KepadaYth: Menteri Kehutanan Republik IndonesiaKementerian Kehutananhttp://www.dephut.go.idAlamat: Gd. Manggala Wanabakti,...
Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.62/Menhut-ll/2008 joP.14/Menhut-11/2009, pemegang IUPHHK-HT...
2. EoF menghimbau SMG / APP, dan APRIL untuk menepati janji mereka: Jangan ada lagi      konversi hutan alam dan pembukaan...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Surat pembatalan rkt rapp 2011

1,869

Published on

Kepada Menteri Kehutanan, LEI, PT. MAL

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,869
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Surat pembatalan rkt rapp 2011

  1. 1. KepadaYth: Menteri Kehutanan Republik IndonesiaKementerian Kehutananhttp://www.dephut.go.idAlamat: Gd. Manggala Wanabakti, Jl. Jenderal Gatot SUbroto, Senayan, Jakarta 10270Telp: (62-21) 5704501-04YTH : Direktur LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia)D/a; Lembaga sertifikasi hutan dengan sistem LEI (Lembaga Ekologi Indonesia) Website:www.mutusertification.comAlamat: Wijaya Graha Puri Blok E No. 18-19, Jl. Wijaya II Jakarta 12160Telpon/faks: 021-7210280E-mail: msc@jkt.mega.net.idYTH : Direktur PT. Mutu Agung Lestari (MAL)D/a : Mutu Agung Lestari PtKompl Wijaya Graha Puri Bl E/18-19, Jakarta telp : 021-721-0280DiJakartaPERIHAL : Mohon batalkan Keputusan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp And Paper Nomor:SK/RAPP/III/2011 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKT-HTI) Tahun 2011 A.N PT. Riau Andalan Pulp AndPaper Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.Nomor: SK/RAPP/III/2011 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKT-HTI) Tahun 2011 A.N PT. Riau AndalanPulp And Paper KabupatenKepulauanMeranti, Provinsi Riau, tanggal 24 Maret 2011, seluas30.087 (tigapuluhribudelapanpuluhtujuh) hektar dengan produksi pemanfaatan kayu untukseluruh jenis dan kelas diameter kayu sejumlah 3.160.321 (tiga juta seratus enam puluh ributiga ratus dua puluh satu) m3. Kami dari Jaringan KerjaSehubungan dengan keluarnya Keputusan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp And PaperPenyelamat hutan Riau (Jikalahari) meminta Menteri Kehutanan untuk membatalkannya.Seperti diketahui PT. Riau Andalan Pulp And Paper diberi kewenangan dan tanggungjawabuntuk menyusun dan mengesahkan (RKTUPHHKT-HTI) Tahun 2011 secara mandiri (self ofapproval) berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri KehutananNo. P.62/Menhut-ll/2008jo P.14/Menhut-11/2009 dan Surat DirekturBina Usaha HutanTanaman S. 597/BPHT-3/2010tanggal 20 Desember 2010.
  2. 2. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.62/Menhut-ll/2008 joP.14/Menhut-11/2009, pemegang IUPHHK-HTI diberikan kewenangan dan tanggungjawabuntuk menyusun RKTUPHHK-HTI secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direksipemegang IUPHHK-HTI (self-approval) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang jikapemegang IUPHHK-HTI mendapat sertifikat PHPL di bidang hutan tanaman secara Mandatorydengan kategori kinerja sekurang-kurangnya baik atau sertifikat PHPL secara Voluntary.Beberapa pertimbangan kami meminta Menteri Kehutanan membatalkan Keputusan DirekturUtama PT. Riau Andalan Pulp And Paper Nomor: SK/RAPP/III/2011adalah sebagai berikut: 1. Areal PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti yang termasuk RKTUPHHKT-HTI Tahun 2011 adalah konsesi baru PT. RAPP berdasarkan SK 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, addendum dari SK Menhut No 356/Menhut-II/2004. Konsesi PT. RAPP di Kepulauan Meranti belum sama sekali ada HutanTanaman (akasia), dimana kondisi vegetasinya secara umum adalah berupa hutan alam yang layak dipertahankan sebagai hutan alam. 2. Areal PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti belum pernah atau tidak termasuk bagian Sertifikasi PHPL Hutan Tanaman Lestari secara mandatory tanggal 21 April 2009, atas penilaian LPI tahun 2005 terhadap PT RAPP berdasarkan SK Menhut No 356/Menhut-II/2004. 3. PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti juga tidak termasuk PHTL secara voluntary atas penilaian Lembaga Sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari (PT. MAL) terhadap PT. Riau Andalan Pulp and Paper, SK Menteri Kehutanan No. 137/Kpts-II/1997, luas 159.500 Ha. 4. Areal PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar merupakan hutan gambut kedalaman lebih dari 3 meter yang seharusnya dilindungi dan bukan sebaliknya ditebang sehingga dapat menggerogoti kesepakatan terbaru antara Indonesia dan Norwegia “guna berkontribusi bagi pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut”. 5. Penebangan hutan alam di konsesi PT. RAPP di Kepulauan Meranti bertolak belakang dengan komitmen Presiden SBY memprakarsai penghentian konversi lahan gambut dan hutan alam bagi semua konsesi baru selama dua tahun baik mulai Januari 2011.Sebagai bahan pertimbangan lainnya kami melampirkan 3 laporan dari Eyes on the Forest,antara lain: 1. Bisnis seperti biasanya di Riau: Industri Bubur Kertas mengganggu komitmen bersejarah Presiden SBY guna mengurangi emisi gas rumah kaca, 8 Juli 2010. http://eyesontheforest.or.id/index.php? option=com_content&view=article&id=306:pulp-industry-undermines-indonesian- presidents-commitment-&catid=4:press-release&Itemid=5&lang=indonesia
  3. 3. 2. EoF menghimbau SMG / APP, dan APRIL untuk menepati janji mereka: Jangan ada lagi konversi hutan alam dan pembukaan lahan gambut untuk menghasilkan pulp, Jangan ada lagi pelanggaran komitmen iklim Negara, November 2010. 3. Koalisi EoF mendesak APP dan APRIL untuk tidak menebangi 800,000 hektar hutan alam di konsesi mereka, EoF mendukung moratorium penuhdan penegakan hukum yang kuat, 16 Maret 2011. (http://www.eyesontheforest.or.id/index.php? option=com_content&view=article&id=343%3Aeof-coalition-urges-app-and-april-not- to-clear-800000-ha-of-natural-forest&catid=4%3Apress- release&Itemid=5&lang=indonesia) Pekanbaru, 21 April 2011 Badan Pengurus Jikalahari Muslim KoordinatorJikalahariTembusanYTH: 1. PresidenRepublik Indonesia di Jakarta 2. MenteriLingkunganHidup di Jakarta 3. Dr. Ir. KuntoroMangkusubroto, Kepala Unit KerjaPresidenbidangPengawasandanPengendalian Pembangunan (UKP4) di Jakarta 4. Gubernur Riau di Pekanbaru 5. KepalaDinasKehutananProvinsi Riau di Pekanbaru 6. KepalaKepolisian Daerah Riau di Pekanbaru 7. BupatiKepulauanMeranti di SelatPanjang 8. DirekturUtama PT. RAPP di Jakarta 9. DirekturLembagaEkolabel Indonesia di Jakarta 10. DirekturEksekutifWalhi Indonesia di Jakarta 11. Direktut FWI di Bogor 12. DirekturEksekutif WWF Indonesia di Jakarta

×