RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2

530 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2

  1. 1. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan Keputusan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp And Paper.Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3419X 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3699); 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2OA4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4412); 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2AA7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a725); 5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2A04 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a54; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OgT tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A7 Nomor 22: Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a814); 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu ll; /8. Peraturan .....

×