fraud, securities fraud, counterfeiting, dan kejahatansejenis. Yang dicuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir US $ 600 milyar.Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bankdari praktik money laundering memperkirakan jumlah uang yang diputihkan setiap tahun diseluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkotik berkisar antara US $ 300 milyar danUS $ 500 milyar.3 Untuk bisa menilai bagaimana urgensi sistem pembuktian terbalik maka kita harusmengetahui dampak & kerugian dari pencucian uang. Beberapa dampak negatif dan kerugianyang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang terhadap masyarakat antara lain:4 a. Pencucian uang memungkinkan para pengedar narkoba, penyeludup dan penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya biaya penegakan hukum untuk memberantasnya. b. Kegiatan ini mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan. c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.3 N.H.T. Siahaan, Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Jakarta : 2002, hlm 14 Sutan Remi Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan, Jakarta : 2004, hlm 18
  • 6. d. Masuknya uang dan dana hasil kejahatan ke dalam keuangan suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. e. Pencucian uang dapat merugikan sektor swasta yang sah (Undermining in the Legitimate Private Sector). Salah satu dampak mikro ekonomi pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pelaku kejahatan seringkali menggunakan perusahaan- perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyamarkan uang hasil kejahatannya. f. Pencucian uang dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominnya. Sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonominya. g. Dampak negatif lain dari pencucian uang adalah dapat menimbulkan rusaknya reputasi negara. Tidak satupun negara, terlebih pada masa ekonomi global ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. 2. Pengaturan Beban Pembuktian Terbalik Pada UU 8 Tahun 2010 Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untukmemberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatupernyataan atau tuduhan. 5 1. Beban Pembuktian Biasa Yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalahJaksa Penuntut Umum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan“tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. 2. Beban Pembuktian Terbalik terbatas dan berimbang Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan penuntut umumtetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian ini jika terdakwamempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibinya maka beban pembuktian akanberpindah ke penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya. 3. Beban Pembuktian Terbalik (Omkering Van bewijslaat)5 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang : 2005, hlm 398
  • 7. Dalam beban pembuktian ini yang mempunyai beban pembuktian adalah terdakwa,sedangkan penuntut umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal melakukan pembuktianmaka dia akan dinyatakan kalah, sistem ini merupakan penyimpangan dari asas pembuktianitu sendiri. Apabila dalam sistem pembuktian hukum pidana (formil) tetap menempatkan JPUsebagai pihak yang wajib membuktikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana;dalam tindak pidana pencucian uang beban pembuktian terletak pada terdakwa, artinyaterdapat “reversal burden of proof” atau “omkering van de bewijslast,” yaitu pembalikanbeban pembuktian. Terdakwa wajib membuktikan perbuatan yang dilakukannya tidakmelanggar hukum. Dengan begitu asas yang diberlakukan beralih dari “presumption ofinnocence” (praduga tak bersalah) menjadi “presumption of guilt” (praduga bersalah) Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU No 8 tahun 2010 yang berbunyi:Pasal 77“Untuk Kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwaharta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”Pasal 78 1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengn perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucianuang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindakpidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotika serta perbuatan haramlainnya.
  • 8. Pasal 77 dan 78 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untukmembuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenalsebagai asas pembuktian terbalik. Dimana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku padasidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana,hanya pada serious crime atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan,narkotika, psikotropika atau tindak pidana perbankan. Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yangdidapatnya bukan hasil tindak pidana. Yang harus dilakukan adalah mengetahui apa sajabentuk aset korupsi, dimana disimpan dan atas nama siapa.6 Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang didugamerupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidanaasalnya. Pencucian uang merupakan independent crime,artinya kejahatan yang berdiri sendiri.Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namunrezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagaisuatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akandilakukannya proses penyidikan pencucian uang.7 Di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaanya bukanmerupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembuktian terbalik). Dan untuk kelancaranpemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidakhadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpahadirnya terdakwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 ayat (1).KESIMPULAN 1. Tindak pidana pencucian uang sulit pembuktiannya dan efek yang ditimbulkannya sangat besar karena menyangkut ekonomi negara. Penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa. Karena itulah pembuktian terbalik penting untuk diterapkan.6 Sutan Remy Sjahdeini, “Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang,”Hukum Online: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang, diakses 23 Juni 2012.7 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : 2008, hlm 288
  • 9. 2. Dalam penerapannya, pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sifatnya terbatas. Terbatas disini maksudnya adalah bahwa yang wajib dibuktikan oleh terdakwa hanyalah terbatas pada asal-usul Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dan untuk unsur-unsur lainnya dari tindak pidana tersebut beban pembuktiannya berada di JPU. DAFTAR PUSTAKA A. BUKUChazawi, Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Alumni, 2008.
  • 10. _______, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.Siahaan, N.H.T., Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta : Grafiti, 2004.Sutedi, Adrian. Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008. B. ARTIKELSjahdeini, Sutan Remy. “Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang,”Hukum Online:http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu- aset-koruptor-denganmenebar-jeratpencucian-uangSteel, Billy. “Money Laundering-A Brief History”, http://www.laundryman.unet.com

×