• Like
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Surat STR menolak TIM MEDIASI

  • 777 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
777
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Nomor : 01/B.I-AK/KPP/I/2012Lamp :-Hal : Penolakan TIM MEDIASISifat :-Kepada yth;Menteri KehutananDi – JakartaAssalammualaikum. Wr. Wb.Salam Pembebasan. Teriring salam dan do’a semoga kita tetap konsisten digaris massarakyat dalam melawan dominasi Imperialisme-Neoliberalisme dan kaki tangannya didalam negeri.Berdasarkan pemaparan Tim Mediasi dan hasil diskusi yang dilakukan pada hariKamis 05 Januari 2012, maka Kami dari Serikat Tani Riau (STR) menyatakan bahwapermasalahan di Pulau Padang adalah salah satu dari beberapa persoalan yangditimbulkan akibat dari terbitnya SK. 327/Menhut-II/2009.Menteri Kehutanan RI perlu segera membentuk Tim Verifikasi Perizinan RAPP dipulau padang yang Independen untuk meninjau kembali perizinan SK.327/Menhut-II/2009, dengan pertimbangan: 1. IUPHHK-HTI SK. 327/Menhut-II/2009bermasalah mulai dari proses perizinan, putusan dan implementasinya. a. Proses AMDAL yang bertentangan dengan PP 27/1999 pasal 16 ayat 4 dan pasal 34 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. b. Menggunakan AMDALKeputusan Gubernur Riau no. Kpts 667/XI/2004yang telah kadaluarsa sebagai konsideran SK. 327/Menhut- II/2009 c. Kontroversi kriteria areal yang dapat dijadikan IUPHHKHT/HTI (UU 41/1999 tentang Kehutanan, PP 7/1990, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK. 101/Menhut-II/2004, P.05/Menhut-II/2004) d. Temuan Badan Lingkungan HidupKabupaten Pelalawan yang menyatakan pelaksanaan oprasional RAPP melanggar UU 32/2009Alamat : Jl. Takari, no. 002 Kec. Sukajadi-Pekanbaru, Tlp:+62 831 8747 9876 , +62 81371388132
  • 2. tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tim verifikasi BLH Pelalawan menemukan indikasi aktivitas perambahan hutan oleh RAPP di Teluk Meranti. Melalui bukti-bukti autentik yang ditemukan dilapangan, perusahaan bubur kertas itu menggarap tanaman yang seharusnya dilestarikan sebagai mana disampaikan oleh Ketua Tim Verifikasi Pengawasan Penaatan Bidang Likungan Hidup BLH Pelalawan, Dewi Handayani kepada www.metroterkini.com pada Kamis 15/12/2011. e. Pulau padang termasuk dalam katagori merupakan pulau kecil dengan luasan 125.000 ha, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometerpersegi) beserta kesatuan Ekosistemnya, dan dalam pasal 23 ayat 2 dinyatakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan. Pada pasal 23 nyata tidak diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan hutan. 2. Pulau padang tidak layak menjadi HTI karena berdasarkan riset yang dilakukan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada: a. Kawasan areal konsesi SK.327/Menhut-II/2009 di pulau padang merupakan areal gambut dalam (Kedalaman lebih 10 m) b. Kawasan Pulau padang berpotensi untuk menjadi model pembelajaran pengelolaan ekosistem gambut dalam berbasis masyarakat dan berpeluang menjadi kawasan national heritage. c. Berpotensi menyebabkan hilangnya Pulau Padang akibat subsidensi dan meningkatnya pemukaan laut. 3. Masyarakat desa-desa di Pulau Padang sudah ada sejak 1918. Luas Pulau Padang sekitar 110.000 ha. Terdiri dari 14 desa—Lukit, Tanjung Padang, Kudap, Dedap, Mengkirau, Bagan Belibur, Mekar Sari, Meranti Bunting, Mengkuput, Selat Akar, Bandul,dan satu kelurahan; Belitung. Dihuni sekitar 35.224 penduduk, berasal dari Etnis Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Lombok, Batak dan Akit sebagai suku asli. Heterogenitas itu berujud hidup rukun dan damai. Mata pencaharian utama: 70 persen petani, 25 persennya lagi, ada nelayan, PNS, buruh lepas, dan karyawan swasta. Tentu saja, ada petani Sagu.Hamparan kebun petani berupa pohon sagu, pohon karet dan pohon kelapa jadi andalan ekonomi Pulau Padang.Alamat : Jl. Takari, no. 002 Kec. Sukajadi-Pekanbaru, Tlp:+62 831 8747 9876 , +62 81371388132
  • 3. Dengan Kondisi diatas maka Serikat tani Riau menyatakan bahwa langkah yang harusdiambil pemerintah cq kementrian Kehutanan adalah segera membentuk TimVerifikasi Perizinan RAPP di pulau padang yang Independen bukan membentuktim Mediasi untuk meninjau kembali perizinan SK.327/Menhut-II/2009 terkaitpermasalahan diatas.Demikian Surat ini dibuat Serikat Tani Riau sebagai Bentuk Penolakan ataspembentukan Tim Mediasi oleh Menteri Kehutanan untuk penyelesaian permasalahanyang ditimbulkan dari terbitnya SK.327/Menhut-II/2009. BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERAL TANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH KONTROL DEWAN TANI Pekanbaru, 05 Januari 2012 Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Teri Hendra Chaniago Dessri Kurniawati, SHTembusan; 1. Ketua TIM MEDIASIAlamat : Jl. Takari, no. 002 Kec. Sukajadi-Pekanbaru, Tlp:+62 831 8747 9876 , +62 81371388132