Sekilas Tentang PRD

786 views
669 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
786
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sekilas Tentang PRD

  1. 1. Sekilas Tentang Partai Rakyat Demokratik Pergerakan memang bukan tergantung dari adanya seseorang pemimpin, bukan bikinannya seseorang pemimpin, pergerakan adalah bikinannya nasib kita yang sengsara. Ia pada hakekatnya adalah usaha masyarakat sakit yang mengobati diri sendiri. (Sukarno, Mencapai Indonesia Merdeka)Latar BelakangSituasi perpolitikan di Indonesia saat ini disesaki oleh beragam partai politik yangsebagian besar berfungsi sebagai kendaraan untuk meraih kursi dalam pemilihan umum.Keseluruhan praktek politik seperti ini menghabiskan dana dan sumber daya yang besaruntuk transaksi politik, kampanye, dan lain sebagainya. Sedangkan, janji-janji atauprogram yang ditawarkan partai politik dan kandidat mereka sering kali tidak diwujudkansetelah terpilih.Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari tidak adanya niat politik dan keseriusankandidat yang bersangkutan untuk mewujudkan janjinya, hingga ketidakmampuannyadalam memperjuangkan janji-janji tersebut dalam parlemen atau posisi pemerintahan.Akibat sering dikecewakan oleh politikus, mayoritas rakyat semakin tidak melihat adanyahubungan antara pilihan politik dengan perbaikan kehidupan mereka. Proses pemilihanakhirnya sekedar menjadi ajang jual-beli suara antara rakyat pemilih dengan parakandidat partai-partai politik. Sementara kebijakan-kebijakan pemerintah sering kalidihasilkan melalui tawar-menawar antara kelas penguasa tanpa menghiraukan kehendakrakyat.Apa beda PRD dari Partai Politik lainnya?Alat pergerakan rakyatPRD adalah alat pergerakan yang dengan konsisten dan sehari-harinya - bukan sekedarmenjelang pemilihan - memperjuangkan kepentingan rakyat. Tujuan PRD adalahmenggalang kekuatan rakyat dalam politik - yakni dalam mempengaruhi danmenentukan kebijakan pemerintahan - dan mengarahkannya pada tujuan masyarakat adildan makmur tanpa penindasan. PRD juga menyadari bahwa cita-cita ini baru akantercapai bila masyarakat telah menghapus sistem kapitalisme yang didasarkan padapenindasan manusia oleh manusia dan imperialisme yang didasarkan pada penjajahanbangsa oleh bangsa.Menggalang kekuatan rakyat
  2. 2. Berbeda dengan mayoritas partai lain, PRD bukan sekedar alat untuk meraih kursi diparlemen atau pemerintahan. Perjuangan parlementer dan elektoral hanyalah salah satujalan yang ditempuh untuk menggalang kekuatan rakyat. Di luar arena parlementerdijalankan perjuangan di bidang organisasi, pendidikan, budaya, dan ekonomi yang justrusangat menentukan keberhasilan penggalangan kekuatan rakyat (machtsvorming).Penggalangan kekuatan rakyat dilakukan dengan mengangkat kesadaran rakyat tentangapa yang menjadi kepentingannya, perjuangannya dan tugas historisnya. Kekuatan rakyattidak akan tergalang sebelum rakyat bergerak dan berjuang secara bersama-sama danterorganisir, bukan secara pribadi dan tak terkoordinasi.Oleh karenanya PRD melawan segala bentuk praktek politik uang karena akanmenggerogoti semangat senasib seperjuangan, melemahkan kesadaran, dan menghambatkemajuan perjuangan. Kader dan simpatisan PRD harus menjadi aktivis-aktivis yangberkomitmen terhadap tujuan PRD dan terlibat langsung dalam upaya berbagai sektormasyarakat dalam memperbaiki kondisi hidupnya: rakyat miskin, buruh, tani, perempuan,pelajar dan mahasiswa, pegawai perkantoran, seniman, dsb.Persatuan nasionalPerubahan yang bermakna tidak dapat terwujud secara spontan dan terpisah-pisah. Olehkarena itu, PRD mengupayakan terwujudnya suatu organisasi atau front persatuanberskala nasional yang dapat menjadi wadah perjuangan bagi berbagai sektor masyarakat.Dalam wadah persatuan ini, berbagai persoalan dan isu akan didiskusikan dan dijadikansuatu agenda bersama yang ditentukan secara demokratis. Di bawah situasi penjajahanneoliberal saat ini, pengembalian kedaulatan nasional adalah landasan persatuan yangdibutuhkan untuk mengeluarkan nasion ini dari keterpurukan.PeloporSebagai perwujudan dari tujuan dan azasnya, PRD berperan sebagai obor yang akanmenerangkan rakyat siapa kawan dan lawannya, yang akan membimbing dan memimpinrakyat menyusuri jalan berliku menuju masyarakat yang dicita-citakan. Melaluiperjuangan sehari-hari di tengah rakyat, PRD akan menunjukan pada momen-momenyang tepat politikus mana, kebijakan mana, dan keputusan apa yang pro- atau anti-terhadap rakyat, yang harus didukung, dipilih atau ditolak oleh rakyat.Demokrasi sepenuhnyaLangkah-langkah PRD ditentukan melalui demokrasi (musyawarah) dan permufakatan(konsensus) yang dilaksanakan secara transparan, berlandaskan tujuan dan azas PRD,yang mana setiap orang memiliki hak yang sama. Demokrasi seperti ini memungkinkanpartisipasi yang lebih besar, dan merupakan proses yang penting dalam mengembangkankesadaran dan kapasitas kader dan anggota, maupun masyarakat pada umumnya.Ini jauh berbeda dari demokrasi gadungan yang dipraktekan oleh kelas penguasa saat ini,di mana keputusan akhir dan penting diambil oleh mereka yang memiliki kekuasaan danuang. Demokrasi gadungan seperti ini merupakan rintangan terbesar bagi perwujudankekuatan rakyat dalam pemerintahan. Maka, sejalan dengan itu PRD juga berjuang untuk
  3. 3. mewujudkan demokrasi yang seutuhnya dalam membangun persatuan nasional.Sejarah singkat PRDSejak awalnya, Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah partai yang tumbuh dandibangun sebagai alat pergerakan rakyat dalam melawan penindasan.Pembentukan PRDyang ditandai dengan Kongres Pertama PRD pada 15 April 1996 di Sleman, Yogyakarta,merupakan puncak dari proses penyatuan gerakan rakyat di masa kediktatoran Orde Baru.Proses ini dapat ditelusuri dari pembangunan komite-komite aksi pada tahun 1980an;pembangunan organisasi pergerakan di sektor mahasiswa, buruh, tani, rakyat miskin danseniman pada awal tahun 1990an; dan kemudian penggalangan persatuan lintas-wilayahdan lintas-sektoral antara berbagai organisasi rakyat menjelang 1996.Yang menjadi program utama saat itu adalah pembukaan ruang demokrasi denganmencabut dua tiang utama kediktatoran Suharto, yakni paket 5 UU Politik 1985 danDwifungsi ABRI. Legislasi yang disebut pertama mengebiri hak politik rakyat denganmelarang pendirian partai politik di luar tiga partai besar yang dikendalikan olehpemerintah. Sementara Dwifungsi ABRI memastikan dominasi militer dalam berbagaiaspek kehidupan - terutama politik dan ekonomi - tanpa melalui proses demokrasi ataupemilihan oleh rakyat.Dalam memperjuangkan ini PRD melancarkan aksi-aksi massa dan bekerjasama denganindividu-individu dan kekuatan politik yang menghendaki Indonesia yang lebihdemokratis. Upaya ini berhasil semakin menggerakan kekuatan oposisi pada saat itu.Mereka kemudian berhimpun di seputar seorang tokoh oposisi, Megawati Sukarnoputri.Ketika Rezim Orde Baru merespon perkembangan ini dengan menyerbu Kantor PDI pro-Megawati di Jl Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996, amarah rakyat meluapmenyebabkan kerusuhan di ibukota. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh pemerintah untukmelakukan penangkapan dan pemburuan terhadap pimpinan dan aktivis PRD. Belasanaktivis dan pimpinan PRD ditangkap dan dihilangkan; sisanya terpaksa beraktivitas dibawah tanah.Namun ini terbukti tak mampu menghentikan keruntuhan rezim Orde Baru. Dalampemilu 1997, PRD mengupayakan persatuan oposisi dalam gerakan Mega-Bintang-Rakyat yang merintis kerjasama antara unsur-unsur anti-Orde Baru dalam partai yangada, terutama PDI dan PPP. Dengan dilatari oleh krisis ekonomi Asia, perlawanan rakyatdan mahasiswa semakin membesar sehingga akhirnya berhasil memaksa Suharto untukmundur dan mengharuskan pemerintah setelahnya untuk membuka ruang demokrasilebih lebar lagi.Pada 1999 digelar pemilu pertama sejak 1955 yang dilangsungkan secara bebas. PRDberhasil ikut serta namun tidak berhasil meraih kursi. Konsentrasi PRD diarahkan untukmelancarkan aksi-aksi massa ekstra parlementer yang mendelegitimasi sisa-sisa OrdeBaru. PRD juga merupakan salah satu kelompok politik yang paling awal, yakni sejak1999, dalam mengangkat persoalan neoliberalisme yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, seperti liberalisasi perdagangan, pencabutansubsidi sosial, dan privatisasi aset-aset negara.
  4. 4. Pemerintahan Abdurrahman Wahid dan kemudian Megawati Sukarnoputri terbukti tidakmampu membendung desakan kebijakan-kebijakan neoliberal yang diterapkan sebagaipersyaratan untuk memperoleh pinjaman luar negeri. Sementara di DPR, para wakilrakyat justru mengesahkan Undang-Undang yang membuka jalan bagi dominasi modalswasta dan asing dalam perekonomian,seperti UU Penanaman Modal Asing, UU Migas,UU Sumber Daya Air, dan UU BUMN. Penulisan dan pengesahan UU ini dilakukandengan intervensi konsultan asing seperti New Democratic Initiatives (NDI) dan UnitedStates Agency for International Development (USAID) yang menyisipkan kepentinganmodal swasta asing.Naiknya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke tampuk kekuasaan sejak 2004 dankenaikan partai pendukungnya, Partai Demokrat, merupakan pertanda semakin kuatnyacengkraman neoliberalisme dalam politik. Bila pemerintahan sebelumnya meletakkanlandasan kebijakan dan legislasi neoliberal di bawah tekanan untuk melunasi utang luarnegeri; maka di bawah pemerintahan SBY kebijakan neoliberal dilanjutkan meskipunsecara resmi utang tersebut telah lunas sejak 2006. Lebih dari itu, pemerintah SBY justruterus menambah utang sehingga semakin menjerat negeri ini dalam ketergantungan padakekuatan-kekuatan imperialis. Dana yang didapatkan dari utang itu banyak yangdigunakan untuk program-program sosial yang tidak berperspektif jangka panjang danberkelanjutan, seperti PNPM Mandiri, BLT, dan BOS.Pemerintah sebenarnya dapat menegakkan kemandirian ekonomi antara lain denganmengupayakan pemotongan dan penghapusan utang menurut hukum internasional yangberlaku, memaksimalkan pemasukan dari penguasaan sumber daya alam, dan melakukaninvestasi dalam pembangunan infrastruktur, industri, transportasi, pendidikan, kesehatan,dan jaminan sosial. Kebijakan seperti ini terbukti secara historis mampu meningkatkankesejahteraan dan produktifitas dalam jangka panjang. Pengalaman negeri-negeri duniaketiga lainnya seperti Tiongkok, India, Brasil, hingga negeri tetangga seperti Malaysiadan Thailand juga mendemonstrasikan hal ini.Sebaliknya, kebijakan ekonomi politik SBY yang melayani perusahaan-perusahaanraksasa trans-nasional menyebabkan Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yangrelatif tidak istimewa, dengan ketimpangan sosial yang cukup tinggi, dan infrastrukturyang terbelakang. Padahal sumber daya alam kita sangat berlimpah dan jumlahpenduduknya terbesar ke-empat di dunia. Peningkatan Pendapatan Domestik Bruto(PDB) yang dibangga-banggakan oleh pemerintahan SBY lebih terkesan sebagaipenipuan karena angka tersebut didominasi oleh keuntungan perusahaan raksasa asing.Bagi mayoritas rakyat Indonesia kehidupan semakin mahal, susah dan tidak aman.Mengahadapi situasi dan tantangan ini PRD sejak 2006 mengangkat program yangdinamakan Tripanji Persatuan Nasional, yaitu nasionalisasi pertambangan, penghapusanutang, dan industrialisasi nasional. Program ini diperjuangkan dengan merintis suatu frontyang kemudian melahirkan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) pada tahunyang sama. Dalam Pemilu 2009, aktivis-aktivis Papernas maju sebagai kandidat legislatifdengan bekerjasama dengan partai-partai lain yang telah lolos pemilu untuk mengangkatisu anti penjajahan/imperialisme neoliberal.Upaya ini memang belum menghasilkan capaian yang berarti selain dua kursi DPRD II di
  5. 5. Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara hasil pemilu 2009 yang penuh dengankecurangan semakin mengukuhkan posisi SBY dan Partai Demokrat di pemerintahan.Namun, di sisi lain dapat dikatakan bahwa persoalan penjajahan neoliberalisme dantuntutan kedaulatan nasional semakin mengemuka dalam wacana publik.Kongres 7 PRD 2010Pada tanggal 1-3 Maret 2010, PRD menggelar Kongres ke 7 di Salatiga, Jawa Tengah.Kongres ini cukup penting karena menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahanneoliberal tidak dapat sekedar bergantung pada perumusan program-program ekonomidan politik, namun harus mewujudkan suatu transformasi budaya dalam masyarakat.Semangat Kongres tersebut adalah menggali nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarahprogresif dalam masyarakat Indonesia untuk menuntaskan persoalan dan menciptakanalternatif bagi rakyat. Ini menghasilkan suatu keputusan penting untuk mengadopsiideologi Pancasila sebagaimana yang dikonsepkan dan diperjuangkan oleh Bung Karnodan para pendiri bangsa lainnya.Disepakati juga kebutuhan untuk memadukan perjuangan ekstra-parlementer yang telahmengakar di PRD dengan perjuangan parlementer yang semakin menjadi tuntutan saatini. Untuk itu PRD akan diorientasikan menjadi partai kader berbasis massa yang bersifatterbuka. Strategi yang dijalankan adalah membangun massa pendukung melalui kerja-kerja praktis di antara gerakan sosial dan organisasi massa, membangun front seluasmungkin berdasarkan program-program anti-neoliberal, dan mengintervensi praktekdemokrasi dan pemilihan dari tingkat lokal hingga nasional. Ini dicapai denganmengangkat profil PRD lewat media partai maupun media mainstream, melaksanakanpendidikan-pendidikan politik, dan menjalin hubungan dan kerjasama dengan kekuatanpolitik lainnya.Sesuai amanat Kongres tersebut, dibentuklah Presidium Nasional yang terdiri dari 13pimpinan nasional dan 19 perwakilan pimpinan KPW sebagai pembuat keputusantertinggi setelah Kongres. Pemungutan suara dalam Kongres menetapkan Agus Priyono"Jabo" dan Gede Sandra sebagai Ketua dan Sekretaris Jendral PRD, yang kemudiandiberikan tugas menunjuk anggota-anggota KPP. KPP yang terpilih diamanatkan untukmenyusun manifesto dan AD/ART. Kedua dokumen ini kemudian disahkan dalampertemuan Presnas pada bulan Juli 2010.

×