PROPINSI RIAU
                    (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002)


Propinsi Riau terdiri dari da...
b. Masih belum teranggarkannya dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
       secara terprogram (political will pemeri...
•   Mobilisasi regu pemadam di sekitar hutan Pekanbaru dan areal kerja
                  HPH/HPHTI.
              •   Memb...
a. Penebangan liar (illegal logging).
    b. Pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat.
    c. Lemahnya penegakan h...
•    Pengawasan Amdal, RKL/RPL kegiatan di kawasan pesisir dan lautan.
         •    Pemberdayaan masyarakat kawasan pesis...
10. Pekanbaru
                                             Sumber: Sub Balai KSDA Propinsi Riau, 2001


Dampak akibat gang...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002

2,911

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • good presentation ^^,
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
2,911
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002"

  1. 1. PROPINSI RIAU (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002) Propinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan seluas kurang lebih 329.867 km2 dengan luas daratan adalah 94.561,61 km2 dan perairan seluas 235.306 km2 yang meliputi 3214 pulau besar dan kecil. Propinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten dan empat kota. Terdapat 15 sungai dengan empat sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan dan kegiatan lainnya yaitu Sungai Siak, Rokam, Kampar, dan Indragiri. Propinsi Riau terletak antara koordinat 1°15’ LS-4°45’LU dan antara 100°03’-109°19’ BT. 1. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Berdasarkan data dari Sekretariat Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLA) Bapedal Propinsi Riau yang diperoleh dari pengamatan satelit, kebakaran hutan yang terjadi di Propinsi Riau selama tahun 2001 sebanyak 3.100 titik panas. Adapun rekapitulasi data-data titik api (hot spot) di Propinsi Riau mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 dapat dilihat pada Tabel.1. Tabel 1. Data Hot Spot di Propinsi Riau Tahun 1996-2001 Tahun No Bulan 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1. Januari nd 747 1.192 3 95 nd 2. Februari nd 193 3.642 213 578 164 3. Maret nd 442 3.998 94 2.100 1.237 4. April nd 108 1.999 1.386 354 78 5. Mei 205 2.717 1.194 632 1.544 180 6. Juni 443 2.455 3.057 1.578 134 299 7. Juli 2.949 3.632 889 3.059 2.490 1.145 8. Agustus 582 5.037 215 1 292 183 9. September 307 951 348 301 nd 85 10. Oktober 191 53 655 39 nd 399 11. November 1.251 73 1.353 324 nd 5 12. Desember 149 682 103 188 nd 5 Sumber: Data Hasil Olahan PUSDALKARHUTLA Propinsi Riau, 2001 Sedangkan luas lahan yang terbakar akibat kebakaran/pembakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau selama tahun 2001 ditampilkan pada Tabel 2. Tabel 2. Data Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan di Propinsi Riau Penggunaan Lahan Luas Kebakaran (Ha) Tahun 2001 Perkebunan 222,41 HPH 992,70 HTI 331,68 APL 35,80 HL/kawasan konservasi 4,14 Jumlah 1.566,73 Sumber: Data Hasil Olahan PUSDALKARHUTLA Propinsi Riau, 2001 Faktor penyebab (pressure) terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: a. Masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement). HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 1
  2. 2. b. Masih belum teranggarkannya dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terprogram (political will pemerintah Propinsi Riau). c. Lemahnya aspek kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau. d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemadaman kebakaran hutan dan lahan. e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau. Adapun dampak dan kondisi ekosistem lingkungan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan, antara lain: a. Terganggu aktivitas perekonomian dan pembangunan. b. Permasalahan kabut asap yang mengganggu kegiatan penerbangan, yang sebarannya sampai ke Malaysia dan Singapura. c. Penyebaran penyakit ISPA bagi masyarakat. d. Punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lokasi kebakaran. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: a. Langkah Strategis 1. Penetapan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 25/V/2000 tentang pembentukan organisasi PASDALKARHUTLA. 2. Mengadakan rapat koordinasi antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota se-propinsi Riau yang dihadiri Menteri Kehutanan. 3. Mengadakan rapat koordinasi antara Gubernur Riau dengan Pimpinan Perusahaan di bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka persiapan menghadapi musim kemarau. 4. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, dalam dan luar negeri dalam rangka penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) penanggulangan kebakaran. 5. Mengadakan kegiatan simulasi kegiatan penanggulangan kebakaran hutan. b. Langkah-Langkah Rutin/Umum 1. Preventif • Pemasangan papan iklan • Penyuluhan • Pemantauan dan penyebarluasan data hot spot 2. Pengendalian • Rapat koordinasi yang diikuti instansi terkait. • Penyebarluasa instruksi/pengumuman/himbauan/edaran Gubernur tentang peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau. • Mengaktifkan posko siaga pada kondisi siaga 1 yang bertugas selama 24 jam. • Melakukan koordinasi dengan posko pada SATLAKDALKARHUTLA. 3. Pemadaman • Penyiapan perlengkapan pemadaman. • Penyiapan Brigade pemadaman dengan tenaga inti polisi kehutanan. • Persiapan mobilisasi sumber daya pemadaman seperti transportasi, logistik dan pendanaan. HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 2
  3. 3. • Mobilisasi regu pemadam di sekitar hutan Pekanbaru dan areal kerja HPH/HPHTI. • Membentuk brigade pemadam kebakaran di kabuaten/kota Dumai, Siak, Inhu, Pekanbaru dan Batam. Beberapa kendala dalam penanggulangan kebakaran dan hutan yang terjadi pada tahun 2001 antara lain karena: a. Belum jelasnya acuan alternatif program zero burning dalam pelaksanaan pembukaan lahan. b. Kondisi alam di bagian timur daerah Riau daratan yang merupakan lahan gambut. c. Pola pembukaan areal masyarakat tani tempatan yang masih melakukan pembakaran sisa kayu/tebangan. 2. PENCEMARAN DAS SIAK Faktor penyebab terjadinya pencemaran DAS Siak dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: a. Banyaknya perusahaan yang membuang langsung limbahnya ke sungai. b. Kurangnya peralatan pemantauan yang dimiliki oleh aparat. c. Kurangnya peran serta masyarakat di sepanjang DAS Siak. d. Lemahnya sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran. e. Tidak jelasnya arahan kebijakan pengelolaan DAS Siak. f. Peracunan ikan oleh nelayan dengan potassium sianida. Dampak dan kondisi ekosistem lingkungan akibat terjadinya pencemaran DAS Siak antara lain adalah: a. Kemungkinan terjadinya penurunan/degradasi kualitas air sungai Siak dari golongan B menjadi C. b. Penyebaran penyakit kulit dan pencernaan terhadap masyarakat konsumen air sungai Siak. c. Menurunnya hasil tangkapan ikan bagi nelayan setempat. d. Punah/menurunnya kualitas keanekaragaman hayati biota air. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran DAS Siak dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi Prokasih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang berada dalam kawasan DAS Siak. b. Melaksanakan pengambilan sampel air sungai Siak pada titik-titik yang telah disepakati guna mengetahui kualitas air sungai Siak. c. Melakukan monitoring terhadap IPAL/UPL industri yang berada dalam kawasan DAS Siak. d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan Prokasih. 3. KERUSAKAN KAWASAN KONSERVASI Berdasarkan statistik Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2001, luas lahan kritis yang berada dalam kawasan hutan konservasi yang tersebar diseluruh Propinsi Riau adalah seluas 43.298,35 Ha. Faktor penyebab terjadinya kerusakan kawasan konservasi dapat disebabkan oleh: HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 3
  4. 4. a. Penebangan liar (illegal logging). b. Pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat. c. Lemahnya penegakan hukum. d. Terjadi tumpang tindih kawasan konservasi dengan kawasan HTI atau HPH, perkebunan, permukiman, dan aktivitas pertambangan. e. Rendahnya kesadaran masyarakat. f. Adanya pemodal yang menyediakan sarana angkutan, menerima/membeli kayu illegal. g. Adanya indikasi keterlibatan penegak hukum. Dampak dari rusaknya kawasan konservasi antara lain adalah: a. Semakin bertambahnya luas lahan kritis di Propinsi Riau. b. Berkurangnya daerah resapan air. c. Kerugian negara dan daerah dalam hal pajak dan retribusi hasil hutan. d. Rusaknya ekosistem lingkungan kawasan hutan lindung. e. Perubahan iklim dan tata air tanah. Upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan kawasan konservasi: a. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui media massa. b. Meningkatkan keamanan hutan. c. Melakukan penyuluhan hukum, mengumpulkan data, inteligen, dan analisis modus operandi penebangan liar. d. Melaksanakan reboisasi bagi kawasan yang sudah rusak. 4. KERUSAKAN DAN PENURUNAN KUALITAS KAWASAN PERAIRAN LAUT Faktor penyebab terjadinya kerusakan kawasan pesisir dan penurunan kualitas perairan laut diantaranya adalah: a. Penebangan liar. b. Kerusakan lahan gambut. c. Penebangan dan perubahan hutan bakau menjadi perkebunan, kehutanan dan perikanan. d. Maraknya aktivitas penambangan pasir darat dan laut. e. Aktivitas pertambangan minyak bumi di kawasan pesisir. f. Terjadinya aktivitas perikanan menggunakan bom, racun, dan sianida. g. Buangan limbah industri di kawasan timur Sumatera dan kawasan Barelang. Dampaknya terhadap ekosistem lingkungan antara lain: a. Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut (mangrove terumbu karang dan lamun). b. Hilangnya habitat biota pantai dan laut. c. Abrasi pantai d. Penurunan kualitas air laut. e. Peningkatan kekeruhan air laut akibat maraknya penambangan pasir laut. Upaya penanggulangan: a. Kerusakan Kawasan Pesisir Penyediaan dana APBD untuk penanaman Api-api (Avecenea sp) yang diharapkan dapat mencegah abrasi. b. Penurunan Kualitas Air Laut • Melakukan kajian kualitas perairan dan sumber penyebab utama kerusakan perairan. HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 4
  5. 5. • Pengawasan Amdal, RKL/RPL kegiatan di kawasan pesisir dan lautan. • Pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir. 5. PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Factor penyebab terjadinya permasalahan penataan ruang dan pertanahan dapat disebabkan banyak hal, diantaranya: a. Arogansi pemerintah kabupaten/kota. b. Kurang koordinasi antar kabupaten/kota . c. Terbatasnya SDM yang dimiliki. d. Belum jelasnya tata batas yang definitive bagi masing-masing wilayah kabupaten/kota. e. Hak ulayat masyarakat adat belum diakui secara legal. f. Rendahnya nilai jual ganti rugi tanah masyarakat. Dampak dari permasalahan penataan ruang dan pertanahan, diantaranya adalah: a. Timbulnya peruntukan lahan yang saling tidak mendukung antar kabupaten/kota. b. Penentuan tata ruang wilayah kabupaten/kota belum mengacu kepada pendekatan keharmonisan. c. Munculnya konflik akibat sengketa batas wilayah kabupaten/kota. d. Terjadi konflik sosial (hak tanah ulayat) antara masyarakat dengan pihak swasta. e. Terjadinya tuntutan ulang masyarakat terhadap harga ganti rugi tanah. Upaya pencegahan dan penanggulangannya antara lain dengan: a. Sosialisasi penataan ruang kawasan pada masyarakat dan dunia usaha. b. Revisi tata ruang sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan terakhir sertiap lima tahun sekali. c. Penyesuaian kembali perizinan penggunaan lahan dengan tata ruang yang ada. 6. GANGGUAN KAWANAN GAJAH Faktor penyebab terjadinya gangguan kawanan gajah di Propinsi Riau dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya: a. Terjadinya penyempitan habitat gajah akibat perluasan HPH/HTI, konversi hutan untuk perkebunan. b. Terjadinya penurunan/hilangnya rantai makanan alami kawanan gajah akibat perluasan pembangunan perkebunan, HTI/HPH. c. Masyarakat belum memanfatkan gajah sebagai mitra usaha. d. Belum adanya penetapan areal konservasi gajah. Tabel 3. Sebaran Kawasan Habitat Gajah di Propinsi Riau Kabupaten/Kota Lokasi/Kawasan 1. Kuantan Singingi Air Hitam Baserah, Rimbang Baling, Tanjung Pauh 2. Indragiri Hulu Serangi Sengkilo, Bukit Tigapuluh 3. Indragiri Hilir Keritang 4. Pelalawan Kerumutan, Ukui 5. Siak Minas, Zambrut 6. Kampar Batu Gajah, Bukti Suligi 7. Rokan Hulu Hutan Lindung Mahato, Kelompok Hutan Kalam, Ampayang Boning 8. Bengkalis Mandau, SM. Giam Siak Kecil, Balai Raja, Bagan Siapi-Api 9. Rokan Hilir Okura, Lembah Sari, Muara Fajar HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 5
  6. 6. 10. Pekanbaru Sumber: Sub Balai KSDA Propinsi Riau, 2001 Dampak akibat gangguan dari kawanan gajah adalah: a. Kerugian materi bagi masyarakat atau pengusaha PBS. b. Timbulnya perburuan gajah karena dianggap hama. c. Keluhan dunia internasional bila ada gajah yang mati di lokasi perusahaan, yang akan berakibat terhadap pemasaran ekspor produknya. Upaya pencegahan dan penanggulangannya antara lain adalah: a. Penangkapan dan relokasi gajah. b. Pembuatan parit pagar pengaman gajah. c. Studi pengelolaan kawasan konservasi. d. Mengusulkan untuk mewujudkan kawasan konservasi gajah di HPT Tesso Nilo. HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 6

×