Soal Adelin Lis Versi Riau

2,528 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • URUS NPIK (NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS)
    CORPORATE LEGAL SERVICES
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410.
    Tep: +(62) 21- 34833034
    Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081385042000
    Pin BB 285200BC
    Contact Person: M. Samosir, SH
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Soal Adelin Lis Versi Riau

    1. 1. PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING): DOSA SIAPA?
    2. 2. Kesadaran akan eksistensi hutan adalah kepentingan umat manusia untuk menjaga lingkungan dari segala akibat kerusakan yang akan terjadi maka kesadaran semesta adalah keharusan
    3. 3. Penegakan Hukum UU Kehutanan UU TIPIKOR UU Lingkungan Kerusakan Hutan Kerugian Negara Pencemaran & Perusakan LH
    4. 4. Larangan Dalam Undang-Undang Kehutanan
    5. 5. Pasal 50 <ul><li>Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana hutan. </li></ul><ul><li>Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan,izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan </li></ul>
    6. 6. <ul><li>Setiap orang dilarang: </li></ul><ul><ul><li>mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; </li></ul></ul><ul><ul><li>merambah kawasan hutan </li></ul></ul><ul><ul><li>melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>500 meter dari tepi waduk atau danau; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>100 meter dari kiri kanan tepi sungai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 kali kedalaman jurang dari tepi sungai; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai </li></ul></ul></ul>
    7. 7. <ul><li>membakar hutan; </li></ul><ul><li>menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; </li></ul><ul><li>menerima, membeli atau menjual .... hasil hutan yang tidak sah; </li></ul><ul><li>melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; </li></ul><ul><li>Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH </li></ul>
    8. 8. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Kehutanan
    9. 9. Pasal 78 <ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). </li></ul><ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). </li></ul><ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). </li></ul><ul><li>Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). </li></ul><ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). </li></ul>
    10. 10. Pasal 78 <ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). </li></ul><ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). </li></ul><ul><li>Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). </li></ul><ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). </li></ul><ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). </li></ul>
    11. 11. Pasal 78 <ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). </li></ul><ul><li>Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). </li></ul><ul><li>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. </li></ul><ul><li>Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. </li></ul><ul><li>Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. </li></ul>
    12. 12. LARANGAN DALAM Undang-Undang Lingkungan
    13. 13. LARANGAN DLM UU PLH Pasal 41 <ul><li>Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). </li></ul><ul><li>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). </li></ul>
    14. 14. LARANGAN DLM UU PLH Pasal 42 <ul><li>Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). </li></ul><ul><li>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). </li></ul>
    15. 15. LARANGAN DLM UU PLH Pasal 43 <ul><li>Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). </li></ul><ul><li>Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. </li></ul><ul><li>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). </li></ul>
    16. 16. LARANGAN DLM UU PLH Pasal 44 <ul><li>Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). </li></ul><ul><li>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). </li></ul>
    17. 17. LARANGAN DLM UU PLH Pasal 45 <ul><li>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya. </li></ul>
    18. 18. LARANGAN DLM UU PLH Pasal 46 <ul><li>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. </li></ul>
    19. 19. LARANGAN DLM UU PLH Pasal 46 <ul><li>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasa hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. </li></ul>
    20. 20. LARANGAN DLM UU PLH Pasal 46 <ul><li>Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. </li></ul><ul><li>Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan. </li></ul>
    21. 21. LARANGAN DLM UU PLH Pasal 47 <ul><li>Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa: </li></ul><ul><ul><li>Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau </li></ul></ul><ul><ul><li>Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun </li></ul></ul>
    22. 22. Kelemahan Penegakan Hukum Tidak Cermat Tidak Melakukan Monitoring Tdk Melakukan Penindakan PEMBERI IZIN 1. Pelenyapapan Cukong Politik Ekonomi Hambatan Politik Pelemahan tuntutan JAKSA 4. Politik Uang Lemahnya Fungsi Pengawasan PT, MA dan KY Tidak adanya hukuman bg hakim siluman/setan PENGADILAN 5. Pelenyapan cukong Politik Ekonomi Hambatan Politik Hambatan Klasik Lamban POLISI 3. Tdk melaksanakan fungsi pengawasan Tdk Melakukan Fungsi Penindakan PPNS 2. MASALAH PEJABAT No.
    23. 23. Putusan PN Medan <ul><li>Adelin Lis dituntut melakukan illegal logging di hutan Mandailing Natal hingga negara rugi sebesar Rp 227 triliun. </li></ul><ul><li>Dia dituntut dengan Pasal 2 Ayat (1) junto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 50 Ayat (2) junto Pasal 78 UU Kehutanan. </li></ul><ul><li>Hakim berkesimpulan, dakwaan Jaksa tidak terbukti. Hakim hanya menganggap terdakwa melakukan perbuatan yang tidak mentaati aturan Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI). </li></ul><ul><li>Hakim menganggap, perbuatan itu bukan perbuatan pidana (delik) – ini hanya perbuatan melanggar izin atau hukum administrasi, yang harus dijatuhkan hukuman administrasi oleh Menteri Kehutanan sebagai pejabat pembei izin. </li></ul><ul><li>Hakim PN Medan membebaskan Adelin Lis dari semua tuntutan pidana, baik korupsi maupun illegal logging </li></ul>
    24. 24. Eksaminasi Putusan PN Medan
    25. 25. Unsur Psl. 2 UU Tipikor <ul><li>setiap orang; </li></ul><ul><li>secara melawan hukum; </li></ul><ul><li>melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan </li></ul><ul><li>perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara. </li></ul>
    26. 26. Majelis Hakim <ul><li>Unsur No. 2 (melawan hukum) adalah unsur yang dipersoalkan oleh PN Medan, yang menganggap bahwa perbuatan Adelin Lis memang melanggar Pasal 50 Ayat (2) UU Kehutanan tapi PN Medan mengklasifikasikan perbuatan itu sebagai pelanggaran aturan atau izin TPTI, jadi bukan perbuatan pidana. </li></ul><ul><li>Karena bukan perbuatan pidana, PN Medan berkesimpulan bahwa unsur melawan hukum Pasal 2 UU TIPIKOR tidak terpenuhi. Maka dari itu, PN Medan membebaskan Adelin Lis dari jeratan Pasal 2 UU TIPIKOR. </li></ul>
    27. 27. The Man on the Street <ul><li>Putusan PN Medan sudah tepat karena perbuatan terdakwa yang hanya melanggar izin bukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum, seperti pandangan Menteri Kehutanan </li></ul>
    28. 28. LAW ENFORCEMENT-HARMING OPINION
    29. 29. LEGAL REASONING <ul><li>pandangan hakim PN Medan jelas sangat superfisial karena hakim hanya mengartikan illegal logging sebagai perbuatan menebang kayu di areal yang tidak ada izin. Dengan kata lain, kalau penebangan kayu dilakukan dalam kawasan yang sudah ada izin tidak dapat diklasifikasi sebagai illegal logging. </li></ul><ul><li>Disinilah letak kekeliruannya. Hakim menyamaratakan saja permasalahannya. Izin TPTI jelas ada persyaratan ukuran kayu yang boleh ditebang. Kalau kayu yang ditebang tidak sesuai dengan ketentuan TPTI, maka penebagan itu juga harus diklasifikasikan sebagai illegal logging. </li></ul>
    30. 30. LEGAL REASONING <ul><li>Illegal logging harus diartikan sebagai penebangan kayu secara melawan hukum. Melawan hukum disini termasuk melawan peraturan perundang-undangan seperti perizinan. </li></ul><ul><li>Dalam hukum pidana, perbuatan pidana melanggar izin ini disebut delik formil ( administrative-dependent crime ), yaitu suatu perbuatan dianggap perbuatan pidana dengan melanggar izin an sich tanpa perlu membuktikan timbulnya akibat dari perbuatan. </li></ul><ul><li>Pasal 50 ayat (2) Juncto Pasal 78 ayat (1) UU Kehutanan dengan jelas menggambarkan bahwa perbuatan melanggar izin termasuk izin TPTI dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). </li></ul><ul><li>Dengan demikian rasanya, pandangan hakim PN Medan sungguh bertentangan dengan roh Pasal 50 ayat (2) Juncto Pasal 78 ayat (1) </li></ul>
    31. 31. Unsur Pasal 50 (2) UU Kehutanan <ul><li>Setiap orang; </li></ul><ul><li>dengan sengaja; </li></ul><ul><li>melanggar izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan </li></ul><ul><li>menimbulkan kerusakan hutan. </li></ul>
    32. 32. Pembuktian Unsur <ul><li>Adelin Lis bukan orang yang dikecualikan oleh Pasal 44, 48, 49 dan 50 KUHP. Oleh karena itu dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. </li></ul><ul><li>Unsur sengaja dapat dibuktikan dengan dan perbuatannya yang menebang kayu secara berencana melanggar ketentuan TPTI. </li></ul><ul><li>Unsur melanggar izin jelas terpenuhi karena dia mengeluarkan kayu tidak berdasarkan ketentuan izin TPTI. </li></ul><ul><li>Unsur keempat juga terpenuhi karena perbuatan menebang kayu yang belum sepantasnya ditebang jelas akan menimbulkan kerusakan hutan. </li></ul>
    33. 33. Teori Pemidanaan <ul><li>U ntuk dapat dipidana atau tidaknya sipembuat bukan saja bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. </li></ul><ul><li>Karena saat ini Pemerintah menyatakan genderang perang terhadap illegal logging, maka bila perbuatan itu dilakukan juga oleh seseorang, dia dapat dianggap tercela. Faktor inilah barangkali yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara Adelin Lis. </li></ul><ul><li>Seandainya hakim memahami teori pemidanaan dengan baik, maka putusan yang harus dijatuhkannya adalah kebalikan dari apa yang terjadi sekarang </li></ul>
    34. 34. Abiotic Community Piramida Kehidupan Hutan Piramida Kehidupan Hewan Biotic Community Biotic Community Lahan Melamin Pulai Rumput Ular Kodok Nyamuk
    35. 35. Teori Pertanggungjawaban Pidana <ul><li>Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan ( schuld ) dan melawan hukum ( wederechtelijk ) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, perbuatan tersebut membahayakan masyarakat. </li></ul><ul><li>Illegal logging jelas merupakan perbuatan yang membahayakan lingkungan hidup dan ekosistemnya dan dapat mengakibatkan kemelaratan pada bangsa Indonesia. </li></ul><ul><li>Tidak itu saja, hutan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida ( ca r bon absorber ) dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global ( global warming ). Dengan demikian perbuatan illegal logging juga membahayakan masyarakat dunia karena itu pelakunya pantas dan patut dihukum. </li></ul>
    36. 36. Judicial Activism (Aktivisme Hukum) <ul><li>hakim hendaknya harus berani melakukan breaking the rule . Katakanlah, hakim berkeyakinan bahwa perbuatan melanggar TPTI secara hukum tidak merupakan perbuatan pidana. Tapi majelis hakim perkara Adelin Lis pasti tau bahwa illegal logging merupakan masalah multi dimensional yang menimbulkan akibat multidimensi yang dapat memperburuk kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi bangsa dan negara. </li></ul><ul><li>Untuk itu hakim harus lebih progresif dengan melanggar keyakinannya sendiri, yang belum tentu juga benar. </li></ul>
    37. 37. Terimakasih atas Perhatiannya
    38. 38. TABEL 1 Luas Wilayah Hutan Indonesia 35,2 Jt. Ha. Hutan Produksi 1. 19 Jt. Ha. Suaka Alam & Hutan Wisata 4. 20,5 Jt. Ha. Hutan Konversi 5. 33,5 Jt. Ha. Hutan Lindung 3. 23,06 Jt. Ha. Hutan Produksi Terbatas 2. Luas Peruntukan/Jenis No.
    39. 39. Undang-Undang No. 41/1999 Pasal 23 Pasal 33 Kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestariannya Prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung ekosistem PP No. 34/ 2002 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
    40. 40. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan <ul><li>Sebelum 1985: tidak ada aturan ttg pelarangan pembakaran hutan; </li></ul><ul><li>Azas legalitas/nullum delictum: tdk org/BH dpt dimintakan peretanggungjawaban pidana; </li></ul><ul><li>PP No. 28/1985: melarang kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan; </li></ul><ul><li>Kep. Dirjen Perkebunan N0.38/KB-110/SK/DJ.BUN/05.95: Zero Burning; </li></ul>
    41. 41. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan <ul><li>Kep. Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 47/Kpts/DJ-VI/1997: Controlled Burning; </li></ul><ul><li>UU No. 41/1999: Pembakaran Hutan menjadi perbuatan terlarang; </li></ul><ul><li>PP No. 4/2001: Kebakaran lahan menjadi perbuatan terlarang; </li></ul><ul><li>PP No. 4/2001: pemilik kegiatan (kehtanan & perkebunan bertanggung jawab atas kebakaran yg terjadi di wil. konsesinya. </li></ul>
    42. 42. UU No. 23/1997 & UU No. 41/1999 Tanggung jawab subyek hukum Mencegah pencemaran Mencegah kerusakan LH
    43. 43. Paradigma Baru Societas delinquere non potest CORPORATE CRIME
    44. 44. SEMENJAK DIUNDANGKANNYA UU NO. 23/1997 13 KASUS PIDANA LINGKUNGAN 1 KEJAHATAN KORPORASI PUTUSAN PN BANGKINANG C. GOBI
    45. 45. PUTUSAN PN BANGKINANG MENGECEWAKAN PAKAR HUKUM LH TDK MENIMBULKAN EFEK PENJERA (DETERRANT EFFECT) TDK MEREFLEKSIKAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DLM UU NO. 23/1997
    46. 46. CORPORATE CRIME (KEJAHATAN KORPORASI) FACTUAL LEADER INSTRUCTION GIVER FUNCTIONAL PERPETRATOR
    47. 47. CARA MENENTUKAN ADANYA CORPORATE CRIMINAL LIABILITY KRITERIA SLAVENBURG Pemimpin korporasi merupa kan fungsionaris yg dpt menghentikan atau mence gah perilaku pidana Pemimpin korporasi mema- hami bhw pelanggaran sangat mungkin terjadi
    48. 48. TINDAKAN TATA TERTIB (PASAL 47) <ul><li>Perampasan fruit of crimes </li></ul><ul><li>Penutupan seluruhnya/sebagian perusahaan; </li></ul><ul><li>Perbaikan akibat tindak pidana; </li></ul><ul><li>Mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; </li></ul><ul><li>Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; </li></ul><ul><li>Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun </li></ul>

    ×