• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 

Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI

on

  • 1,002 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,002
Views on SlideShare
1,002
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI Document Transcript

    • PERNYATAAN SIKAP ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG TERDIRI DARI LSM, ORMAS DAN ORGANISASI MAHASISWA No: Istimewa/I/2012Kami Peserta yang hadir pada pertemuan dengan Tim Mediasi yang dibentuk oleh MentriKehutanan RI berdasarkan SK 736/Menhut-II/2011telah melakukan Pertemuan pada hariKamis, 05 Januari 2012 di Sekretariat Jikalahari jl angsa 1 no 4A Pekanbaru, Riau.Berdasarkan pemaparan Tim Mediasi dan hasil diskusi yang dilakukan pada hari Kamis 05Januari 2012, maka Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LSM, Ormas danOrganisasi Mahasiswa yang hadir pada pertemuan ini menyatakan bahwa permasalahan diPulau Padang adalah salah satu dari beberapa persoalan yang ditimbulkan akibat dariterbitnya SK. 327/Menhut-II/2009.Peserta Pertemuan menyatakan Menteri Kehutanan RI perlu segera membentuk TimVerifikasi Independen dan multipihak untuk meninjau kembali perizinanSK.327/Menhut-II/2009, dengan pertimbangan: 1. IUPHHK-HTI SK. 327/Menhut-II/2009bermasalah mulai dari proses perizinan, putusan dan implementasinya. a. Proses AMDAL yang bertentangan dengan PP 27/1999 pasal 16 ayat 4 dan pasal 34 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. b. Menggunakan AMDALKeputusan Gubernur Riau no. Kpts 667/XI/2004yang telah kadaluarsa sebagai konsideran SK. 327/Menhut-II/2009 c. Kontroversi kriteria areal yang dapat dijadikan IUPHHKHT/HTI (UU 41/1999 tentang Kehutanan, PP 7/1990, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK. 101/Menhut-II/2004, P.05/Menhut-II/2004) d. Temuan Badan Lingkungan HidupKabupaten Pelalawan yang menyatakan pelaksanaan oprasional RAPP melanggar UU 32/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tim verifikasi BLH Pelalawan menemukan indikasi aktivitas perambahan hutan oleh RAPP di Teluk Meranti. Melalui bukti-bukti autentik yang ditemukan dilapangan, perusahaan bubur kertas itu menggarap tanaman yang seharusnya dilestarikan sebagai mana disampaikan oleh Ketua Tim Verifikasi Pengawasan Penaatan Bidang Likungan Hidup BLH Pelalawan, Dewi Handayani kepada www.metroterkini.com pada Kamis 15/12/2011. e. Pulau padang termasuk dalam katagori merupakan pulau kecil dengan luasan 125.000 ha, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometerpersegi) beserta kesatuan Ekosistemnya, dan dalam pasal 23 ayat 2 dinyatakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya
    • diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan. Pada pasal 23 nyata tidak diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan hutan. 2. Pulau padang tidak layak menjadi HTI karena berdasarkan riset yang dilakukan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada: a. Kawasan areal konsesi SK.327/Menhut-II/2009 di pulau padang merupakan areal gambut dalam (Kedalaman lebih 10 m) b. Kawasan Pulau padang berpotensi untuk menjadi model pembelajaran pengelolaan ekosistem gambut dalam berbasis masyarakat dan berpeluang menjadi kawasan national heritage. c. Berpotensi menyebabkan hilangnya Pulau Padang akibat subsidensi dan meningkatnya pemukaan laut. 3. Masyarakat desa-desa di Pulau Padang sudah ada sejak 1918. Luas Pulau Padang sekitar 110.000 ha. Terdiri dari 14 desa—Lukit, Tanjung Padang, Kudap, Dedap, Mengkirau, Bagan Belibur, Mekar Sari, Meranti Bunting, Mengkuput, Selat Akar, Bandul,dan satu kelurahan; Belitung. Dihuni sekitar 35.224 penduduk, berasal dari Etnis Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Lombok, Batak dan Akit sebagai suku asli. Heterogenitas itu berujud hidup rukun dan damai. Mata pencaharian utama: 70 persen petani, 25 persennya lagi, ada nelayan, PNS, buruh lepas, dan karyawan swasta. Tentu saja, ada petani Sagu.Hamparan kebun petani berupa pohon sagu, pohon karet dan pohon kelapa jadi andalan ekonomi Pulau Padang.Dengan Kondisi diatas maka NGO dan Ormas di Riau menyatakan bahwa langkah yangharus diambil pemerintah cq kementrian Kehutanan adalah bukan sebatas membentuk timmediasi namun membentuk Tim Verifikasi Independen dan multipihak untuk meninjaukembali perizinan SK.327/Menhut-II/2009 terkait permasalahan diatas.Demikian pernyataan ini dibuatNGO dan Ormas Riau sebagai tanggapan atas pembentukanTim mediasi dan solusi untuk penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan dari terbitnyaSK.327/Menhut-II/2009.Pekanbaru, 05 Januari 2012Peserta Pertemuan (terlampir)